Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tenaga Ahli

PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang diterima  Tenaga Ahli

Dengan diterbitkannya PER-31/PJ./2009 tanggal 25 Mei 2009 besarnya PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (“WPOP”), selaku tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (“Tenaga Ahli”) dirubah. Besarnya tariff PPh pasal 21 atas imbalan yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang berlaku sebelum tahun 2009, sebagaimana diatur dalam KEP-545/PJ./2000 Jo PER-15/PJ./2006 adalah sebesar 15% x Perkiraan Penghasilan Neto (50%) x Jumlah Imbalan Bruto , atau tarif efektif sebesar 7,5% x Jumlah Imbalan Bruto.

Sejak berlakunya Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang Perubahan UU PPh terhitung mulai 1 Januari 2009 tariff PPh Orang Pribadi yang berlaku adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan kena Pajak (Rp)

Tarif

Rp 0 s/d 50 Juta

5%

>Rp 50 Juta s/d Rp 250 Juta

15%

>Rp 250 Juta s/d Rp 500 Juta

25%

>500 Juta

30%

(Tarif tersebut diatas diatur dalam Pasal 17 UU PPh, sehingga lebih dikenal dengan istilah “tariff pasal 17” atau “tarif progresif” karena sifatnya yang pregresif )

Dengan perubahan tariff PPh Orang Pribadi tersebut, tentu juga diikuti dengan perubahan tariff pemotongan Pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada WP Orang Pribadi, sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU PPh. Petunjuk pelaksanaan tentang Pemotongan PPh Pasal 21,khususnya yang terkait dengan imbalan yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli diatur dalam PMK-252/PMK.03/2008 Jo PER-31/PJ./2009.

Definisi Tenaga Ahli

Dalam PPh Pasal 21, yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari : 1) pengacara, 2) akuntan, 3) arsitek, 4) dokter, 5) konsultan, 6) notaris, 7) penilai, dan 8.) aktuaris.
Disini, kata kuncinya adalah ‘melakukan pekerjaan bebas’. Dalam hal tenaga ahli tersebut tidak melakukan pekerjaan bebas, misalnya bekerja sebagai pegawai di institusi/ perusahaan tertentu, meskipun profesinya sebagai tenaga ahli, namun dalam menghitung PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaannya mengikuti ketentuan PPh Pasal 21 untuk pegawai.

Tarif yang berlaku

Besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 atas jumlah kumulatif jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 (satu) tahun kalender.

Jika kita bandingkan dengan ketentuan sebelum tahun 2009, dimana besarnya tariff efektif PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli adalah sebesar 7,5% dari Penghasilan Bruto, terlihat bahwa perhitungan PPh pasal 21 atas imbalan tenaga ahli sebelum tahun 2009 jauh lebih sederhana dibandingkan dengan yang saat ini berlaku. Dalam menghitung besarnya PPh21 yang terutang dan harus dipotong, Pihak Pemberi Penghasilan selaku pemotong pajak tidak perlu menghitung berapa jumlah kumulatif penghasilan yang telah dibayarkan kepada tenaga ahli yang bersangkutan dalam satu tahun kalender.

Perhitungan kumulatif hanya diperlukan pada saat pemotong pajak melaporkan SPT Tahunan PPh pasal 21. Dalam pengisian SPT 1721, jumlah kumulatif penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli dalam satu tahun kalender dilaporkan (diinformasikan kembali) dalam formulir 1721-B dan juga dirinci untuk masing-masing tenaga ahli penerima penghasilan dalam formulir 1721-C

Untuk tahun 2009, Pada saat menghitung PPh 21 yang terutang, untuk dapat menerapkan tariff yang benar, pemotong pajak harus mengetahui jumlah kumulatif penghasilan yang telah dibayarkan kepada tenaga ahli tersebut sampai dengan saat pemotongan. Dalam lapisan tariff terendah telah digunakan penuh, maka pemotongan akan menggunakan lapisan tariff berikutnya seperti contoh sebagaimana tertera dalam lampiran PER-31 berikut ini :

Ir. Garda Suganda, adalah seorang arsitek, pada bulan Maret 2009 menerima fee sebesar Rp 100.000.000,00 dari PT Selaras Propertindo sebagai imbalan pemberian jasa yang dilakukannya. Pada bulan Juli 2009 menrima pelunasan sisa fee sebesar Rp 50.000.000.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan Ir Garda Suganda adalah sbb :

Bulan

Penghasilan

Bruto
(Rupiah)

Dasar
Pemotongan
PPh Pasal 21
(Rupiah)

Dasar
Pemotongan
PPh Pasal 21
Kumulatif
(Rupiah)

Tarif
Pasal 17
ayat (1)
huruf a
UU PPh

PPh
Pasal 21
terutang

(Rupiah)

(1)

(2)

(3)= 50% x (2)

(4)

(5)

(6) = (3) x (5)

Maret

100.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

5%

2.500.000,00

Juli

50.000.000,00

25.000.000,00

75.000.000,00

15%

3.750.000,00

Jumlah

150.000.000,00

75.000.000,00

6.250.000,00

Penjelasan Perhitungan :
Pada bulan Maret 2009, jumlah kumulatif 50% dari penghasilan bruto yang dibayarkan kepada Ir Garda Suganda sebesar Rp 50.000.000 (belum lebih dari 50juta),sehingga atas penghasilan yang dibayarkan kepada Ir Garda Suganda harus dipotong PPh pasal 21 sebesar 5% dari 50% Jumlah penghasilan bruto yang diterima. Sementara itu, Pada bulan Juli 2009, jumlah kumulatif 50% dari penghasilan bruto yang dibayarkan kepadan Ir Garda Suganda telah melebihi Rp 50.000.000, sehingga tariff yang berlaku adalah 15% dari 50% Jumlah penghasilan bruto.

Apabila pada bulan-bulan berikutnya PT Selaras Propertindo membayar imbalan Jasa Arsitek kepada Ir Garda Suganda, besarnya tariff PPh 21 yang akan dikenakan mengikuti besarnya jumlah kumulatif 50% dari penghasilan bruto. Misalnya :

Bulan Agustus Imbalan yang dibayarkan sebesar Rp 200 Juta dan bulan September sebesar Rp 200 Juta, maka besarnya PPh 21 yang harus dipotong atas imbalan yang dibayarkan kepada Ir Garda Suganda pada bulan Agustus dan September adalah sbb :

Bulan

Penghasilan

Bruto
(Rupiah)

Dasar
Pemotongan
PPh Pasal 21
(Rupiah)

Dasar
Pemotongan
PPh Pasal 21
Kumulatif
(Rupiah)

Tarif
Pasal 17
ayat (1)
huruf a
UU PPh

PPh
Pasal 21
terutang

(Rupiah)

(1)

(2)

(3)= 50% x (2)

(4)

(5)

(6) = (3) x (5)

Maret

100.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

5%

2.500.000,00

Juli

50.000.000,00

25.000.000,00

75.000.000,00

15%

3.750.000,00

Agustus

200.000.000,00

100.000.000,00

175.000.000,00

15%

15.000.000,00

September

200.000.000,00

100.000.000,00

275.000.000,00

15% & 25%

17.500.000,00

Jumlah

550.000.000,00

275.000.000,00

28.750.000,00

Jumlah kumulatif 50% Penghasilan Bruto yang dibayarkan kepada Ir Garda Suganda pada bulan Agustus adalah sebesar Rp 175Juta (belum lebih dari Rp 250Juta), sehingga atas penghasilan yang dibayarkan kepada Ir Suganda tersebut terutang PPh pasal 21 dengan tariff 15% dari 50% x Jumlah imbalan bruto yang diterima. Pada bulan September 2009, jumlah kumulatif penghasilan bruto yang dibayarkan kepada Ir Garda Suganda sebesar Rp 275 Juta (telah melebihi Rp 250Juta), oleh karena itu atas jumlah kumulatif 50% penghasilan bruto diatas 250juta akan dikenakan tariff 25%.

Dengan perubahan ketentuan ini, Wajib Pajak selaku Pemotong pajak, harus lebih rapi mengadministrasikan data-data pembayaran kepada tenaga ahli. Sebelum pembayaran dilakukan, pemberi penghasilan harus terlebih dahulu mengetahui berapa jumlah kumulatif 50% penghasilan bruto yang dibayarkan kepada tenaga ahli tertentu, agar dapat menerapkan tariff yang tepat dan terhindar dari sanksi karena kurang memotong PPh pasal 21.

PPh pasal 21 khusus untuk Dokter

Dalam PER-31, terdapat penegasan khusus atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh dokter yang melakukan praktek di rumah sakit / Klinik. Besarnya penghasilan bruto yang menjadi dasar perhitungan adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik. Dengan demikian, penghasilan yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh dokter bukan berdasarkan penghasilan yang riil diterima oleh dokter.

Kelebihan Pemotongan dan Penyetoran PPh selama periode Januari s/d April 2009.

Dalam PMK-252 yang digunakan sebagai acuan wajib pajak dalam melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas imbalan yang dibayarkan kepada tenaga ahli sejak Masa Januari s/d April 2009 , tidak terdapat ketentuan mengenai 50% dari jumlah kumulatif imbalan bruto sebagai dasar pengenaan pajak. Pasal 15 ayat (1) PMK-252, antara lain mengatur bahwa :
“Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas::
a. jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran yang didasarkan pada penyelesaian suatu pekerjaan atau jasa yang menurut maksudnya tidak bersifat berkesinambungan, yang diterima oleh bukan pegawai;
b. jumlah bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan; atau
c. jumlah kumulatif penghasilan bruto sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang menurut maksudnya bersifat berkesinambungan, baik berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau berdasarkan keadaan yang sebenarnya, yang diterima oleh bukan pegawai”.

Penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas termasuk dalam kelompok penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 1 PMK-252, PPh pasal 21 yang terutang dan telah dipotong oleh pemberi penghasilan adalah sesuai tarif pasal 17 dari jumlah kumulatif penghasilan bruto yang dibayarkan. Namun demikian, dalam Per-31 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2009 dan berlaku surut sejak 1 Januari 2009, terdapat ‘ketentuan baru’ yang mengatur bahwa besarnya PPh 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli adalah tarif pasal 17 atas jumlah kumulatif 50% dari jumlah penghasilan bruto. Dengan adanya “penurunan tariff” tersebut maka akan terdapat kelebihan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli.

Pindahbuku atau kompensasi

Dengan adanya ‘ketentuan baru’ yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 sejak Jan 2009, tentu menimbulkan banyak pertanyaan bagi wajib pajak, seperti :
- Apakah bukti potong yang telah diterbitkan harus direvisi dan dilakukan pembetulan SPT Masa?
- Apakah kelebihan pemotongan tersebut harus dikembalikan ke tenaga ahli yang bersangkutan?
- Apakah kelebihan penyetoran tersebut harus diajukan pemindahbukuan atau dikompensasikan secara otomatis? Bagaimana mekanismenya?
- Dll..

Sayangnya, dalam PER-31 belum terdapat klausul yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Pasal 22 ayat 7 PER-31 mengatur bahwa “Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang, oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26”

Merujuk pada pasal 22 tersebut, maka atas kelebihan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli periode Jan – April 2009 dapat dikompensasikan (diperhitungkan dengan pembayaran bulan selanjutnya).

Tips & Trick
Seperti telah diuraikan di atas, perhitungan PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli dihitung berdasarkan tariff pasal 17 atas jumlah kumulatif 50% dari penghasilan bruto. Oleh karena itu, pada saat melakukan pembayaran professional fee kepada tenaga ahli, pemotong pajak harus sudah mengetahui jumlah kumulatif penghasilan bruto yang telah dibayarkan kepada tenaga ahli yang bersangkutan agar dapat menghitung PPh 21 yang terutang dan harus dipotong dengan tepat.

Berikut ini ilustrasi table yang bisa membantu untuk memonitor perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli sesuai contoh data PT Selaras Propertindo bulan Agustus 2009 :

No

Identitas WP (Nama,NPWP, Alamat dan Jenis Keahlian

Jumlah kumulatif penghasilan bruto s/d bulan sebelumnya (Rp)

Penghasilan Bruto bulan ini

Jumlah kumulatif penghasilan bruto s/d bulan ini

Dasar pengenaan pajak (50% jumlah kumulatif imbalan bruto)

PPh 21 terutang sampai dengan bulan ini

PPh 21 terutang dan telah dipotong s/d bulan sebelumnya

PPh 21 yang terutang dan harus dipotong bulan ini

1 Ir. Garda Suganda

150.000.000

200.000.000

350.000.000

175.000.000

21.250.000

6.250.000

15.000.000

Jika terdapat kesalahan dalam penulisan maupun penafsiran akan dikoreksi kemudian :)

Insya Allah akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang PPh 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada bukan pegawai selain tenaga ahli dan PPh 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai.

About these ads

Mei 28, 2009 - Posted by | Pajak, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21/26 | , , , ,

53 Komentar »

  1. Kalau menurut PMK, PPh 21 tenaga ahli dihitung dari Penghasilan Bruto (bukan kumulatif) dikalikan tarif progresif.
    Sedangkan menurut KepDJP, PPh 21 tenaga ahli dihitung dari kumulatif 50% Penghasilan Bruto dikalikan tarif progresif.
    Berarti kan KepDJP ini bukan sekedar petunjuk teknisnya tapi sudah bertentangan karena berbeda dengan PMK, yang notabene statusnya lebih tinggi. Terus kita ikutan yang mana ya?
    Kalau saya pribadi sih selama Jan-Apr09 sudah dipotong ngikut ketentuan PMK. Mau ngikut KepDJP ragu2, jangan2 besok2 direvisi.

    >> Pak Christian,
    Terima kasih atas komentarnya.
    Pasal 15 ayat 1 c (PMK-252) terdapat klausul mengenai ‘jumlah kumulatif’ dalam hal maksudnya berkesinambungan. Memang tidak ada definisi lebih lanjut apa maksud berkesinambungan. Saya menafsirkan ketentuan tsb dg cara sbb : ‘dalam hal terdapat pembayaran ke tenaga ahli yang sama dalam periode2 selanjutnya, maka tarif PPh 21 yang diterapkan berdasarkan jumlah kumulatif’.

    Dengan terbit PER-31, yang mengatur ’50% dari penghasilan bruto’ dan berlaku surut mestinya sih memang ada penjelasan apakah SPT Masa bulan2 lalu mesti direvisi atau tidak, agar petugas di KPP dan WP sama2 jelas.. :)

    Komentar oleh Christian | Mei 29, 2009 | Balas

  2. salam kenal ibu, infonya manfaat banget, thanks ya bu

    >>Salam kenal juga.

    Komentar oleh sevi | Juni 1, 2009 | Balas

  3. Kalau menurut mbak Triyani sebaiknya bagaimana ya kita-kita yang tenaga ahli ini? Langsung merujuk ke cara perhitungan baru? Langsung merevisi yang lama-lama? Atau wait-and-see dulu beberapa waktu dan tetap menggunakan cara KMK? Mohon sarannya.
    Terima kasih.

    Komentar oleh Christian | Juni 2, 2009 | Balas

  4. Assalamu alaikum
    saya masih belum jelas untuk contoh penghitungan pph 21 tenaga ahli yang bulan september dengan Dasar Pemotongan PPh Pasal 21Kumulatif Rp 275.000.000, pph terutangnya rp 17.500.000, proses penghitungannya bagaimana bu? terima kasih

    Komentar oleh Roel | Juni 3, 2009 | Balas

  5. Terima kasih atas informasi yang sangat berguna ini. Salam

    Komentar oleh Sujadi | Juni 3, 2009 | Balas

  6. mbak tri,

    mau tanya donk.. tentang pph 21 dan pph 23.. misalkan perusahaan PT A adalah penyedia jasa outsourcing. Kemudian PT B menghire PT A untuk mengerjakan proyeknya selama 4 bulan @ 10 juta per bulan.
    Untuk pengerjaannya itu sendiri, PT A mengontrak Budi sebagai tenaga outsource selama 4 bulan dengan pembagian komisi 20% untuk PT A dan 80% untuk Budi. Berdasarkan hal ini, Budi berhak atas pembayaran sebesar 8 jt per bulan.

    PT B akan memotong PPH 23 2% ke PT A
    PT A memberikan 8 jt (gross) ke Budi

    perhitungan pajak penghasilan Budi seperti apa ya mbak? dia dikenakan PPH apa saja? berapa %?

    Terima kasih banget ya sebelumnya..

    Komentar oleh emil | Juni 3, 2009 | Balas

    • Emil, PT A akan memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan Budi seperti penjelasan mbak Tri di atas, karena Budi bukan merupakan pegawai tetap PT A.

      Komentar oleh Greymiauw | Agustus 25, 2009 | Balas

  7. mbak triyani, saya hendak menanyakan apakah ada kriterianya seorang konsultan yang dikatakan sebagai Tenaga Ahli? Apakah semua konsultan termasuk konsultan seni dan konsultan manajemen dapat dikategorikan sebagai tenaga ahli?
    Terima kasih.

    >> Saya tidak tahu persis kriterianya apa. Ada beberapa yang mengatakan salah satunya adalah adanya sertifikasi khusus yang dibutuhkan untuk menjadi konsultan, baru bisa dikatakan konsultan tsb = tenaga ahli. atau adanya assosiasi dari konsultan tsb.

    Komentar oleh Wuri | Juni 15, 2009 | Balas

  8. Salam kenal Bu Triyani..
    Seblmnya sy mau info bahwa perhitungan pph 21 atas tenaga ahli masa jan-april adalah sesuai dgn PMK 252.
    sehingga ada kelebihan bayar pph 21 dgn terbitnya PER 31.
    saya mau tanyakan apakah saya harus masuk pembetulan SPT masa jan-apr tsb atau langsung saya kompensasikan ke masa berikutnya tanpa pembetulan SPT?
    Mohon pencerahannya..
    Thanks

    >> Saya jg ga ngerti mesti diapain :D
    Menurut saya mestinya dilakukan pembetulan -ganti bukti potong- dan kelebihannya dikompensasikan ke masa berikutnya.

    kalau saya males ribet, apalagi kalau jumlahnya ga tll besar, jadi yang sudah terlanjur disetor dan dilaporkan ya sudah seperti adanya saja.. toh itu prepaid tax buat yang dipotong. Selanjutnya baru pakai perhitungan sesuai PER-31

    Komentar oleh Indra | Juni 16, 2009 | Balas

    • yoi…setuju….ikhlaskan aza bila tidak material..

      Komentar oleh indra prayitno | Juli 7, 2009 | Balas

  9. Bu Triyani, salam kenal.
    PER-31?PJ ini sangat memberatkan kamiyang bekerja sebagai agen dan manajer di sebuah perusahaan asuransi. Karena biasanya penghasilan kami bruto dalam arti biaya entertainment, transport, pesawat, sewa ruangan, training2, kami tanggung sendiri. Kalau perusahaan langsung memotong hal ini, artinya penghasilan kami dianggap Netto. Ini sangat tidak adil karena kami juga tidak diakui sebagai pegawai sehingga tidak mendapat gaji tetap, tunjangan pensiun dan kesehatan, dll.
    Bagaimana menurut Ibu Triyani keadilan PER ini?
    Thanks
    Sipitung

    Komentar oleh sipitung | Juni 21, 2009 | Balas

  10. dear bu
    saya masih bingung dengan perundang – undangan tersebut….saya mohon bantuan ibu untuk memberikan saya gambaran…saya bekerja di perusahaan minyak dengan kontrak pertahun 250jt, mohon bantuannya untuk memberikan deskripsi untuk pajak yang harus saya bayarkan,karena dari perusahaan ada sedikit kerancuan yang saya sangat bingung… terima kasih atas bantuannya.

    wass…
    Harizon Hendrik

    NB. mohon dibalaskan ke email saya diatas.

    Komentar oleh dr. Harizon Hendrik | Juni 30, 2009 | Balas

  11. assalamualaikum ibu…
    saya mau tanya, saya kurang mengerti tentang aturan perpajakan. begini saya punya saudara bekerja sebagai tenaga pendamping pada program peningkatan ekonomi masyarakat kerjasama antara institut pendidikan dengan pemerintah daerah. honor yg diterima sebesar Rp2.500.000,00 per bulan dengan masa kontrak hanya 6 bulan. dalam klausul perjanjian tidak menyebutkan besaran pajak penghasilan pribadi yang harus dibayar. setelah bekerja 1/2 bulan, ada pemberitahuan bahwa honor tenaga pendamping tersebut dipotong sebesar 15% untuk pajak penghasilan pribadi. apakah dengan diberlakukannya PMK yang baru ini, pemotongan sebesar 15% tersebut sudah sesuai? sedangkan masa kontrak saudara saya hanya 6 bulan saja. lalu adakah bukti yang harus saya peroleh apabila benar pemotongan tersebut untuk membayar pajak tersebut?

    Komentar oleh mayacipta | Juli 9, 2009 | Balas

    • Setahu saya sih, penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai yang berasal dari APBN/APBD akan dikenakan PPh Pasal 21 Final dengan tarif 15% dari penghasilan bruto.

      Komentar oleh Greymiauw | Agustus 25, 2009 | Balas

  12. asslm,,
    mba saya sedang membuat laporan akhir magang saya tentang PPh 21 atas tenaga ahli terkait dengan PER 31/PJ/2009
    saya mau tanya apakah implikasi dari adanya PER tersebut kita harus melakukan pembetulan SPT karena kan PER tesebut berlaku surut…tolong y mba..karena saya kesusahan untuk mencari referensi tersebut,,,,

    Komentar oleh pepito | Juli 20, 2009 | Balas

  13. mbak numpang tanya, kenapa yang jadi ukuran penerapan tarif progresif adalah DPP bukan yang diterima bruto?
    :)

    Komentar oleh Ali | Juli 21, 2009 | Balas

  14. Mbak jumlah PPh Pasal 21 a.n. Ir Ganda Suganda sepertinya salah jumlah yang benar adalah Rp 38.750.000

    >> Terima kasih, atas koreksinya.

    Komentar oleh edish | September 1, 2009 | Balas

  15. posting bu buat postingannya:D share knowledgenya terus :)

    >> Makasih

    Komentar oleh dpouwel | September 14, 2009 | Balas

  16. thanks bu buat postingannya:D share knowledgenya terus :)

    >> Makasih

    Komentar oleh dpouwel | September 14, 2009 | Balas

  17. Halo bu,Salam Kenal.
    Saya punya kasus…….

    1.KURANG BAYAR
    Dr.A mempunyai penghasilan kotor jan s/d agust Rp.1.100.000.000,- berdasarkan tarif menurut per 31/pj/2009 pph terutang = Rp.110.000.000,-.kami sudah potong dan setor Rp.104.828.000,- jadi kurang bayar Rp.5.172.000,-.
    kalau diadakan koreksi;bagaimana membuat bukti potong untuk kurang bayar tersebut?dan bagaimana pelaporannya?
    2.LEBIH BAYAR
    Dr.B Mempunyai penghasilan kotor jan s/d agust
    Rp.259.301.000,- berdasarkan tarif menurut per 31/pj/2009 pph ps.21 terutang Rp.14.447.575,- kami sudah potong dan setor sebesar Rp.19.447.572,- lebih bayar Rp.4.999.997,-.
    kalau diadakan koreksi;bagaimana perlakuan dan pelaporannya?

    Sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.
    Salam.

    >> Buat pembetulan dan ganti bukti potong sesuai dg jml PPh yang seharusnya terutang dan dipotong.
    Kalau ada kurang bayar kekurangannya mesti disetor lagi, kalau lebih bayar kelebihannya bisa dikompensasikan dg bulan berikutnya.

    Komentar oleh Rian | September 16, 2009 | Balas

  18. salam bu Tri, kira2 apakah diperbolehkan apabila seorang kary juga diperlakukan sebagai tenaga ahli pada saat2 tertentu oleh perusahaan yang memperkerjakannya??..bila boleh, bagaimana perlakuan perpajakannya bu??…trima kasih

    >> Tenaga Ahli dalam pemotongan PPh 21 adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
    Kalau hubungan kerjanya adalah sbg karyawan, maka PPh 21 harus dihitung sbg pegawai tetap

    Komentar oleh indra prayitno | September 26, 2009 | Balas

  19. So pPh pasal 21 tenaGA AHLI, kita harus ikut yang mana donk? Coz PMK dan kepDJP bertentangan. mohon solusinya. Thanks

    >> Ikut yang benar :)
    Pilih sesuai juknis PPh 21 aja deh yang lebih menguntungkan WP :)

    Komentar oleh Lena | September 28, 2009 | Balas

  20. Mba Tri saya ada pertanyaan, Bagaimana cara menghitung pajak atas Bonus untuk seorang Tenaga Ahli. Mohon diberikan ilustrasinya. Kami tunggu infonya. Terima kasih

    >> Fitria, Jika yang dimaksud dengan tenaga ahli dalam pertanyaan ini adalah Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas, maka atas imbalan yang dibayarkan, termasuk bonus dikenakan PPh 21 dengan tarif pasal 17 x 50% x Jumlah kumulatif Imbalan bruto.

    Komentar oleh Fitria | Oktober 14, 2009 | Balas

  21. Mba Tri saya mau tanya, perusahaan saya melakukan kerja sama dengan salah seorang konsultan, nah… kerjasama tersebut disusun dalam satu kontrak kerja selama 2 bulan, jadi untuk menghitung pajaknya seorang konsultan tersebut bagaimana? Thank’s atas bantuannya… ditunggu balasannya..

    Komentar oleh sofyan | Oktober 27, 2009 | Balas

  22. Asslm.
    Mba Tri, saya mo nanya.
    Mengenai kelebihan bayar bisa dikompensasikan ke bulan berikutnya.
    Bagaimana kalau pada bulan Desember 2009 masih terdapat kelebihan bayar ? …
    Apakah bisa dikompensasikan ke bulan Januari 2010 ???
    Mohon pencerahannya
    Terima kasih.
    Wassalam.

    >> Menurut saya bisa.

    Komentar oleh Herry | November 13, 2009 | Balas

  23. Mba Tri saya mau tanya, klo PPh 21 utk Notaris, yg di potong apakah honorariumnya saja? dlm invoice yg saya terima ada beberapa item (Pengurusan akta, honorarium) yg di pot total keduanya atau honorariumnya saja.
    Thx

    Komentar oleh Helen | Desember 4, 2009 | Balas

  24. asslm wr wb

    mba sya masih bingung atas pelaporan tenaga ahli.. misalnya tenaga ahli dapat imbalan bulan jul-09, setelh dhitung dan didapatkan nilainya apakah nilainya itu dilaporkan juga mba dSPT pph pasal 21 masa..
    makasih atas jawabanny..

    Komentar oleh guna | Desember 19, 2009 | Balas

  25. wah, kayanya penghasilan sebagai tenaga ahli belum nyampe ke penghasilan kena pajak deh…masih dikit

    Komentar oleh plr-gratis | Desember 25, 2009 | Balas

  26. Assalamualaikum.
    Saya menemukan kasus yang ruwet menurut saya.
    Karyawan berstatus WP tanpa tanggungan, masuk kerja mulau Januari s/d Oktober.
    Gajinya :
    Januari s/d Agustus 1.000.000 dan PPh 0
    September & Oktober 1.400.000 dan PPh 500/bln.
    Total Bruto = 10.800.000
    Total PPH = 1.000
    di akhir tahun dalam formulir 1721 A1 ternyata PPH Nihil.
    Angka yang mana yang saya laporkan ?
    Terimakasih.

    Komentar oleh Herry | Januari 6, 2010 | Balas

  27. Mbak, penjelasan mba sangat mudah dimengerti, mudah-mudahan tetap bisa di update menurut issue yang terbaru,
    saya mendapatkan informasi, per tanggal 16 Oktober 2009 telah dikeluarkan PER-57/PJ/2009 yang berbunyi :
    ” Dasar pengenaan dan pemotongan pph pasal 21 bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C, sebesar 50% dari jumlah penghasilan brutto dikurangi PTKP per bulan”

    dan didukung pula dengan PER-31/PJ/2009 pasal 13 berbunyi :
    ” Penerima penghasilan bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf a angka 4 dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai nomor NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong pph 21 dan/atau pph pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.”

    Dengan demikian bagi dokter yang bekerja hanya pada satu rumah sakit dapat memperoleh pemotongan PTPK lagi selain norma 50%, shg cara mencari PPH 21 dokter yang bekerja hanya pada satu RS sbb:

    (Penghasilan Brutto dari pasien * 50%) – PTKP
    * pasal 17

    Dalam satu tahun saja sudah terjadi beberapa kali perubahan,
    dan di bulan desember ini apakah harus dibuat revisi SPT bulanan, dan oleh karena revisi tersebut apakah akan mengakibatkan pemeriksaan pajak terhadap dokter?

    bagaimana dengan hasil revisi tersebut ternyata kita kelebihan bayar, apakah dapat di kompensasikan ke Jan 2010?

    apakah teman-teman sudah mendapatkan informasi ini?
    diharapkan responsnya..
    Thanks…

    Komentar oleh LYap | Januari 6, 2010 | Balas

    • dokter yang melakukan pekerjaan bebas tidak dikurangkan PTKP karena penghasilannya bersifat tidak berkesinambungan, dan resiko yang dihadapinya tinggi,,
      sedangkan dokter yang bekerja di institusi sebagai pegawai tetap itu pemotongan PPhnya sesuai dengan pasal 21 atas pegawai tetap. (termasuk didalamnya dikurangi PTKP)

      Komentar oleh Info dunia | Juni 19, 2012 | Balas

  28. Assalamu’alaikum Wr.WB

    Bu klau Perbedaan perhitungan bagi dokter yang memakai ketentuan per 31 dengan dokter yang menggunakan NPPN tu dari mana y…

    Terimakasih

    ANWAR

    Komentar oleh ANWAR | Januari 19, 2010 | Balas

  29. mbak,
    bagaimana menghadapi lebih bayar krn PPh atas dokter sudah saya hitung dgn menggunakan perhitungan komulatif kemudian saat di SPT pada kolam pekerjaan bebas saya gunakan norma?mohon pencerahannya.
    terima kasih

    Komentar oleh hendra | Februari 10, 2010 | Balas

  30. mbak, untuk dokter yang praktek di rumah sakit, mengenai pengisian di bukti potong apakah dimasukkan ke bagian tenaga ahli atau bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan? apa yang membedakan keduanya?
    mohon masukannya yah
    terima kasih

    Komentar oleh stephen | Maret 11, 2010 | Balas

  31. Mbak,
    Bagaimana dengan tenaga ahli expatriat yg sdh py NPWP dlm negeri. Apakah ketentuan perhitungannya DPP kumulatif sama atau DPP disetahunkan dulu? terima kasih.

    Komentar oleh Dede | Maret 12, 2010 | Balas

  32. Bu, untuk tenaga ahli konsultan pribadi apakah disamping PPh sesuai perhitungan diatas dikenakan juga PPN 10%? Terimakasih.

    Komentar oleh Herman | Maret 13, 2010 | Balas

  33. Ass, mbak dimana saya bisa dapatkan software perhitungan Pph 21 utk tenaga ahli tsb ? atas bantuanya saya ucapkan terima kasih, wass.

    Komentar oleh Almunar | Maret 14, 2010 | Balas

  34. yth,redaktur..sy sebagai tenaga kontrak di kpu prov dengan gaji 1 jt / bln. apakah kena potongan pajak? tks

    Komentar oleh sam | April 16, 2010 | Balas

  35. mbak minta tolong, saya sedang ditakut2i orang pajak, ceritanya begini istri saya seorang dokter pns rumah sakit daerah, namun ada juga dapat honor dari rumah sakit swasta atas jasa spesialisnya ,
    rumah sakit A ( RS A)
    total honor selama setahun 60.000.000 pajak nya dipotong
    rs swasta tsb 4.500.000 , (RS B) setahun 130.000.000 pajak dipotong rs 9.750.000 ( RS C ) setahun 96.000.000 pajak dipotong 7.200.000, dalam aturannya apakah masih ada kekurangan bayar , trimakasih bantuannya

    Komentar oleh matsegek | April 28, 2010 | Balas

  36. asslmualaikum,buk…bisa tolong kirimkan modul-modul yang terkait dengan perhitungan pph pasal 21 untuk pegawai tetap dan bagi yang bukan pegawai…secepatnya sebelum hari selasa..ditunggu konfirmasi kembali.
    terimakasih..

    Komentar oleh dewi | Mei 6, 2010 | Balas

  37. Mba Tri yth. kalau kita tahu, bahwa tenaga ahli tersebut mendapat penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja, bagaimana dengan perhitungan pajaknya Mba? apa ada perbedaan dgn yang 1 pemberi kerja saja? thx,

    Komentar oleh tri | Juni 17, 2010 | Balas

  38. 1.Ibu Terima Kasih untuk info ini. tapi kalau di lihat cara penghitungan ibu, tidak ada pengurangan PTKP. Dengan tidak adanya pemotongan PTKP menurut saya bisa menjadi masalah pada kelebihan pemotongan, dan NPWP menjadi tidak berguna. Bagaimana menurut ibu..?

    2.Bagaimana perhitungan untuk Penerima Penghasilan Bukan Pegawai selain tenaga ahli diatas, terutama para pengajar

    Komentar oleh Jack Tumundo | Oktober 22, 2010 | Balas

  39. Ibu yg baik, sy ada kasus, misalnya anggap saja Ir Garda merangkap juga karyawan marketing di PT Selaras sehingga memperoleh penghasilan bulanan (namun kecil) sebesar Rp 2.000.000,- per bulan. Dan dalam perjanjiannya Ir Garda juga memperoleh honor tenaga ahli apabila menggarap proyek PT Selaras (karena beliau seorang Arsitek)… Nah atas penghasilan bulanan tetapnya, apakah diakumulasikan dg Penghasilan sbg honorer di perusahaan yg sama? mengingat PPh 21 atas penghasilan tetap khan perhitungannya lain dg honorer bu… Ini kasus nyata di perusahaan yg saya audit bu…. tolong balas secepatnya ya bu… makasih.

    Komentar oleh Anti | Maret 10, 2011 | Balas

  40. Assalamualakum mbak triyani,

    Mohon penjelasannya mbak, jika setiap bulan saya membayarkan imbalan sebesar Rp. 20 juta kepada tenaga ahli, maka apakah saya hanya memotong 2,5% x Rp. 20juta tiap bulannya?

    dan bulan depannya saya akumulasikan?

    Terima kasih mbak :)

    Komentar oleh Arum | Maret 31, 2011 | Balas

  41. Assalamualaikum Mba.
    Mau tanya donk, klo misalkan suatu pemda Menyelenggarakan kegiatan (sosialisasi, pelatihan, dll) dengan mendatangkan Narasumber (bukan PNS), PPh21 atas Honor Narasumber tersebut berapa ya?
    Terimakasih mba sebelumnya.

    Komentar oleh alnech | Mei 10, 2011 | Balas

    • PPh 21 untuk tenaga ahli, sudah di hitung secara progresif (Tarif Pasal 17 PPh), jadi tidak ada tawar menawar lagi dalam perhitungan perpajakannya. trimakasih.

      Komentar oleh martin | Maret 15, 2012 | Balas

  42. Assalamualaikum mbak triyani,
    Saya ada masalah pajak pph 21, saya bekerja di PT A dengan status harian dgn upah Rp 2.000.000/hari, mohon penjelasan itungan pph21 yg harus saya bayar..? apakah termaksud tenaga ahli? karena pembayaran gaji dilakukan setelah sy pulang antara 30 hari kerja apakah perhitungan pajak dihitung setelah gaji di total..? Dapatkah saya menuntut Perusahaan terjadi salah perhitungan..? dan adakah bukti dari pembayaran pajak sebagai bukti untuk saya.? tolong jawabannya kirim lewat email.. terimakasih atas jawabannya.

    Komentar oleh Hendri jumardi | September 6, 2011 | Balas

  43. bagaimana menghitung PPh 21 tenaga ahli yg mana semua pajak atas fee tersebut dan pajak pribadi tenaga ahli tersebut di tanggung kita. contoh kita membayar tenaga ahli Rp. 500.000.000 semua pajak yg timbul menjadi tanggungan kita. termasuk pajak pribadi tenaga ahli tersebut
    thanks

    Komentar oleh agussembodo@ymail.com | Mei 23, 2012 | Balas

  44. Assalamualaikum mbak… saya mau tanya apakah konsultan perorangan kena ppn? jika iya, apakah wajib mempunyai pkp? tks

    Komentar oleh deni | Juli 23, 2012 | Balas

  45. Contoh kasus :

    Bulan Maret 2009, jasa tenaga ahli sebesar 80 juta.

    DPP : 80 juta x 50% = 40 juta
    DPP kumulatif : 40 juta

    PPh 21 yang harus dipotong : 5% x 40 juta = 2.000.000

    Bulan Mei 2009, jasa tenaga ahli sebesar 60 juta.

    DPP : 60 juta x 50% = 30 juta
    DPP kumulatif : 40 juta + 30 juta = 70 juta

    PPh 21 : 
    5% x 10 juta = 500.000
    15% x 20 juta = 3.000.000

    PPh 21 yang harus dipotong : 3.500.000
    Contoh’y seperti ini ya?

    Komentar oleh novi | Desember 27, 2012 | Balas

  46. Contoh perhitungan BP final gimana ya ???
    Saya masih bingung meletakkan ph brutonya???
    Di tempat saya bekerja perhitungannya seperti ini
    Pesangon + tunj pph = neto-pph 21(tunj pph)=tot yg dtrima
    BP21′y utk ph bruto angka yg dambil yg mana ya??? Pesangon ato neto?
    51.000.000 + 50.000= 51.050.000 – 50.000 = 51.000.000
    Angka yg mana yg harus saya masukkan ke dalam bukti potong 21 final ?

    Komentar oleh novi | Desember 27, 2012 | Balas

  47. mba triyani aku masih bingung utk tenaga ahli pengajar musik, setiap bulannya dia digaji 10jt. cara menghitung pph 21 nya setiap bulan bagaimana ya? soalnya selama ini aku lsg hitung 10jt x 50% x 5%
    Mohon sarannya, trims

    Komentar oleh Nuraya Christin Angelique | Februari 11, 2013 | Balas

  48. Selamat pagi mba perusahaan kami mau memberi dana taktis kepada seseorang semacam fee lah dan dibayarkan beberapa kali yg jumlahnya cukup besar, Bagaimanakah peraturan perpajakannya ?. Apakah bisa dikenakan pajak pph 21 atau 23 ? atau pajak yg lainnya ? kami sangat menunggu jawabannya. Terima kasih sebelumnya.

    Komentar oleh enny nurlina | Mei 19, 2013 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 177 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: