Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Sudah Lapor SPT Pribadi?

Jangan lupa batas waktu pelaporan SPT Pribadi th 2011 paling lambat tgl 31 Maret 2012, hari Sabtu.
Meskipun bukan jam kerja, sesuai SE -10/PJ/2012 tgl 31 Maret 2012 KPP buka sampai jam 20.00

Maret 24, 2012 Posted by | Iseng, OOT | Tinggalkan komentar

Update lagi

Kelamaan ga update blog jadi bingung mau nulis apa.. iseng dulu dehh

Ternyata, sudah hampir setahun blog ga update. Biasa, banyak alasan, mulai dari penyakit malas, lupa password karena ganti komputer, kurang ide dan sederet alasan lain :). Semoga setelah libur panjang bisa update lagi.

Buat teman2 yang masih suka berkunjung ke blog ini, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan, kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak, Juga selamat beraktivitas kembali. Semoga setelah pelatihan di bulan Ramadhan hari-hari selanjutnya menjadi lebih berkah.

Hari pertama mulai aktivitas kemarin, alhamdulillah ada kabar baik. Pengumuman ujian sertifikasi PPJK bln Juni yang sudah ditunggu-tunggu sejak sebelum libur sudah keluar. Syukur alhamdulillah ada nama saya dalam pengumuman tersebut. Meski belum tahu nilainya berapa (mungkin juga kurang maksimal), tapi sudah cukup senang karena lulus, mengingat sejak awal diklat sampai akhir selalu saja terlambat, hanya bisa mengikuti kelas rata-rata 1/2 hari.

Bagi peserta ujian PPJK periode Juni 2011, pengumuman hasil ujian bisa di unduh disini

Semoga dengan lulus sertifikasi sebagai ahli kepabeanan menjadi langkah awal buat saya untuk lebih banyak belajar mengenai kepabeanan, bea cukai dan sejenisnya. Amin.

September 7, 2011 Posted by | Iseng, OOT, Personal | | 6 Komentar

Jangan mau bayar PPN di Restoran?

Saya tidak tahu dari mana sumber pesan di bawah ini berasal,  pertama saya baca di salah satu milis yg saya ikuti,  kemudian forward di bbm,  dan katanya rame juga di twiter, jg FB.

Bunyi pesannya begini :

“Info untuk yang rajin makan di restoran serta kawanan resto yang lainnya

Jangan pernah mau bayar PPN mulai 1 April 2010 karna UU no 42 than 2009 tentang PPn dan PPBM
(intinya sekarang makanan dan minuman sudah tidak kena PPN10 % lagi).

Kutipan:
UU no 42 than 2009 tentang PPn dan PPBM pasal 4A butir 2 barang yang tidak kena pajak pertambahan nilai adalah
Baran tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang langsung di sumbernya
2. barang kebutuhan pokok yang sangat di butuhkan masyarakat
3. makanan dan minuman yang ada di restorant, rumah makan, warung hotel dan sejenisnya meliputi makanan baik yang dikonsumsi langsung di tempat atau di bungkus bawa pulang serta termasuk makanan dan minuman yang yang di sajikan oleh usaha dagang maupun perusahaan jasa boga atau catering.
4. uang, emas batangan dan surat berharga

Reference:
selengkapnya bisa diliat di- http//id-facebook.com/notephp?note_id=357373796117
atau bisa di download di http//www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-PPN-2009rar

Memang tidak ada yang ‘salah” dengan pesan tersebut, apalagi didukung dasar hukumnya UU PPN :). Hanya saja informasi tersebut belum selesai.

Baca lebih lanjut

April 14, 2010 Posted by | Iseng, OOT, Pajak, PPN | , | 53 Komentar

libur ngeblog dulu

Beberapa teman menanyakan kenapa blog ini sudah cukup lama  tidak di-update.

Mohon maaf untuk sementara saya libur dulu dari aktivitas blogging, mohon maaf juga kalau banyak sekali pertanyaan di blog ini yang belum sempat saya jawab.

Semoga mulai awal bulan depan bisa lebih sering update blog dan posting tulisan lagi.

Januari 13, 2010 Posted by | Iseng, OOT | 5 Komentar

Salah Tulis

Mohon maaf, dalam posting sebelumnya terdapat kesalahan tulis dan salah link peraturan.

Seharusnya tertulis PER-61 juga link ke PER-61 di web DJP tetapi tertukar dengan PER-62.

Posting di bawah telah diperbaiki, tapi mungkin teman2 yang membaca (emang ada yg baca? :P ) tulisan tsb dari FB,  LinkedIn, atau Feedblitz masih salah.

Mengenai PER-62 dibahas dalam posting selanjutnya :)

November 10, 2009 Posted by | Iseng, OOT | 4 Komentar

Installer eSPT sesuai PER-53

Seperti yang sudah kita ketahui, mulai 1 November 2009 berlaku PER-53/PJ./2009 yang mengatur mengenai bentuk SPT Masa dan bukti potong yang baru.

Saat ini, installer eSPT Masa sesuai PER-53 sudah dapat didownload di web pajak.go.id

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=107

Hmmm.. saya sendiri baru download saja belum install, apalagi mencoba aplikasi tsb, jadi belum tahu bentuknya seperti apa, apakah masih ada bug sana-sini atau tidak :)

WARNING : file2 installer eSPT tsb masing-masing lebih dari 20MB. Jadi, pilih waktu yang tepat untuk mendownload dan gunakan koneksi yang baik :)

November 2, 2009 Posted by | Iseng, PPh Final Ps 4 (2), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26 | , , | 6 Komentar

Anti Virus yg bagus?

Lagi2 komputer saya diserang virus beberapa data tidak bisa dibuka.

Anti Virus apa sih yang bagus? Sejak ganti komputer saya pakai Kapersky, tapi mungkin karena kadang saya lupa mengaktifkan Antivirus tsb, sehingga komputer saya terserang virus lagi… :(

Juni 11, 2009 Posted by | Iseng, OOT | 38 Komentar

Diproteksi: SPT dari Drop Box

Konten ini diproteksi dengan kata sandi. Untuk melihatnya cukup masukkan kata sandi Anda di bawah ini:

April 2, 2009 Posted by | Iseng | Masukkan kata sandi Anda untuk melihat komentar.

Publikasi NPWP

solo-015

Gambar tersebut saya copy paste dari blognya Paman Tyo .  Keren yah.. :) . (minta ijin copy paste ke blog saya yah Paman Tyo :D)

Sejak 2-3 tahun lalu ketika DJP mulai gencar menerbitkan NPWP Pribadi untuk karyawan, sebagian besar teman-teman di milis tax-ina (milis komunitas praktisi pajak) yang telah memiliki NPWP mencantumkan NPWPnya dalam signature emailnya. Saya tidak tahu persis apakah signature tsb hanya digunakan untuk posting di milis tax-ina atau memang setting default untuk signature semua email yang mereka kirim. Sampai saat ini, hal tsb masih terus berlangsung.

Saya pernah melihat kartu nama seseorang yang juga mencantumkan NPWP, tapi lupa entah dimana dan kartu nama siapa.

Kalau saya, biasanya mencantumkan NPWP dalam invoice saja heheheh.  Bagaimana dengan Anda?

Februari 25, 2009 Posted by | Iseng, OOT | | 10 Komentar

Berbagi file melalui google docs

Iseng, test google docs untuk sharing file-file formulir SPT dalam format XLS

1. Form 1770-SS tahun 2008, Formulir ini digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan bagi WP Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan bruto maximum Rp  48 Juta Rupiah setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain selain bunga bank dan/atau bunga koperasi

2. Form 1770-S tahun 2008, Formulir ini digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan bagi WP Orang Pribadi yang tidak melakukan kagiatan usaha yang penghasilan brutonya lebih dari 48 Juta Rupiah setahun, yang memperoleh penghasilan dari : a) Satu Pemberi Kerja atau lebih dari satu pemberi kerja; b) Dalam Negeri lainnya, c) Dikenakan PPh final dan atau bersifat final.

Mudah2an file tsb bisa didownload teman-teman yang membutuhkan form SPT untuk melaporkan SPT Tahunan bulan Maret ini.

Kembali ke laptop.. ehh.. google docs.. tadi saya jg coba upload form SPT 1770 untuk WPOP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas, tapi berkali-kali gagal, ga tau kenapa. Dugaan sementara karena jumlah sheetnya lebih banyak dibanding kedua file sebelumnya. Ga tau dugaan tsb benar atau tidak.

Januari 31, 2009 Posted by | Iseng, OOT, sharing | | 8 Komentar

Perhitungan PPh 21 Karyawan Kontrak (PKWT)

Pengantar

Dalam menghitung PPh 21, cara perhitungan PPh 21 bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dibedakan. Perbedaan tersebut terutama pada pengurang yang diperbolehkan. Bagi pegawai tetap, terdapat pengurang yang diperbolehkan berupa biaya jabatan, yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimum Rp 108.000/bulan (sebelum tahun 2009) atau Rp 500.000/bulan (mulai Jan 2009). Sementara, bagi pegawai tidak tetap, tidak diberikan pengurang berupa biaya jabatan tersebut.

Meskipun besarnya biaya jabatan tersebut masih relative kecil pengaruhnya terhadap total PPh terutang, selama ini saya sering menemukan banyak perbedaan pendapat mengenai definisi pegawai tetap dalam pajak dan dikaitkan dengan UU ketenagakerjaan.

Definisi menurut ketentuan perpajakan dan UU No 13 tahun 2003

Meskipun membahas subyek yang sama (karyawan/pekerja/pegawai), namun undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan perpajakan memberikan definisi yang berbeda.

Dalam dunia ketenagakerjaan, juga dikenal adanya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (pegawai kontrak). Pegawai tetap (permanent employee) yang dimaksud dalam ketenagakerjaan pada umumnya didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu (permanent). Sedangkan pegawai tidak tetap (pegawai kontrak) secara umum didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha terbatas untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, yang biasanya dikenal dengan istilah PKWT. Dalam praktek, banyak perusahaan yang menerapkan system kontrak jangka waktu tertentu, sebelum kemudian karyayan tersebut diangkat menjadi karyawan tetap perusahaan.

Dalam ketentuan perpajakan, definisi pegawai tetap menurut KEP-545/PJ./2000 adalah : orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Definisi pegawai tetap tersebut, dalam PMK-252 ditambahkan menjadi sebagai berikut : Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

Dalam KEP-545 tidak terdapat definisi mengenai pegawai tidak tetap. Namun diatur mengenai definisi tenaga Lepas sbb : orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

Sementara itu, dalam PMK 252 Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas didefinisikan sebagai pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja

Perhitungan PPh 21

Berdasarkan KEP 545/PJ./2000, untuk menghitung PPh 21 terutang tahun 2008 (dan sebelumnya) meskipun status ‘ketenagakerjaan’ karyawan tsb adalah “kontrak” baik kontrak untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan pekerjaan tertentu, sepanjang pegawai tersebut memperoleh gaji/imbalan (penghasilan) dalam jumlah tertentu secara berkala/ secara teratur maka perhitungan PPh 21-nya sama dengan karyawan tetap. Keduanya berhak pengurang biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan maksimum Rp 108.000/bulan.

Demikian pula untuk 2009, dalam menghitung PPh 21 terutang bagi karyawan kontrak PKWT terdapat biaya jabatan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto, besarnya 5% dari penghasilan bruto atau maksimum Rp 500.000/bulan. Hal ini juga sama dengan cara perhitungan PPh 21 terutang atas karyawan/pegawai tetap.

Catatan :

Saya pernah beberapa kali ketemu fiscus baik AR maupun petugas pemeriksa yang melakukan koreksi terhadap perhitungan PPh 21 menurut Wajib Pajak setelah meminta perjanjian kerja bagi masing-masing karyawan. Pada umumnya koreksi yang dilakukan dengan menghapus biaya jabatan dalam perhitungan PPh 21 bagi karyawan kontrak (PKWT). Fiskus berpendapat bahwa yang berhak pengurang penghasilan bruto berupa biaya jabatan hanyalah pegawai tetap (permanent employee).

Januari 27, 2009 Posted by | Iseng, PPh Pasal 21/26 | 54 Komentar

Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga

Barusan blogwalking ke blognya pak Rudi ada artikel tentang tatacara pendaftaran NPWP bagi Anggota keluarga yang merupakan kutipan dari PER-51/PJ./2008.

Yang pingin tahu detailnya silahkan langsung berkunjung.

Januari 3, 2009 Posted by | Iseng, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | 12 Komentar

Niat Tinggal di Indonesia

Terkait dengan WNI yang bekerja dan tinggal di LN, salah satu topik yang banyak didiskusikan belakangan ini adalah mengenai “Mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”

Hal ini karena Pasal 2 ayat 3 huruf a mengatur sbb :

Subjek pajak dalam negeri adalah:

  1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

Bagian yang saya bold berikut ini  “Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”, konon ditafsirkan dg berbagai versi.

Beberapa waktu yang lalu, ketika saya menghadiri undangan KPP untuk sosialisasi  UU PPh, ada salah satu peserta yang bertanya mengenai karyawannya yang akan dipindahtugaskan ke Luar Negeri selama 3 tahun, apakah selama 3 tahun di LN karyawan tsb merupakan Subyek Pajak Dalam Negeri atau Subyek Pajak Luar Negeri. Karyawan tersebut mempunyai rumah di Indonesia.

Petugas tsb menjawab secara tegas bahwa karyawan tsb tetap memenuhi kriteria sebagai Subyek Pajak Dalam Negeri. Salah satu alasan yang disampaikan, selain mengenai ‘cinta tanah air’ (hihihihii..), juga karena karyawan tsb mempunyai rumah di Indonesia sehingga dianggap mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

Sedih juga mendengar jawaban tsb.. heheheh..

Kalau saya baca UU PPh yang menyinggung2 tentang niat tinggal di Indonesia seperti yang saya kutip di atas  “Orang Pribadi yang dalam SUATU TAHUN PAJAK berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”

Pertanyaan saya, apakah seseorang yang jelas-jelas mempunyai kontrak kerja di LN selama 3 tahun, misalnya (2009 – 2011) masih bisa dianggap bahwa dalam tahun 2009; 2010, 2011 (tahun 2009, 2010, 2011 = dalam suatu tahun pajak khan?)  mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, hanya karena ybs punya rumah di Indonesia?

Desember 17, 2008 Posted by | Iseng, PPh Orang Pribadi | 7 Komentar

Keresahan WNI yang bekerja di Luar Negeri karena Pajak

Di bawah ini adalah surat dari pak Mahendra yang diposting melalui Komentar di halaman konsultasi yang juga mungkin sudah dipublikasikan diberbagai media.

Saya mengerti keresahan yang dirasakan saudara-saudara kita yang bekerja di LN dengan ‘praktek’ perpajakan di Indonesia. Menurut saya, ini adalah salah satu bentuk ‘keberhasilan’ DJP dalam kampanye pajak. Begitu banyak orang yang mungkin dulu tidak tahu atau tidak mau tahu dengan hal-hal yang berbau pajak, saat ini mulai concern, mulai cari tahu, mulai ngeh apa yang harus dilakukan dst. Dengan orang mulai mau tahu, ingin tahu dst, yang diharapkan pada akhirnya adalah tingkat kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan semakin meningkat.

Terus terang, saat ini saya belum bisa banyak membantu mengenai hal ini, sebagai rasa simpati saya, yang dapat saya lakukan adalah mempublikasikan Surat Terbuka ini, dengan harapan agar mendapat  perhatian pihak-pihak yang dituju :)

Salam,

Triyani

—————-

SURAT TERBUKA UNTUK DIRJEN PAJAK DAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PESERTA

PEMILU 2009

Seiring akan berakhirnya “sunset policy” 2008, keresahan Warga

Negara Indonesia yang bekerja di Luar negeri semakin memuncak. Hal ini

terlihat dari diskusi-diskusi di “mailing list” kumpulan WNI di

luar negeri atau forum-forum diskusi di Internet. Kebingungan akan

kejelasan status “Subjek Pajak” bagi mereka yang bekerja di Luar

Negeri adalah sumber dari keresahan mereka akhir-akhir ini.

Apakah mereka digolongkan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

ataukah mereka termasuk sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)?

Jawaban atas pertanyaan ini sangat menentukan kelangsungan hidup

mereka..

Baca lebih lanjut

Desember 16, 2008 Posted by | Iseng, Pajak, PPh Orang Pribadi | 11 Komentar

Pajak untuk WNI yang bekerja dan tinggal di LN

Pajak untuk WNI yang bekerja dan tinggal di LN

Belakangan ini saya sering sekali menerima pertanyaan mengenai hal ini baik melalui blog atau melalui email.

Sebetulnya sudah sejak th 2005, ketika saya menulis artikel seri ‘ketika kita harus mempunyai NPWP’ saya berniat untuk melanjutkan tulisan tsb untuk bagian Pajak bagi WNI yang bekerja dan tinggal di LN. Sayangnya, dengan berbagai keterbatasan saya, hingga saat ini tulisan tsb belum saya selesaikan :( .

Diskusi mengenai kewajiban pajak bagi WNI yang bekerja dan tinggal di LN makin ramai belakangan ini, karena DJP gencar mempromosikan mengenai kewajiban pajak bagi setiap individu.

Pertanyaan yang muncul terutama mengenai :
1) Apakah WNI yang bekerja dan tinggal di LN Wajib memiliki NPWP
2) Apakah WNI yang bekerja dan tinggal di LN merupakan Subyek Pajak Dalam Negeri (SPDN) atau Subyek Pajak LN
3) Apakah WNI yang bekerja dan tinggal di LN dikenakan Pajak sebagaimana WNI yang tinggal di Dalam Negeri dan juga berdasarkan wordwide Income

Pertanyaan senada juga banyak ditanyakan melalui kring pajak, ditanyakan ke fiscus baik secara langsung di KPP maupun dalam kesempatan seminar/sosialisasi. Sepanjang yang saya tahu, jawabannya berbeda-beda, dasar hukum yang digunakan mungkin sama, namun penafsiran atas  peraturan tsb berbeda, sehingga menghasilkan Jawaban yang berbeda.

Saya juga sering ngobrol/diskusi dengan beberapa teman yang bekerja di DJP (dalam kapasitasnya sebagai pribadi), baik secara langsung atau melalui milis, hasilnya.. sama juga pendapatnya beragam. Begitu juga diskusi dengan teman2 yang sama-sama berkerja di bidang pajak, sama saja.. banyak perbedaan penafsiran.

Salah satu surat formal dibuat dan ditandatangani oleh Dirjen Pajak mengenai kewajiban pajak bagi WNI yang berada/bertempat tinggal di LN adalah mengenai himbauan sunset policy bagi WNI di LN, yang mana pada bagian akhir dari surat tersebut kurang lebih tertulis sbb :  “…bahwa Warga Negara Indonesia / Wajib Pajak yang berada di Luar Negeri masih mempunyai ikatan batin dan cinta tanah air……….”

Satu hal yang saya ingat ketika awal mulai belajar pajak, bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut asas domisili dan tidak menganut asas kewarganegaraan. Semoga asas tersebut memang diterapkan secara benar.

Selanjutnya, ketika saya mulai belajar tax-treaty, satu hal yang saya ingat dalam hal terjadi dual residence, maka status kewarganegaraan akan dipertimbangkan untuk menentukan tax resident penduduk tsb, namun menjadi urutan kesekian setelah pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Semoga saya memiliki kesempatan dan kemauan (ini yang penting) untuk segera menulis pendapat saya mengenai kewajiban pajak bagi WNI yang bekerja dan tinggal di LN sehingga bisa diposting sebelum tahun 2008 berakhir.

Mohon maaf  baru bisa posting iseng.

Desember 16, 2008 Posted by | Iseng, Pajak, PPh Orang Pribadi | 4 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 179 pengikut lainnya.