Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Daftar PMK Juklak UU No 36 tahun 2008

Berikut ini daftar Peraturan Menteri Keuangan mengenai Juklak UU PPh yang baru. Hampir semua file dibawah ini sudah dapat didownload dari  http://www.pajak.go.id

  1. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.03/2008, Tgl.22 Desember 2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya.
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008, Tgl.16 Desember 2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan
  3. Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008, Tgl. 31 Desember 2008 Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C UU PPh.
  4. Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Badan- Badan Dan Orang Pibadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan
  5. Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
  6. Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Bantuan Atau Santunan Yang Dibayarkan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
  7. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Amortisasi Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud Dan Pengeluaran Lainnya Untuk Bidang Usaha Tertentu
  8. Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu
  9. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 tgl 31 Desember 2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan
  10. Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
  11. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
  12. Peraturan Menteri Keuangan No. 253/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
  13. Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
  14. Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
  15. Peraturan Menteri Keuangan No. 256/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Deviden Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek
  16. Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
  17. Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat(3c) Undang Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri
About these ads

Januari 19, 2009 - Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, UU dan aturan pajak |

18 Komentar »

  1. Mba Triyani,

    Thank you banget atas infonya..

    >> Sama2.

    Komentar oleh octav | Januari 20, 2009 | Balas

  2. Aduh, Mbak Triyani, thanks buangets yah

    Blognya bener2 membantu skali…..moga2 tetep rajin update blog-nya yah..buat membantu kite2 yg rada2 telat dapet info….

    o^_^o

    >> OK. thx

    Komentar oleh Caroline | Januari 20, 2009 | Balas

  3. WADUH….
    mau bayar pajak saja kok susah ya…
    kalau nanya orang pajak, kasihan ditanyain melulu
    (untuk download khusus uu no 36 tahun 2008 gimana caranya ya)….
    help mba…

    >> susah karena harus keluarin uang utk bayar maksudnya khan? :D
    di menu download sepertinya ada.

    Komentar oleh dayat hardi | Januari 21, 2009 | Balas

  4. Mba, aku download ni susa banget. bisa kirimin ke emailku ga semua juklak ini ke arie_smart@yahoo.com
    Thanks. klo ada waktu :)

    >> Maaf tidak bisa membantu

    Komentar oleh gedearyanta | Februari 9, 2009 | Balas

  5. Thks…mba yani..akhirnya ketemu juga info Juklak PPh 2009…Tks sekali lagi..

    >> Terima kasih atas kunjungannya.

    Komentar oleh hu5ni | Februari 17, 2009 | Balas

  6. Salam !!!! Thanks Mbak Yani ..!!!! mohon bisa up date terus ….!!
    Insya Allah bermanfaat bagi orang lain !!
    Salam !!

    >> Terima kasih

    Komentar oleh samsuri | Februari 28, 2009 | Balas

  7. mbak mau nanya, form pph 23 mulai 1 januari 2009 sudah ada perubahan belum ya? klo sudah apa bisa sy download dr weblog mbak? thanks buat jawabannya

    Komentar oleh merina | Maret 11, 2009 | Balas

  8. Mba mau tanya, untuk penyimpanan dokumen secara perpajakan yang dulu saya ketahui harus disimpan selama 10 tahun, apakah sudah ada perubahan ? kalau ada mohon informasi peraturannya.

    Thanks alot buat jawabannya.

    >> Sampai sekarang masih 10 tahun, karena terkait dg daluwarsa penyidikan yang sampai 10 tahun juga

    Komentar oleh muji suryati | Maret 18, 2009 | Balas

    • Mba Triyani, mau tanya. Kalau saya ada penjualan barang ke Gereja, apakah untuk penyerahan tersebut terutang PPN ?

      Ataukah di bebaskan.

      Mohon penjelasannya dan peraturan yang berlaku.

      thx
      muji

      Komentar oleh muji suryati | Agustus 4, 2009 | Balas

  9. Dear Mba Triyani,

    Perusahaanku ada transaksi penjualan dengan USAID. Atas transaksi tersebut, kami terbitkan faktur pajak keluaran dengan kode 080 (dibebaskan).Transaaksi tersebut terjadi di bulan Mei 2008.

    Pada bulan Oktober 2008, kami mengajukan proses restitusi untuk masa Januari s/d September 2008.
    Baru pada saat kami selesai memasukan surat restitusi tersebut, kami dapat informasi dari AR kami yang baru bahwa untuk transaksi dengan USAID tersebut, kami harus mendapatkan surat keterangan bebas PPN. Dengan mengajukan surat ke Segneg terus ke KPP Badora.

    Singkat cerita kami baru mendapatkan surat keterangan bebas di akhir Desember 2008.Dan informasi dari AR juga bahwa untuk PPN yang sudah mendapatkan stempel bebas , PPN Masukannya tidak dapat di kreditkan.

    Kami bingung, karna kami telah terlanjut mengkreditkannya.
    Akhirnya di bulan Maret ini, hasil audit restitusi kami keluar. Di situ PPN Masukan kami di koreksi sebesar nilai PPN Masukan yang terkait dengan penjualan ke USAID tsb.

    Yang ingin kami tanyakan :
    1. Apakah atas hasil ppn masukan yang tidak dapat di kreditkan tersebut, kami bisa biayakan ?

    2. Kalau bisa apakah bisa kami minta peraturan pendukungnya ?

    3. Kalau tidak bisa di biayakan, apa yang harus kami lakukan di pembukuan kami ?

    mohon informasinya.

    thx
    muji

    >> Memang benar untuk penjualan ke organisasi internasional agar memperoleh fasilitas bebas PPN harus ada surat keterangan bebas yang diterbitkan oleh KPP berdasarkan rekomendasi setneg.

    - Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan yang PPN-nya dibebaskan TIDAK DAPAT dikreditkan.

    Sesuai pasal 3 PP 138 tahun 2000 -duuhh.. heran ini PP 138 kok ga diganti-ganti sih padahal UUnya sudah baru- “Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali :

    1. Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f dan huruf g Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut benar-benar telah dibayar;
    2. Pajak Masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan.

    Komentar oleh muji suryati | Maret 27, 2009 | Balas

  10. Dear mbak Triyani,
    Sehubungan dengan SKB PPN untuk lembaga/organisasi internasional, apakah mbak punya contoh SKB-nya? Kalau ada boleh minta tolong di email?
    Thanks bgt ya mbak….

    Komentar oleh santi | April 27, 2009 | Balas

  11. dear mb’Triani,
    mbak, aq mau tanya, UU PPh no. 36 Th. 2008 yang pasal 6 ayat 1 huruf i,j,k,l,m, kan ada keterangan “… diatur dengan peraturan pemerintah.” nah, peraturan pemerintah no berapa ya mbak? kok sampe skrg saya belum ktm.

    trus, yang huruf i, tentang sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional, yang mau saya tanyakan, bencana yang bagaimana yang termasuk dalam kategori bencana nasional? apakah banjir atau kebakaran yang menghancurkan 50-100rumah juga termasuk bencana nasional? lalu sumbangan nya bisa gk menjadi pengurang penghasilan bruto?

    mksh y mb’ ^_^

    >> Setahu saya sampai saat ini belum ada PPnya. Nunggu presiden baru kali :D . Mengenai Bencana nasional itu ditetapkan pemerintah, contohnya dulu Tsunami Aceh dan Gempa Jogja diatur dg PMK

    Komentar oleh Mega | Juni 19, 2009 | Balas

  12. Dear Mba Triyani,

    Kantor kami, punya beberapa cabang di luar kota. Dan ada juga cabang di kota yang sama, tapi lokasinya beda KPP.
    Contoh kasus : kantor pusat di daerah roxy, sedangkan cabangnya di slipi.
    Untuk cabang di luar kota statusnya belum PKP. Jadi, hanya cabang di di slipi yang PKP.

    Pada bulan April tahun lalu kami terdaftar di KPP Madya, sehingga pelaporan cabang slipi juga dilakukan di KPP Madya.

    Per 24 Mei 2009, secara jabatan kami di tetapkan untuk melakukan pemusatan.

    Yang ingin saya tanyakan :
    1. Untuk dokumen invoice, surat jalan dari supplier, apakah harus alamat kantor pusat semua ?
    2. Bila ada kasus , gudang kantor pusat penuh, sehingga barang yg kami beli harus disimpan di gudang cabang. Dan untuk memudahkan supplier kirim maka alamat di surat jalan di tulis alamat kantor cabang, apakah secara perpajakan ini boleh ?

    Mohon informasinya.

    thx
    muji

    Komentar oleh muji suryati | Agustus 27, 2009 | Balas

  13. Dear Mba Triyani,

    Saya ingin tanya mengenai kurs yg digunakan pada faktur pajak pengganti. Contoh : bulan maret 2009 saya ada jual USD 10.000, kurs pajak yg berlaku Rp. 9.000/usd.

    Di 10 Mei 2009, ternyata kami ada salah tagih ke customer (harga barangnya salah). Kami berencana menerbitkan faktur pajak pengganti. Kurs yg berlaku 10 Mei 2009, misal Rp. 10.000,-/usd

    Secara prosedur penerbitan kami sudah tahu, namun kami masih bingung kurs yang harus digunakan di faktur pajak pengganti tsb.

    Apakah kurs Rp. 9.000 atau Rp. 10.000,-

    Mohon pencerahannya.

    thx
    muji

    Komentar oleh muji suryati | September 2, 2009 | Balas

  14. thankz bgt yia mba:)
    blognya ngbantu tugas akhir saya …

    Komentar oleh winda | Mei 4, 2010 | Balas

  15. Asw Mba Triyani, boleh nanya ya. Perusahaan sy agen perushaan di LN. mrk akan memberikan komisi kepada SY sebagai pemilik pershaan. Apakah Komisi tsb menjadi pajak pph 21 progresif atau bisa masuk PPH 23 jasa mangement
    Terima kasih Wasalam Sudradjat

    Komentar oleh Sudradjat | April 19, 2011 | Balas

  16. nice infonya

    Komentar oleh butik busana muslimah | Oktober 5, 2011 | Balas

  17. Saya Echa dari PT Cipta Tumbuh Berkembang yang pada saat ini baru menghasilkan TBS (Tanam Buah Segar), yang saya tahu untuk TBS yang belum diolah, bukan menjadi Objek Pajak PPn. Setahu saya faktur pajak bebas Ppn itu formatnya sama dengan faktur pajak biasa hanya bedanya untuk faktur pajak bebas Ppn terdapat stempel yang menyatakan bahwa TBS tersebut bebas Ppn, yang ingin saya tanyakan disini adalah bentuk dari stempel untuk faktur pajak bebas Ppn itu bagaimana ya? Kalau tidak salah ada di PP no.31 tahun 2007. Mohon jawabannya.THx

    Komentar oleh Dwima Shara Desyarti | Desember 13, 2011 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 177 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: