Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

RUU PPh Update – Siaran Pers DJP

Disalin dari : http://www.pajak.go.id/dmdocuments/Siaran%20Pers%20RUU%20PPh.pdf

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

  • SIARAN PERS

    “Hasil Akhir Pembahasan Rancangan UncJang-Undang Tentang Pajak Penghasilan yang Telah Disetujui Pansus Perpajakan DPR”

Jakarta, 21 Juli 2008 – Direktur Jenderal Pajak, Darmin Nasution, hari ini bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mengadakan pertemuan dengan para wartawan guna menyampaikan penjelasan mengenai hasil akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (RUU PPh).

Dengan telah selesainya pembahasan di tingkat Panitia Khusus RUU Perpajakan. RUU PPh siap untuk disahkan dalam Sidang Paripurna DPR. RUU PPh tersebut merupakan perubahan ke empat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan {PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. Perubahan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kesejahteraan dan keadilan bersama. Berbagai hal yang melatarbelakangi ditakukannya perubahan Undang-Undang tentang PPh tersebut diatas serta dampaknya terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dapat dijelaskan di bawah ini.

1.  Peningkatan Daya Saing perekonomian Indonesia

Tarif PPh di dunia saat ini cenderung menurun, hal ini merupakan dampal dari globalisasi ekonomi dunia dan semakin meningkatnya kemajuan teknologi yang memudahkan akses informasi tanpa ada batasan tempat dan waktu Penurunan tarif PPh di suatu negara akan mempengaruhi negara sekitarnya sehingga dalam menjaga kompetisinya negara lain tersebut juga ikut menurunkan tarif pajaknya. Sebagai gambaran, tarif pajak di negara sekitar kita seperti Malaysia 20% untuk RM 500 ribu pertama dan 27% untuk di atas RM 500 ribu dan Singapura mulai tahun 2008 menjadi 18%. Sedangkan tarif teriinggi PPh Badan Rl dalam UU PPh yang berlaku sekarang 30%. jauh lebih tinggi dari tarif pajak negara sekitar.

Dengan perubahan Undang-Undang PPh (UU PPh) tarif PPh badan menjadi tarif tunggal

dan diturunkan menjadi 28% tahun 2009 dan menjadi 25% tahun 2010. Tarif tunggal tersebut dimaksudkan sebagai fasilitas dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak (WP).

Tarif Tunggal ini pasti menguntungkan sebagian WP Badan namun sekaligus juga dirasakan kurang adil bagi sebagian WP lainnya utamanya WP kecil, Oleh karena itu pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi WP badan berskala kecil yaitu UMKM dengan pemberian fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal untuk peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.

Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (go public) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat paling sedikit 40% sahamnya dimiliki oleh masyarakat dan syarat lainnya. Sehingga pada tahun 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa (go public) sebesar 23% dan tahun 2010 rnenjadi 20%. Dengan tarif ini perusahaan yang masuk bursa akan mempunyai daya saing yang lebih tinggi.

Dalam rangka membantu cash flow pengusaha Orang Pribadi (OP) tertentu diberikan penurunan tarif angsuran PPh tahun berjalan menjadi maksimal 0,75% dari peredaran bruto, yang semula besarnya 2%.

Dividen yang diterima oleh WP OP diturunkan menjadi setinggi-tingginya 10% bersifat final, yang semula dikenakan tarif progresif sampai dengan 35%.

Pembebasan PPh atas dividen yang diterima WP Badan dalam negeri yang berasal dari penempatan pada WP Badan dalam negeri lainnya dibebaskan dari persyaratan harus menjalankan usaha aktif. Dengan perubahan UU PPh ini persyaratan pembebasan pajak atas dividen menjadi semakin ringan.

Tarif tertinggi PPh OP diturunkan dari 35% menjadi 30% untuk penghasiian kena pajak diatas Rp 500 juta yang semula batas penghasilan kena pajak tertinggi Rp 200 juta. Lapisan tarifnya yang semula 5 lapis dijadikan 4 lapis dengan menghilangkan lapisan tarif 10%. Rentang penghasilan kena pajak diperluas dari yang semula sampai dengan tertingginya Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.

Penurunan tarif ini diharapkan akan meningkatan daya saing negara kita untuk menarik minat investasi baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Peningkatan investasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perekonomian secara nasional, termasuk memperluas kesempatan kerja. Sedangkan penurunan tarif PPh OP serta perluasan rentang penghasilan kena pajak tentunya akan berdampak positip kepada WP OP yaitu bertambahnya daya beli serta lebih memudahkan penghitungannya.

Bagi WP OP yang menjalankan usaha atau meiakukan kegiatan usaha tertentu, batasan peredaran usaha yang dapat menggunakan norma penghitungan ditingkatkan dari Rp 1,8 miliar setahun menjadi kurang dari Rp 4,3 miliar setahun. Hal ini memberi kemudahan bagi WP OP tersebut untuk memiiih menyelenggarakan pembukuan atau menghitung pajak dengan menggunakan norma penghitungan.

2.  Prinsip Keadilan

Keadilan dalam pengenaan pajak antara lain dilakukan dengan cara mengenakan PPh terhadap semua objek pajak, selain yang dikecualikan dalam UU. Oleh karenanya, dalam perubahan UU PPh ditegaskan beberapa objek pajak yang sebelumnya tidak atau belum tegas dinyatakan dalam UU PPh yang lama menjadi objek pajak, yaitu antara lain; surplus Bank Indonesia, dan penghasilan bunga obligasi yang diterima oleh reksadana. Untuk kemudahan dan kepastian hukum, PPh di bidang usaha pertambangan migas, pertambangan mineral dan batu bara dan transaksi syariah diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah,

Untuk menghitung kewajaran penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan yang menyangkut hubungan istimewa, baik yang terjadi didalam negeri maupun luar negeri, dalam rangka mencegah penghindaran pajak ditegaskan metode penghitungan yang bisa digunakan sesuai dengan kewajaran dan kebiasaan internasional, sehingga terjadi keadilan bagi Wajib Pajak yang tidak mempunyai hubungan istimewa

Untuk mendorong WP OP memiliki NPWP dan membayar pajak sebagai kewajiban kenegaraan maka ditetapkan tarif pemotongan/pemungutan PPh OP 20 % lebih tinggi dari tarif normal dan 100% bagi PPh 22 dan PPh 23. Kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri bagi WP OP yang sudah ber-NPWP dibebaskan sejak tahun 2009 Pada tahun 2011 kewajiban pembayaran Fiskal Luar Negeri dihapuskan.

Untuk lebih meningkatkan keadilan dilaksanakan pemungutan PPh atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah kepada pembeli misalnya pembelian apartemen dan kondominium sangat mewah, kendaraan sangat mewah, pesawat pribadi dan kapal pesiar.

Selain itu, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi WP Orang Pribadi (OP) dinaikkan menjadi Rp 15,84 juta setahun dengan memperhitungkan tsngkat infiasi. Perbandingan besarnya PTKP dengan pendapatan per kapita mencapai 72,9%, Angka ini jauh lebih tlnggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain misalnya Philipina 13,8%, Malaysia 17,78%, dan China 5,7%.

3. Sosial

Dalam perubahan Undang-Undang ini biaya seperti penyediaan infrastruktur, fasiiitas pendidikan, sumbangan olah raga. bencana alam dan beasiswa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Perubahan UU PPh ini juga memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata Ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial  Hal    ini dimaksudkan agar manfaat yang dirasakan oleh penerima penghasilan yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi lebih besar, dan berdampak positip terhadap peningkatan kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat secara langsung berpartisipasi untuk menyediakan kepentingan pubiik.

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dikecualikan sebagai objek pajak,

4. Penerimaan Negara

Dampak perubahan UU PPh ini akan berakibat potential loss sekitar sebesar Rp 40,8 triliun yang terdiri dari penurunan tarif tertinggi PPh Badan sebesar Rp 14,3 triiiun, perubahan lapisan dan penurunan tarif tertinggi PPh OP Rp 11,6 triliun, peningkatan PTKP Rp 5,3 triliun, sumbangan-sumbangan Rp 3,2 triliun, penurunan tarif UMKM badan Rp 1,2 triliun, penurunan tarif emiten Rp 2,4 triliun, penurunan tarif dividen bagi OP Rp 1,1 triliun, dan pembebasan pembayaran fiskal luar bagi yang ber-NPWP Rp 1,7 triliun yang jumlah keseluruhan menjadi Rp 40,8 triliun.

Walaupun ada potential loss sebesar Rp 40,8 triliun, estimasi penerimaan pajak (DJP non migas) tahun 2009 diperkirakan bertumbuh 21% atau Rp 100,8 triliun dari tahun 2008. Peningkatan penerimaan tersebut dihasilkan dari pertumbuhan faktor ekonomi sebesar 13,7%, peningkatan kepatuhan 3%, peningkatan penerimaan sektor tertentu 1,5%, ekstensifikasi (perluasan basis pajak) 1% dan extra effort sebesar 10,3%, Dengan demikian walaupun terdapat potential loss penerimaan non migas DJP tahun 2009 meningkat menjadi Rp 581 triliun dari Rp 480,8 triliun. Angka sebesar 21% ini masih tetap lebih tinggi dari rata-rata peningkatan penerimaan DJP non migas dalam lima tahun terakhir sebesar 19,17%.

Secara normatif pertumbuhan penerimaan tersebut tanpa memperhitungkan potential loss sebesar 29,47%.

Selesai
Contact Person:
Yari Yuhariprasetia, Subdit Hubungan Masyarat. Dit P2Humas
Gedung B Lantai 15 Kantor Pusat DJP. Jl. Galot Subroto Kav. 40-42
Tel p. 5251609, 5250203, 5262880 ext. 3597. 3598, 3595
Telp langsung : 5225139. Fax: 5736088, E-mail; humas@paiak.qo.id

About these ads

Juli 24, 2008 - Posted by | Pajak, Pajak lainnya | ,

8 Komentar »

  1. Mbak Triyani, kami memiliki perusahaan rokok, tiap pengambilan Bandrol kami membayar pajak 8,4% dari harga nilai bandrol yang tertulis dibandrol + Rp. 30 perbatang. Kami menanyakan 8,4% itu termasuk pajak apa? Kami juga membeli tembakau, dan kami membayar pajak 0,5% dari harga pembelian, yang kami tanyakan apakah kami juga harus membayar PPn dari pembelian tembakau tersebut? Jika kena pajak PPn maka berapa persen kami membayarnya. Mohon penjelasan, terima kasih.

    >> Dear Pak Dadang;
    - Pajak sebesar 8,4% yang dibayar pada saat penebusan stiker lunas PPN, merupakan pembayaran PPN. Karena Rokok merupakan salah satu produk yang pembayaran PPN-nya menggunakan stiker.
    - Kemudian pajak sebesar 0,5% yang terutang pada saat pembelian tembakau dari pedagang pengumpul merupakan PPh pasal 22. Selaku perusahaan yang bergerak dibidang industri rokok (industri dari hasil pertanian tembakau), maka pada saat melakukan pembelian tembakau diwajibkan untuk memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari harga pembelian dan menyetorkannya ke kas negara. Sesungguhnya PPh sebesar 0,5% ini merupakan pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh pedagang pengumpul (suplier tembakau). Selain itu, atas penjualan produk rokok ke distributor juga terutang PPh Pasal 22. lagi2 si produsen wajib memungut PPh 22 terutang dan menyetorkannya ke kas negara

    Komentar oleh DADANG SUJATMIKA | Agustus 9, 2008 | Balas

  2. Ass.mbak triyani, succes for you. tolong dong dibahas mengenai restitusi : PPN,PPH and lainnya. thank’s

    >>Wa’alaikumussalam wr wb.
    Terima kasih. Semoga Sukses untuk kita semua. OK, Insya Allah akan saya posting bahasan mengenai restitusi.

    Komentar oleh yambyet | Agustus 19, 2008 | Balas

  3. assalamualaikum mba triyani,,,,
    salam kenal,,,
    mba’ mengenai perbedaan tarif PPH ps. 21 bagi WP yang punya NPWP dengan yang tidak punya NPWP itu , peraturan perundang undang-nya sudah disyahkan oleh DIRJEN pajak atau belum sih ? kalo sudah , tolong diinfokan no. peraturannya dan besaran tarifnya ya mba’ tri,,,
    terima kasih ya, mba’
    wassalamualaikum wr. wb

    >> Wa’alaikumussalam wr wb mba Bunga, Salam kenal juga.
    Mengenai perbedaan tarif PPh bagi WP yang telah ber-NPWP dengan yang belum ada dalam Rancangan UU PPh yang ‘katanya’ telah selesai dibahas. Namun hingga saat ini RUU Perubahan UU PPh tsb belum juga disahkan, bahkan draft yg update setelah pembahasan juga sulit di akses. Jadi tunggu saja setelah RUU tsb diundangkan yah.

    Komentar oleh bunga | Agustus 20, 2008 | Balas

  4. assalamualaikum mba triyani
    saya mau nanya mbak…apa bisa saya minta draft RUU yang lagi dibahas di DPR? saya tidak masalah, walaupun belum update..saya hanya ingin melihat kearah mana pemerintah membawa sistem perpajakan, yang saya butuhkan dalam membuat makalah saya mengenai opini dalam RUU. makasih banyak mbak…mohon ditanggapi mbak
    wassalamualaikum wr. wb

    >> Wa’alaikumussalam wr wb.
    Mohon maaf saya ga bisa bantu, mungkin coba contact ke sekretariat negara kali yaa.. :)

    Komentar oleh uche | Agustus 25, 2008 | Balas

  5. ass.wr.wb.
    mbak boleh minta draft ruu pph yang lengkap ga? susah nih nyarinya. padahal butuh buat ujian kompre saya. thx ya mbak.

    >> Wa’alaikumussalam wr wb, iya memang susah file tsb. Maaf yaa.. ga bisa bantu.

    Komentar oleh gita | Agustus 31, 2008 | Balas

  6. Aslm..
    buat yg nyari drat RUU PPh yg lengkap bisa dibuka disini : http://209.85.175.104/search?q=cache:5lq8GLHD4yMJ:www.apjii.or.id/dokumentasi/peraturan/Draft-RUU-PPh.pdf+Draft+RUU+PPh&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id
    Thx

    >> Terima kasih. Saya tunggu bisa upload yang sudah ada nomornya saja :)

    Komentar oleh ajeng | September 4, 2008 | Balas

  7. Assalamu’alaikum Wr Wb…
    Sehubungan dengan adanya Hakim Ad Hoc…pada Mahkamah Agung menurut pandangan dengan di dasarkan dasar hukum yang ada apakah dikenakan pajak penghasilan dan berapa persen? karena status nya sebagai pejabat negara pun misalnya tidak dinyatakan secara tegas…seperti halnya hakim pengadilan pajak..trima kasih

    >> Wa’alaikumussalam wr wb
    Atas penghasilan yang dibayar kepada WPOP dari pemberi kerja (dalam hal ini lembaga negara/MA yah) terutang PPh 21. Saya tidak tahu persis apakah ada ketentuan khusus mengenai Hakim Ad-hoc ini. Tapi kalau statusnya juga bukan sbg pejabat negara, menurut saya lebih baik dipotong PPh 21 dengan tarif progresif dan memberikan bukti potong PPh 21 setiap bulan, nanti masing2 hakim melaporkan sendiri dalam SPT Tahunannya (dan menggabungkan dg penghasilan lainnya). jika terdapat kekurangan/kelebihan pembayaran dilaporkan dalam SPT Pribadinya. Mestinya sih para Hakim Ad-hoc adalah orang-orang yang juga patuh pajak, sehingga tahu hak dan kewajibannya :)

    Komentar oleh wawan | September 4, 2008 | Balas

  8. Assalamualikum Wr. Wb.
    salam kenal mba triyani

    Saya mau tanya, sampai saat ini dampak akibat dihapuskannya metode qq PPN seberapa besar..? terima kasih…

    Komentar oleh redja vahlevi | November 14, 2008 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 179 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: