Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Jangan mau bayar PPN di Restoran?

Saya tidak tahu dari mana sumber pesan di bawah ini berasal,  pertama saya baca di salah satu milis yg saya ikuti,  kemudian forward di bbm,  dan katanya rame juga di twiter, jg FB.

Bunyi pesannya begini :

“Info untuk yang rajin makan di restoran serta kawanan resto yang lainnya

Jangan pernah mau bayar PPN mulai 1 April 2010 karna UU no 42 than 2009 tentang PPn dan PPBM
(intinya sekarang makanan dan minuman sudah tidak kena PPN10 % lagi).

Kutipan:
UU no 42 than 2009 tentang PPn dan PPBM pasal 4A butir 2 barang yang tidak kena pajak pertambahan nilai adalah
Baran tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang langsung di sumbernya
2. barang kebutuhan pokok yang sangat di butuhkan masyarakat
3. makanan dan minuman yang ada di restorant, rumah makan, warung hotel dan sejenisnya meliputi makanan baik yang dikonsumsi langsung di tempat atau di bungkus bawa pulang serta termasuk makanan dan minuman yang yang di sajikan oleh usaha dagang maupun perusahaan jasa boga atau catering.
4. uang, emas batangan dan surat berharga

Reference:
selengkapnya bisa diliat di- http//id-facebook.com/notephp?note_id=357373796117
atau bisa di download di http//www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-PPN-2009rar

Memang tidak ada yang ‘salah” dengan pesan tersebut, apalagi didukung dasar hukumnya UU PPN :). Hanya saja informasi tersebut belum selesai.

Adalah benar bahwa “makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering ” bukan merupakan obyek PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4a UU PPN.

Tapi, tahukah Anda bahwa sejak sebelum berlakunyaUU 42 tahun 2009 tersebut ” makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya” juga bukan merupakan obyek PPN?

Perubahan Pasal 4a UU PPN terkait dengan makanan dan minuman tsb , yaitu penegasan bahwa pengecualian (yg termasuk bukan obyek PPN) tersebut juga termasuk untuk makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun yang tidak -pesan antar, take away dkk- juga termasuk penyediaan makanan yang dilakukan oleh usaha katering.

Sebelum perubahan UU PPN th 2009, Jasa Boga termasuk dalam pengertian Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan PPN.

Lho, kalau bukan obyek PPN, kenapa Restoran / Hotel memungut Pajak?

Sesuai dengan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, (UU Pajak Daerah & Retribusi Daerah yg baru UU No 28 tahun 2009),  salah satu jenis pajak kabupaten/kota adalah : “Pajak Restoran”.

Sesuai ketentuan pasal 40 UU Pajak daaerah yang baru, besarnya tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%. Besarnya pajak restoran ditetapkan oleh masing-masing pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota), sehingga mungkin akan terdapat perbedaan tarif pajak restoran di daerah satu dengan yang lainnya.

Apa sih Pajak Daerah itu? apa bedanya dengan PPN?

hmmm.. dari sisi kita, konsumen hampir ga ada bedanya sih, sama-sama bayar 10% dan ditambahkan ke dalam harga barang/ makanan yang kita beli  heheheh :)

Perbedaannya hanya masalah administrasi dan kewenangan pemungutannya. PPN merupakan pajak pusat, yang pengadministrasiannya ada di pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan dari PPN akan masuk dalam APBN.

Pajak Restoran Merupakan Pajak Daerah, yaitu pajak yang kewenangan pemungutan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten. Penerimaan dari Pajak Daerah akan masuk dalam APBD, sebagai PAD.

Selain Pajak Restoran, Apa Saja yang termasuk Pajak Daerah?

Pajak Daerah dibedakan menjadi 2, yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten. Sesuai dengan UU Pajak Daerah & Retribusi Daerah yang baru, Jenis pajak Daerah terdiri dari :

a) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

  1. Pajak Kendaraan Bermotor;
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  4. Pajak Air Permukaan; dan
  5. Pajak Rokok

b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Penerangan Jalan;
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  7. Pajak Parkir;
  8. Pajak Air Tanah;
  9. Pajak Sarang Burung Walet;
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Waduhh,… banyak yaa jenis2 pajak heheheh..

OK,  Jadi kalau kita makan di hotel/restoran/cafe/warung dan sejenisnya, jangan mau bayar PPN, tapi bayarlah sesuai harga makanan yang kita pesan + pajak Daerah :)

April 14, 2010 - Posted by | Iseng, OOT, Pajak, PPN | ,

53 Komentar »

  1. izin share ya mbak.. trims

    Komentar oleh zidanie | April 15, 2010 | Balas

  2. info yang bagus.. Thanks

    Komentar oleh m4yor sipayung | April 15, 2010 | Balas

  3. emang wartawannya aza yang oon, asal nulis dari dulu juga mmg kagak kena PPN karena udah dikenakan Pajak Daerah. makanya kalau nggak tahu jangan asal tulis. cuma jadi perusuh aza

    Komentar oleh kurawa | April 15, 2010 | Balas

    • setuju

      Komentar oleh Imron | April 21, 2011 | Balas

  4. Pertanyaan :

    Jadi seharusnya nama yg tertera distruk saat makan di restoran bkn PPN donk ? harusnya Pajak Restoran ? Dgn kata lain kalau di struk ada tulisan PPN sebesar 10% (misalkan 20ribu),,kita berhak menolak membayar y, karena yg hrusnya kita bayar kan Pajak Restoran, iy bkn ?

    Komentar oleh Nando Tampubolon | April 16, 2010 | Balas

    • ano, mungkin yang dikamsud itu Pajak PenjualaN, atau Pajak PembangunaN (maksa)
      kalo kita ga mau bayar, biasanya penjualnya juga ga mau ngasih
      jadi ya sama-sama repot
      bayar aja lah

      Komentar oleh akusukamengeles | April 19, 2010 | Balas

    • ikut nimbrung…

      setau saya, di struk tertulis Tax…
      tanpa ada embel2 lain…

      :dari pengalaman saya lho…:

      Komentar oleh damashsuryasund | Juli 6, 2010 | Balas

  5. thanks untuk share infonya mba’….jadi orang tidak bingung….

    Komentar oleh olaf steffen | April 16, 2010 | Balas

  6. Pantesan ‘perlu’ konsultan pajak, buat ngerti ppn itu apa ku belum ngerti.

    Komentar oleh Semendo | April 17, 2010 | Balas

  7. berdasarkan UU PPN terbaru, apakah pengadaan konsumsi yg dilakukan oleh instansi pemerintah juga tidak dikenakan PPN? Kalo tidak, pajak apa yg dikenakan?

    Komentar oleh ari | April 17, 2010 | Balas

  8. Tidak termasuk objek pajak Hotel dan Restoran adalah:
    a. penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu
    dengan hotel;
    b. pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren;
    c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan
    pembayaran;
    d. pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
    e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;
    f. pelayanan usaha jasa boga/katering;
    g. pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas
    tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

    Komentar oleh Novarianto Mada | April 17, 2010 | Balas

  9. sdh saatnya peraturan ini disebarluaskan dan diketahui oleh masyarakat umum, krn kalau kita makan direstoran cepat saji (sbg contoh) akan dikenakan pjk 10% (coba lihat distruk pembayaran). siapa yg hrs menjelaskan ini semua ???

    Komentar oleh verry | April 21, 2010 | Balas

  10. selalu menyenangkan membaca tulisan mbak try. bravo…

    Komentar oleh Asep Setiawan | April 29, 2010 | Balas

  11. pajak yang dikenakan di restoran itu bukan PPN ..
    Tapi pajak daerah ..
    pajak daerah yg berlaku di restoran khususnya untuk di Jakarta itu 10%.. sama dengan PPN..
    tapi orang salah mengartikan kalau pajak yg dikenai di restoeran itu dianggap PPN..
    ITU SALAH BESAR!!!!!

    yg dimaksud dlm UU NO.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU NO.42 Tahun 2010 …
    yang tidak kena ppn itu termaksud kebutuhan pokok seperti beras, jagung,kedelai…
    itu maksudnya kalau kita beli barang kebutuhan poko tersebut kita gak bakal kena PPN …

    tapi kalau untuk pajak restoran itu beda lagi pengertiannya…gak ada sangkut pautnya dengan UU PPN yang baru ..

    Komentar oleh alex | Mei 4, 2010 | Balas

  12. Kasus :
    NPOPTKP = 200juta. NPOP/NJOP =64.000
    Sebidang tanah tanah 12.500m2 an. Alm. Bambang(leter C dibuat tahun 1951)yang meninggal thn 1994.setelah diukur ulang setelang dipotong jalan dsb luas tanah menjadi 10.800m2.
    Ahli Waris Bambang:
    5 orang anak (A,B,C,D,E).
    A mendapat 2 bidang tanah yaitu 2200m2 dan 500m2 (krn anak banyak&anak pertama yg laki2).
    B Mendapat 4 bidang tanah yaitu 650m2, 700m2, 350m2 dan 450m2 (total 2150m2).
    C Mendapat 4 bidang tanah 400m2, 500m2, 300m2 dan 700m2(total 1900m2).
    D Mendapat 4 bidang tanah yaitu 1100m2,500m2,150m2 dan 250m2(total 2000m2).
    E Mendapat 5 bidang tanah 1025m2, 300m2, 350m2, 275m2 dan 100m2 (total 2050m2).

    D meninggal thn 2000 dan E meninggal thn 2001.
    anak D 4orang (F,G,H,I)masing2 500m2.
    Anak E 5ORANG (J,K,L,M,N)masing2 400m2.

    Jadi saat ini ada 19 bidang tanah dengan ahli waris 12 orang.
    Saat ini mereka ingin membuat sertifikat.

    Bagaimana syarat pembuatan sertikatnya?
    Berkas apa saja yang harus dilengkapi?
    Berapa Sertifikat yang terbit?
    Pajak2 apa sajakah yang harus dibayar?
    Berapa Pajak2nya yang harus dibayar?beserta cara hitungnya…

    Demikian Terima kasih…

    Komentar oleh paijo | Mei 12, 2010 | Balas

  13. Salam kenal mba Triyani,
    Terimakasih Untuk ulasannya,isinya enak dibaca dan mudah dimengerti. saya sangat sependapat bahwa dari sisi konsumen sama saja, sama-sama bayar 10% dan ditambahkan ke dalam harga barang/ makanan yang kita beli yang beda hanya administrasi dan kewenangan pemungutannya, nah poinnya dari sisi konsumen yang paling penting konsumen jangan mau dipungut lebih dari 10%..betulngga mba..he..he..he..

    Salam

    Komentar oleh ecooce'tax | Mei 15, 2010 | Balas

  14. yah….. kalo ternyata konsumen resto/rmh makan masih dibebankan ke pajak daerah buat apa dibuat UU no 42 tahun 2009 tentang PPn dan PPBM pasal 4A butir 2 !

    Komentar oleh andre | Mei 17, 2010 | Balas

  15. menarik bgt :)
    kbetulan sama ma materi pengantar perpajakan besok
    izin share y mbak :)

    Komentar oleh rei | Mei 24, 2010 | Balas

  16. Tulisan ini sangat bermanfaat bagi banyak pihak. Terima kasih atas kerja keras anda untuk menulis artikel menarik ini.

    Komentar oleh lala | Mei 26, 2010 | Balas

  17. Jangan Bekerja untuk uang…

    Komentar oleh akhdian oky iskandar z | Mei 26, 2010 | Balas

  18. saya setuju mabk….semua orang dipajaki tapi yang nikmati hasilnya ya…segelintir orang saja

    Komentar oleh akhdian oky iskandar z | Mei 26, 2010 | Balas

  19. Saya tak pernah bosan mengunjungi blog anda karena isinya sungguh enak dibaca.

    Komentar oleh kaka | Mei 28, 2010 | Balas

  20. indonesia ini apa yang gak kena pajak????
    kapan kita bisa bebas pajak…..
    udah beli makanan, bayar uang mahal mahal.. kena pajak pula…
    pengusaha restorannya juga kena pajak…..punya rumah kena pajak, punya tanah kena pajak…

    semua kena pajak…
    kalo zaman VOC ada pajak kepala, ada pajak rumah, kebun, usaha dll dan gak beda dengan sekarang… jangan bilang untuk pembangunan……….
    lalu kemana tambang, laut, hutan yang kita punya???????
    di kasih ke amerika ya???

    Komentar oleh jecky | Juni 5, 2010 | Balas

  21. oo,, gt y mba,, kok kalo bli makan di restoran cepat saji masih selalu kna pajak? apa itu krena praturan daerah?

    https://niningm06.student.ipb.ac.id

    Komentar oleh nining | Juni 14, 2010 | Balas

  22. oo,, bgtu y mba,, tp kok kalo saya makan drestoran cepat saji masih kna pajak 10% y skrg,, ap itu msk k peraturan daerah

    Komentar oleh nining | Juni 14, 2010 | Balas

  23. Sharing informasi yang bagus.

    Thanks mbak …

    Komentar oleh Hanafi | Juni 16, 2010 | Balas

  24. Dulu kuliah dimana Mbak? Salam kenal dari Akunisti sekalian mengajak tukeran link?

    Komentar oleh Arek Indonesia | Juni 21, 2010 | Balas

  25. Hanya karena persamaan tarif membuat semua salah kaprah…..

    Komentar oleh damashsuryasund | Juli 6, 2010 | Balas

  26. Penjelasan yang sangat bagus dan komplit. Isu ini sempat merebak ketika seorang wartawan mempublikasikan informasi tanpa tahu secara jelas tentang PPN dan PHR. Jadi semoga masyarakat umum paham dengan keberadaan Pajak yang dibayar ketika makan direstoran.

    Komentar oleh Agus Vidi | Juli 11, 2010 | Balas

  27. malam mbak, salut atas blognya, ohya saya mau nanya, saya punya toko kelontong dan juga toko baju, yang saya mau nanya, apakah toko tersebut kena PPH badan? karna hanya usaha perseorangan bukan CV, lalu kalo jual baju apa kena ppn??? atas infonya sama ucapkan terima kasih.

    Komentar oleh rina | Juli 13, 2010 | Balas

  28. Wah…. nggak mudeng aku….
    xixixixixixixixi….
    Thanks buat info pajaknya….
    Emang jgn mau bayar pajak restoran, apalagi pajak kita diambil si gayus tambunan….

    Komentar oleh bgenk | Agustus 3, 2010 | Balas

  29. salah kaprah yang dipelihara dari jaman dulu

    Komentar oleh ali | Agustus 3, 2010 | Balas

  30. bukannya yang di restoran itu pajak daerah ya? bukan PPN?

    Komentar oleh aksi sadar alergi | Agustus 6, 2010 | Balas

  31. kalau sebutannya “pajak restoran” harusnya dibebankan ke pemilik restoran saja. Bukan begitu?

    Komentar oleh mascayo | Agustus 20, 2010 | Balas

  32. by jabon

    ppnsangat mahal jadi ribet kalau ada ppn nya

    Komentar oleh jabon | Agustus 21, 2010 | Balas

  33. di Restoran yang besar selalu kena pajak.

    Komentar oleh Ahmad | Agustus 27, 2010 | Balas

  34. masalah ini karena disebabkan dari aplikasi kasir tersebut .. dimana aplikasi tersebut tidak dilakukan perubahan .. yg dulu ditulis “PPN” sekarang harusnya “pajak daerah” mungkin ini juga karena yg membuat program aplikasi tersebut tidak tahu perbedaan dari ppn dan pajak daerah .. ini asumsi saya …

    Komentar oleh doniprasetio | Oktober 7, 2010 | Balas

  35. bahasanya manis sekali , mba………..
    makin sukses ya…….

    Komentar oleh asep | Oktober 7, 2010 | Balas

  36. Urun rembuk ya rekan2 setahu saya untuk Makanan & Minuman yang disajikan oleh Restoran dll adalah tergolong Pajak Daerah jadi dari struk yg muncul selama ini menurut saya adalah PPn dengan kepanjangan Pajak Penjualan dan apabila dikenakan PPN/VAT (Pajak Negera) adalah Jasa Service nya saja bukan terhadap makanan & minuman yg di sajikan, yg saya jadi tambah tidak mengerti mengapa jasa catering bukan merupakan obyek PPN padahal terhadap jasa tersebut kalo tidak salah dikenakan PPh Ps.23..mohon bantuan jika ada yg bisa memberi masukan..thankyu

    Komentar oleh Horry | November 11, 2010 | Balas

  37. mbak punya referensi buku pajak restoran, klo punya mohon judul sama penerbitnya di email ke farid.mifta@gmail.com mohon bantuanya..terimakasih

    Komentar oleh mifta farid | Januari 30, 2011 | Balas

  38. em jd tau deh ttg pjak d sekitar kita,,,,,,,,,,, thanks y mb??????????

    Komentar oleh ery | Februari 1, 2011 | Balas

  39. mbak Tri,apa kabar?
    saya dapat surat dari Apt. dan menurut mereka, expert kita yg menyewa disana, ga harus bayar PPN, tapi bayar pajak daerah ( Dispenda), dan yg saya mau tanya,kalau pejabat internasional yg dpt fasilitas pembebasan PPN/PPNBM, bisa dpt fasilitas pembebasan pajak yg di charge di apartemen tsb ga ya?

    maksih sebelumnya mbak.

    Komentar oleh anita Y | Februari 8, 2011 | Balas

  40. piye ngeSharex yaa mba??
    hehehhehe

    Komentar oleh Nany Romadhoni | Februari 14, 2011 | Balas

  41. itukan terjadi karena programer yang membuat struk belanja itu tidak mengerti pajak sehingga begitulah yang terjadi. Pajak restoran dengan tarif 10% dibuat di struk sebagai PPN 10%. kacau deh…makanya hai para programer tahulah akan pajak.

    Komentar oleh Gen Norman Thomas | April 25, 2011 | Balas

  42. Gak bayar ppn 10% tapi kena pajak daerah yang besarnya sama . . . sama juga bohong . . . udah bayar mahal masih di pungut pajak cepeek deeech . . . di indonesia apa-apa di pajekin tapi duit pajak larinya ke kantong para korupsi

    Komentar oleh endera | April 29, 2011 | Balas

  43. hm… bingun…bingung..salah peraturan nya..atw kurangnya sosialisasinya… hm.. betul tuh.. kebanyakan org juga bilang gt.. klo makan2 d restoran kena PPN….
    dari kita lahir mmg kena pajak yach mb.. baju ny kena pajak.. hha..wah jd ada 2 hal yg pasti kita temui.. pertama kematian.. kedua pajak. dan org yg cerdas adalah org yg bs lepas dari pajak.. ada g’ yach mb??hihihi…

    Komentar oleh fitria malkun | Mei 6, 2011 | Balas

  44. warga negara yang baik adalah warga negara yang taat akan pajak, dan aku ga ngerti tentang detail isi UU Perpajakan, jadi kalo membayar billing di restoran atau tempat makan saya selalu melihat jumlah total yang harus dibayar saja, jadi ga begitu menghiraukan pajak PPn nya, apalagi kalau makan bukan ditempat yang harga nya terlalu mahal.

    Terima kasih atas artikel nya yang sangat informatif yaa mba, ini menambah pengetahuan untuk saya.

    Komentar oleh summersheree | Mei 13, 2011 | Balas

  45. hi mbak…
    saya ada sedikit pertanyaan mengenai pajak restoran. Bagaimana kalau di struk pembayaran selain tertulis pajak restoran (PB1) 10% dikenakan juga service charge sebesar 10% lagi. Bukankan service charge itu seharusnya sudah termasuk di dalam 10% pajak restoran?

    Komentar oleh W | Agustus 14, 2011 | Balas

  46. artikel ini saya baca diweb pajak.go.id
    saya kira dari situlah sumbernya….
    memang bener tuh salah kaprah
    antara PPN dengan pajak daerah

    Komentar oleh furkon | September 30, 2011 | Balas

  47. PPBM setahu saya gk ada mbak………………., yang ada mah PPnBM :)

    Komentar oleh fauzi | Januari 4, 2012 | Balas

  48. Sepaham saya mbak …..yang namanya pajak parkir atau pajak daerah itu gk ada mbak,,, yng ad mah pajak pusat. karena kalau yang dikelola oleh pemerintah daerah namanya mah retribusi..,,,, atau mungkin saya yg salah ya :)

    Komentar oleh fauzi | Januari 4, 2012 | Balas

  49. mbak…..?
    Apa rumah makan kecil juga harus bayar ppn???

    saya kan tggal di lamtin. RM saya dikenekan ppn 10%.
    Trus seumpama hasil dagang dapat 100rb kan kita gak jadi dapat untung? Trus mau makan apa?
    Tanks……

    Komentar oleh jun adi | Januari 11, 2012 | Balas

  50. Pertanyaan:
    mbak…..?
    Apa rumah makan kecil juga harus bayar ppn???

    saya kan tggal di lamtin. RM saya dikenekan ppn 10%.
    Trus seumpama hasil dagang dapat 100rb kan kita gak jadi dapat untung? Trus mau makan apa?
    Tanks……

    Komentar oleh jun adi | Januari 11, 2012 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 182 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: