Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2008

update posting ini

Jangan lupa Nomor Seri FP mulai Jan 2008 dimulai dari nomor 1 lagi dan kode tahun penerbitan menjadi nomor “08”(tahun 2008 )

Kode Faktur Pajak Standar terdiri dari 6 (enam) digit, dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi, dengan rincian sebagai berikut :
Kode Transaksi Digunakan untuk
01 penyerahan kepada selain Pemungut PPN
02 penyerahan kepada Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah
03 penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendaharawan Pemerintah)
04 penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemungut PPN;
05 penyerahan yang Pajak Masukannya diDeemed kepada selain Pemungut PPN;
06 penyerahan Lainnya kepada selain Pemungut PPN;
07 penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut kepada selain
Pemungut PPN;
08 digunakan untuk penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan
PPn BM kepada selain Pemungut PPN;
09 digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPN

- 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status, dengan rincian sebagai berikut:
Kode Status Digunakan untuk
0 Normal
1 Penggantian

- 3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang.

2. Nomor Seri Faktur Pajak Standar, terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dengan rincian sebagai berikut:
– 2 (dua) digit pertama adalah Tahun Penerbitan.
Cara penulisan Tahun Penerbitan pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar adalah dengan mencantumkan dua digit terakhir dari tahun diterbitkannya Faktur Pajak Standar, contohnya tahun 2007 ditulis ‘07’.

- 8 (delapan) digit selanjutnya adalah Nomor Urut.

Sehingga format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:
0 0 0. 0 0 0 – 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0

Ref : PER-159/PJ./2006 pasal 8 ayat 2.

About these ads

Januari 2, 2008 - Posted by | Iseng, Pajak, PPN | ,

74 Komentar »

  1. Good Reminder!
    Mbak kalo ada panduan or artikel mengenai kewajiban perpajakan bendaharawan pemerintah bagi dong..
    Thx

    Komentar oleh Indra | Januari 3, 2008 | Balas

  2. #1. Thanks pak Indra.

    ehh ini pak Indra yuliarto yang dulu di PMA 3 bukan yah ?? hehehehe.. abis namanya sama. kalo iya.. suprised jg dg kunjungannya. Sekarang dinas dimana pak? :)

    kewajiban bendaharawan pemerintah.. yang udah dikompilasi khusus buat bendaharawan sih saat ini blm ada pak, Maklum blm pernah ngisi pelatihan di pemerintahan dan jarang berhubungan dg bendaharawan pemerintah.

    Komentar oleh triyani | Januari 3, 2008 | Balas

  3. terima kasih atas infonya,
    dengan adanya pergantian tahun ini, apakah kita harus memberitahukan ke kpp untuk nomer seri yang akan kkita gunakan?
    Thx
    anugrah

    Komentar oleh anugrah | Januari 3, 2008 | Balas

  4. #3, Dear Anugrah;
    Pemberitahuan ke KPP seharusnya tidak diperlukan, karena Penggunaan nomor baru (mulai dari nomor 1) di awal tahun takwim dan ganti kode tahun sudah diatur dalam PER-159.
    yang wajib memberitahunkan, adalah apabila di tengah tahun nomor seri FP dimulai dari nomor 1 lagi karena no FP telah mencapai Nomor Urut 99999999 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)

    Komentar oleh triyani | Januari 3, 2008 | Balas

  5. Benar Mbak…
    Ternyata masih ingat sama saya ya… Masih di Roedl(kalo ga salah) ya?
    Blog nya bagus & bermanfaat Mbak…

    Komentar oleh Indra | Januari 3, 2008 | Balas

  6. #5. wahhh.. suprised beneran nih atas kunjungannya pak Indra.
    Makasih jg atas konfirmasinya. Masih inget lah pasti :) no HP jg masih di simpen kok, tapi sepertinya udah ga aktif yah? hehehhee. Thanks for appreciate this.

    di Roedl masih, kadang2, skrg jadi konsultan freelance nih ceritanya hehhee

    Semoga makin sukses dg posisi barunya yah :)

    Komentar oleh triyani | Januari 3, 2008 | Balas

  7. Artikel yang sangat bermanfaat.

    Salam kenal!

    Komentar oleh Mardies | Januari 4, 2008 | Balas

  8. #7. Salam kenal pak Mardies. Terima kasih atas kunjungannya.

    Komentar oleh triyani | Januari 4, 2008 | Balas

  9. ass..mbak pnya artikel uu pajak th 2008 g??thx y mbak

    Komentar oleh vhie2t | Januari 7, 2008 | Balas

  10. #10, Dear Vhie2t;
    Artikel terkait dg UU pajak 2008 blm ada. maaf.

    Komentar oleh triyani | Januari 8, 2008 | Balas

  11. wah blog yg bagus banget, membantu sekali loh :D

    Komentar oleh Freddy | Januari 11, 2008 | Balas

  12. salam kenal

    lgs saja yach mbak

    saya kerja di travel agent, yang mau saya tanyakan, apakan travel agent wajib membayar Pph 23 atas komisi yang diterima ?

    sedangkan kita uda jadi Agent yang disahkan melalui keputusan menteri kehakiman, jadi kita bukan perantara lagi donk, yang harus membayar pph 23 atas komisi yang kita terima.

    permasalahan ini ketika kita tanyakan ke kantor pajak, jawaban antara satu kantor pajak dg kantor pajak yang lain selalu berbeda, jadi kita ga tahu mana yang harus kita ikuti.

    ASITA yang menjadi induk organisasi travel saja sudah menyerah.

    trims u/ masukannya.

    Komentar oleh ryan | Januari 17, 2008 | Balas

  13. Ass.wr.wb.

    Langsung aja ya mba saya mo tanya
    1.soal nomor seri faktur pajak masalahnya perusahaan saya mendapat pekerjaan disuatu perusahaan tetapi ketika saya melakukan penagihan nomor seri faktur pajak dikeluarkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan??biasanya nomor seri faktur pajak yang kita gunakan 010.000.07.000000XX sedangkan perusahaan tsb mengeluarkan nomor seri pajak P I – 401 – 00000XX bagaimana cara perusahaan saya melapokan untuk SPT tahunan??
    2.bagaimana juga apabila perusahaan/instansi pemberi pekerjaan tidak mencantumkan nomor seri faktur pajak??
    terima kasih saya harapkan bantuannya!!!!

    Komentar oleh Dede Nurdiansah | Februari 6, 2008 | Balas

  14. #13. Wa’alaikumussalam wr wb.
    1. yang wajib menerbitkan fkatur pajak adalah PKP penjual (pihak yang menyerahkan BKP/JKP), Barangkali perlu di cek lebih lanjut, apakah yg diterbitkan Pemberi pekerjaan tsb adalah benar faktur pajak?. Mungkin bukti potong PPh 23 pak :)
    jika benar itu bukti potong PPh 23, dalam SPT Tahunan PPh Badan, nanti diperhitungkan sbg kredit pajak.

    2. Pemberi pekerjaan tidak mencantumkan nomor seri faktur pajak? maksudnya apa ya pak?. Mungkin pertanyaannya mengenai Bukti potong PPh 23 dari pemberi pekerjaan jg nih :). Jika yg dimaksud adalah bukti potong PPh 23, maka tidak menjadi masalah, krn tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai nomor bukti potong PPh 23. cukup cantumkan tanggal bukti potongnya.

    Komentar oleh triyani | Februari 6, 2008 | Balas

  15. Terima kasih mbak atas penjelasannya.
    Salut untuk blog ini.
    Wassalam.

    Komentar oleh Dede Nurdiansah | Februari 11, 2008 | Balas

  16. salam kenal mba triyani…
    saya ingin menanyakan..kode transaksi untuk no seri FPS yang dikeluarkan untuk perusahaan pemerintah??

    terus bila perusahaan baru pertama kali mengeluarkan FPS kepada badan pemerintah bagaimana dengan nomor urut FPS dimulai lagi dari awal atau melanjut dengan nomor urut yang ada biarpun kode transaksi beda

    mohon maaf bila pertannyaanya aneh…soalnya saya masih baru dalam hal pajak2 ini…mohon bantuannya…

    Komentar oleh ani | Februari 11, 2008 | Balas

  17. assalamu’alaikum wr.wb.

    mba aku mo minta tolong dong sebelumnya no faktur pajakku adalah DKJWN/005/0000193 kalo no yang barunya gimana ya? trus, apa aku harus kekantor pajak untuk merubahnya atau bisa sendiri. berhubung kami ini sekarang adalah perusahaan jasa. thaks ya mba

    Komentar oleh ariani | Februari 13, 2008 | Balas

  18. #16. kode transaksi utk FP standar penyerahan kepada bendaharawan “020.000.08.xxxxxxxx. [asumsi kode cabang = 000]
    nomor seri melanjutkan nomor urut yang sudah ada, meskipun kode transansi berbeda

    #17. sejak th 2007 no seri FP sudah harus mengikuti cara penomoran yang baru mba. dan bisa dirubah sendiri berdasarkan ketentuan yang ada.

    Komentar oleh triyani | Februari 17, 2008 | Balas

  19. mbak, mo tanya ya? kalo transaksi di tahun 2007 cuman sampe no urut 15, di 2008 tetep mulai dari no 1 lagi kan mbak no urutnya….

    thanx ya mbak… ^^

    Komentar oleh caby | Februari 20, 2008 | Balas

  20. mbak butuh pencerahan sedikit dong.

    1. apakah npwp itu sama dengan nppkp.

    2.bebrapa waktu lalu saya melakukan transaksi jual beli barang untuk pembayarannya saya menginginkan pihak pembeli menyetorkan langsung ppn nya. nah untuk di faktur pajak standartnya berapa kode transaksi yang harus saya cantumkan.

    terima kasih sebelumnya

    Komentar oleh arie | Februari 22, 2008 | Balas

  21. #19. Berdasarkan PER-159 ini, tiap awal tahun (1 Januari) harus dimulai dg nomor 1

    #20.
    – Kode NPPKP sama dengan kode NPWP. namun mempunyai NPWP blm tentu sudah dikukuhkan sebagai PKP.

    – Sepanjang penyerahan dilakukan kepada bukan pemungut PPN maka seharusnya PPN melalui mekanisme dipungut oleh PKP penjual (Pada umumnya kode FP 01).
    Namun jika anda melakukan penyerahan kepada pemungut PPN (bendaharawan maupun selain bendaharawan) maka PPN akan langsung disetor ke kas negara oleh PKP Pembeli selaku pemungut. kode bisa 02 atau 03

    Komentar oleh triyani | Februari 22, 2008 | Balas

  22. Terima kasih atas pencerahannya mbak. mungkin lain waktu saya butuh bantuan lagi.

    Thx.

    Komentar oleh arie | Februari 25, 2008 | Balas

  23. met kenal mbak..nama saya rorie

    saya mau tanya, klo Nomor bukti potong ada formatnya ga?
    bisa kasih contohnya ga? please

    terima kasih sebelumnya…

    Komentar oleh Rorie Erawan | Maret 5, 2008 | Balas

  24. mbak saya mau tanya, tiga digit kode cabang maksudnya apa? Kalo prshn saya tidak ada cabang, ditulis 000 aja bener ga?

    Komentar oleh dwipa | Maret 5, 2008 | Balas

  25. saya mau tanya, apa benar ada peraturan bahwa dalam setahun ppn hanya diperbolehkan lebih bayar hanya 3 bulan saja ?

    Komentar oleh leo | Maret 6, 2008 | Balas

  26. Salam kenal Mbak.
    Saya mau tanya… apakah NPWP dan NPPKP selalu sama untuk setiap PKP? Terima kasih atas penjelasannya.

    Komentar oleh Damai | Maret 10, 2008 | Balas

  27. #23. Tidak ada format standart untuk penomoran bukti potong. Bebas aja, yang penting mudah untuk identifikasi.

    #24. Jika tidak ada cabang diisi : ‘000’

    #25. Tidak demikian. Yg 3 bulan adalah batas waktu pengkreditan Pajak masukan.

    #26. Nomor NPPKP sama dg nomor NPWP. Hanya saja tidak semua pemilik NPWP juga PKP.

    Komentar oleh triyani | Maret 21, 2008 | Balas

  28. Mau numpang tanya, saya ada penjualan ke sebuah BUMN. Untuk faktur pajak standarnya saya pakai kode transaksi berapa yah? Thanks

    >> Penjualan ke BUMN kode transaksi di FP = 01 (penyerahan ke bukan pemungut PPN)

    Komentar oleh Yohanes Tjandra | April 7, 2008 | Balas

  29. Bu, perusahaan saya berubah No. NPWP/NPPKP per Nov 2007, pada bulan ini (April 2008 ) ada begitu banyak FP masukan yang masih mencantumkan NPWP kami yang lama dan belum saya laporkan. apakah nantinya jika tidak diubah NPWP baru, FP masukan tersebut akan menjadi FP cacat? jika tetap saya laporkan sebagai pajak masukan. nah, untuk meminta supplier mengubah no NPWP yang baru rasanya sangat sulit, mengingat begitu banyak jumlahnya supplier kami.kira2 bagaimana solusinya Bu? adakah peraturan yang bisa dijadikan bahan acuan?

    Terimakasih
    Warsito

    >> Dear Pak Warsito;
    Seharusnya FP tsb sudah menggunakan no NPWP baru pak. Memang benar, jika masih menggunakan NPWP lama bisa dikategorikan sbg FP cacat sehingga tidak dapat di kreditkan. Hal ini tentu merugikan Wajib Pajak selaku PKP Pembeli. Dalam PER-15/PJ./2008; ada klausul yang menyatakan selama 3 bulan sejak dipindahkan; FP yg menggunakan no NPWP lama tidak dianggap cacat. Namun PER-15 ini mengatur tentang WP yg dipindahkan ke KPP Madya. Mudah2an case yg dialami pak Warsito juga tercover dalam PER-15 ini.

    Komentar oleh warsito | April 29, 2008 | Balas

  30. Wah, thanks banget nih akhirnya saya ketemu juga artikelnya setelah nguplek2 di web mbak, thanks ya mbak, dan salam kenal, semoga saya makin ngerti pajak nih…

    >> Terima Kasih.

    Komentar oleh Angel | Mei 12, 2008 | Balas

  31. Artikel yang menarik sekali, bisa belajar banyak mengenai pajak.
    Mbak, boleh tau alamat e-mailnya Pak Indra Yuliarto? Beliau sepertinya teman lama saya alumni STAN yg udh lama gk ketemu.
    Mohon informasinya. THX.

    >> Sudah via Japri yah :)

    Komentar oleh Yuli | Mei 13, 2008 | Balas

  32. Assalamualaikum wrwb,
    Setelah membaca semua artikel yang dimuat ,dipertanyakan dan dibalas oleh Sdri Triyani, semua sempurna.
    Namun ada satu kasus , yang belum saya dapatkan persamaannya, baik dari blognya Notaris IrmaDevita maupun dari blognya Sdri.triyani.
    Mohon tanya , apakah saya boleh bertanya melalui kirim email yang tidak akan dipublikasikan, karena mungkin pertanyaannya akan tampak silly bagi yang lain.
    Terima kasih.

    >> Sebetulnya tidak ada pertanyaan Silly :) . Tapi kalau Anda merasa lebih nyaman via email, silahkan. Email add saya ada di deskripsi blog ini.

    Komentar oleh Noor Rangkuti | Juni 13, 2008 | Balas

  33. selamat siang,
    sebelumnya salam kenal ya mbak.
    Saya mau nanya sehubungan faktur pajak.
    1. Dibulan April saya terlanjur buat faktur pajak standar untuk penjualan brg kepada non PKP yang seharusnya pakai Faktur pajak sederhana dan sudah dilaporkan.Apakah masih bisa diadakan pembetulan ?? Kan Nomor Faktur Pajaknya harus urut.
    2.Saya ada jual brg; penyerahan barangnya di bulan Juni , tapi Kontrak ( PO ) belum ada.Sedangkan untuk masukin Invoice & Faktur di Oil Company persyaratannya harus ada PO. Nah kalau PO nya turun di bulan Juli apakah invoice & faktur pajak masuk bulan JULI ?? mengingat penyerahan barang di bulan JUNI. Bagaimana dengan penomoran Faktur Pajak ??karena saya harus buat invoice yang lain lagi.
    Terima kasih. Saya sangat menharapkan jawabannya.

    Salam, Vonny

    >>
    1. Jika pembeli memiliki NPWP, meski Non PKP masih bisa menggunakan FP Standart. Namun jika memang ingin diganti, FP sebelumnya dibatalkan saja, dg mengikuti mekanisme pembatalan Faktur Pajak.
    2. Karena Penyerahan di bln Juni dan blm ada pembayaran, maka FP paling lambat dibuat akhir bulan Juli. Penomoran FP dibuat secara sequence, urut sesuai tanggal.

    Komentar oleh vonny | Juni 25, 2008 | Balas

  34. berarti klo ada masalah pajak aku bisa tanya2 mba.thanks

    >> Ya. silahkan

    Komentar oleh widi | Juli 17, 2008 | Balas

  35. mbak saya mau tanya dong, FPS yang saya bua penomoran dan tanggal faktur pajak tidak urut, apakah dianggap FP cacat, jika tidak cacat apakah ada sanksinya. Terimakasih mbak

    Komentar oleh Rizqur Rahman | Agustus 28, 2008 | Balas

  36. mbak saya mau tanya dong
    untuk 3 digit code cabang itu tetep di tulis 000 ya?
    urgent ni mbak
    makasih

    Komentar oleh bunga | September 17, 2008 | Balas

  37. mba maw tanya neeh…

    klo kita melakukan penyerahan BKP/JKP kepada bendaharawan pemerintah, apa betul PPNnya dipungut bendaharawan..???

    klo bisa disetor sendiri apa dasar hukumnya??

    mkasi mba..
    dtgu jawabannya

    Komentar oleh tama ernes | September 17, 2008 | Balas

  38. salam kenal mba tri..

    saya mo tanya kalo spesifikasi no npwp bendaharawan itu berapa ya biasanya?
    terima kasih sebelumnya.

    Komentar oleh ade | November 7, 2008 | Balas

  39. Selamat pagi.
    Saya ada pertanyaan. Mohon di jawab ya . .
    Di bulan Desember 2007 perusahaan saya ada beli mobil truck Mitsubhisi.Tapi belinya pakai uang muka Rp. 43.708.400 Setiap bulan angsur sebesar Rp.4.480.400. Sedangkan harga mobil Rp.137.272.727,-
    Saya di bulan Desember terlanjur penyusutan dengan nilai perolehan Rp43.708.400 (uang muka)dengan umur aktiva 96 bln
    Pertanyaan saya .
    Bagaimana seharusnya cara penyusutan yang benar dan bagaimana dengan nilai perolehannya.
    Apakah harus pakai Rp.137.272.727 atau bagaimana
    Mohon penjelasannya.
    Terima kasih sebelumnya

    Salam ]
    Vonny

    Komentar oleh vonny | November 21, 2008 | Balas

  40. […] 1. Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2008 […]

    Ping balik oleh Nomor Seri Faktur Pajak 2009 « Triyani’s Weblog | Januari 2, 2009 | Balas

  41. HALLO MBAK SAYA RODEN, SY SUNGGUH TERTARIK ATAS PEMBAHASAN MENGENAI PERATURAN PERPAJAKAN YG MBAK SAJIKAN, MAKLUMLAH SAYA MASIH MINIM PENGETAHUAN MENGENAI INI. SAYA MEMPUNYAI PERTANYAAN NIH, KEBETULAN TEMANYA SAYA PUNYA SWAYALAN DAN DIA MINTA SAYA BANTU BUAT PEMBUKUANNYA NAMUN SAYA MASIH BINGUNG NIH “APAKAH SWALAYAN HARUS MEMBERIKAN PPN UNTUK SETIAP PENJUALAN KEPADA PEMBELINNYA, SOALNYA DIA SUDAH PUNYA NPWP ATAS SWALAYAN TERSEBUT”. MOHON BANTUANNYA MBAK. TERIMA KASIH

    >> Jika swalayan sudah wajib PKP dan/atau telah dikukuhkan sbg PKP maka wajib memungut PPN.
    btw, sebaiknya Anda tidak menulis dg huruf besar semua.. nanti dikira sedang marah/berteriak :)

    Komentar oleh roden | Januari 6, 2009 | Balas

  42. Thanks mbak Tri

    >> Sama2 pak. Apakabar neh :)

    Komentar oleh daeng limpo | Januari 7, 2009 | Balas

  43. mbak aku sudah melakukan Penagihan Kepada Klien. tetapi klien kami meminta untuk disertakan Faktur Pajak, kami sudah Ber- NPWP, Yang saya Tanyakan YAng mengeluarkan Nomor Faktur Siapa, Dan Tolong Berikan Contoh Faktur pajak-nya.
    terima kasih

    >> Jika Anda sudah PKP, maka wajib menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan BKP/JKP yang Anda lakukan. Cek dulu saja apakah Anda sudah dikukuhkan sbg PKP atau belum. Punya NPWP tidak selalu dikukuhkan sbg PKP. Contoh Faktur Pajak bisa dilihat di PER-59.

    Komentar oleh Kurniawan | Januari 15, 2009 | Balas

  44. Terimakasih banyak bu…. Ilmu nya banyak sekali..mantaaab…:p
    salut dan salam hormat….

    >> Terima kasih

    Komentar oleh Yudithia | Februari 4, 2009 | Balas

  45. Very nice article & salam kenal -Kalau Perusahaan saya baru pertama kali mau menerbitkan faktur pajak, kebetulan ini di awal 2009 ,.. apa saya harus inform ke KPP, tks atas infonya

    >>Thanks. Anda harus memberitahukan mengenai nama yang berhak menandatangani Faktur Pajak dan contoh tanda tangannya.

    Komentar oleh Gandi | Februari 17, 2009 | Balas

  46. Mba, saya pendatang br di blog ini, mau tanya doonk..
    soal aturan mengenai nomor urut faktur pajak keluaran, apa benar harus urut setiap bulannya dan tidak boleh ada yang terlongkap?
    lalu bagaimana seandainya kita sudah menerbitkan faktur pajak, tapi dikemudian hari faktur pajak tersebut harus dicancel yang menyebabkan urutan faktur pajak keluaran menjadi tidak urut?
    gimana penyelesaiannya ya mbak? apa ada aturan pajak yang menjelaskan mengenai penanganan masalah tersebut.

    Terima kasiiih…

    Komentar oleh hesti_wi | Maret 5, 2009 | Balas

  47. Bu mau tanya kalo faktur pajak yang akan kita laporkan nihil, lampiran2 harus disertakan semua atau hanya lembar induk saja?
    thanks b4 after.

    Komentar oleh Yudithia | Maret 12, 2009 | Balas

  48. assalamualaikum wr.wb.

    mau nanya mbak..
    saya kemarin menerbitkan kode faktur 010.
    tapi faktur saya ditolak dengan alasan kode salah seharusnya 030.
    katanya untuk nominal 10jt keatas harus pake 030.
    apa betul ada peraturan seperti itu?
    ketika saya tanya katanya perusahaan tersebut bukan sebagai pemungut PPN lainnya.
    setelah saya konfirmasi lagi, kata bagian invoice nya ketika mereka setor pajak kalau 10 jt keatas dan pake 010.
    SPT mereka dibalikin.
    nah gimana nich mbak apa yang harus saya lakukan, masuk akal kah alasannya?
    terima kasih sebelumnya, ditunggu penjelasannya..

    Wassalamualaikum wr.wb.

    best regards,

    vina

    Komentar oleh vina | Maret 12, 2009 | Balas

  49. mbak ada ym-nya nggak yaa. klo ada tolong emailkan yaa ada beberapa yg ingin banget aku disscuss-kan…

    Komentar oleh harry | Maret 13, 2009 | Balas

  50. Ass. salam kenal mbak..
    Saya ada pertanyaan. Kalo Pemungut PPN membeli barang ke Non PKP apakah dikenakan PPN? kalau ya, apakah pemungut PPN mengeluarkan faktur pajak?
    Terima kasih. Ass Wr.Wb.

    Komentar oleh sari | Maret 30, 2009 | Balas

  51. siang mba yani, mo tanya…nih kalo ada penjualan buku pelajaran kepada dinas pendidikan (status pemungut), Buku pelajaran merupakan BKP yang dibebaskan PPN. Nah ini mba, waktu buat faktur pajak standarnya apa pake kode dua digit 08,ato kode yang lain???mengingat kantor saya berstatus PKP,trims

    Komentar oleh arif | Mei 12, 2009 | Balas

  52. Assalamu’alaikum,

    Mba Tri yang baik, saya mau nanya nih. Perusahaan tempatku kerja sekarang ini baru ada transaksi jasa maklon, untuk pembuatan faktur pajaknya, No seri-nya kode transaksinya yang dua digit depan menggunakan no. berapa.
    Sebelumnya untuk transaksi biasa (non jasa) menggunakan 010.000-09.dst…apakah untuk jasa menggunakan 040.000-09 dst..atau bgmn?

    Terimakasih.

    Wassalmu’alaikum.

    Haryono

    Komentar oleh Haryono | Mei 13, 2009 | Balas

    • salah atuh pak Har.Setahu saya teh nomor 3 digit didepan tuh mencerminkan siapa penjualnya atau dengan kata lain yang memotong pajaknya siapa dari jenis usaha apa ?
      Bukan jenis transaksinya.jadi klu dari dulu bapak terbitnya dah pake 010.00-09 ya dipertahankan spt itu dengan tidak memandang jenis transaksinya.Demikian informasinya.Smoga membantu ya

      Komentar oleh Atozkoes | Juli 13, 2009 | Balas

  53. Assalamualaikm wr wb

    Komentar oleh bakti | Mei 19, 2009 | Balas

  54. Assalamualaikum wr wb

    Mba Tri mau tanya apa betul perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi/pengantaran barang dengan menggunakan Truck Tangki maupun Trailler dengan Plat Dasar Kuning Tulisan Hitam tidak perlu memungut PPN?
    Pertanyaannya : 1.Bagaimana Penyajian di SPT Masa PPN ?
    2.Bagaimana Kode Faktur Pajaknya tolong
    diberikan contohnya.

    wassalamualaikum

    Bakti

    Komentar oleh bakti | Mei 19, 2009 | Balas

  55. Jika kita beli barang tanpa PPn PM dan kita jual dengan memungut PPn (menerbitkan FPS PK), dan kita setor 100% pajak yang dipungut melalui FPS PK ke Kantor pajak dalam SPT masa.
    Pertanyaannya, Biaya yang timbul dari pembelian Barang tanpa ada FPS PM nya itu secara fiskal diakui atau tidak?
    Kalau beli material tidak ada PPn PM atau tidak ada FPS, kira-kira ada resikonya tidak buat si pembeli, apabila barangnya dijual ada PPn PK? Perusahaan tidak mempermasalahkan dari segi cashflow akan menyetor 100% PPn PK ke kantor pajak, yang penting saat pembelian barang tidak ada resiko yang timbul bagi si pembeli.

    Tolong dijawab dong bu..dengan dasar hukumnya ya?.

    Komentar oleh Feber Sormin | Mei 29, 2009 | Balas

  56. halo mb…sy ingin menanyakan tentang kode dan no seri faktur pajak….khusus u/ kode 020.030.070 itu kode untuk wp siapa saja ya? dan boleh donk di sebutin contoh-contohnya siap saja…………..

    tolong di jawab….

    Komentar oleh irma | Juli 28, 2009 | Balas

  57. Hallo mba, kalau transaksinya dengan non PKP khan ga ada NPPKPnya, jadi NPPKPnya di isi 00.000.000.0.000-000 atau di terbitkan faktur pajak sederhana?

    Komentar oleh Ayu | Oktober 27, 2009 | Balas

  58. To : Mbak Triyani

    Mautanya tentang penghitungan rasio total benchmarking tahun 2007 untuk usaha dibidang warnet itu berapa yachh .

    thx sebelomnya

    >> Wah, saya kurang tau tuh

    Komentar oleh Athayanissa | November 9, 2009 | Balas

  59. Salam kenal mba,

    Ada yang ingin saya tanyakan mba, begini saya buat faktur dibulan september’09 no……. 032, ternyata nomor tersebut sudah dipakai sebelumnya, baru ketahuan sekarang des’09 kalo no. nya dobel sedangkan di bulan okt dan nov saya membuat faktur dg nomor selanjutnya, untuk merevisi yang dobel apakah bisa nomornya yang sekarang ? tapi bulannya september’09 mohon penjelasannya.

    Mks,
    Elis

    Komentar oleh ELIS | Desember 4, 2009 | Balas

  60. saya mau tanya, ada customer saya potong pph ps 23 bulan januari 09, bukti potong nya itu untuk faktur x yg pada bulan tersebut kantor kami belum ada pkp dan npwp, lalu kami terima bukti potong atas faktur x tersebut dan dipotongnya dgn menggunakan npwp perusahaan, padahal seharusnya pph 23 untuk faktur x tersebut harusnya dipotong untuk NPWP Pribadi atasan saya, karena di januari tersebut kantor kami masih perseorangan.

    Customer saya ini ngoto tidak mau mengganti data yg ada di bukti potong( NPWP dan NAMA WAJIB PAJAK)
    Bgmn solusi terbaik untuk kasus ini?

    Komentar oleh Tifani | Desember 9, 2009 | Balas

  61. ass…
    salam kenal mbak,
    mbak sy baru tau kalo BUMN itu no Faktur Pajaknya 01. selama ini sy pake 03,bagaimana dong mbak? sama pihak pembeli juga ga masalah kode 03.
    mohon pencerahannya ya mbak..
    salam
    Uli

    Komentar oleh ULi | Desember 10, 2009 | Balas

  62. slamat sore,mbak saya ada masalah dengan vendor saya.saya slama ini menggunakan kode yg 010 ternyata di tolak alasannya harus menggunakan 040 trus bagaimana ini.Padahal faktur pembelian yg saya terima smua menggunakan 010 juga

    Komentar oleh indrajaya | Desember 11, 2009 | Balas

  63. Askum,
    Mbak mau nanya neh. Mohon dapat diinfokan bagaimana cara penulisan no seri faktur pajak untuk perdagangan umu.
    Apakah perbedaan antara nomor seri dua digit di dapan yakni angka 02 dan 08. Apakah fungsinya masing-masing?
    Terimakasih, saya mohon segera dapat diinformasikan.

    Best Regards

    Komentar oleh khasna | Januari 12, 2010 | Balas

  64. Assalamkm…mba maaf mau tanya kalo perusahaan tempat saya kerja baru berjalan 3 bulan,sementara saya menghitung pph 21 temen2 di 12 bulan kan,jadi muncul potongan pph 21nya pas waktu pelaporan kan hanya 3 bulan jd pas perhitungan nilai penghasilan dikurang PTKPnya minus seharusnya tidak ada potongan jd gmn ya mba cara pelaporannya di SPTnya..jazakillah khoir sebelumnya atas jawabannya ditunggu

    Komentar oleh Netha | Januari 18, 2010 | Balas

  65. Saya mau tanya nih mbak..kalo no seri faktur pajak awal tahun harus pakai no.1 lagi ya? Kalo udah terlanjur lanjut, nerusan dr thn sebelumnya gimana ya mbak? Diperbolehkan ato tidak?Saya tunggu jawabannya.Thanks

    Komentar oleh Amelia | Februari 18, 2010 | Balas

  66. Aslmkm. Mba Triyani, saya mau tanya, kalo misal ada PKP, karena ketidaktahuan,
    dia buat faktur pajaknya tidak urut alias loncat-loncat dan dimulai tidak dari nomor urut 00000001,
    misal FP pertama dia buat “00000002” kemudian “00000005”.
    sementara itu dia belum melaporkan spt masa PPN,
    akan tetapi FP tersebut sudah dikirimkan ke PKP pembeli dan
    sudah dilaporkan sebagai pajak masukan oleh PKP pembeli tersebut.
    Untuk keadaan seperti ini, apakah bisa dibuat FP baru (bukan pengganti) yang benar, kemudian diberikan ke PKP pembeli begitu saja,
    Atau dilaporkan spt masa PPN sesuai keadaan salah tersebut kemudian dibuat FP pengganti ?
    Apabila dibuat FP pengganti maka FP pengganti akan menggunakan nomor urut berapa ?
    Saya tunggu jawabannya Terima kasih.

    Komentar oleh prawignyo | Maret 1, 2010 | Balas

  67. assallammu’alaikum Wr.Wb.
    Langsung aja ya mbak, saya punya usaha cv kategori kecil dan sering berkaitan dg BUMN sampai saat ini saya masih bingung mengenai pengisian no. seri FP. Sejak juli 2009 s/d saat ini saya belum pernah membuat SPT , sya udah konsultasi ke kantor pajak jadi malah bingung, mohon dijelaskan dari mana saya harus memulainya…..????? mengingat udah 1,5 th ini saya blum melaporkan SPT mengingat terbentur pd penomoran faktur…terima kasih sebelumnya
    Wassallammu’alaikum Wr. Wb.

    Komentar oleh ahmad | Agustus 24, 2010 | Balas

  68. saya mau tanya,,jika perusahaan non pkp meminta faktur pajak pada saat pembelian bkp/jkp bln juli dan bulan agustus dikukuhkan sbg pkp apa bs dimasukkan dalam pajak masukan bulan agustus?? trimakash.

    Komentar oleh oecik | Agustus 26, 2010 | Balas

  69. mba, FP untuk tahun 2010 sudah berubah ya

    boleh di input ke blog g mba ? soalnya saya masih baru dalam FP….terima kasih

    Komentar oleh hery | Oktober 28, 2010 | Balas

  70. assallammu’alaikum Wr.Wb.

    Langsung saja ya…
    Saya mau bertanya nich
    Perusahaan yang kami jalani sekarang baru berjalan selama 2 bulan yang bergerak di bidang jasa, yang saya mau tanya…. gimana menentukan no seri faktur pajak, dan angka berapa aja yang dimasukkan…. thank mohon dibantu

    Komentar oleh ranto | Desember 5, 2011 | Balas

  71. mba,, saya mau nanya kode faktur pajak yang tidak dipunggut ppn oleh si penjual, kode penomorannya berapa?

    Komentar oleh rika | Desember 15, 2011 | Balas

  72. Dear mba Triyani
    mba saya mau nanya..untuk penerbitan Faktur pajak bagi pembeli non PKP apakah boleh dengan faktur pajak standart (saya posisi penjual)

    >> Iya, Faktur pajak biasa, khan sekarang ga ada faktur pajak sederhana atau standart. Penjualan ke WP Non PKP diterbitkan Faktur pajak seperti penjualan kepada PKP.

    Komentar oleh wida | Oktober 31, 2012 | Balas

  73. mbak mau tanya di kode status itu kan ada yang status normal dan status penggantian apa si mbak artinya…
    terima kasih mbak..

    Komentar oleh wawan | Juni 13, 2013 | Balas


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 194 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: