Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Berbagi file melalui google docs

Iseng, test google docs untuk sharing file-file formulir SPT dalam format XLS

1. Form 1770-SS tahun 2008, Formulir ini digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan bagi WP Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan bruto maximum Rp  48 Juta Rupiah setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain selain bunga bank dan/atau bunga koperasi

2. Form 1770-S tahun 2008, Formulir ini digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan bagi WP Orang Pribadi yang tidak melakukan kagiatan usaha yang penghasilan brutonya lebih dari 48 Juta Rupiah setahun, yang memperoleh penghasilan dari : a) Satu Pemberi Kerja atau lebih dari satu pemberi kerja; b) Dalam Negeri lainnya, c) Dikenakan PPh final dan atau bersifat final.

Mudah2an file tsb bisa didownload teman-teman yang membutuhkan form SPT untuk melaporkan SPT Tahunan bulan Maret ini.

Kembali ke laptop.. ehh.. google docs.. tadi saya jg coba upload form SPT 1770 untuk WPOP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas, tapi berkali-kali gagal, ga tau kenapa. Dugaan sementara karena jumlah sheetnya lebih banyak dibanding kedua file sebelumnya. Ga tau dugaan tsb benar atau tidak.

Januari 31, 2009 Posted by | Iseng, OOT, sharing | | 8 Komentar

Perhitungan PPh 21 Karyawan Kontrak (PKWT)

Pengantar

Dalam menghitung PPh 21, cara perhitungan PPh 21 bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dibedakan. Perbedaan tersebut terutama pada pengurang yang diperbolehkan. Bagi pegawai tetap, terdapat pengurang yang diperbolehkan berupa biaya jabatan, yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimum Rp 108.000/bulan (sebelum tahun 2009) atau Rp 500.000/bulan (mulai Jan 2009). Sementara, bagi pegawai tidak tetap, tidak diberikan pengurang berupa biaya jabatan tersebut.

Meskipun besarnya biaya jabatan tersebut masih relative kecil pengaruhnya terhadap total PPh terutang, selama ini saya sering menemukan banyak perbedaan pendapat mengenai definisi pegawai tetap dalam pajak dan dikaitkan dengan UU ketenagakerjaan.

Definisi menurut ketentuan perpajakan dan UU No 13 tahun 2003

Meskipun membahas subyek yang sama (karyawan/pekerja/pegawai), namun undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan perpajakan memberikan definisi yang berbeda.

Dalam dunia ketenagakerjaan, juga dikenal adanya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (pegawai kontrak). Pegawai tetap (permanent employee) yang dimaksud dalam ketenagakerjaan pada umumnya didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu (permanent). Sedangkan pegawai tidak tetap (pegawai kontrak) secara umum didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha terbatas untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, yang biasanya dikenal dengan istilah PKWT. Dalam praktek, banyak perusahaan yang menerapkan system kontrak jangka waktu tertentu, sebelum kemudian karyayan tersebut diangkat menjadi karyawan tetap perusahaan.

Dalam ketentuan perpajakan, definisi pegawai tetap menurut KEP-545/PJ./2000 adalah : orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Definisi pegawai tetap tersebut, dalam PMK-252 ditambahkan menjadi sebagai berikut : Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

Dalam KEP-545 tidak terdapat definisi mengenai pegawai tidak tetap. Namun diatur mengenai definisi tenaga Lepas sbb : orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

Sementara itu, dalam PMK 252 Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas didefinisikan sebagai pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja

Perhitungan PPh 21

Berdasarkan KEP 545/PJ./2000, untuk menghitung PPh 21 terutang tahun 2008 (dan sebelumnya) meskipun status ‘ketenagakerjaan’ karyawan tsb adalah “kontrak” baik kontrak untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan pekerjaan tertentu, sepanjang pegawai tersebut memperoleh gaji/imbalan (penghasilan) dalam jumlah tertentu secara berkala/ secara teratur maka perhitungan PPh 21-nya sama dengan karyawan tetap. Keduanya berhak pengurang biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan maksimum Rp 108.000/bulan.

Demikian pula untuk 2009, dalam menghitung PPh 21 terutang bagi karyawan kontrak PKWT terdapat biaya jabatan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto, besarnya 5% dari penghasilan bruto atau maksimum Rp 500.000/bulan. Hal ini juga sama dengan cara perhitungan PPh 21 terutang atas karyawan/pegawai tetap.

Catatan :

Saya pernah beberapa kali ketemu fiscus baik AR maupun petugas pemeriksa yang melakukan koreksi terhadap perhitungan PPh 21 menurut Wajib Pajak setelah meminta perjanjian kerja bagi masing-masing karyawan. Pada umumnya koreksi yang dilakukan dengan menghapus biaya jabatan dalam perhitungan PPh 21 bagi karyawan kontrak (PKWT). Fiskus berpendapat bahwa yang berhak pengurang penghasilan bruto berupa biaya jabatan hanyalah pegawai tetap (permanent employee).

Januari 27, 2009 Posted by | Iseng, PPh Pasal 21/26 | 54 Komentar

Tarif PPh pasal 22 mulai 1 Jan 2009

Table tarif PPh pasal 22 Per 1 Januari 2009 :

No

Jenis Kegiatan

Tariff bagi WP ber-NPWP (*)

Sifat

1

Impor Barang :

- Importir – API

2,5% dari nilai Impor

Tidak Final

- Importir – non API

7,5% dari nilai Impor

- Yang tidak dikuasai (Barang Impor yang dilelang DJBC

7,5% dari harga jual lelang

2

Pembayaran atas pembelian barang oleh pemungut PPh 22

1,5% dari harga pembelian

Tidak Final

3

Penjualan barang produksi :

- Industri Semen

0,25% dari DPP PPN

Tidak Final

- Industri Kertas

0,10% dari DPP PPN

- Industri Baja

0,30% dari DPP PPN

- Industri Otomotif

0,45% dari DPP PPN

4

Penjualan barang produksi oleh produsen/importir BBM, Gas dan pelumas atas penjualan BBM, Gas dan Pelumas

SPBU

Swasta

SPBU Pertamina

- Premium

0,3%

0,25%

Penyerahan kepada Agen bersifat final

- Solar

0,3%

0,25%

- Permix/Super TT

0,3%

0,25%

- Minyak Tanah

-

0,3%

- Gas LPG

-

0,3%

- Pelumas

-

0,3%

5

Pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul

0,5% dari harga beli sebelum PPN

Mulai Maret 2009 : 0,25% dari harga beli sebelum PPN

Tidak Final

6

Penjualan barang yang tergolong sangat mewah **)

5% dari harga jual tidak termasuk PPN

Tidak Final

(*) bagi WP yang tidak ber-NPWP akan dipungut PPh dengan tariff 2x lipat (lebih tinggi 100%)

Pemungut PPh Pasal 22 :

  1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
  2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
  3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
  4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;
  5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
  6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
  7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
  8. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.


Pengecualian PPh Pasal 22 :

a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak PenghasiIan;

b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai;

1) barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan atas timbal balik;

2) barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia;

3) barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;

4) barang urituk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5) barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6) barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7) peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8 ) barang pindahan;

9) barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean;

10) barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

11) persenjataan, amunisi, dan pelengkapan militer termasuk Suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12) barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

13) vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imuniasi Nasional (PIN);

14) buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

15) kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;

16) pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

17) kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;

18 ) peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

c. Dalam hal impor sementara Jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;

d. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

e. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos;

f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;

g. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;

h. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**) Barang yang tergolong sangat mewah  adalah:

  1. pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
  2. kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  3. rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi);
  4. apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratur meter persegi)
  5. kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle  (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

Januari 20, 2009 Posted by | Pajak, PPh Pasal 22 | , | 32 Komentar

Tabel Tarif PPh 23 Per 1 Januari 2009

Tabel tarif PPh 23 tahun 2009 :

No

Jenis Penghasilan

Tarif PPh 23 –

(bagi WP ber-NPWP) (%)

Tarif PPh 23 –

(bagi WP yang tidak ber-NPWP) (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh

15% dari Jumlah bruto

30% dari jumlah bruto

2

Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh;

15% dari jumlah bruto

30% dari jumlah bruto

3

Royalti

15% dari jumlah bruto

30% dari jumlah bruto

4.

Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 21

15% dari jumlah bruto

30% dari jumlah bruto

5.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2)

2 % dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN

4% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

6.

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi (*), jasa konsultan

2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

4% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

7

Jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan PMK-244/PMK.03/2008

2% dari Jumlah bruto tidak termasuk PPN

4% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

a.

Jasa penilai (appraisal);

b.

Jasa aktuaris;

c.

Jasa akuntansi, pembukuan, dan asestasi laporan keuangan;

d

Jasa perancang (design);

e

Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;

f

Jasa penunjang di bidang penambangan migas :

1) jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubung sumur;

2) jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud :

a) penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;

b) penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;

c) perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;

d) penutupan sumur;

3) jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;

4) jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi yang menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;

5) jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;

6) jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;

7) jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;

8 ) jasa reparasi pompa reda (reda repair);

9) jasa pemasangan instalasi dan perawatan;

10) jasa penggantian peralatan/material;

11) jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;

12) jasa mud engineering;

13) jasa well logging & perforating;

14) jasa stimulasi dan secondary decovery;

15) jasa well testing & wire line service;

16) jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;

17) jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;

18 ) jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;

19) jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.

g

Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas :

1) jasa pengeboran;

2) jasa penebasan;

3) jasa pengupasan dan pengeboran;

4) jasa penambangan;

5) jasa pengangkutan/ sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;

6) jasa pengolahan bahan galian;

7) jasa reklamasi tambang;

8 ) jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah;

9) jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum

h

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara:

1) bidang aeronautika, termasuk :

a) jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;

b) jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge);

c) jasa pelayanan penerbangan;

d) jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat, udara baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;

e) jasa penunjang lain di bidang aeronautika.

2) bidang non-aeronatika, termasuk :

a) jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat;

b) jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika

i

Jasa penebangan hutan;

j

Jasa pengolahan limbah;

k

Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services);

l

Jasa perantara dan/atau keagenan;

m

Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;

n

Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuai ayng dilakukan oleh KSEI;

o

Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara

p

Jasa mixing film;

q

Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

r

Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

s

Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, perawatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kable, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

t

Jasa maklon; yaitu jasa pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa

u

Jasa penyelidikan dan keamanan;

v

Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan

w

Jasa pengepakan;

x

Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;

y

Jasa pembasmian hama;

z

Jasa kebersihan atau cleaning service;

aa

Jasa catering atau tata boga

Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 :

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh;

d. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh;

e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang terdiri dari :

1. Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan

2. BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaga mikro, menengah dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Madani.

Januari 20, 2009 Posted by | Pajak, PPh Pasal 23/26 | | 188 Komentar

pmk-256_pmk03_2008lengkap

Januari 20, 2009 Posted by | Pajak | 2 Komentar

Daftar PMK Juklak UU No 36 tahun 2008

Berikut ini daftar Peraturan Menteri Keuangan mengenai Juklak UU PPh yang baru. Hampir semua file dibawah ini sudah dapat didownload dari  http://www.pajak.go.id

  1. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.03/2008, Tgl.22 Desember 2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya.
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008, Tgl.16 Desember 2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan
  3. Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008, Tgl. 31 Desember 2008 Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C UU PPh.
  4. Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Badan- Badan Dan Orang Pibadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan
  5. Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
  6. Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Bantuan Atau Santunan Yang Dibayarkan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
  7. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Amortisasi Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud Dan Pengeluaran Lainnya Untuk Bidang Usaha Tertentu
  8. Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu
  9. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 tgl 31 Desember 2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan
  10. Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
  11. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
  12. Peraturan Menteri Keuangan No. 253/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
  13. Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
  14. Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
  15. Peraturan Menteri Keuangan No. 256/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Deviden Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek
  16. Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
  17. Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat(3c) Undang Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri

Januari 19, 2009 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, UU dan aturan pajak | | 18 Komentar

PMK Juklak UU No 36 tahun 2008

Meski belum sempat baca semuanya, dibawah ini saya share PMK baru yang terkait dengan UU PPh Baru.  Semoga bermanfaat.

Jenis Jasa Lain yang merupakan obyek PPh 23 mulai 1 Jan 2009 (pmk244mk032008-pph-23.pdf)

PPh 21 atas pegawai harian (pmk254mk032008-pph-21-harian.pdf)

Biaya Jabatan/Biaya Pensiun yang dapat dikurangkan (pmk250mk032008biaya-jabatan.pdf)

Perhitungan PPh 21 tahun 2009 (pmk252mk032008-pph-21.pdf)

Perhitungan PPh 25 untuk WP tertentu (pmk255-pph-25-wp-baru-bank-dkk.pdf)

Thanks to : Uyung, Angga, Om Rully dan teman2 lain yang sudah sharing info dan file2 tsb :)

PR selanjutnya, baca PMK tsb dan buat summary-nya :)

Januari 19, 2009 Posted by | Pajak | 17 Komentar

PPh bagi WNI yang bekerja di Luar Negeri

Akhirnya DJP menegaskan bahwa WNI yang bekerja di Luar Negeri lebh dari 183 hari adalah Wajib Pajak Luar Negeri :) .  Atas Penghasilan yang diterima/diperoleh di Luar Negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia.

Dengan adanya PER-02 ini semoga tidak ada lagi dispute mengenai Hak dan Kewajiban Pajak bagi WNI yang tinggal dan bekerja di LN.

File Peraturan bisa didownload di sana atau di sini saja

Posting yang mungkin terkait :

1. http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/message/21217

2. http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/message/21229

Januari 12, 2009 Posted by | Pajak, PPh Orang Pribadi | | 29 Komentar

Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga

Barusan blogwalking ke blognya pak Rudi ada artikel tentang tatacara pendaftaran NPWP bagi Anggota keluarga yang merupakan kutipan dari PER-51/PJ./2008.

Yang pingin tahu detailnya silahkan langsung berkunjung.

Januari 3, 2009 Posted by | Iseng, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | 12 Komentar

Fiskal Luar Negeri 2009 – 2010

Jika posting sebelumnya masih ‘hanya’ berdasarkan siaran pers resmi DJP, maka sekarang telah terbit Peraturan Dirjen Pajak No. PER-53/PJ./2008 tanggal 31 Desember 2008 yang mengatur tentang Tatacara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri.
File PER DJP bisa didownload di sini atau di website DJP.

Yang perlu diingat adalah PER 53 ini berlaku selama 1 Jan 2009 sampai dengan 31 Des 2010.

Mulai 1 Jan 2011 tidak ada lagi kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri, kecuali ada aturan lain :)

Update (09-01-09) :

- PER-01/PJ./2009 tentang perubahan PER-53/PJ./2008

- SE-86/PJ./2008 tentang Pengantar PER-53/PJ./2008

-SE-01/PJ./2009 tentang Pengantar PER-01/PJ./2009

Januari 2, 2009 Posted by | Pajak, PPh Orang Pribadi, UU dan aturan pajak | , , , | 7 Komentar

Nomor Seri Faktur Pajak 2009

Selamat tahun baru 2009, semoga sepanjang tahun kita selalu berada dalam kebaikan.

Reminder lagi setiap awal tahun, agar teman-teman tidak lupa untuk menerbitkan Faktur Pajak mulai dari nomor “00000001”  lagi dan kode tahun diganti menjadi “09”.

Kode Faktur Pajak Standar terdiri dari 6 (enam) digit, dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi, dengan rincian sebagai berikut :
Kode Transaksi Digunakan untuk
01 penyerahan kepada selain Pemungut PPN
02 penyerahan kepada Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah
03 penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendaharawan Pemerintah)
04 penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemungut PPN;
05 penyerahan yang Pajak Masukannya diDeemed kepada selain Pemungut PPN;
06 penyerahan Lainnya kepada selain Pemungut PPN;
07 penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut kepada selain Pemungut PPN;
08 digunakan untuk penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM kepada selain Pemungut PPN;
09 digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPN

- 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status, dengan rincian sebagai berikut:
Kode Status Digunakan untuk
0 Normal
1 Penggantian

- 3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang.

2. Nomor Seri Faktur Pajak Standar, terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dengan rincian sebagai berikut:
– 2 (dua) digit pertama adalah Tahun Penerbitan.
Cara penulisan Tahun Penerbitan pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar adalah dengan mencantumkan dua digit terakhir dari tahun diterbitkannya Faktur Pajak Standar, contohnya tahun 2007 ditulis ‘07’.

- 8 (delapan) digit selanjutnya adalah Nomor Urut.

Sehingga format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:
0 0 0. 0 0 0 – 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0

Ref : PER-159/PJ./2006 pasal 8 ayat 2.

Related Post :

1. Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2008

2. Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2007

Januari 2, 2009 Posted by | Pajak, PPN | | 39 Komentar

   

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 188 pengikut lainnya.