Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Kewajiban NPWP Bagi Wanita

Catatan :

Beberapa waktu yang lalu pertama kali saya diwawancarai oleh ITR dan membahas mengenai UU KUP karena team ITR ‘menemukan’ saya di blog. Selanjutnya bulan lalu, kembali mereka mewawancarai saya mengenai NPWP bagi Wanita. Saat wawancara kemarin saya tidak menyangka kalau ternyata semua jawaban saya akan ditulis dalam tax-focus. Semula saya mengira hanya akan mengutip beberapa pendapat saya, sehingga saya jawab semua pertanyaan dg santai, seperti ngobrol dengan teman, bukan seperti wawancara :D . Jadi malu pas lihat ada photo saya dipajang di ITR dan jawaban pertanyaan yang sangat tidak formal… hhehehe..

Berikut ini salinan dari Tax Focus ITR volume I/Edisi 15/2008 bulan November 2008 yang membahas tentang NPWP Pribadi, terutama untuk Wanita.

Lika-liku Wanita Ber-NPWP

Problematika istri yang mempunyai NPWP ternyata banyak melahirkan berbaqai varian kasus yang menarik. Mau tahu kasus apa saja yang mungkin rerjadi dan bagaimana penyelesaiannya? Ikuti wawancara via telepon komi dengan Triyani, seoranq konsultan pajak wanita Brevet C. yang juga aktif sebagai blogger pajak di internet, berikut ini.

Triyani
Konsultan Pajak Terdaftar
(Bersertifikat Konsultan Pajak Brevet C)
Anggota IKPI dan Pemegang Ijin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 80/2007, wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, yang ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya boleh mendaftarkan NPWP-nya sendiri. Apakah hal ini juga berlaku dengan Istri yang telah bekerja, tidak pisah harta, namun suaminya telah berNPWP?

Sebetulnya bagi wanita yang telah menikah dan tidak melakukan perjanjian pisah harta pada dasarnya boleh jika ingin mempunyai NPWP sendiri, tetapi itu tidak wajib. Ketika wanita itu tidak memilih untuk mempunyai NPWP sendiri maka boleh rnenggunakan NPWP suaminya. Karena sesuai dengan Pasal 8 UU PPh juga disebut bahwa pada dasarnya pajak itu mengakui satu keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis; bahwa penghasilan dan kerugian istrinya juga nanti digabungkan dengan penghasilan suaminya.

Sebenarnya itu boleh saja rnenggunakan NPWP suaminya. Hanya saja mungkin dari sisi pemberi kerja itu butuhnya nama yang sama dengan karyawannya. Kalau yang tertulis di NPWP adalah nama suaminya, takut dianggap bukan karyawan sehingga pemotongannya dikenakan tarif yang lebih tinggi 20%. Kalau memang tidak mau menggunakan NPWP tersendiri, sebaiknya minta di•print lagi NPWP suami namun atas nama si istri. Jadi mungkin hanya kode belakangnya saja yang menjadi “001”.

Jadi pada dasarnya si wanita tersebut tidak wajib ber-NPWP. Kalau la ingin mendaftarkan dirinya sendiri sehingga NPWP-nya berbeda dari suaminya itu boleh saja. Hanya saja perlu diberikan pengertian ke HRD-nya. kalau karyawati bekerja bukan berarti harus mempunyai NPWP sendiri. Jadi kalau wanita yang tidak mempunyai NPWP sedangkan suaminya punya, ya pakai NPWP suaminya saja. Tapi kalau mau yang tercetak nama si istri sendiri sebagai karyawan, ya udah minta dicetak lagi NPWP-nya dengan kode belakang ”001”

Lalu bagaimana pelaporan pajak istri yang menggunakan kode belakang NPWP ”001” tersebut, apakah tetap ikut dengan suami atau terpisah ?

Sebetulnya kalau yang teknisnya hingga mendetil seperti itu saya sendiri belum tahu persis. Namun logikanya kalau seperti WP Badan yang mempunyai cabang. Jadi menurut saya yang wajib lapor itu adalah suami. Sedangkan penghasilan istri nanti akan diinformasikan di dalam SPT Tahunan suaminya, bahwa penghasilan istri yang berasal dari satu pemberi kerja sudah dipotong pajaknya tersendiri (final). Sampai sekarang sifatnya juga masih final kan

Sebenarnya untuk kepentingan apa saja wanita membuat NPWP sendiri ?

Kalau mempunyai NPWP sendiri ya mungkin akan lebih memudahkan suatu administrasi. Artinya (kayaknya saya bilang ‘misalnya’, bukan ‘artinya’) begini, ada juga suami istri yang ingin mengajukan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) atas nama istri. Meskipun suami istri tersebut tidak mempunyai perjanjian pisah harta, namun istri ingin atas namanya, baik KPRnya maupun rumahnya. Noh dalam hal terjadi seperti itu, kebanyakan bank, setahu saya juga mensyaratkan NPWP-nya itu nama si istri sendiri. Meskipun kita jelaskan bahwa kalau kita tidak mempunyai perjanjian pisah harta, tapi rumahnya ingin atas nama istrinya, biasanya pihak bank akan menolak jika kita memakai NPWP suami, karena dokumen KPR atau lainnya itu paling tidak harus sama. Salah satu kelebihan lainnya, jika ada masalah keluarga. Misalnya ribut dengan suaminya, dia tidak perlu daftar NPWP lagi karena sudah punya NPWP sendiri. Benefit lainnya lagi dia juga bisa mendapatkan pembebasan Fiskal Luar Negeri. Saya belum tahu persis apakah nanti kalau pakai NPWP suaminya, istrinya juga bisa mendapatkan fasilitas pembebasan fiskal atau tidak, karena sampai sekarang belum ada peraturan yang menjelaskannya. Tapi yang jelas kalau di UU KUP, wanita yang sudah kawin dan tidak mempunyai perjanjian pisah harta itu boleh melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri dengan memiliki NPWP sendiri.

Kalaupun suami istri itu mempunyai perjanjian pisah harta ataupun tidak, lalu (hmm.. sepertinya saya bilang ”kalau” bukan ”lalu”) si istri ini memperoleh penghasilannya bukan dari satu pemberi kerja, misalnya dari kegiatan usaha atau lebih dari satu pemberi kerja, toh penghasilannya tetap digabung. Jumlah pajak peng hasilannya yang terutang juga harus dihitung dan penghasilan gabungan terlebih dahulu. Hanya saja nanti dibagi secara proporsional berapa pajak suami dan istri, sehingga akan ketahuan berapa kewajiban pajaknya masing-masing.

Kalau dari sisi penghematan pajak atau segala macam sih saya bilang enggak ada benefit yang terasa. Misalnya pajaknya akan lebih rendah karena pajaknya dihitung masing-masing. Enggak juga. Karena kalau satu keluarga apakah ia mempunyai perjanjian pisah harta atau tidak, suami istri perhitungan pajaknya kan harus digabung terlebih dahulu.

Jadi wanita yang kode belakang NPWP-nya ”001” kalau dia Ingin kewajiban pajaknya jadi satu dengan suami, Sedangkan kewajibannya Ingin sendiri, maka NPWP-nya pun berbeda, begitu ?

(sepertinya saya menjawab ‘Betul, tapi toh” namun kata “betul” tidak tertulis) Tapi toh tetap penghasilan istrinya diinformasikan di dalam SPT Tahunan suaminya bahwa sudah dikenakan pajak tersendiri, sehingga tidak perlu digunggung perhitungan Penghasilan Kena Pajaknya. Artinya dalam SPT Tahunan suami, penghasilan istri yang telah dikenakan pajak tersendiri juga tetap diinformasikan. ltu tujuannya supaya nanti ketika ada pengecekan daftar harta itu menjadi nyambung. Siapa tahu hartanya itu dibeli dari penghasilan bersama . Jadi jangan sampai penghasilan suaminya menjadi lebih rendah dari pertambahan harta misalnya, padahal harta itu sebenarnya telah diperoleh dari penghasilan istri yang tetah dikenakan pajak juga. Agar tidak menimbulkan pertanyaan atau mungkin asumsi orang pajak yang menganggap bahwa ada penghasilan yang tidak dilaporkan suami, karena itulah sebaiknya penghasilan istri tadi semestinya tetap diinformasikan.

Bagaimana untuk wanita yang belum dewasa, apakah dia juga bisa ber-NPWP?

Sebenarnya kalau anak yang belum dewasa pada dasarnya ikut dengan orang tuanya. Di Pasal 8 UU PPh juga diatur kalau untuk anak yang belum dewasa perlakuannya seperti itu. Bahkan di UU PPh baru, penghasilan anak yang belum dewasa darimanapun sumbernya. digabungkan dengan penghasilan orang tuanya. Penghasilan tersebut masuk ke dalam penghasilan ayahnya sebagai kepala keluarga. lalu kalau ada kredit pajak segala macam bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak SPT Tahunan ayahnya.

Tapi kalau ayahnya belum mempunyai NPWP?

Sebenarnya yang wajib mempunyai NPWP itu kepala keluarga. Semua orang yang sudah mempunyai penghasilan Itu kan wajib mempunyai NPWP, nah penghasilan ini kan tidak melulu dilihat dari penghasilan si ayahnya saja. Misalnya, katakan saja, ayahnya tidak bekerja tetapi mungkin anaknya potensial berpenghasilan besar, berarti ayahnya yang wajib mempunyai NPWP. Karena penghasilan anak yang belum dewasa dianggap sebagai penghasilan orang tua.

Bagaimana Jika anak yang sudah berpenghasilan ini yatim piatu ?

Tergantung, apakah orang tuanya sebelum meninggal sudah mempunyai NPWP atau belum. Kalau misalnya warisannya belum dibagi, maka si anak ini menggunakan NPWP orang tuanya. Karena penghasilan dari warisannya itu juga dilaporkan dari warisan yang belum terbagi, si anak yang belum dewasa ya lapornya tetap menggunakan NPWP orang tuanya tetapi subjeknya sudah berganti menjadi warisan yang belum terbagi.

Tapi bagaimana ketika dia menjadi yatim piatu orang tuanya ltu belum ber-NPWP, Apakah anaknya ini sudah diharuskan untuk mendaftar NPWP?

Semestinya sih ada walinya. Karena anak yang belum dewasa itu belum bisa melakukan tindakan hukum. Mempunyai NPWP itu kan salah satu tindakan hukum.

Jika pada saat menikah sang suami belum ber-NPWP, apakah suami tersebut harus mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP?

Kalau menurut saya solusinya bisa salah satunya. Kalau suaminya mau mendaftarkan, terus istrinya juga mempertahankan NPWP-nya sendiri. Jadi masing-masing mempunyai NPWP sendiri yah. Solusi yang lainnya, kalau dulu wanita kawin yang berNPWP itu kan harus dicabut karena mengikuti NPWP suaminya, kalau rnisalnya suaminya belum ber-NPWp, enggak usah dicabut tapi meminta perubahan nama menjadi nama suaminya. Kemudian kode belakang NPWP istrinya menjadi ”001” Bisa, itu dimungkinkan. Karena dengan adanya surat nikah dan lainnya, berarti sudah ada perbedaan status dibandingkan dengan sendiri atau masih lajang. Sehingga itu dimungkinkan.

Kalau misalnya ada suami istri bercerai dan diputuskan anaknya ikut dengan ibunya, lalu siapakah yang berhak atas tambahan PTKP anaknya itu?

Ibunya. Karena wanita yang tidak menikah, artinya sudah berpisah itu boleh menanggung tanggungan, seperti anak angkat atau anak kandung yang ikut dengannya. Dalam hal orang tuanya telah bercerai, lalu anaknya telah memperoleh penghasilan. Bila pengadilan sudah memutuskan secara legal anak tersebut ikut ibunya maka baik tambahan PTKP-nya maupun penghasilan dari si anak yang belum dewasa ini adalah milik ibunya.

About these ads

November 18, 2008 - Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | , ,

29 Komentar »

  1. Assalamualaikum…
    Senang sekali saya bisa menemukan dan membaca blog ini, nama sayan Yana, saya awam sekali mengenai pajak, dari sini saya jadi mulai mengetahui beberapa hal yang bisa saya pelajari tentang pajak.
    mba…aku boleh tanya n sedikit minta tolong…
    aku baru akan membuat NPWP. aku sudah punya hard cover dari pengisian registrasi NPWP yang aku isi melalui e-registration. Setelah ini selanjutnya aku ambil NPWP dimana dan apa saja yang harus aku persiapkan dan bawa untuk mengambilan NPWP itu.Ada biayanya tidak? dan berapa lama pengurusannya selesai hingga keluar NPWP. Terima kasih banyak mba….
    Wassalam
    Yana-Depok

    >> Pembuatan NPWP gratis tis tis.. pengurusan bisa selesai pada hari yang sama, tapi adakalanya krn banyaknya WP yang daftar baru bisa diambil keesokan harinya (harap maklum deh :) ). Karena Anda sudah mendaftar melalui e-registration, untuk pengambilan kartu NPWP cukup bawa print out dari e-regristation dan Copy KTP. Mungkin nanti di KPP akan diminta mengisi dan menandatangani form pendaftaran lagi utk arsip.

    Komentar oleh yana | November 19, 2008 | Balas

  2. VOOT
    Wah selamat mbakyu….
    fotone tersebar di semua media, majalah, koran, internet apa lagi ya..?

    >> Hehehehe.. jadi takut kalau makin terkenal :P khan gawat kalo ketemu org di jalan tiba2 ditanyain pajak… upss, padahal udah sering juga sih :D

    Komentar oleh Rulli | November 21, 2008 | Balas

  3. Assalamualaikum…
    mba, apa bener solusi seperti ini sudah ada yg menjalankan

    ” Solusi yang lainnya, kalau dulu wanita kawin yang berNPWP itu kan harus dicabut karena mengikuti NPWP suaminya, kalau rnisalnya suaminya belum ber-NPWp, enggak usah dicabut tapi meminta perubahan nama menjadi nama suaminya. Kemudian kode belakang NPWP istrinya menjadi ”001” Bisa, itu dimungkinkan. Karena dengan adanya surat nikah dan lainnya, berarti sudah ada perbedaan status dibandingkan dengan sendiri atau masih lajang. Sehingga itu dimungkinkan ”

    Karena saya sudah berkali2 tanya dan memeinta petugas pajak supaya dibuatkan seperti saran diatas dan ditambahkan dengan tidak adanya kerugian dari kewajiban perpajakannya.. tetap saja mereka tidak mau meng update WP istri ke Suami yg belum ber NPWP

    Trima kasih
    Anton

    >> Saya belum pernah menjalankan sendiri. Namun saya tidak menemukan adanya larangan mengenai hal ini. Coba tanyakan apa alasan dan dasar hukum petugas KPP tidak mau melakukan perubahan tsb?.

    Komentar oleh Sovien | November 28, 2008 | Balas

  4. Tanya dong, npwp saya ikut suami, apa benar kalau saya keluar negri dgn suami saya bebas fiskal, tetapi kalau pergi sendiri tetap bayar fiskal, karena yg punya npwp itu suami. Tolong dijawab ya…

    >> Saya belum tahu, karena belum ada juklak-nya.

    Komentar oleh Evita Rusviati | Desember 3, 2008 | Balas

  5. melanjutkan pertanyaan evita, ibu saya ibu rumah tangga ayah saya pensiunan. tpi kami ada saudara di luar negri, thun 2008 ini kan dibilangnya bebas fiskal bagi yg ber-npwp tp kalau yg ngagk punya justru dikenakan lebih mahal 3 juta, kalau begini gmana mb?

    >> Kalau mau bebas fiscal, silahkan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP :)

    Komentar oleh qultie | Desember 3, 2008 | Balas

  6. Mau tanya nich Bu.. (ehm panggilnya Mbak ato Bu …?), bagaimana kalo istri punya npwp karena tiba tiba di buatin oleh perusahaan tanpa tanya dulu suami udah punya apa belum, padahal ternyata suami pengin buat npwp juga dan maunya satu keluarga punya satu npwp, nah bisa ngga Bu, kalo npwp yang atas nama istri dialihkan atau di update ke nama suami ? Supaya laporan SPTnya tetep satu aja ?. Istri karyawan dari satu pemberi kerja sedangkan suami memiliki usaha bebas sendiri… Thanks sebelumnya atas jawabannya.

    >>Menurut saya, semestinya NPWP a/n Istri bisa dirubah, tapi kadang praktek di KPP agak ribet. Akan lebih baik jika suaminya mendaftar sbg WPOP yang melakukan kegt usaha, prosesnya lebih mudah, toh PPh yang terutang tidak bertambah dg punya 2 NPWP.

    Komentar oleh Zia | Desember 10, 2008 | Balas

  7. Maaf bu, saya mawu tanya ayah saya seorang yang pengangguran / tidak berkerja. itu wajib memiliki npwp tidak? soalnya di blog yg saya baca diatas, itu menyebutkan meskipun anak telah berkerja ayah wajib untuk memiliki npwp. trus bagaimana cara pengisian untuk seseorang yang tdkb erkerja seperti ayah saya itu? terima kasih

    >>Yang wajib punya NPWP adalah orang yang penghasilannya di atas PTKP. Jika penghasilannya kurang dari PTKP atau tidak memiliki penghasilan, maka tidak wajib memiliki NPWP, namun jika ybs ingin memiliki NPWP tetap diperkenankan. Laporannya NIHIL saja, karena tidak ada penghasilan.

    Komentar oleh Iwan | Desember 11, 2008 | Balas

  8. Buat mba evita, sepengetahuan saya mba tetap bisa memakai NPWP suami dengan melampirkan kartu keluarga sewaktu ke airport. jadi yang dibawa itu FC NPWP suami atau aslinya juga (saya tidak begitu yakin) beserta kartu keluarga.

    Komentar oleh Nebu | Desember 15, 2008 | Balas

  9. Mbak, mau nanya donk. klo untuk wanita dewasa yang tidak bekerja dan hanya mendapatkan penghasilan dr orang tua saja bagaimana? penghasilannya pun tidak lebih dr 1 juta per bulan. haruskah punya npwp?
    makasih yah mbak

    Vei

    >> Yang wajib punya NPWP adalah Orang yang penghasilannya diatas PTKP.

    Komentar oleh vei | Desember 21, 2008 | Balas

  10. Assalamualaikum mbak Triyani,

    Mbak mau tanya,saya masih kurang paham alinea ini:
    “Kalaupun suami istri itu mempunyai perjanjian pisah harta ataupun tidak, lalu (….) si istri ini memperoleh penghasilannya bukan dari satu pemberi kerja, misalnya dari kegiatan usaha atau lebih dari satu pemberi kerja, toh penghasilannya tetap digabung. Jumlah pajak peng hasilannya yang terutang juga harus dihitung dan penghasilan gabungan terlebih dahulu. Hanya saja nanti dibagi secara proporsional berapa pajak suami dan istri, sehingga akan ketahuan berapa kewajiban pajaknya masing-masing”.

    Ini maksudnya penghasilan suami + istri, atau penghasilan istri dari beberapa sumber?? Kalau penghasilan suami istri digabung baru dibagi pro rate, koq kelihatannya menjadi rumit.
    Mohon penjelasannya ya mbak.. Terimakasih..

    NB: Saya dan suami masing2 punya NPWP terpisah, tanpa perjanjian pisah harta. Saya “dibuatkan” duluan oleh KPP th 2007 lalu (walau sy baru tahu th 2008 ini), dan suami baru buat th 2008 ini. Kita hanya bekerja masing2 di satu pemberi kerja yang berbeda.

    >>Kalau Istri hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, maka dalam menghitung PPh terutang, Penghasilan Istri tidak perlu digabungkan karena sudah dikenakan PPh tersendiri dan bersifat final. Yang harus digabungkan kalau penghasilan dari kegt usaha istri atau jika penghasilan istri berasal dari lebih dari satu pemberi kerja.

    Komentar oleh Diana | Desember 23, 2008 | Balas

  11. Mbak..thanks infonya, ak mau tanya, sebulan lalu, I’ve made stupid mistake, saya sudah menikah dan suami saya sudah punya NPWP, ketika saya akan berangkat studi keluar negri, saya dengar ada info bebas fiskal jika punya NPWP, tanpa konsultasi dengan suami saya bikin NPWP atas nama saya sendiri, di KTP saya memang tidak tercantum status pernikahan. Saya baru tau kalo NPWP satu keluarga itu cukup satu saja. Pertanyaannya bisakah saya merubah/membatalkan NPWP saya? yang kedua, untuk pelaporan SPT sedangkan posisi saya sedang di LN gimana ya mbak? Thanks banget..saya tunggu reply-nya..dah strezz berat nih mikirin pajak..kesannya ribet banget..palagi da ancaman kalo gak bikin SPT bakalan kena penjara 6 thn..hiyyyyy….plizz reply as soon as possible ya…thanks…

    >> Hmmm… buat NPWP itu bukan stupid mistake lah, just make it easy :)
    Suami Istri boleh kok punya NPWP masing2. Karena sudah punya masing2 lebih baik diteruskan saja, kalau minta dicabut mungkin bisa tambah panjang urusannya. Mengenai pelaporan bisa dikirim via pos/kurir. BTW, Soal pajak ngga usah dipikirin sampai stress gitu sayang khan biaya berobat mahal heheheh.

    Komentar oleh marlin | Januari 1, 2009 | Balas

  12. Alhamdulillah, akhirnya ketemu blog pajak yang ringkas padat berisi, dan JELAS. mohon dibantu. pertanyaan saya :
    1. suami wiraswasta punya NPWP dan ANGGOTA komanditer yang setiap bulan dapat bagian laba CV tersebut
    2. Istri ibu rumah tangga tidak punya NPWP sendiri & ikut MLM
    Bagaimana menghitung pajak penghasilannya? maaf soalnya baru kenal pajak desember kemarin. orang baru. Nuwun

    Komentar oleh Djoe | Januari 3, 2009 | Balas

  13. Mba, thanks infonya ya, jadi lebih jelas lagi tentang pajak. Saya kan menikah tahun 2007, saya harus lapor pajak dengan suami tahun 2007 atau 2008 ya? Soalnya ada yang bilang juga kalau status menikah itu baru terhitung/diakui setelah 1 tahun.. Terima Kasih

    Komentar oleh Florence | Januari 5, 2009 | Balas

  14. Assalamualikum wr.wb.

    Alhamdulillah ketemu jg blog bagus dan competence ttg pajak.
    Mba ayah saya seorang pensiunan,tdk memiliki usaha atau penghasilan lain, thn ini berencana mengunjungi saya di qatar. apakah pensiunan hrs punya NPWP jg agar bebas fiskal lalu bagaimana dgn ibu saya yg ibu rumah tangga apakah hrs punya jg NPWP spy bebas fiskal ?

    Terima kasih banyak atas perhatiaannya.

    >> Iya, untuk bebas fiskal harus punya NPWP. Ibu bisa menggunakan NPWP Ayah.

    Komentar oleh Fauzi | Januari 6, 2009 | Balas

  15. Halo Mbak,

    Sehubungan dengan NPWP saya ada masalah sedikit dengan data NPWP saya. Dimana, perusahaan saya mendaftarkan saya dengan nama yang berbeda dengan nama KTP nasional yang saya pegang saat ini yang nama yang tertera sesuai dengan Ijazah terakhir yang saya miliki.

    Ceritanya begini, dulu waktu saya berusia 17 th dan mulai wajib memiliki KTP saya memdaftarkan KTP ke kelurahan di kampung saya. Karena pak Lurah melihat nama saya yang lumanyan singkat, maka di berinisiatif menambahkan nama orang tua saja di belakang nama saya. Dan itu berlaku terus menerus sampai saya kerja dan pindah ke Batam. KTP Batam yang saya terima juga mengikuti nama KTP saya dari kampung yang mencantum nama saya + nama ayah saya, sampai saya berkerja di perusahaan dengan KTP tersebut dan mendaftarkan NPWP saya berdasarkan KTP tersebut.

    Masalah muncul pada saat masa berlaku KTP saya habis, dan saya mencoba memperpanjang KTP tersebut yang ternyata sudah di ganti dengan KTP Siak (KTP Nasional) dimana pada saat perpanjangan kantor lurah meminta foto copy Ijazah terakhir saya.

    Dan saya terkejut ketika mengetahui nama yang tercantum di KTP tersebut adalah nama saya tanpa tanbahan nama ayah saya sebagaimana tercantup di Ijazah terakhir.

    Permasalahanpun muncul, dimana saya harus mengubah nama di setiap kartu yang saya miliki.

    Kartu Jamsostek, Kartu ATM, Kartu Kredit, dan salah satunya Kartu NPWP.

    Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kita bisa mengubah nama di kartu NPWP dengan nama sesuai dengan KTP yang kita miliki sekarang? dan kalo bisa bagaimana caranya? kalo tidak bisa apa yang harus saya lakukan?

    Terima kasih.

    Athailah
    dari Batam.

    Komentar oleh Athailah | Januari 7, 2009 | Balas

  16. Mbak Triyani,

    Mau nanya ketentuan pelaksanaan bagi karyawan yang tidak mempunyai NPWP akan dikenai 20% lebih tinggi daripada PPh yang terhutang, apakah dihitung secara bulanan atau tahunan Mbak?

    >> Mestinya sih pemotongan PPh lebih tinggi dilakukan bulanan. Tapi yaa tunggu juklaknya sajalah.

    Penentuan Kena NPWP, apakah harus nunggu setahun dulu baru ketahuan di atas PTKP atau dibawah.
    Bila berdasarkan hitungan masa kary. ybs. kena pajak PPh21, di atas PTKP/bulan, namun bulan berikutnya di bawah PTKP / bulan, apakah di bulan berikutnya harus NPWP?

    Terimakasih jawabannya MBAK.

    Salam.

    Komentar oleh ronny | Januari 13, 2009 | Balas

  17. Mbak Triyani

    Mbak bagaimana pemotongan atas denda 20% lebih tinggi dari pada PPh yang terhutang apakah nunggu SPT tahunan atau dihitung bulanan.

    Bila karyawan bulan ini penghasilan diatas PTKP, bulan berikutnya di bawah PTKP, apakah bulan depannya sudah harus NPWP?

    Terimakasih jawabannya Mbak.

    >> Mestinya sih pemotongan PPh lebih tinggi dilakukan bulanan. Tapi yaa tunggu juklaknya sajalah.

    Komentar oleh ronny | Januari 13, 2009 | Balas

  18. Mbak Triyani
    mau nanya : apakah aset ( misalnya tanah ) yang kita beli sebelum tahun 2001 ( tahun 1995 s/d tahun 1999 ) masih wajib dilaporkan dalam spt perbaikan / sunset policy ?
    Mohon penjelasannya ya.
    Terima kasih!

    >> Semestinya, jika Ikut sunset policy maka semua harta (yang diperoleh tahun berapapun) yang dimiliki wajib pajak wajib dilaporkan.

    Komentar oleh lina | Januari 29, 2009 | Balas

  19. Bu Triyani yang terhormat,

    Saya seorang suami, membuat NPWP ditahun 2008, pada tahun yang sama istri saya juga dibuatkan NPWP oleh tempatnya bekerja. Bagaimana Saat pengisian SPT Tahunan PPh 21 saya? pakah harus melampirkan Bukti Potong penghasilan istri? bagaimana dengan pelaporan harga saya yang tidak ada perjanjian pisah harta.
    Terima kasih
    Muryono

    Komentar oleh Muryono | Januari 30, 2009 | Balas

  20. Mbak Triyani,

    Saya dan suami telah membuat perjanjian pisah harta, saya memperoleh penghasilan dari 1 pemberi kerja, saya mempunyai NPWP sendiri. Suami saya juga telah mempunyai NPWP. Berarti dalam pengisian SPT, penghasilan saya dan suami tidak perlu digabung, betul begitu Mbak?

    Lalu bagaimana jika saya berhenti bekerja dan berwirausaha, apakah penghasilan saya dan suami digabung dahulu untuk perhitungan PPh?

    Apabila saya mempunyai 1 anak, PTKP anak masuk ke SPT suami dengan status PH/1, betul begitu?

    Lalu, dalam SPT saya, apakah dicantumkan PH/0 atau PH/1?

    Terima kasih, saya menunggu jawaban Mbak, sehubungan dengan pengisian SPT 2008.

    Komentar oleh Yuli | Februari 27, 2009 | Balas

  21. Mbak, Trim’s sebelumnya atas infonya…
    Mau nanya tentang kalimat ini :

    “Kalaupun suami istri itu mempunyai perjanjian pisah harta ataupun tidak, lalu (….) si istri ini memperoleh penghasilannya bukan dari satu pemberi kerja, misalnya dari kegiatan usaha atau lebih dari satu pemberi kerja, toh penghasilannya tetap digabung. Jumlah pajak peng hasilannya yang terutang juga harus dihitung dan penghasilan gabungan terlebih dahulu. Hanya saja nanti dibagi secara proporsional berapa pajak suami dan istri, sehingga akan ketahuan berapa kewajiban pajaknya masing-masing”.

    Untuk cara pelaporan atas penghasilan istri bagaimana ya ? dan menggunakan SPT apa ya ?

    Komentar oleh Bambang | Maret 9, 2009 | Balas

  22. Mbak Triyani,
    Saya istri bekerja pada satu pemberi kerja, tidak punya usaha lain, saya baru punya NPWP Agustus 2008, suami sudah punya NPWP sejak 2005 tapi alamat di luar kota tempat bisnisnya, saya di Jakarta. Waktu saya membuat NPWP saya melampirkan copy NPWP suami, tapi karena beda kota saya dikasi nomer yang beda digitnya sampai 6 angka terakhir. Apakah boleh saya membuat SPT sendiri, padahal kami tidak ada perjanjian pisah harta?
    Karena usaha sendiri, penghasilan suami tidak tentu besarnya, untuk pengisian SPT tahun 2008 apakah pendapatan suami harus ditotal setahun? Bagaimana kalau besarnya kurang dari PTKP? Bagaimana dengan anak kami (1 orang umur 8 th), ikut SPT suami?
    Dan bagaimana dengan tanah yang kami beli tapi atas nama otang lain (belum di balik nama)?

    Atau bagaimana sebaiknya menurut mbak Triyani? Terima kasih

    Komentar oleh nani | Maret 10, 2009 | Balas

  23. Tanks atas infonya mba,suami saya sudah punya npwp dan baru2 ini tempat saya bekerja membuatkan npwp untuk semua karyawannya maka saya titipkan fotocopy npwp suami(dengan maksud kluarga kami hanya punya satu npwp,betul ga?),mba,maaf ya saya ini buta banget sama pajak sebenernya brapa persen wp yg harus dibayarkan?,dan dari pendapatan bersih/kotor perbulan/pertahun.

    Komentar oleh yanti | Maret 13, 2009 | Balas

  24. assalamu’alaikum,,
    mba saya mo tanya,,ibu saya baru buat NPWP untuk menghindari pembayaran fiskal,,tapi karena ibu saya awam tentang pajak dan pekerjaan ibu saya hanya ibu rumah tangga,maka bagaimana untuk pengisian SPT?

    Komentar oleh mega | April 17, 2009 | Balas

  25. Assalamualaikum mba,
    saya mo tanya mengenai ketentuan bagi wanita yg sudah menikah tetapi suami tidak berpenghasilan, apakah dalam hal pemotongan pajak wanita tersebut dikenakan PTKP dengan tambahan kawin karena suami menjadi tanggungan? kalau misalkan suaminya bekerja di pertengahan tahun, apakah masih masuk tanggungan istri?

    Komentar oleh winda | Juni 9, 2009 | Balas

  26. Mbak Triyani,

    Saya wanita bekerja dan mempunyai NPWP, setahun yll saya bercerai dari suami saya dan anak saya lahir setelah putusan perceraian itu, kemudian anak ikut saya. Bagaimana pemotongan pajak untuk penghasilan saya.

    Terima kasih untuk jawabannya

    Komentar oleh Wida | Januari 25, 2010 | Balas

  27. Mba triyani, aku punya beberapa pertanyaan:
    1. apakah istri yg bekerja sbg direktur di perusahaan org tuanya bisa digabung dg penghasilan suami?
    2. apakah istri yg bekerja pd satu pemberi keja namun juga mendapat penghasilan lain dari saham dan laba dapt digabung dengan suami penghasilannya?
    3.jika saat mengisi spt tahunan jumlah penghasilan gabungan lebih kecil dari PTKP, apakah dikosongkan ke bawah (krn berarti g perlu byar pajak) atau masih dilanjutin isinya dengan tanda (-)/minus?

    teriamaksih mba, saya masih baru banget belajar pajak, maaf kalo pertanyaannya ga berbobot hehe

    Komentar oleh Gadis | Januari 9, 2011 | Balas

  28. Mba Triyani, aku mau tanya kalau anak sdh dewasa 31 thn, tapi blm punya penghasilan (masih kuliah) tapi mau dibelikan rumah oleh orangtuanya, boleh tidak atas nama anak tapi pembayaran pajaknya menggunakan NPWP orangtuanya? karena si anak belum punya NPWP

    Tolong dijawab ya Mba, Thanks

    Komentar oleh l | September 21, 2011 | Balas

  29. Mba saya mau nanya klo npwp istri ikut suami dan kbetulan suami dan istri bekerja di satu pemberi krja yang sma,nah untuk pelaporan 1721 T kalo dimasukan e-spt itu ga mau mba klo npwpnya sama,itu solusinya gimana ya mba?trima kasih sebelumnya

    Komentar oleh adya | Februari 16, 2013 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 188 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: