Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Pajak atas penghasilan bagi wanita kawin

Sore tadi, saya baru sempat membaca SE-29/PJ./2009 (yang saya salin dari http://www.ortax.org) dan hanya berkomentar singkat bahwa point 3d dari SE-29 tersebut “aneh dan tidak memberikan perlakuan yang equal bagi wajib pajak”.

SE-29 ini merupakan penegasan mengenai pengisian SPT Tahunan bagi Wanita Kawin yang mempunyai perjanjian pisah harta dan penghasilan atau wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sendiri, terpisah dari kewajiban pajak suaminya. Hal ini karena banyaknya pertanyaan terkait dengan pengisian SPT Tahunan bagi Wanita Kawin.  Meskipun sudah ada buku petunjuk pengisian SPT Tahunan namun memang masih banyak pertanyaan yang muncul terkait dengan pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, terutama bagi Wanita Kawin yang telah memiliki NPWP tersendiri.

Berikut ini penegasan yang disampaikan Dirjen pajak melalui SE-29 tsb :

———–quote—————–

a.            bagi wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas namanya sendiri terpisah dengan SPT Tahunan PPh suaminya.

b.            Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wanita kawin tersebut dalam suatu tahun pajak, tidak termasuk penghasilan anak yang belum dewasa.

c.             Penghitungan PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya PPh terutang bagi isteri tersebut dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto antara suami dan isteri.

d.            Penghitungan PPh terutang sebagaimana dimaksud pada huruf c, berlaku juga bagi wanita kawin sebagai pegawai yang mempunyai penghasilan semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

e.            Harta dan kewajiban/utang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah harta dan kewajiban yang dimiliki dan/atau dikuasai wanita kawin tersebut pada akhir tahun pajak.

——————-end of quote———–

Menurut saya, point d yang saya kutip  diatas (atau point 3d dari SE-29) tidak sesuai dg ketentuan pasal 8 UU PPh.

Berbicara mengenai NPWP bagi karyawati, dalam praktek, wanita kawin yang memiliki NPWP tersendiri bisa jadi disebabkan hal-hal berikut ini :

  1. Karena memiliki perjanjian pra nikah mengenai pemisahan penghasilan dan harta,
  2. Karena wanita tsb memilih untuk menjalankan kewajiban pajaknya sendiri, terpisah dari suaminya,
  3. Karena diberikan NPWP yang berbeda dengan NPWP suaminya, misalnya karena didaftarkan secara kolektif melalui pemberi kerja atau karena diberikan NPWP secara jabatan yang berbeda dengan NPWP suami, dan Wanita tsb tidak mengajukan penghapusan (atau perubahan) NPWP.

Pasal 2 ayat 1 UU KUP berikut penjelasannya mengatur mengenai kewajiban pendaftaran NPWP bagi wanita kawin  sbb :

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Penjelasan :

“Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.”

Sesuai dengan penjelasan pasal 2 tsb di atas, wanita kawin yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP adalah sbb :

  1. Wanita Kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim; atau
  2. Wanita Kawin yang menghendaki pengenaan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau
  3. Wanita yang memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya.

Sedangkan mengenai perhitungan PPh terutang atas penghasilan suami dan istri, diatur dalam pasal 8 UU PPh berikut penjelasannya sbb :

(1)         Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

(2)          Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:

a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;

b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau

c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

(3)          Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Penjelasan

Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.

Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah.

Ayat (1)

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa:

1. penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan

2. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Contoh:

Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).  Apabila penghasilan isteri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tidak digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri tersebut bersifat final.

Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), seluruh penghasilan isteri sebesar Rp150.000.000,00 (Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan A.

Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan neto sebesar Rp250.000.000,00 (Rp100.000.000,00 + Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final, artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Ayat (2) dan ayat (3)

Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Apabila suami isteri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto.

Contoh:

Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut.

Dari contoh pada ayat (1), apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah sebesar Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut:

-              Suami =  100.000.000,00 : 250.000.000  x Rp27.550.000,00 = Rp 11.020.000

-              Isteri  =  150.000.000,00 : 250.000.000  x Rp27.550.000,00 = Rp 16.530.000

Sesuai dengan apa yang tertulis dalam pasal 8 UU PPh berikut penjelasannya, menurut saya penghasilan istri yang memenuhi kriteria berikut ini :

  1. Penghasilan istri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan
  2. Penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

TIDAK DIGABUNGKAN DENGAN PENGHASILAN SUAMI.

Dalam formulir SPT PPh WP Orang Pribadi (Form 1770 atau form 1770-S), penghasilan istri dari satu pemberi kerja tsb di atas merupakan penghasilan yang telah dikenakan pajak tersendiri dan bersifat final, sehingga pada saat pelaporan SPT Tahunan, penghasilan tersebut tidak digabungkan dengan penghasilan suami, namun tetap diinformasikan dalam SPT Tahunan suami.

Menurut saya, ketentuan tsb (penghasilan istri dari satu pemberi kerja tidak digabungkan dg penghasilan suami) semestinya juga tidak berubah meskipun suami istri tsb memiliki perjanjian pemisahan penghasilan dan harta maupun karena istri memilih untuk menjalankan kewajiban pajaknya sendiri, terpisah dengan penghasilan suami.

Jika mengacu pada point 3d SE-29 tsb, maka akan mengakibatkan Suami Istri yang memilih untuk menjalankan kewajiban pajak secara terpisah harus membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan suami istri yang menjalankan kewajiban pajaknya secara gabungan.

Contoh 1 :

A+ B suami istri yang masing2 telah memiliki NPWP sendiri, sehingga istri dianggap memilih untuk menjalankan kewajiban pajaknya sendiri. Keduanya bekerja sebagai karyawan dan belum memiliki anak. Tahun 2009 memperoleh penghasilan sbb : penghasilan neto A (Suami) Rp 200.000.000 sedangkan penghasilan neto B sebesar Rp 100.000.00

jika kita mengacu pada ketentuan 3d SE-29, maka perhitungan PPh terutang bagi A+B dilakukan sbb :

Penghasilan neto gabungan =  300.000.000 (a)

PTKP (K/I/0) = (33.000.000) (b)

Penghasilan Kena Pajak : 267.000.000 (a-b)

PPh terutang : 36.750.000

PPh terutang a/n Suami = Rp 200jt/300jt x Rp 36.750.000 = 24.500.000

PPh terutang a/n Istri = Rp 100jt/300jt x Rp 36.750.000 =Rp 12.250.000

PPh 21 yang telah dipotong pemberi kerja adalah sbb :

a/n  Suami = 22.426.000

a/n Istri  =  7.624.000

Dengan demikian pada akhir tahun (Maret ini) , keluarga A+B harus membayar PPh pasal 29 (PPh kurang bayar) sbb :

a/n Suami = 2.074.000

a/n Istri = 4.626.000

Contoh 2 :

C+D suami istri yang memiliki satu NPWP. Istri menggunakan NPWP anggota keluarga yang sama dg NPWP Suami. sehingga pemenuhan hak dan kewajiban pajak hanya dilakukan  oleh suami. C+D juga belum memiliki anak. Data penghasilan neto tahun 2009 sama dengan penghasilan A&B, masing2 Rp 200 Jt dan Rp 100 Jt.

Perhitungan PPh terutang C dilakukan sbb :

Penghasilan neto = 200.000.000  (a)

PTKP  (K/0) = (17.160.000) (b)

Ph Kena Pajak = 182.840.000 (a-b)

PPh terutang = 22.426.000

PPh 21 dipotong = 22.426.000

PPh kurang dibayar = Nihil

Ph istri telah dikenakan Pajak tersendiri dan bersifat final sbb :

Ph neto = Rp 100.000.000 (a)

PTKP (TK) = (15.840.000) (b)

Ph Kena Pajak = Rp 84.160.000

PPh terutang = Rp 7.624.000

sesuai dg SE-29, hanya karena perbedaan cara pelaporan (cara pemenuhan kewajiban pajak) maka A+B vs C+D harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda (dlm contoh di atas lebih tinggi 22%), padahal kondisi wajib pajak sama-sama berstatus sbg karyawan dg jml tanggungan yang sama dan memperoleh penghasilan yang sama besarnya.

hmmm,..  aneh khan?

Agar memberikan perlakuan yang sama thd wajib pajak & memberikan keadilan, Semoga Point 3d SE-29 tsb segera diralat dan diganti menjadiPenghitungan PPh terutang sebagaimana dimaksud pada huruf c, TIDAK berlaku bagi wanita kawin sebagai pegawai yang mempunyai penghasilan semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21″.

:)

About these ads

Maret 5, 2010 - Posted by | Pajak, PPh Orang Pribadi | , , ,

22 Komentar »

  1. Mbak, kalo kita bener2 mengikuti SE tersebut ya rugi ya..? Jd sekarang apa yg hrs dilakukan bg wanita tersebut?

    Mbak, saya mau bertanya apakah yg dibicarakan di atas adalah wanita dgn status K dlm penghitungan pajaknya? Bgmn dgn wanita dgn status TK dgn kondisi tersebut di atas?

    Komentar oleh ririn | Maret 5, 2010 | Balas

  2. Jadi Bu, bagaimana enaknya menyikapi SE29 di atas? Apalagi musim laporan pajak kan bulan ini juga. Apakah kalau istri punya NPWP berbeda, tapi dilaporkan saja dalam SPT suami? Apa ini boleh? Terima kasih atas advice nya.

    Iwan

    Komentar oleh Iwan | Maret 5, 2010 | Balas

  3. tax special blog,nice

    Komentar oleh alice pngen gituan | Maret 5, 2010 | Balas

  4. Bagi istri yg sdh terlanjur memiliki NPWP sendiri (terpisah dr suami), minta diubah saja di KPP, ikut dgn NPWP suami.
    Selain tdk perlu melaporkan SPT Tahunan, pajak yg terutang pun sesuai dgn yg telah dipotong pemberi kerja.
    Dgn kata lain NIHIL.

    Komentar oleh estbelleamelia | Maret 8, 2010 | Balas

    • Jadi mba’ Triyani & mba’ Estbellearnelia…ini kan udah tengah Maret. Apa masih bisa minta ubah ke KPP, istri ikut NPWP suami? SPT 1721-A1 dari pemberi kerja istri kan sudah dikeluarkan, dan tentu dengan NPWP istri. Stlh hitung2, males jg harus bayar lebih lagi hanya karena NPWP masing2. Kalau harus ubah ke KPP, apa yang harus diubah dan bagaimana prosedurnya? Mohon pencerahannya. Tks banget.

      Komentar oleh darwin | Maret 12, 2010 | Balas

  5. Mbak, blog nya bagus. Boleh saya bertanya mbak. Suami saya pegawai tetap sebuah perusahaan dan pph psl 21 sudah jelas dia dihitung k/2 tapi saya baru saja mempunyai pekerjaan sebagai guru paruh waktu yang mendapat penghasilan bersih 15 juta pertahun saya juga diberikan form 1721 A1 dari tempat saya mengajar tapi pphnya nihil karena memang di bawah PTKP. Bagaimana seharusnya saya mengisi SPT suami saya Mbak. Karena pekerjaan saya tidak tetap, kalau saya masukkan status suami saya I/2 dengan PTKP yg lebih besar bagaimana kalau tahun depan saya tidak mempunyai pekerjaan?

    Komentar oleh Lina K | Maret 8, 2010 | Balas

  6. Mbak Triyani,

    Saya dan istri bekerja di satu perusahaan. Tahun kemarin saya
    melaporkan SPT 1770S untuk pertama kali.
    Yang saya lakukan adalah mengisi form dengan angka penghasilan saya
    ditambah dengan penghasilan istri sehingga hasilnya klop.

    Tahun ini saya menggunakan form baru yg penuh dengan otomatisasi.Penghasilan istri sudah saya tambahkan ke form 1770 S kolom A.2

    Muncul selisih , setelah saya telusuri ternyata penyebabnya PTKP istri tidak dimasukkan, sehingga saya kurang bayar.

    Mohon bantuannya.

    Terima kasih

    Indra

    Komentar oleh Indra | Maret 17, 2010 | Balas

  7. Mbak Triyani yb,

    Bagaimana bila saya memiliki NPWP menginduk pada suami, tetapi bekerja (paruh waktu) di dua tempat berbeda (dan sudah dipotongkan pajaknya oleh kantor msg2) apakah juga digabung dengan penghasilan suami?

    Jika iya, berarti bakal ditagih pajak lagi dong ya… Wah, niat baik membantu keluarga berbuah membayar pajak lebih mahal deh, padahal tidak (atau belum bisa) menuntut layanan publik yg lebih baik dari si penarik pajak (alias negara):(

    Btw, ada gak ya aturan yg membolehkan bayar kekurangan pajak dengan cara dicicil?

    Thanks ya Mbak, sukses selalu.

    Susi

    Komentar oleh Susi | Maret 25, 2010 | Balas

  8. oo,, wah bnyak tmbah ilmu bc blog ini,, mksi y infoya..

    Komentar oleh nining | Juni 14, 2010 | Balas

  9. Iya nih, selama ini gimana ya wanita kawin yg udah lapor SPT sendiri2 ?

    Komentar oleh arines | Agustus 6, 2010 | Balas

  10. hmm. trims infonya mbak… bermanfaat sekali…

    Komentar oleh omjun | September 17, 2010 | Balas

  11. [...] more here: Pajak atas penghasilan bagi wanita kawin Posted in Uncategorized Tags: karyawati, nomor-pokok, npwp, npwp sendiri, orang-pribadi, pajak, [...]

    Ping balik oleh Pajak atas penghasilan bagi wanita kawin | Assassin_Blog | Januari 1, 2011 | Balas

  12. Mbak jadi ptkp yang harus di hitung untuk suaminya berapa? (Istri mempunyai npwp berbeda dengan suami, istri sebagai karyawati dari 1 pemberi kerja/pemotong pajak), trima kasih.

    Komentar oleh Arri | Maret 1, 2011 | Balas

  13. Dear Mbak Triyani,
    Blognya sgt informatif sekali, saya ketemu ketika sedang belajar untuk ujian brevet. Terkait pasal 8 untuk wanita kawin yang pisah harta atau ingin menjalankan perpajakannya sendiri, kalau menurut saya point 3d dari SE 39 tidak kontradiktif dengan pasal 8. Karena penghasilan yang diterima dari 1 pemberi kerja yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami yang bisa dianggap sebagai penghasilan final(UU PPh pasal 8 ayat 1) konteksnya untuk wanita kawin yang kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya.Sementara di UU PPh pasal 8 ayat 3, hanya menjelaskan penghasilan neto suami istri digabung baru kemudian diproporsionalkan untuk hutang pajaknya, dan tidak menjelaskan bagaimana perlakuannya jika penghasilan dari satu pemberi kerja. Begitu juga untuk point 3d SE 29, konteksnya mengacu pada point 3c dan point sebelumnya, yaitu untuk wanita kawin yang pisah harta atau memilih melakukan kewajiban pajak terpisah. . Begitu pendapat saya Mbak.

    Kalau untuk mengapa kalau pisah harta jadi lebih besar saya jg tidak setuju.

    Komentar oleh Seri | Maret 12, 2011 | Balas

  14. C+D suami istri yang memiliki satu NPWP. Istri menggunakan NPWP anggota keluarga yang sama dg NPWP Suami. sehingga pemenuhan hak dan kewajiban pajak hanya dilakukan oleh suami. C+D juga belum memiliki anak. Data penghasilan neto tahun 2009 sama dengan penghasilan A&B, masing2 Rp 200 Jt dan Rp 100 Jt.

    Perhitungan PPh terutang (suami istri digabung) :

    Penghasilan neto = 300.000.000 (a)

    PTKP (K/I/0) = (33.000.000) (b)

    Ph Kena Pajak = 267.000.000 (a-b)

    PPh terutang = 36.750.000

    PPh 21 yang telah dipotong pemberi kerja adalah sbb :

    a/n Suami = 22.426.000

    a/n Istri = 7.624.000

    PPh 21 dipotong = 30.050.000

    PPh kurang dibayar = 6.700.000

    SAMA SAJA PPH KURANG BAYAR ATAS PENGHASILAN SUAMI-ISTRI DIGABUNG DAN DIPISAH…

    Komentar oleh muhammad syaroni | Maret 27, 2011 | Balas

  15. Sepertinya ada kesalahan perhitungan pajak untuk hal ini
    contoh:

    PTKP 15.840.000,00
    Kawin 1.320.000,00
    Istri 15.840.000,00
    Anak 1.320.000,00

    org pribadi single:
    PPH 70.000.000,00
    PTKP 15.840.000,00
    PKP 54.160.000,00
    5% 50.000.000,00
    = 2.500.000,00
    15% 4.160.000,00
    = 624.000,00
    Pajak 3.124.000,00
    x2 org pribadi single:
    6.248.000,00

    suami istri dengan asumsi gaji sama2 70.000.000,00:
    PPH x2 = 140.000.000,00
    PTKP = 34.320.000,00
    PKP = 105.680.000,00
    5%x50.000.000,00 = 2.500.000,00
    15%x55.680.000,00 = 8.352.000,00
    Pajak = 10.852.000,00

    ke anehan yang seharusnya pengeluaran yg menikah dan punya anak lebih besar tetapi pajak yg dibayar lebih besar dibanding yang single walau dengan tambahan PTKP lebih besar

    Selisih = 4.604.000,00

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 36 TAHUN 2008
    TENTANG
    PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
    NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

    Pasal 2
    (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

    1. orang pribadi;
    2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
    badan; dan
    bentuk usaha tetap.

    (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

    perhitungan yang benar menurut saya adalah

    PPH x2 = 140.000.000,00
    PTKP = 34.320.000,00
    PKP = 105.680.000,00
    5%x100.000.000,00 = 5.000.000,00 (2 org pribadi 50jt)
    15%x5.680.000,00 = 852.000,00 (2 org pribadi 250jt)
    Pajak = 5.852.000,00

    sesuai undang2 seharusnya hitungnya spt diatas sebab biar pun 1 NPWP tetapi didalamnya tetap 2 org pribadi karena jika menghitung seperti cara yang dijabarkan maka Negara telah melanggar UUD 1945 & Pancasila sila ke 5 dengan mengambil Hak istri sebagai org pribadi untuk medapat pajak yang 5% dari 50 juta pertama.

    Bagaimana menurut saudari mengenai pendapat saya ini?

    Komentar oleh Apriyanto | Desember 2, 2012 | Balas

    • Selanjutnya dilihat dari sisi manapun (penjelasan Pasal 8) ini merupakan pelecehan hak pada perempuan baik dari HAM, UUD1945 dan Pancasila karena hak mendapatkan membayar pajak 50 juta pertama sebesar 5 % , 250 juta sebesar 15% sebagai individu atau orang pribadi telah dirampas oleh negara hanya karena statusnya telah menjadi istri, jadi layak di majukan ke Judicial Review.

      Komentar oleh Apriyanto | Desember 3, 2012 | Balas

      • Tambahan info sedikit

        Yang lebih parahnya di UU PPH Pasal 8 ayat 1 ini, jika masing2 mengisi sendiri2 maka si suami yang menalangi kerugian kesalahan pengisian si Istri atau selisih akibat ke tidak adilan itu, sama saja berarti perjanjian pisah harta ini tidak diakui oleh Dirjen pajak karena kerugian si Istri seharusnya tetap menjadi kerugian Istri jika mereka pisah harta.

        Intinya jika digabungkan lebih baik penggabungan ini dijelaskan bahwa batasan 5%,15% ini menjadi dikalikan X Pribadi karena penggabungan itu terjadi dari 2,mungkin juga 3 individu dalam 1 pelaporan atau memang dipisah sendiri2.

        Komentar oleh Apriyanto | Desember 14, 2012

  16. nice info saudara. Banyak WP yg masih bingung cara menghitung pph ribadi. Kebetulan sy jg sedang mencoba untuk membua blog sharng mengenai pajak, mungkin anda bisa mampir dan memberikan saran pada blog saya. berikut alamatnya http://ashfaq-solution.blogspot.com/ terima kasih

    Komentar oleh ashfaq | Desember 4, 2012 | Balas

  17. memang trjadi ketidakkonsisten hasil se-29 dengan uu pph…tapi sebenarnya gimana konsep pajak yang dianut?kalau memang suami dan istri dianggap satu keluarga..idelanya harus gabung income lalu hitung ulang dan semua pemotongan adalah kredit pajak..tidak ada istilah final dan sekedar informasi untuk penghasilan istri…artinya tretament di uu pph pasal 8 bisa jadi malah tidak sejalan dengan konsep/filosopy pajak yang dianut?

    Komentar oleh henryzal | Februari 20, 2013 | Balas

  18. mau tanya
    istri bekerja pada satu pemberi kerja dan belum dipotong pph 21 maka ph istri digabung dg suami. ya mau saya tanyakan status ptkp k/0 atau k/i/0???????

    Komentar oleh linda | April 13, 2013 | Balas

  19. Mbak, bagaimana perlakukan perhitungan PPh 21 atas seorang isteri yang bekerja sedangkan suaminya tidak bekerja, tanggungan anak sudah 2

    Komentar oleh luki marwati | April 25, 2013 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 188 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: