Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak – Part 1

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak – Part 1

Duhhh…. dah lama males nulis lagi nihh… pdhal banyak yang pingin ditulis. kemarin gara2 komputer rusak, file2 pada ilang, jadi tambah males dehh. :(. Gimana sih caranya spy tetap bisa konsisten…, spy ga males2 gitu… :)

Tulisan ini diambil dari bahan ‘presentasi’ IHT di BNI. kebetulan dapet tugas ngisi materi PPH Badan. hehehhe.. ada bagusnya jg nihh gara2 sibuks jd pas bagian ini ga sempet bikin slide di PPS, jd bisa dimasukin blog. Bagian2 lainnya ada di PPS… ga bisa upload ke blog.. euyy..

met baca aja dehh. any comments are highly apreciated.

Best Regards,
Triyani
————-

PERHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI WP BADAN (1)

A. Kewajiban Pembukuan

Untuk mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pembukuan didefinisikan sebagai : suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Tidak diwajibkan melakukan pembukuan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut diwajibkan melakukan pencatatan.

Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. Di samping itu pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pembukuan :

• Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
• Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
• Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
• Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
• Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
• Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Prinsip Taat Azas

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan :
a. Stelsel pengakuan penghasilan;
b. Tahun buku;
c. Metode penilaian persediaan;
d. Metode penyusutan dan amortisasi

a. Stelsel Pengakuan Penghasilan dan Biaya

• Steslsel Akrual
Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode lainnya yang dipakai di bidang usaha tertentu seperti Build Operate and Transfer (BOT), Real Estate, dan lain-lain.

• Stelsel Kas
Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.
Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu.
Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa misalnya transportasi, hiburan, restoran, yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama.

Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat diterimanya pembayaran dari langganan, dan biaya-biaya ditetapkan pada saat dibayarnya barang, jasa, dan biaya operasi lainnya. Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Oleh karena itu untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :
1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).

Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran.

b. Prinsip Taat Azas

Pada dasarnya metode-metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip Taat azas dalam pembukuan misalnya dalam penerapan :
1) Penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual),
2) Tahun Buku
3) metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi,
4) metode penilaian persediaan dan sebagainya.

Namun demikian, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat-akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.

Contoh :
Wajib Pajak dalam tahun 2002 menggunakan metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Dalam tahun 2003 Wajib Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau declining balance method.
Untuk keperluan tersebut, Wajib Pajak harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum dimulainya tahun buku 2003 dengan menyebutkan alasan-alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut.

Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak, oleh karena itu perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

Tahun Pajak adalah sama dengan tahun takwim (tahun kalender) kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, maka penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) enam bulan pertama atau lebih.

Contoh :
a. Pembukuan 1 Juli 2002 sampai dengan 30 Juni 2003, tahun pajaknya adalah tahun 2002.
b. Pembukuan 1 Oktober 2002 sampai dengan 30 September 2003, tahun pajaknya adalah tahun 2003.

B. Rekonsiliasi/ Penyesuaian Fiskal.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan yang menjadi obyek PPh (tidak final) dengan pengurangan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan pajak (Deductable Expenses) dan Rugi tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.

Rekonsiliasi fiscal dilakukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Hal ini karena adanya perbedaan kententuan dalam Standart Akuntansi Keuangan dan keputusan Manajemen (dasar pembukuan komersial) dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut antara lain :
1) Perbedaan dalam Metode Penyusutan. Secara umum, ketentuan pajak hanya mengakui adanya dua metode penyusutan., metode garis lurus dan metode saldo menurun.
2) Adanya perbedaan dalam menentukan masa manfaat/ umur ekonomis Aktiva tetap. Dalam ketentuan pajak pengelompokan aktiva tetap telah ditetapkan secara “seragam” berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Tidak menutup kemungkinan kelompok aktiva tetap tersebut tidak sama dengan masa manfaat yang sebenarnya/berdasarkan keputusan manajemen.
3) Perbedaan dalam Metode penghitungan persediaan. Dalam ketentuan pajak hanya diijinkan untuk menghitung persediaan dengan metode rata-rata dan metode FIFO.
4) Adanya beban/biaya2 yang berdasarkan keputusan manajemen dan standart akuntansi keuangan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan, namun secara fiscal tidak dapat diperhitungkan atau hanya dapat diperhitungkan dengan syarat-syarat tertentu.
5) Adanya penghasilan yang telah dikenakan PPh tersendiri (PPh Final) dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tsb. Dalam akuntansi penghasilan dan biaya tersebut merupakan komponen penghasilan dan biaya yang tidak terpisah dalam laporan keuangan tersendiri.
6) Adanya Penghasilan yang bukan merupakan Obyek PPh.

C. Perhitungan Pajak terutang

Tarif PPh Untuk WP Badan Dalam Negeri dan BUT

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 10% (sepuluh persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 15% (lima belas persen)
di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 30% (tiga puluh persen)

PPh Terutang dihitung dengan mengalikan tariff yang berlaku tersebut (Tarif Pasal 17) dengan Penghasilan Kena Pajak.

Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap :
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp. 250.000.000,00
Pajak Penghasilan terutang :
10% x Rp 50.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 = Rp. 7.500.000,00
30% x Rp 150.000.000,00 = Rp. 45.000.000,00
————– (+)
= Rp. 57.500.000,00

Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPh, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Contoh :
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 5.050.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,00.

——–to be continue, Insya Allah—————-

About these ads

Agustus 27, 2007 - Posted by | Artikel Pajak, Artikel Pajak-ku, Pajak, PPh Badan | , ,

20 Komentar »

  1. mba, salam kenal ya…
    aku sedang menyusun tugas akhir (skripsi) dengan judul “kegiatan pembukuan perusahaan di DIY (yogyakarta) sebagai dasar perhitungan PPh pasal 29″ pph terhutang lebih tepatnya.
    aku minta masukkan dong mba, untuk skripsi aku.
    rencana aku, aku akan menyebarkan sekitar 150 kuesioner yg berisi pertanyaan seputar kepatuhan WP Badan terhadap peraturan perpajakan tentang kewajiban WP Badan dalam melaksanakan pembukuan.
    mba, aku minta masukkannya ya?
    tolong dibales email aku
    terima ksih

    Komentar oleh fera nurliasari | Desember 6, 2007 | Balas

  2. #1, Salam kenal Fera. semoga succes dengan skripsi Anda. karena Anda meneliti/menulis ttg WP di DIY, kuesioner tsb juga disebar ke DIY khan?.

    Bagus juga, kalau mau lebih baik jika segmented, membahas UKM misalnya. Apalagi kalau dikaitkan dg tujuan utk membuat UKM lebih paham dan merasa perlu dg pembukuan. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, silahkan email ke triyani08@yahoo.com.

    Komentar oleh triyani | Desember 6, 2007 | Balas

  3. Mbak…jangan males2 gitu donk he..he..he.. Semangat donk…

    Gini nih mbak, aku mau tanya…golongan aktiva tetap menurut pajak itu gimana? Maksud saya, aktiva tetap itu digolongkan menurut apa selain umur ekonomis? Gitu aja dech mbak…tolong dijawab ya…. ^_^

    thx

    Kimoe

    Komentar oleh kimoe | Januari 28, 2008 | Balas

  4. salam kenal..mbak skr saya kagi nyusun laporan tugas akhir ni..saya mw tanya,tlng dong jelasin mengenai perubahan metode penyusutan aktiva tetap. mulai dari sebabnya,prosedurnya, sampai akibat kumulatifnya????????..terima kasih y mbak

    Komentar oleh ridwan | Februari 27, 2008 | Balas

  5. maaf saya mohon bantuan mbak tentang skripsi saya.mohon ditampilkan hasil skripsi tentang analisis penggunaan metode penyusutan aktiva tetap berwujud serta pengaruhnya tearhadap laba operasional. saya bingung apakah dalam pemaparannya disinggung juga tentang pajak, trus bagaimana dengan laba operasionalnya. mbak tolong saya dulu donk…soalnya saya pingin selesai tahun ini…Please…

    Komentar oleh ucken | Maret 1, 2008 | Balas

  6. Ass.Wr.Wb.
    Bu, saya adalah salah satu pegawai di sebuah RSIA di Banten, dan ditugaskan menangani perpajakan, kita seringkali dikecewakan oleh Konsultan Pajak yang seringkali pembuatan SPT-nya disalahkan pihak Kantor Pajak, mohon dibantu di mana saya harus mencari referensi Contoh Laporan SPT Tahunan Ps.21/26 dan 25/29 yang betul, minta tolong sekali ya bu… (saya sering dimarahin Direktur perihal hal ini yang tidak beres-beres).
    (Saya kagum dengan sosok ibu yang tidak kenal memberi ilmu). Terima kasih banyak bu…
    Hormat Saya,
    Wass.Wr.wb

    Komentar oleh ricky | Maret 26, 2008 | Balas

  7. Ass.Wr.Wb.
    Mohon maaf bu..
    Ralat:
    (Saya kagum dengan sosok ibu yang tidak kenal lelah memberi ilmu).
    Terima kasih.
    Hormat Saya,
    Wass.Wr.wb

    Komentar oleh ricky | Maret 26, 2008 | Balas

  8. Terimakasih artikelnya, sangat membantudalam mencari referensi yg diperlukan dalam kelancaran tugas saya. wass.

    >> Terima kasih atas apresiasina. Semoga Sukses

    Komentar oleh toto kusdinar | April 30, 2008 | Balas

  9. assalamualaikum…
    salam kenal mbak, gini mbak skrang ini saya dalam poses penulisan skripsi, harusnya dalam sehari atau dua hari ini saya sdh sminar tapi ada maslah yang saya hadapi, kbtulan skripsi saya ini replikasi dan untuk proposalnya sendri udah siap, tapi yang diminta sama pembimbing kuesionernya tapi pada peneliti pertama tdk melamirkan kuesonernya, judul yang saya pakai yaitu pengaruh penerapan sistem administrasi perpajkan modern terhadap kepatuhan wajib pajak….kira2 bisa dibantu ga ya?saya sih berharap bisa dibntu panduan untuk kuesionernya.
    sebelumnya makasih banyak ya….
    wassalamualaikmu.wr.wb.

    >> wa’alaikumussalam wr wb.
    Mohon maaf saya kurang mengerti dengan permasalahan Anda.
    Jika yang dimaksudkan adalah bantuan untuk menyebarkan kuesioner penelitian Anda, silahkan dikirim via email. Insya Allah saya akan bantu sebarkan ke teman2 saya. Tapi kalau yang Anda maksudkan adalah point2 yang harus dicantumkan dalam kuesioner, tentu saja akan lebih baik jika dikomunikasikan dengan dosen pembimbing dan juga menyesuaikan dg tujuan penelitian Anda.
    Semoga Sukses dengan skripsi Anda.

    Komentar oleh fhira | Agustus 14, 2008 | Balas

  10. Mbak tolong hitungkan pajak saya dengan data sbb :
    1. Saya PNS penghasilan saya Rp. 44.520.000,- setahun.
    2. Saya mempunyai 1(satu) Istri dan 3(tiga) anak.
    terima kasih atas jawabannya

    Komentar oleh ABIDINSYAH | Oktober 13, 2008 | Balas

  11. mbak, tolong tanya nih mengenai berita pajak yang simpang siur. Kita sebagai orang awam benar2 bingung nih. Terima kasih sebelumnya atas bantuannya

    Kita tenaga kerja yg bekerja di luar negeri kawasan Asean dimana saat ini kita tidak perlu membayar fiskal karena kita memiliki alamat resmi luar negeri (ASEAN) krn tidak berpenghasilan dari indonesia (> 183 hari) dan bebas fiskal hanya 4x tahun takwin.

    1. Tahun takwin adalah tahun kalender, benar?

    2. Bagaimana dengan orang indo yg berpenghasilan d LN apakah perlu membayar pajak kepada indonesia (tidak ada penghasilan sama sekali dari dalam negeri) mengingat kita sudah membayar d luar negeri (indonesia memiliki perjanjian dengan negara dimana kita sekarang bekerja – tidak dipungut lagi dari indonesia). Tapi beberapa hari yang lalu saya telp ke kring pajak diberitahu setelah buat NPWP harus lapor SPT tahunan dimana kita harus menyebutkan pendapatan kita di LN dan menyertakan surat keterangan kita telah membayar pajak di LN, sisa yg harus dibayarkan di indonesia tetap harus dibayarkan. (dengan perhitungan pajak indonesia).
    Wah kalo begitu caranya kan tidak bisa, karena perhitungan konsumsi di luar negeri kan berbeda jauh dengan di indonesia.

    3. Apakah rencana ini masih digodog dan belum ada keputusan tetap? Wah lama betul ya. Ini sudah mendekati tgl pelaksanaan, Jan 2009. Terima kasih atas bantuannya

    >> Mengenai fiskal LN silahkan baca di PER-53 yang sudah saya posting.
    1. Tahun takwim = tahun kalender.
    2. Saya tdk bisa jawab tanpa melihat data.
    3. Sekarang (030109) sudah menjadi kenyataan :)
    Sorry telat jawab

    Komentar oleh shanty | Desember 11, 2008 | Balas

  12. mbak,, saya lagi nyusun skripsi tentang Perbedaan penyusutan menurut UU Pajak dan SAK pada perusahaan Industri (studi kasus).tapi perusahaan tersebut hanya meggunakn penyusutan menurut pajak.sehingga saya tidak tau untuk membandingkannya dg SAK. jadi kira2 gimana mbak?

    >> Kalau mau lebih tepat, mungkin perlu cari perusahaan lain yang menggunakan metode penyusutan-nya beda :)

    Komentar oleh dee | Januari 12, 2009 | Balas

  13. Mbak..
    saya baru dipercaya untuk menangai pajak di suatu cv. bidang kotraktor. yang baru di bentuk.
    yang mau saya anyakan Mbak…
    apa yan harus saya perbuat untuk pajak nya?
    trimakasi sebelumya.

    Komentar oleh freddy | Februari 7, 2009 | Balas

  14. asslm.wr.wb
    mba minta tlg beri contoh pengisian spt tahunan utk perusahaan travel.soalnya saya byk blm mengerti ttg pajak dan ini spt tahunan yg pertama.ditunggu jawabannya loh.trimakasih byk mba.wassalam (tlg klo bs di krm ke email saya saja)

    Komentar oleh Ema | Maret 2, 2009 | Balas

  15. asslmkm…
    firstly i want 2say i’m proud of u coz u have make something useful the other with ur knowledge..
    mbak, sy minta tlg ajarin sy tentang pajak penghasilan buat WP pribadi & Badan usaha(khususnya CV)dr pngertiannya, trus dr penghasilannya smpe mendapatkan penghasilan kena pajaknya(contohnya ya mbak) klo persentase pajaknya insyaallah sy bs cm yg bl ngerti dr pengurungan2nya aja sampe dpt penghasilan yang kena pajaknya mbak..
    thanks a lot ya mbak..

    Komentar oleh Tari | Mei 31, 2009 | Balas

  16. ass….mbak
    salam kenal…
    mba saya lagi belajar pajak..dan saya meneruskan pembukuan yg ditinggalkan oleh atasan saya. yang mau saya tanyakan bagaimana cara kita mengetahui bahwa pembukuan itu menggunakan stelsel acrual atau stelsel kas….! apakah di spt kelihatan? dan dimana tempat kursus pajak yg bagus yg dapat mbak rekomendasikan..

    tks

    Komentar oleh azzam | Agustus 6, 2009 | Balas

  17. salam kenal mba,aku kan hr minggu,UTS perpajakan.aku mau tanya cara menghitung pajak dilihat dari kalender takwim itu seperti apa yah mba?

    Komentar oleh Rachel | Oktober 20, 2009 | Balas

  18. mba,saya mau tanya apa beda perhitungan penghasilan kena pajak berdasarkan UU terbaru kni yaitu UU no. 36 tahun 2008

    Komentar oleh darlis | April 8, 2010 | Balas

  19. salam kenal mb.. aku mau nanya, ak baru aja buka CV. ak mau tau pajak apa aja yg harus ak laporkan, bagaimana pelaporannya. ak sekarang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. thanks.. ditunggu komentarnya:)

    Komentar oleh zuharni | November 21, 2010 | Balas

  20. klo dibuku pajak 2010 perhitungan pph badan sdh beda, tarifnya 28%… :) maaf klo salah, disalahkan aja bukunya :D

    Komentar oleh Pipit Angelia Full | Desember 13, 2011 | Balas


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 193 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: