Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Pajak untuk Rep Office (Kantor Perwakilan Dagang WPLN)

Sedikit kaget membaca aturan baru ini… :)

SE-02/PJ.03/2008 Tentang PENEGASAN ATAS PENERAPAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG (REPRESENTATIVE OFFICE/LIAISON OFFICE) DI INDONESIA.

Melalui SE-02 ini, Dirjen Pajak menegaskan bahwa sebagaimana diatur dalam KEP-667/PJ./2001 Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Represantative Office/Liaison di Indonesia; pengenaan pajaknya sbb :

  1. Penghasilan neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto ;
  2. Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia adalah sebesar 0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final ;
  3. Perhitungan PPh 0,44% tersebut berasal dari Jumlah PPh terutang yang dihitung berdasarkan norma dan Branch Profit Tax (BPT)/PPh pasal 26 (4) sbb :
  • PPh terutang                ==> (30% x 1%) = 0,30%
  • Branch Profit Tax         ==> (20% x 1-0,3) = 0,14%
  • Sehingga total PPh       ==>  0,44%

Dirjen pajak juga menegaskan bahwa Wajib pajak Luar negeri yang dimaksud dalam KEP-667 adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang berasal dari negara yang belum mempunyai tax treaty dengan Indonesia (Non Treaty Partner).

Selain itu dalam SE-02, Dirjen pajak juga menegaskan bahwa bagi Wajib Pajak LN yang berasal dari negara treaty partner Indonesia, maka besarnya pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif Branch Profit Tax sebagaimana diatur dalam tax treaty.

Contoh 1: Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Spanyol.

Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol sebesar 10%. Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

PPh atas penghasilan kena pajak terutang

30% x 1%

=

0.30%

Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap
(branch profit tax/BPT) (tarif 10%)

10% x (1-0,3)%

=

0,07%

Total


Contoh 2 : penghitungan untuk KPD yang berasal dari Australia.


Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Australia sebesar 15%. Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

PPh atas penghasilan kena pajak terutang

30% x 1%

=

0.30%

Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap
(branch profit tax/BPT) (tarif 15%)

15% x (1-0,3)%

=

0,105%

Total

0,405%

Sesungguhnya sejak pertengahan tahun 2007 KPP Badora sudah gencar berkirim surat himbauan untuk menyetorkan PPh pasal 15 yang terutang (0,44% dari nilai export bruto -export yg dilakukan Kantor Pusatnya ke Indonesia) yang ditujukan ke Wajib Pajak yang merupakan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) atau Rep Office dari WP Luar Negeri.

Sampai saat ini, saya berpendapat bahwa Pengenaan pajak untuk KPPA/Rep Office yang berasal dari negara treaty partner Indonesia sepenuhnya tunduk pada Tax Treaty yang telah ditandatangani oleh pemerintah. Keputusan Dirjen Pajak (KEP-667) yang mengatur tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto bagi WPLN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia, merupakan petunjuk pelaksanaan dari UU PPh. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa KEP-667 tersebut tidak  bisa diterapkan terhadap KPPA/Rep Office yang berasal dari negara treaty partner, kecuali jika berdasarkan tax-treaty hak pemajakan atas KPPA/Rep Office tsb berada di negara sumber/Indonesia.

Pada saat menanggapi surat dari KPP Badora yang menghimbau kantor salah satu teman saya client, saya mengacu pada ketentuan pasal 5 dari tax treaty yang mengatur mengenai kriteria BUT. Jika Rep Office yang didirikan semata-mata untuk tujuan promosi (misalnya), dikecualikan dari pengertian BUT maka sesuai ketentuan pasal 7 tax treaty, hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh  WP tsb ada di Negara Domisili.

Dan saya merasa aneh ketika membaca salah satu surat DJP NOMOR S-279/PJ.312/2002 yang juga menjelaskan tentang Perpajakan untuk WPLN yang mempunyai Rep Office di Indonesia, pada bagian penutupnya memberikan penegasan sebagai berikut : “Oleh karena pengenaan Pajak Penghasilan tersebut bersifat final, maka tidak berpengaruh oleh adanya tax treaty dengan Indonesia karena pengenaan Pajak Penghasilan tersebut bukan merupakan pelaksanaan dari Pasal 17 dan Pasal 26 ayat (4) melainkan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Pajak Penghasilan”

Karena pengenaan PPh yang bersifat final dan merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 15 UU PPh menjadi Tidak berpengaruh oleh adanya tax treaty ???

Lalu, bagaimana halnya dengan pengenaan pajak atas kegiatan usaha  pelayaran / penerbangan international? bukankah ini juga merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 15 UU PPh? Apakah pelaksanaanya tidak berpengaruh oleh adanya tax treaty ????

Hmmmm…. Setahu saya meskipun atas kegiatan usaha pelayaran / penerbangan juga diatur berdasarkan norma perhitungan khusus sesuai dengan ketentuan pasal 15 UU PPh, pengenaan pajaknya tetap mengacu pada Tax Treaty.

Pertanyaannya :

  1. Bukankah dalam tax treaty juga disebutkan bahwa pajak-pajak yang berlaku dalam tax treaty -dalam hal Indonesia- adalah Pajak atas Penghasilan yang dikenakan berdasarkan Undang-undang PPh?.
  2. Bukankah ketentuan pasal 15 yang dimaksud dalam surat tsb juga merupakan bagian dari UU PPh yang berlaku di Indonesia?

Jika jawaban atas kedua pertanyaan tsb adalah “YA”, bagaimana mungkin ada Surat Dirjen Pajak yang mengatakan bahwa karena Pengenaan PPh (pasal 15) bersifat final, maka tidak berpengaruh (atau terpengaruh?) oleh adanya tax treaty?

Entahlah…

Ada yang punya pendapat lain? Please share

About these ads

Agustus 7, 2008 - Posted by | Pajak, PPh Badan, sharing, Tax Treaty | , , , , ,

13 Komentar »

  1. Saya pikir sebaiknya kembali ke taxtreaty dahulu sebelum melihat UU yang lain, kalau tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum dengan negara lain, dan jadi sulit menarik investor berinvestasi di Indonesia

    Komentar oleh Awaluddin | Agustus 7, 2008 | Balas

  2. Dalam tax treaty memang diatur tentang pengecualian terbentuknya BUT (pasal 5 tax treaty). Biasanya kantor perwakilan dagang berlindung dibalik pasal ini agar penghasilannya tidak dikenakan pajak di Indonesia.

    Namun yang perlu diperhatikan bahwa dalam pasal 5 tax treaty dibatasi kegiatan apa saja yang mendapat perkecualian terbentuknya BUT. Dalam praktek, banyak perwakilan dagang yang ternyata telah melampaui batasan dalam tax treaty tentang perkecualian terbentuknya BUT.

    contoh : kepala perwakilan berhak menutup kontrak perdagangan atau melakukan negosiasi harga maupun spesifikasi barang. Gampangnya dalam tax treaty dibatasi dengan kata-kata “semata-mata” dan dalam prakteknya ternyata semata-mata ini udah banyak dilanggar.

    memang butuh kejujuran dalam berusaha..:)

    salam

    >> Apa kabar pak Agung, udah lama ga ‘ngobrol’ :)

    Betul, dalam pasal 5 tax treaty dibatasi kegiatan apa saja yang memenuhi kriteria sebagai tidak termasuk BUT. Apabila syarat-syarat yg ditetapkan dalam pasal 5 tax treaty (ttg pengecualian sbg BUT) tsb tidak terpenuhi, maka Rep office telah memenuhi kriteria BUT. Dengan terpenuhinya kriteria sbg BUT, hak pemajakan ada di negara sumber. Dan PPh yang berlaku bukan PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang Asing khan? namun PPh Badan. so ? :)

    Komentar oleh agung | Agustus 11, 2008 | Balas

  3. Yang saya tangkap di sini, dengan adanya SE-02 ini,maka semua Rep Office terkena pasal 15, kecuali yang tidak termasuk sebagai BUT sesuai pasal 5 treaty. Apakah betul kesimpulan saya ini ?

    Cuma saya sedikit bingung, Bu Triyani bilang “Dengan terpenuhinya kriteria sbg BUT, hak pemajakan ada di negara sumber. Dan PPh yang berlaku bukan PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang Asing khan? namun PPh Badan. so ?”

    Saya pengen klarifikasi aja nih bu Triyani, takutnya saya salah tangkep :)
    Jika masuk kategori BUT sesuai treaty, maka pajak yang berlaku adalah PPh Badan negara sumber, bukan PPh Badan negara lokasi BUT.
    Misalnya BUT dari Amerika, maka penghasilan dari BUT itu di Indonesia hanya terkena PPh Badan di Amerika, dan tidak kena pajak dari Indonesia.
    Maaf kalo menanyakan hal yang sepele, soalnya saya suka bingung dengan kata kata peraturan.
    Dan juga mungkin minggu depan saya mau ketemu AR soal ini :)

    matur nuwun..

    rudy

    >> Pak Rudy;
    Kalau saya nangkepnya gini (duhh.. kok jadi tangkep menangkep yah..:D ) :
    Menurut SE-02 ini, semua Rep Office baik yang berasal dari negara treaty partner atau non treaty partner terkena PPh pasal 15. Hanya saja, untuk Rep office yang berasal dari negara treaty partner tarifnya bisa lebih rendah.

    Menurut saya, hal tsb tidak tepat. Karena Rep Office yang berasal dari treaty partner semestinya pengenaan pajaknya mengacu pada tax treaty yang telah disepakati. Pada umumnya, tax treaty hanya memberikan hak pemajakan atas laba usaha (business profit) kepada negara sumber (*) apabila penghasilan tsb diperoleh melalui Bentuk Usaha Tetap. Jika tidak ada BUT, maka hak pemajakan ada di negara domisili (**)

    Jika sesuai taxx treaty telah memenuhi kriteria BUT, maka hak pemajakan ada di Indonesia, melalui PPh Badan yg tatacaranya sama dg WPDN, tergantung jenis penghasilannya.

    Notes :
    *) Negara Sumber = negara yg memberikan penghasilan, dalam case PPh 15 Rep Office ini ‘dibaca’ Indonesia.
    **) Negara Domisili = negara asal / domisili dari kantor pusatnya Rep Office, dalam case ini, dibaca ‘negara treaty partner dari Indonesia.

    Komentar oleh Rudy | Agustus 13, 2008 | Balas

  4. […] Baca Selengkapnya […]

    Ping balik oleh IlmuPajak.com » Blog Archive » Pajak untuk Rep Office (Kantor Perwakilan Dagang WPLN) | Agustus 14, 2008 | Balas

  5. Bu Triyani, makasih atas tangkapan eh pencerahannya :)

    Kalo diliat dari kriteria BUT di pasal 5 treaty, Rep Office ini tidak termasuk kriteria BUT, jadi seharusnya tidak kena PPh 15, yang diperkuat di lembar besar NPWP (apa tuh namanya, yang memuat kewajiban2 WP) kotak di samping PPh 15 tidak di kasi ‘X’
    Jadi bukan salah kantor Rep Office nya dong kalo ngga pernah bayar PPh 15 :) (BTW, saya udah cek ke Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, katanya pihak WP kuat dengan adanya lembar NPWP besar itu)

    Cumaaa…. di kartu NPWP itu tertulis BUT di depan nama Rep Office. :) hehe pusing dah.

    Dan yang lebih rame : kantor pusat Rep Office itu sebetulnya sudah bersedia bayar…..tapi rupanya ada salah tafsir, dikiranya pph 15 itu 1% x 0,44% x Nilai ekspor bruto
    Waktu saya tegasin, yang betul adalah 0,44% x Nilai Ekspor Bruto, belum ada reply sampe sekarang :)

    >> OOoo.. kalo 1% x 0,44% x Nilai Export mau bayar yah? trus kalo 0,44% x Nilai export mungkin jadi ga mau bayar? Hmm.. kalau memang harus bayar yaa bayarlah.. tapi kalo ngga harus bayar, dan pemerintah juga sudah sepakat (dg menandatangani tax treaty) buat apa bayar.. :P

    Komentar oleh Rudy | Agustus 25, 2008 | Balas

  6. PPh Pasal 15 atas KPDA

    Yth Ibu Triyani

    Mohon Pencerahannya tentang PPh pasal 15 atas KPDA
    Pemahaman saya selama ini jika wajib pajak pada saat mendaftar sebagai wajib pajak bukan sebagai KPDA tetapi sebagai BUT (biasanya karena ada project di Indonesia) maka diperlakukan seperti WPDN, tetapi jika mendaftar sebagai Kantor Perwakilan Dagang Asing (Menurut Peraturan Dep Perdagangan tidak boleh melakukan kegiatan usaha)tetapi dalam kenyataannya ikut aktif melakukan kegiatan membantu kantor pusatnya, seperti melakukan supervisi atau quality control, jadi tidak semata-mata melakukan promosi/display barang, maka perlakuan perpajakannya dikenakan PPh pasal 15 Final atas KPDA.
    Menyimak penjelasan Ibu sebelumnya, bahwa u.KPDA yg aktif melakukan kegiatan usaha tersebut dikenakan PPh Badan, saya ingin pencerahannya lebih lanjut tentang masalah ini dan please inform the regulation about it.

    Thx, Wassalam

    >> Regulasinya ada di tax treaty masing-masing negara pak. Khan dalam tax treaty (biasanya di pasal 5) ada klausul kantor perwakilan yang dikecualikan dari pengertian Bentuk Usaha Tetap syarat2nya apa saja (semata-mata.. utk a)… b).. c) dst). nahh dengan tidak terpenuhinya syarat2 tsb, misalnya krn KPDA/KPPA/Rep Office yang semula tujuannya untuk promosi, namun kemudian melakukan transaksi dagang, maka semestinya secara otomatis berubah menjadi BUT, krn tidak terpenuhi klausul pengecualian.

    Komentar oleh Eddy | September 5, 2008 | Balas

  7. Yth Ibu Triyani

    Menyambung penjelasan Ibu tentang KPDA/KPPA/Rep Office.
    Berubahnya kegiatan KPDA tersebut dari kegiatan promosi bukan menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha, tetapi menjadi akntor yang ikut aktif membantu kegiatan usaha kantor pusatnya, seperti ikut melakukan quality control atau supervisi (tidak menjual secara langsung atau membeli produk secara langsung). kegiatan tersebut (supervisi) kalau tidak salah khan sudah keluar dari koridor KPDA. Apakah untuk kasus yang seperti ini KPDA tersebut tetap harus di treatment sebagai BUT (walaupun kantor tersebut tidak mengadakan transaksi dagang, tidak meperoleh income secara langsung.

    Mohon Pencerahannya, Terima kasih

    Komentar oleh Eddy | September 9, 2008 | Balas

  8. Yth Bu Triyani,

    Mohon pencerahannya mengenai bagan/struktur isi masing-masing bab berikut penjelasan Tax Treaty antara Indonesia dengan Inggris sesuai dengan PENDAPATAN DARI HARTA TAK GERAK (Pasal 7), LABA USAHA (pasal 8), PERKAPALAN DAN ANGKUTAN UDARA (pasal 9), PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG SALING BERHUBUNGAN (pasal 10), DEVIDEN (pasal 11)DAN BUNGA (pasal 12)

    Saya mohon pencerahannya via email, terima kasih.

    >> Mohon maaf belum bisa membantu.

    Komentar oleh triagusti | Februari 12, 2009 | Balas

  9. Saya setuju sekali dengan Ibu, sesuai dengan Tax Treaty Indonesia dengan negara-negara partner : Hak Pemajakan atas Business Profit adalah di terletak di negara Domisili (dalam hal ini adalah negara dimana HO berada).

    Seharusnya KMK 634/KMK.04/1994 , KEP-667/PJ./2001 dan SE 2/PJ.03/2008 hanya applicable khusus untuk Perusahaan-perusahaan yang memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia dimana HO berasal dari negara-negara non tax treaty partner.

    Ayo bu, teruskan perjuangan. Hm, gimana caranya ya untuk meluruskan masalah ini agar dikemudian hari lebih jelas dan tidak ada surat Himbauan lagi yang dikirimkan dari KPP kepada Rep Off ?
    Please advice ya bu .. Terimakasih

    Komentar oleh Edy | November 5, 2009 | Balas

  10. mba triyani….ada beberapa pertanyaan yg membingungkan saya nich…, yaitu :
    1. representative office itu apakah pasti BUT atau bukan? klo bukan kira2 apa kriteria yang membedakannya? kalo bisa dgn dasar hukumnya bu.
    2. apakah suatu rev.office itu tetap wajib tuk lapor SPT PPh Badan? dengan catatan rev. office tsb tidak memperoleh penghasilan alias hanya penelitian dan promosi saja.
    3. apabila suatu rev.office berubah bentuk menjadi PT, apakah ada kewajiban perpajakan dari peralihan bentuk tersebut? terutama terkait asetnya (pengalihan aset)dimana hanya berganti baju saja dari Rev.office menjadi PT.

    terima kasih sebelumnya…

    Komentar oleh RICHARD | Juni 28, 2011 | Balas

  11. Yth Bu Triyani,,
    bila non BUT membeli barang dr PT di indonesia bagaimanakah faktur pajaknya?
    terima kasih

    Komentar oleh lita | Oktober 27, 2011 | Balas

  12. Yth ibu Triyani.
    pertanyaannya berhubungan dengan pph 21, jika NPWP terdaftar tagl 3 Sep, staff lokal belum ada dan expatriatenya masih proses KITAS, apakah sudah wajib lapor ? yang kedua bagaimana dengan PPH 25 NIHIL nya apakah perlu lapor bulanan ?
    Terima kasih – Lutfi

    >> Karena sudah terdaftar dan mempunyai NPWP maka wajib lapor PPh 21 dan PPh 25, meski nihil. PPh 25 nihil justeru wajib dilaporkan. Kalau ada pembayaran PPh 25 malah tidak wajib lapor karena saat bayar dan memperoleh NTPN, sudah dianggap dilaporkan.

    Komentar oleh Teuku Lutfi Irwansyah | September 17, 2012 | Balas

  13. Yth Bu Triyani,
    saya ada pertanyaan mengenai perpajakan buat Rep. Office di Indonesia.
    Kita ada rencana untuk buka cabang di Indonesia, dan nantinya akan mempekerjakan karyawan lokal.
    Pertanyaan saya:
    Berapa besar pajak buat WNI yg di kirim dari kantor pusat (Jerman) utk Rep. Office tsb dan berapa besar pajak yg hrs dibayar karyawan lokal.
    Selain dari pajak personal apa ada pajak lain yg harus di laporkan kantor Rep. Office?

    Terima kasih atas jawabannya – Frans

    Komentar oleh frans | April 30, 2013 | Balas


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 196 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: