Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Tarif PPh Final

Table Tarif PPh final Pasal 4(2), Pasal 17(2c) dan Pasal 15. Table ini dimodifikasi dari file tarif PPh di webnya BKF

Table dalam format excel bisa diunduh disini Tarif PPh Final ; untuk table dalam format word bisa diunduh Disini

No

Uraian

Tarif

Dasar Perhitungan

I PPh Final Pasal 4(2)
1 Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI
Dasar Hukum : PP 131 Tahun 2000

a)

WP DN dan BUT

20%

Jml Bruto

b)

WPLN

20% atau sesuai tarif P3B

Pengecualian :

-

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. 

-

Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 

-

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. 

-

Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhada, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri. 
2 Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
Dasar Hukum :
PP No. 41 Tahun 1994 jo. PP No. 14 Tahun 1997

a)

Bukan Saham Pendiri

0,1% x nilai transaksi

b)

Saham Pendiri

(0,1% x nilai transaksi) + (0,5% x nilai saham pada saat IPO)

3 Bunga atau Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek
Dasar Hukum : PP 16 Tahun 2009

a

Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing bond) :

1)

Untuk WPDN dan BUT

15%

Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi

2)

Untuk WPLN 

20% atau sesuai tariff P3B

b

Diskonto Obligasi dengan kupon :

1)

Untuk WPDN dan BUT

15%

Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan

2)

Untuk WPLN 

20% atau sesuai tariff P3B

c

Diskonto Obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) 

1)

Untuk WPDN dan BUT

20%

Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi

2)

Untuk WPLN 

20% atau sesuai tariff P3B

d

bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

1)

untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010

0%

Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi / Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi 

2)

untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 

5%

3)

untuk tahun 2014 dan seterusnya 

15%

Pengecualian :

-

Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh (notes : diperlukan SKB)

-

Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia 
4 Hadiah Undian

25%

Jumlah bruto hadiah undian
Dasar Hukum :
PP No 132 tahun 2000
KEP-395/PJ./2001
5 Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 

10%

Jumlah bruto (nilai sewa)

Dasar Hukum :
-       PP No 29 tahun 1996 Jo PP No 5 tahun 2002
-       KEP – 227/PJ./2002
6 Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Dasar Hukum :
-       PP No 40 tahun 1994 sttd PP 71 tahun 2008

a

Wajib Pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

5%

Jumlah Bruto Nilai Pengalihan (nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak)

b

Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 60 jt namun penghasilan lainnya dalam 1 tahun melebihi PTKP. 

5%

c

pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

1%

Pengecualian :

-

Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya < 60 Juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; 

-

orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus 

-

orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

-

badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau 

-

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan 
7 Usaha Jasa Konstruksi
Dasar Hukum :
-       PP 51 tahun 2008
-       PMK-187/PMK.03/2008 jo PMK-153/PMK.03/2009

a

Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil 

2%

Jumlah Penghasilan Bruto (Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

b

Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 

4%

c

Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b (yg memiliki kualifikasi menengah dan besar) 

3%

d

Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha 

4%

e

Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 

6%

8 Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya 

0,10%

Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan/ Pengalihan Penyertaan Modal
Dasar hukum : PP No. 4 Tahun 1995
Syarat :

a

merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan

b

sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
9 Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota koperasi Orang Pribadi
Dasar hukum : PP No 15 tahun 2009

a

Bunga Simpanan s/d Rp 240.000/bln

0%

Jumlah penghasilan bruto

b

Bunga Simpanan di atas Rp 240.000/bln

10%

10 Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
Dasar hukum : PP 27 tahun 2008

a

Untuk WPDN dan BUT

20%

Diskonto SPN 

b

Untuk WPLN 

20% atau sesuai tariff P3B

II PPh Pasal 17 (2c)
Dasar hukum :
-       PP 19 tahun 2009
-       PMK-111/PMK.03/2010
Dividen yang diterima/diperoleh oleh WP Orang Pribadi dalam Negeri 

10%

Jumlah Penghasilan Bruto
Catatan : Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 
III PPh Pasal 15

1

Pelayaran Dalam Negeri

1,20%

Peredaran Bruto

Dasar hukum : KMK-416/KMK.04/1996 

2

Penerbangan Dalam Negeri

1,80%

Dasar hukum : KMK-475/KMK.04/1996 

3

Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri

2,64%

Dasar hukum : KMK- 417/KMK.04/1996 

4

WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia 

0,44%

Nilai Export bruto
Dasar hukum : KMK-634/KMK.04/1994 &KEP-667/PJ./2001

 

5

Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer) 

5%

Jumlah Bruto dari Nilai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP Bagian Bangunan yang Diserahkan 
Dasar hukum : KMK 248/KMK.04/95
 
About these ads

Januari 24, 2013 - Posted by | Pajak, PPh Final Ps 4 (2), PPh Pasal 21/26 | , ,

1 Komentar »

  1. terima kasih bu, sangat bermanfat bagi saya yg baru mulai belajar pajak
    sukses selalu…..

    Komentar oleh Eddy | Januari 25, 2013 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 177 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: