Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Kewajiban Pajak Bagi WP Badan

Kewajiban Pajak Bagi WP Badan

Continued from previous posting.

C. Kewajiban Pajak Bagi Wajib Pajak Badan

Kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak setelah
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan memiliki NPWP adalah
melakukan pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya.

Selain itu, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk
memungut/memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang
dibayarkan/ terutang kepada pihak lainnya. Tatacara
pemenuhan kewajiban tersebut diatur dalam undang-undang no 7
tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir
telah diubah dengan Undang-undang No 17 tahun 2000 beserta
peraturan pelaksanannya.

Selain Pajak Penghasilan, bagi pengusaha yang telah
dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak juga memiliki
kewajiban dibidang PPN dan PPn BM yang ketentuannya diatur
dalam Undang-undang no 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana terakhir
telah diubah dengan UU No 18 tahun 2000 beserta peraturan
pelaksanaannya.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan setelah
memperoleh NPWP adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

Setelah wajib pajak terdaftar di KPP dan memiliki NPWP, maka
memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan
Masa/ bulanan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak
terdaftar. Jenis SPT Masa yang harus disampaikan oleh wajib
pajak badan terdiri dari :

a. SPT Masa PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh dalam tahun pajak
berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk
setiap bulan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar
Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah
dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak
lain dan PPh yang terutang/dibayar diluar negeri yang dapat
dikreditkan; dibagi 12 (dua belas)

Bagi wajib pajak yang baru pertama kali memperoleh
penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak
berjalan (Wajib Pajak baru), besarnya Angsuran PPh Pasal 25
dihitung berdasarkan Pajak Penghasilan yang dihitung
berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto
sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah setiap tanggal 15
bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur,
maka pembayaran Ph Pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja
berikutnya. Sedangkan batas untuk menyampaikan SPT Masa PPh
Pasal 25 adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak (tgl
20 bulan berikutnya). Apabila tanggal 20 jatuh pada hari
libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja
sebelumnya. Hari libur meliputi hari libur nasional dan hari-
hari yang ditetapkan sebagai hari cuti bersama oleh
pemerintah.

Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25, juga merupakan SPT
Masa PPh Pasal 25. SPT Masa PPh Pasal 25 ini, merupakan salah
satu SPT Masa yang wajib disampaikan oleh wajib pajak badan,
meskipun tidak terdapat pembayaran (SPT Nihil). Apabila
Wajib pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan
SPT Masa PPh Pasal 25, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi
berupa denda sebear Rp 50.000 untuk satu SPT Masa.

Bagi Wajib Pajak Badan selain yang bergerak dibidang usaha
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, apabila
melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau
bangunan wajib menyetor PPh yang terutang atas pengalihan hak
atas tanah dan atau bangunan. Besarnya PPh yang terutang
adalah 5% dari nilai tertinggi antara nilai transaksi dengan
nilai NJOP. PPh yang terutang atas transaki pengalihan hak
atas tanah dan atau bangunan merupakan uang muka pajak yang
dapat dikreditkan dalam PPh Badan pada akhir tahun.

b. SPT Masa PPh Pasal 21/26

PPh pasal 21 merupakan PPh yang terutang atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak
orang pribadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-unang
PPh, PPh Pasal 21 wajib dipotong, disetor dan dilaporkan oleh
pemotong pajak, yaitu : pemberi kerja, bendaharawan
pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara
kegiatan.

Wajib pajak badan selaku pemberi kerja yang membayarkan gaji,
upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama
dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan yang dilakukan oleh waib pajak orang pribadi wajib
menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21. Batas waktu penyetoran
PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan berikutnya, namun
apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka penyetoran
dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan batas
waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah 20 hari setelah
berakhirnya masa pajak (tanggal 20 bulan berikutnya), apabila
tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPT Masa
PPh pasal 21 harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPh Pasal 21 juga merupakan SPT Masa yang wajib
disampaikan oleh Wajib Pajak Badan meskipun tidak terdapat
penyetoran PPh Pasal 21/26 (SPT Nihil). Apabila Wajib pajak
tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 atau terlambat
menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21, maka akan dikenakan
sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000,- untuk satu SPT Masa.
Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk pelaksanaan
pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan pasal
26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang
pribadi diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No KEP-
545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000.

c. SPT Masa PPN

Bagi Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak (PKP) diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn BM) serta
menyampaikan SPT Masa PPN. Jatuh tempo penyetoran PPN adalah
setiap tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu
penyampaian SPT Masa PPN adalah 20 hari setelah berakhirnya
masa pajak (tgl 20 bulan berikutnya). Seperti halnya
pembayaran PPh Masa, apabila jatuh tempo penyetoran PPN jatuh
pada hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari
kerja berikutnya. Sedangkan untuk pelaporan, apabila batas
waktu pelaporan jatuh pada hari libur maka penyampaian SPT
Masa PPN wajib dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPN merupakan SPT Masa yang wajib disampaikan oleh
Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena
pajak, meskipun Nihil. Apabila Wajib yang telah dikukuhkan
sebagai pengusaha kena pajak tidak menyampaikan atau
terlambat menyampaikan SPT Masa PPN maka akan dikenakan
sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu SPT Masa.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT PPN) adalah sebagai sarana
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan
jumlah Pajak PPN dan PPn BM yang sebenarnya terutang dan
untuk melaporkan tentang :
• Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
• Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau
melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku;
• Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat
Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan
disetorkannya.

Ketentuan mengenai PPN diatur dalam Undang-undang no 8 tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana terakhir telah
diubah dengan UU No 18 tahun 2000 beserta peraturan
pelaksanaannya.

d. SPT Masa PPh Pasal 23/26

PPh pasal 23 merupakan PPh yang terutang atas penghasilan
yang diterima/diperoleh oleh wajib pajak badan dalam negeri
atau bentuk usaha tetap; yang berupa :
• Deviden
• Bunga
• Royalti
• Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh
pasal 21
• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta
• Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa
manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain (yg
ditetapkan DJP) selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

PPh yang terutang atas penghasilan tersebut (PPh Pasal 23)
wajib dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pemotong PPh
Pasal 23; yaitu badan pemerintah, subyek pajak badan dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau
perwakilan wajib pajak luar negeri lainnya; yang membayar/
memberikan penghasilan yang merupakan obyek PPh pasal 23.

PPh Pasal 26 merupakan PPh yang terutang atas penghasilan
yang diterima/diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri yang
berupa :
g. Deviden;
h. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan
imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
i. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;
j. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan
kegiatan;
k. hadiah dan penghargaan;
l. pensiun dan pembayaran berkala lainnya ;

PPh yang terutang atas penghasilan tersebut (PPh Pasal 26)
wajib dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pemotong PPh
Pasal 26. Pemotong PPh Pasal 26 yaitu badan pemerintah,
subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
usaha tetap atau perwakilan wajib pajak luar negeri lainnya;
yang membayar/memberikan penghasilan yang merupakan obyek PPh
pasal 26.

Batas waktu penyetoran PPh Pasal 23/26 oleh pemotong PPh
adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu
penyampaian SPT Masa PPh pasal 23/26 adalah anggal 20 bulan
berikutnya. Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran PPh pasal
23/26 jatuh pada hari libur maka penyetoran dapat dilakukan
pada hari kerja berikutnya. Namun apabila tanggal jatuh tempo
pelaporan jatuh pada hari libur, maka laporan harus
disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPh Pasal 23/26 hanya wajib dilaporkan ke KPP
apabila terdapat pembayaran yang terutang PPh Pasal 23/26.
Dengan demikian tidak terdapat SPT Masa PPh pasal 23/26 Nihil.

e. SPT Masa PPh Final pasal 4 (2)

1) PPh final atas penghasilan yang diterima/diperoleh
oleh wajib pajak sendiri

Bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan yang
merupakan obyek PPh final, maka diwajibkan untuk membayar dan
melaporkan PPh final pasal 4 (2) yang terutang atas
penghasilan tersebut.

Jenis penghasilan lain yang merupakan obyek PPh final dan
pembayaran PPh-nya wajib dilakukan sendiri oleh penerima
penghasilan (Wajib pajak Badan) adalah sebagai berikut :

• Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan;

Penghasilan yang diterima/diperoleh oleh WP Badan dari
kegiatan persewaan tanah dan atau bangunan juga merupakan
obyek PPh final pasal 4 (2). Dalam hal penyewa adalah bukan
pemotong pajak, maka PPh yang terutang atas penghasilan dari
transaksi persewaan tanah dan atau bangunan wajib dibayar
sendiri oleh penerima penghasilan. Besarnya PPh yang terutang
atas transaksi ini adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai
persewaan.

Apabila penyewa adalah pemotong pajak (i.e. WP Badan), maka
pelunasan PPh final atas transaksi ini dilakukan melalui
pemotongan oleh pihak penyewa. Pemotong pajak (penyewa) wajib
memberikan bukti pemotongan (Bukti Potong PPh Final pasal 4
(2)) kepada wajib pajak (penerima penghasilan).

Batas waktu pembayaran PPh Final PS 4 (2) atas transaksi ini
adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu
pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

• Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

Apabila pemakai jasa bukan merupakan pemotong PPh, atas
Penghasilan yang diterima/diperoleh oleh WP Badan (yang tidak
memiliki sertifikasi sebagai pengusaha kontruksi menengah
atau besar) dari kegiatan Jasa Konstruksi, PPh yang terutang
atas penghasilan tersebut wajib dibayar sendiri oleh wajib
pajak. Namun apabila pemakai jasa merupakan pemotong pajak,
maka PPh yang terutang atas kegiatan ini pelunasannya
dilakukan melalui pemotongan oleh pemakai jasa. Pemotong
pajak (Pemakai jasa) wajib memberikan bukti potong. Besarnya
PPh final pasal 4 (2) yang terutang atas penghasilan dari
kegiatan jasa konstruksi adalah sbb :

a) Jasa Perencanaan Konstruksi  4% (empat persen) dari
jumlah bruto;
b) Jasa Pelaksanaan Konstruksi  2% (dua persen) dari
jumlah bruto;
c) Jasa Pengawasan Konstruksi  4% (empat persen) dari
jumlah bruto.

2) PPh final atas penghasilan yang dibayarkan/terutang
kepada pihak lain

Wajib pajak badan yang melakukan pembayaran/memberikan
penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya telah diatur
dengan peraturan pemerintah dan dikenakan PPh final
diwajibkan untuk memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh
yang terutang atas penghasilan tersebut ke kantor pajak.
Penghasilan yang pengenaan pajaknya telah diatur dengan
peraturan pemerintah dan dikenakan PPh yang bersifat final
adalah :

• Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa
efek.
• Penghasilan dari hadiah undian
• Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau
bangunan
• Penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta
diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
• Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan
• Penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di
bursa efek
• Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
Apabila terdapat transaksi yang merupakan obyek PPh final,
wajib pajak badan yang melakukan transaksi tersebut wajib
memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh yang terutang.
Pelaporan PPh final dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh
Final.

SPT Masa PPh Final hanya wajib dilaporkan oleh wajib pajak
badan apabila terdapat transaksi yang berhubungan dengan
obyek PPh final, sehingga tidak ada SPT Masa PPh Final Nihil.

2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

a. SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771)

Setelah berakhirnya tahun pajak, Wajib pajak diwajibkan untuk
menyampaikan SPT Tahunan (SPT Tahunan PPh Badan – SPT 1771).
SPT Tahunan paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan setelah
akhir tahun pajak/tahun buku.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) bagi Wajib Pajak
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

• Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau
pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian
Tahun Pajak;
• Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan
objek pajak;
• Harta dan kewajiban;

b. SPT Tahunan PPh 21 (SPT 1721)

Selain melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, Wajib Pajak Badan
selaku pemotong PPh pasal 21 juga diwajibkan menyampaikan SPT
Tahunan PPh pasal 21. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun
takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung
kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap
dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh.

Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan
menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan
Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan
Pajak setempat. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21
harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun
takwim berikutnya. Batas waktu pelaporan ini berlaku juga
bagi wajib pajak yang tahun bukunya berbeda dengan tahun
takwim.

CARA MENGHITUNG DAN MEMBUAT SURAT PEMBERITAHUAN (LAPORAN
PAJAK)
… to be continued…

About these ads

Agustus 27, 2007 - Posted by | Artikel Pajak, Artikel Pajak-ku, Pajak, PPh Badan | , ,

34 Komentar »

  1. Assalamu ‘alaikum….
    Mbk, aq minta UU atau peraturan pajak yang isinya tentang PPh Badan dunk…mo buat skripsi nih…ato punya karya tulis tentang Potensi PPh, makasih ya..
    Wassalamu ‘alaikum

    Komentar oleh ida zulfa | November 4, 2007 | Balas

  2. Wa’alaikumussalam Ida,
    wahh.. UU dan peraturan pajak yang isinya PPh Badan banyak sekali loh. Sebagian aturan terkait bisa didownload di http://www.pajak.go.id atau kalau mau lebih lengkap (dan ga perlu acces i’net) bisa beli CD database aturan pajak. harganya sekarang relatif murah kok (ada yg <200rb). Kalau specific butuh aturan mana (yang mudah2an saya punya filenya) silahkan kirim email saja supaya gampang tinggal reply.
    Maaf kalau blm bisa bantu.

    Komentar oleh triyani | November 6, 2007 | Balas

  3. Assalamu’alaikum mba Tryani,

    Maaf nih, saya diminta bantuan sama saudara untuk ngisian SPT tahunan yayasan yatim yang baru buat NPWP tahun lalu, gimana ya caranya? bisa ga saya minta dikirimin contoh isian format spt tahunan untuk yayasan, makasih ya…

    mn

    Komentar oleh rizal | Februari 14, 2008 | Balas

  4. #3. Pengisian SPT untuk yayasan tidak beda jauh dengan pengisian SPT untuk WP Badan (PT, CV dll). Hanya saja bentuk laporan keuangan yayasan berbeda dg laporan perusahaan. maaf blm bisa kirim contoh tsb.

    Komentar oleh triyani | Februari 17, 2008 | Balas

  5. Assalam…
    Af1 ukh,tolong kirimkan data tentang pph wajib pajak badan yang lengkap termasuk pengertian,subjek,objek pajak,kewajiban pemotong PPh wajib pajak badan.Ana tunggu jawabannya via email….jazakumullahi khairan katsira….

    Komentar oleh Lusiana Dewi | Maret 2, 2008 | Balas

  6. Hi mbak salam kenal yah, bagus juga nih ulasan dan bahasan tentang pajak, thanks yah buat semua infonya

    Komentar oleh Steven | Maret 16, 2008 | Balas

  7. kalo perusahaan kita dah lama berdirì tapi baru bikin NPWP gimana dgn laba/rugi tahun2 sebelumnya? Pasal berapa yg mengaturnya?

    Komentar oleh Andi | Maret 18, 2008 | Balas

  8. Assalamualaikum
    Mbak saya mohon petunjuknya tentang SPT TAHUNAN BADAN, sbg info perusahaan saya berbentuk CV (Perseroan Komanditer). Proyek yang saya tangani dalam bidang Konstruksi dan Pengadaan Barang. Yang ingin saya tanyakan :

    1. Bukti Potong PPN dan PPh dari bendahara saya laporkan bersamaan dgn laporan ST Tahunan betul apa tidak?
    Laporan Masa PPh Badan (PPh Psl 4 ayat 2 utk Konstruksi dan PPh Psl 22 utk Pengadaan Barang) selama tahun 2007 saya laporkan Nihil.

    2. Perlukah saya untuk membuat Laporan Pembetulan masa terlebih dulu selama tahun 2007 sesuai dengan bukti pemotongan PPh & PPN termijn dari bendahara proyek?

    Terima kasih atas penjelasannya.
    Wassalam

    Fauzi

    Komentar oleh FAUZI | Maret 19, 2008 | Balas

  9. Bagaimana Jika Sampai Batas Tanggal 31 Maret Tahun ini Badan Yang bersangkutan Belum Membayar SPT Tahunan. Resikonya ?

    Komentar oleh Destrie | April 30, 2008 | Balas

  10. [...] Singkatnya, kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh CV setelah memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP sama seperti kewajiban pajak WP Badan lainnya, seperti yang telah saya tulis disini. [...]

    Ping balik oleh Aspek Perpajakan CV « Triyani’s Weblog | Mei 22, 2008 | Balas

  11. Sip, membuat saya makin tambah mudeng,diantaranya bahwa Yayasan yang usaha pokoknya bukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak tidak final.Betul begitu ya ?

    Komentar oleh Tri Kris Setiyantho | Agustus 5, 2008 | Balas

  12. aku manggilnya apa ya, mbak..saudari..ataukah ibu ya..?
    mbak aja dech ya…
    mau tanya ni mbak, aku pada bulan september mendirikan sebuah CV yang jenis usahanya adalah jasa komputer & kegiatan yang terkait.
    nah, pada bulan oktober ini CV kami mendapat pekerjaan pembuatan software farmasi di sebuah RSUD. kan kami kena pajak jasa to mbak, besarnya 4,5% (PPh psl.23).
    karena dalam MOU pajak dibayar oleh RSUD, maka kami nantinya nerima bukti setoran pajak atau dalam bentuk apa?
    trus untuk pelaporannya bagaimana mbak, apa saya laporkan lg dlm laporan pajak bln depan? atau cukup dg bukti setoran pajak yang sdh dibayarkan oleh RSUD?
    atas penjelasannya terima kasih…

    Komentar oleh abdul haq | Oktober 30, 2008 | Balas

  13. aq mau tanya maslah Perhitungan PPh WP Badan mbk…aq punya perusahaan yg bergerak di bidang perdagangan…

    >> Masalahnya apa? PPh terutang bagi WP Badan akan dihitung berdasarkan laporan keuangan dan berdasarkan laba bersih (secara fiskal).

    Komentar oleh SUSAN | Januari 28, 2009 | Balas

  14. Ass Wr Wb
    Saya mau tanya. Saya punya usaha dengan badan hukum PT. Ada customer saya yang setiap melakukan transaksi maunya pakai PPN, padahal saya baru mengurus proses PKP untuk PT saya. Pada bulan Februari 2009 PKP untuk PT saya sudah jadi, tapi sebelum itu setiap transaksi saya selalu menarik pajak dari customer saya padahal saya belum PKP.
    Saya sadar bahwa menarik PPN sebelum PKP itu salah dan lebih fatal lagi saya bikin faktur pajak untuk customer saya itu. Yang saya tanyakan:
    Bagaimana saya menerangkan ke customer saya bahwa selama ini PPN yang saya tarik itu tidak saya laporkan ke pajak, karena saya belum PKP?trus solusi terbaiknya bagaimana supaya customer saya itu bisa memaklumi saya.
    Catatat: Saya sudah terangkan ke customer saya kalau saya belum PKP, tapi di tidak mau kalau tidak pakai pajak. Pikir saya dari pada saya kehilangan order, maka saya turuti di. Saya tarik pajak dan tidak saya laporkan karena saya belum PKP.

    Terima kasih untuk jawabannya.

    Wss Wr Wb

    Komentar oleh Awal Wiratmo | Maret 10, 2009 | Balas

  15. mba, bagimana pelaporan spt akhir tahun l/r u/ perush pengelola gedung, dimna pdptan sewa & maintenance sudah dikenakan pph final 4(2), perlakuan terhadap biaya mis gaji kary, perawatan ged, operasional dll gimana ?????? thanks mba

    >> Penghasilannya merupakan obyek PPh final. biaya2 tsb merupakan non deductable expenses. laporan laba rugi sih tetap dibuat seperti biasa.

    Komentar oleh william | Maret 18, 2009 | Balas

  16. Asslm, Mba tolong kirim contoh cara pelaporan SPT Tahunan Yayasan yang baru terdaptar tanggal 11-12-2008, formulir mana saja yang harus di isi? sukron. wasslm

    >>Untuk laporan SPT Badan yayasan, gunakan form SPT 1771
    >> Untuk lapor SPT Tahunan PPh 21 gunakan form SPT 1721
    karena baru berdiri untuk tahun 2008 mungkin masih NIHIL. Dalam Neraca yayasan hanya mencantumkan besarnya “Modal/sejenisnya”

    Komentar oleh lukman hakim | Maret 27, 2009 | Balas

  17. asslmakm,saya mnta tlong bagaimana prosedur pelaporan pajak tahunan perusahaan cv,dibidang kontraktor sipil,tlong kirim ke e-mail saya, mksh

    Komentar oleh syamsul arifin | Juni 3, 2009 | Balas

  18. Assalamuailakum mbak triyani..

    mbak aku mw minta tolong, aku sekarang lagi ngerjain skripsi. aku ambil permasalahannya mengenai perhitungan PPh badan. Nah aku kurang paham mbak cara perhitungan pph badan. tolong mbak aku butuh bantuan mbak tuk cara perhitungan pph badan..
    aku harap mbak mw bantu aku. Aku tunggu kabar baik dari mbak melalui email aku aja. Makasih ya mbak triyani..

    ria

    Komentar oleh ria | Juli 19, 2009 | Balas

  19. Saya lagi ngurus pajak cv yang bergerak di bidang Pengadaan barang material.CV ini saya daftarkan di KPP pada 7 September,dan pada bulan ini belum ada operasional.Baru pada bulan berikutnya ada operasional.Yang saya tanyakan pph apa saja yang harus saya laporkan untuk bulan september ?walaupun pada bulan tersebut msh nihil.dan apa saya jg harus melampirkan neraca dan lap l/r.tolong dikirim ke email saya.sblmnya saya ucapkan terimakasih.saya tunggu jawabannya.

    >> Dear Lely;
    Karena CV baru berdiri dan bulan Sept blm ada kegiatan operasional, maka yang harus dilaporkan adalah sbb :
    – SPT Masa PPh 25 (NIHIL), menggunakan form SSP
    – SPT Masa PPh 21 (NIHIL), menggunakan form SPT 1721 sesuai PER-32
    – Jika CV sudah dikukuhkan sbg PKP, selain PPh 25 dan PPh 21 juga wajib menyampaikan SPT Masa PPN (NIHIL jg), menggunakan form 1107 atau 1108 (tergantung KPP tempat terdaftar).

    Laporan paling lambat disampaikan ke KPP tgl 20 Oktober, Jadi siap2 dari sekarang yah.. daripada telat nanti kena denda, sayang bayar denda :)

    Komentar oleh lely | Oktober 11, 2009 | Balas

  20. Ass. Mba Triyani, ada yang ingin saya tanyakan, saya mengelola sebuah yayasan sosial keagamaan, memiliki npwp, yang bergerak dalam penyelenggaraan jenazah, penjualan perlengkapan jenazah dan penyewaan kendaraan jenazah. Jenis pajak apa saja yang kiranya dikenakan dan saya masih awam sekali dengan cara perhitungannya. Jumlah karyawan ada lima dan semuanya mempunyai honor satu juta ke bawah. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wass.

    Komentar oleh Rizka | Maret 26, 2010 | Balas

  21. aslm’lkum…
    mb’ mau nanya.., saya punya CV yang baru berdiri sekitar 3 bulan yg lalu, belum saya laporkan ke kntor pajak,..kali ini mau saya laporkan, tetapi pd CV saya belum ada transaksi apapun..yg saya tanyakan..yg harus saya lakukan & persyaratan apa saja yang harus dpenuhi untuk laporan serta bagaimana cara-cara dan tahapan nya..
    ma’af saya kurang mengerti tentang pajak, jadi mohon bantuannya ..terima kasih..^
    wasslm’lkum

    Komentar oleh faizal | Januari 15, 2011 | Balas

  22. Assalamu’alaikum Mbak Triyani,
    ada yg ingin saya tanyakan, saya mengelola sebuah cv yg baru berdiri bln feb 2010. dlm pembuatan spt tahunan, saya bingung unt isi pph psl 25 nya. dlm blog yg mbak triyani tulis tercantum tulisan :
    Bagi wajib pajak yang baru pertama kali memperoleh
    penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak
    berjalan (Wajib Pajak baru), besarnya Angsuran PPh Pasal 25
    dihitung berdasarkan Pajak Penghasilan yang dihitung
    berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto
    sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). saya bingung kalimat yg menyebutkan dasar penerapan tarif umum atas penghasilan netto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12. itu maksudnya gimana ya mbak. tolong dijawab ya mbak lewat emailku kl bisa sama contohnya sekalian. terima kasih sebelumnya.

    Komentar oleh Anna Prast | Maret 10, 2011 | Balas

  23. tolong informasinya ya…
    klo NPWP kita bulan maret selesai/keluar apa bulan april kita sudah bisa melapor pajak bulanan???

    Komentar oleh ayu | April 25, 2011 | Balas

  24. Tolong informasinya,,
    klo ada perusahaan baru yg berdiri bulan januari dan NPWP nya baru ada pada bulan maret apakah bulan April kita sudah bisa melaporkan pajak bulanan Badan???

    Komentar oleh ayu | April 25, 2011 | Balas

  25. mbak saya mau tanya kl masa PPh pasal 25 badan nihil laporannya gmana .

    Komentar oleh alfred | Juni 8, 2011 | Balas

  26. Asalamualaikum….
    ma’af mbak saya mau nanya….
    perusahaan saya baru berdiri… bagaimana aturan pajaknya…
    sebelumnya terimakasih.. wasalam….

    Komentar oleh Dimas Brimantoro | Januari 25, 2012 | Balas

  27. hhmmmm…… contoh laporan bulanan pajak itu yg kayak gimana sih…..?????

    Komentar oleh fyer | Februari 25, 2012 | Balas

  28. hallo mbak tolong kirimkan saya CARA MENGHITUNG DAN MEMBUAT SURAT PEMBERITAHUAN (LAPORAN
    PAJAK) SPT BADAN Berupa Simulasi, contoh soal..tolong ya mbak..terimakasih mbak..

    Komentar oleh erliz | Februari 28, 2012 | Balas

  29. Assalamu’alaikum Mbak Triyani,
    Mohon bantuanya, saya dan teman pernah mendirikan CV pada oktober 2008 silam, di karenakan waktu itu owner kami minta pemborongnya berbadan hukum ( kami contraktor listrik ),.setelah persyaratan ( NPWP.SIUP,dll ) sudah terpenuhi kebetulan proyek itu tidak jadi..nah sejak saat pertama di dirikan kami belum pernah pajak ( pekerjaan tidak ada ),. dan sayapun tidak lagi di kontraktor,.. sekarang saya kembali ke bidang kontraktor lagi,..apakah cv kami telah mati atau bagaimana kami mengurusnya biar perusahaan itu bisa kembali aktif ( alhamdulillah ada tawaran proyek ),..
    mohon di bantu mbak,..
    trimakasih sebelumnya, smoga jawaban mbak menjadi amal ibadah dan pentunjuk bagi saya,..
    wasallam…
    tlng di e mail ya mbak…

    Komentar oleh joko sampir | Maret 22, 2012 | Balas

    • To : Bpk Joko Sampir
      Waalaikumsalam wr wb,
      Untuk Perusahaan yang sudah tidak beroperasi, anda harus menyampaikan hal tsb ke KPP setempat berupa pen-non aktifkan kewajiban Pajaknya (yang sesuai dengan SKT). Apabila Perusahaan tsb kembali beroperasi lagi, anda hanya memberitahukan lagi ke KPP .Dan tidak ada tunggakan / sangsi Pajak yang harus dibayar. Dengan kasus yang anda alami sekarang,anda harus melaporkan dahulu kewajiban-kewajiban Pajak sebelum ada proyek yang baru ini.Dan tentunya anda harus menyiapkan dana untuk membayar bunga dan denda Pajak yang belum dilaporkan.
      Semoga dapat membantu

      Komentar oleh INTRACO | Mei 30, 2012 | Balas

  30. Assalamu’alaikum,

    Terima kasih banyak berkat blog ini saya bisa belajar pajak, Mbak saya mau tanya, bagaimana caranya saya bisa tahu kalau vendor kita setor pajak PPn yang di pungut dari kita.

    terima kasih,

    Wasallam

    >> Wa’alaikumussalam wr wb. Terima kasih. Untuk mengetaui apakah Vendor menyetorkan PPN-nya dikonfirmasi saja, minta bukti lapor-nya jika perlu.

    Komentar oleh Henry Kiflie | Mei 30, 2012 | Balas

  31. Siang mbak perkenalkan nama saya rodhi, saya baru membuka perusahaan baru ( Pabrik manufactur ), yg menjadi pertanyaan saya pajak yg harus saya bayar perbulan dari pph perusahaan saya berapa mbak ya ? Mohon bisa di kirim di email saya mbak terima kasih banyak atas bantuannya mbak,….

    >> Untuk PT, kewajibannya macam2 :
    – PPh 21/26 atas pembayaran gaji/imbalan sehubungan dg jasa yang dibayarkan ke Orang Pribadi, meski Nihil SPT PPh 21/26 wajib dilaporkan.
    – PPh 23/26 atas pembayaran kepada pihak ke-3 yang merupakan obyek PPh 23
    – PPh Final Psl 4(2)
    – PPh 25
    – PPN

    Komentar oleh rodhi | Juli 24, 2012 | Balas

  32. Assalamualaikum mba, saya iwan, saya mau bertanya bagaimana perlakuan PPh Final 4 ayat 2 apabila pendapatan di peroleh di tahun 2011 tetapi bukti potong di terbitkan di tahun 2012,apakah masih bisa dimasukan di spt badan,dan bagaimana pengakuan atas pph final tersebut

    >> Karena obyek PPh final, Penghasilan dilaporkan saja dalam SPT Badan & dikoreksi fiskal. Bukti potong dilaporkan sesuai tgl pemotongan.

    Komentar oleh iwan syamsudin | September 7, 2012 | Balas

  33. bagaimana bila perusahaan yang sedang dalam proses pengurusan badan hukum tetapi sudah terdaftar beberapa pengeluaran, antara lain punya karyawan, bagaimana pph 21 karyawan tersebut

    Komentar oleh ediken | Mei 29, 2013 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 182 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: