Pemisahan NPWP dan Penghematan PPh

Pemisahan NPWP dan Penghematan PPh.

Topik mengenai PPh Orang Pribadi selalu menarik untuk dibahas.

Salah satu kebiasaan saya ketika membaca komentar di blog ini, meskipun belum sempat menanggapi komentar tersebut, hal yang saya lakukan adalah meng-klik url dari komentator/link yang ditulis dalam komentar tersebut. Sama halnya ketika saya membaca komentar eboy disini, saya klik link yang disertakan, hingga saya menemukan artikel dengan judul “Pisah NPWP Berbuah Penghematan”.

Meskipun saya suka diskusi, tapi saya tidak suka mengomentari tulisan/ artikel orang lain, apalagi artikel mengenai pajak, seperti kita ketahui dalam perpajakan selalu banyak perbedaan pendapat, banyak perbedaan penafsiran. Selain itu saya juga sedikit trauma, gara-gara menanggapi posting/opini seseorang di milis FP yang saya ikuti, malah saya dituduh yang tidak2. Hmmm… Om Rulli pasti ketawa2 nihh kalau inget kejadian saat itu .

Saya lebih suka berdiskusi/ tukar pendapat/menanggapi opini teman-teman di milis tax-ina, karena secara umum kami sudah saling mengenal, sehingga perbedaan pendapat tsb akan selalu ditanggapi dg cara yang baik dan juga diterima dengan baik. Diskusi di milis tax-ina, tidak akan ada debat kusir, karena kalo ada yang ‘ngeyel’ tanpa argument bakal saya semprit . Upss.. sorry jadi ngelantur.

Kembali mengenai article yang saya sebutkan di atas, maaf..rasanya saya tidak tahan untuk tidak memberikan tanggapan Semula saya ingin menanggapi tulisan tsb dengan memberi komentar langsung dalam artikel tsb. Tapi, entah kenapa komentar yang awalnya sudah saya tulis tidak jadi saya kirimkan. Yahh.. saya pikir lebih baik saya posting di blog ini, daripada blog makin lama jarang update heheeh..

Article tersebut membahas mengenai Pemisahan NPWP bagi suami / istri dan Penghematan PPh. Baca Paragraph pertama.. saya sudah menemukan kesalahan yang fatal (menurut saya ) dalam kalimat berikut ini : ”Diantara pokok perubahan yang justru memberi efek penghematan pajak adalah pemisahan NPWP bagi pasangan suami istri yang dulu diharamkan menurut UU Nomor 18 tahun 2000“.

UU No 18 tahun 2000 tentang PPN, sama sekali tidak mengatur mengenai pemisahan NPWP bagi suami/istri. Hmmm.. tapi mungkin ini salah tulis aja kali yaa, sehingga tidak perlu saya bahas lebih lanjut.

Berikutnya, dalam article tersebut diberikan contoh perhitungan PPh terutang atas penghasilan yang diterima oleh suami/istri yang memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah.

Dalam article tersebut diberikan contoh Suami istri memiliki penghasilan sbb :

-quote-

Mr. Sugriwo merupakan seorang dokter dengan satu orang isteri dan 2 orang anak. Ny. Sugriwo juga memperoleh penghasilan dari usaha catering. Untuk tahun 2009, keluarga tersebut memperoleh Penghasilan Netto (penghasilan dikurangi biaya yang boleh dikurangkan secara fiskal) sebagai berikut:
Mr Sugriwo         : Rp    600.000.000,-
Ny. Sugriwo        : Rp    400.000.000,-
Total                      : Rp 1.000.000.000,-
Perhitungan beban PPh yang harus dibayar adalah:

Pengh. Netto		1,000,000,000
PTKP		35,640,000
Ph. KP		964,360,000
PPh Terutang	5% x Rp 50.000.000,-       : Rp     2.500.000,- 15% x Rp 200.000.000,-  : Rp    30.000.000,- 25% x Rp 250.000.000,-  : Rp    62.500.000,- 30% x Rp 464.360.000,-  : Rp 139.308.000,-	234,308,000

Beban pajak yang harus ditanggung keluarga Mr. Sugriwo dengan metode penggabungan kewajiban perpajakan adalah Rp 234.308.000,- atau 23.4% dari penghasilan netto (Rp 1 miliar) yang diperoleh dalam tahun tersebut.

-End of Quote-

Contoh perhitungan PPh terutang tersebut di atas sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga saya tidak perlu memberikan komentar

Selanjutnya dalam article tersebut diberikan contoh apabila Mr/Ny. Sugriwo memilih untuk menjalankan kewajiban pajak secara terpisah, maka perhitungan PPh-nya dilakukan sbb :

-Quote lagi-

	Mr. Sugriwo	Ny. Sugriwo
Pengh. Netto	600,000,000	400,000,000
PTKP	19,800,000	15,840,000
Ph. KP	580,200,000	384,160,000
PPh Terutang	119,060,000	66,040,000

Dengan pemisahan NPWP, total beban pajak yang harus ditanggung keluarga Sugriwo hanyalah sebesar Rp 185.100.000,- (Rp 119.060.000 + Rp 66.040.000,) atau 18.5% dari penghasilan netto.
Dari kasus diatas, penghematan yang diperoleh Mr. Sugriwo dari pemisahan NPWP adalah Rp 234.308.000- Rp 185.100.000 = Rp 49.208.000,- atau 4.9%.

-end of quote lagi-

Contoh perhitungan tersebut di atas menurut saya TIDAK SESUAI dengan UU PPh.

Pasal 8 UU PPh mengatur bahwa pada dasarnya sistem pengenaan pajak berdasarkan UU PPh menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah.

Penghasilan suami-istri akan dikenai pajak secara terpisah apabila :

a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;

b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau

c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) UU PPh Apabila Isteri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka penghasilan suami-isteri akan dikenai pajak secara terpisah.

Dalam menghitung PPh terutang atas penghasilan suami-isteri yang menghendaki adanya pemisahan hak dan kewajiban perpajakan diantara mereka, pasal 8 ayat (3) mengatur bahwa penghasilan neto suami-isteri tersebut akan dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto masing-masing.

Dalam penjelasan pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) juga diberikan contoh perhitungannya.

Mengacu pada contoh perhitungan PPh atas penghasilan Mr/Ny Sugriwo dalam article yang saya kutip di sini, Apabila Ny. Sugriwo memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sendiri, maka perhitungan PPh yang terutang seharusnya sbb :

Pengh. Netto Gabungan Suami & Istri		1,000,000,000
PTKP (K/I/2)		35,640,000
Ph. KP		964,360,000
PPh Terutang (Gabungan)	5% x Rp 50.000.000,-       : Rp     2.500.000,- 15% x Rp 200.000.000,-  : Rp    30.000.000,- 25% x Rp 250.000.000,-  : Rp    62.500.000,- 30% x Rp 464.360.000,-  : Rp 139.308.000,-	234,308,000
PPh terutang atas nama Suami	600 Jt / 1 M x Rp 234.308.000	140.584.800
PPh terutang atas nama Istri	400 Jt/ 1 M x Rp 234.308.000	93.723.200

Mr. Sugriwo harus membayar PPh sebesar Rp 140.584.800 yang dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan neto yang diperolehnya dibagi dengan total penghasilan neto seluruhnya (gabungan penghasilan neto suami-istri) dikalikan dengan PPh terutang atas seluruh penghasilan. Demikian pula PPh yang terutang atas penghasilan Ny. Sugriwo.

Contoh perhitungan yang diberikan oleh Pak Fajar Budiman dalam artikel yang saya kutip, hanya berlaku apabila suami dan istri tersebut telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (atau telah bercerai). Apabila suami-istri masih terikat dalam hubungan perkawinan, baik suami istri tersebut memiliki perjanjian pisah harta atau tidak, baik istri memilih untuk menjalankan kewajiban pajaknya secara terpisah atau tidak, tidak akan terdapat perbedaan besarnya Jumlah PPh yang terutang. Sehingga Pemisahan NPWP bagi suami-istri, tidak ada efeknya untuk tujuan penghematan pajak.

Notes : Untuk pak Fajar Budiman (penulis artikel yang saya tanggapi disini), salam kenal dan mohon maaf apabila tidak berkenan dengan tanggapan ini. Juga terima kasih karena saya jadi punya bahan untuk update blog