Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

PP 46 tahun 2013 PPh Final 1% untuk UKM

#UpdatePajak. Setelah banyak berita yang terbit di berbagai media selama ini, akhirnya PP yang ditunggu-tunggu datang juga :) . diunggah di blog dulu supaya teman-teman bisa mengunduhnya dan mempelajari peraturan baru sama-sama. Setelah selesai baca-baca nanti rangkumannya diposting lagi.

PP – 46 Tahun 2013   yang mengatur tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tgl 1 Juli 2013.

Terima kasih @Pajakmania @didikcumi atas updatenya.

 

Juni 26, 2013 Posted by | Pajak, Pajak lainnya, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Orang Pribadi | , , | 12 Komentar

Penerapan P3B mulai 1 Jan 2010

Penerapan P3B mulai 1 Januari 2010

Pada tanggal 5 November 2009 Dirjen Pajak telah menetapkan Peraturan No PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).  Peraturan tsb mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2010 (Alhamdulillah tidak berlaku surut hehehehe).

Sesuai dengan UU PPh, Pemotong/Pemungut Pajak *) wajib untuk memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima/ diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Namun demikian, dalam hal WPLN berasal dari Negara mitra P3B, pemotongan/pemungutan pajak juga akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam P3B.

Pemotong/Pemungut pajak terdiri dari :

a)      Badan Pemerintah;

b)      Subyek Pajak dalam Negeri;

c)       Penyelenggara Kegiatan;

d)      Bentuk Usaha Tetap; atau

e)      Perwawilan perusahaan luar negeri lainnya;

yang diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN.

Penerapan tariff sesuai P3B

1. Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, apabila :

a)      Penerima Penghasilan bukan Subyek Pajak dalam negeri Indonesia

b)      Persyaratan Administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi

c)       Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana telah diatur dalam PER-62/PJ./2009

2. Apabila syarat2 tersebut diatas (point 1a-1c) tidak terpenuhi maka pemotong/pemungut pajak wajib memotong/memungut pajak yang terutang sesuai dengan UU PPh.

3. Persyaratan Administratif yang harus dipenuhi (ref point 1b diatas) adalah sbb :

a)      Menggunakan formulir Surat Keterangan Domisili (SKD)yang telah ditetapkan Dirjen Pajak (Lampiran II PER 61 –[Form – DGT I] atau Lampiran III PER 61 [form – DGT II] )

b)      (Formulir tsb) telah diisi oleh WPLN dengan lengkap

c)       (Formulir tsb) telah ditandatangani oleh WPLN

d)      (formulir tsb) telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B, dan

e)      Disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak

4. SKD yang menggunakan [form DGT-1] yang disampaikan kepada pemotong /pemungut pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat  dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B sejak tanggal SKD tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Negara mitra perjanjian dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan

Restitusi

5. WPLN dapat menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang tidak seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila manfaat P3B tidak diberikan akibat persyaratan administrative sebagaimana dimaksid pada point 3 tidak terpenuhi, tetapi WPLN menganggap pemotongan atau pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B.

Bukti Potong

6. Bukti pemotongan/pemungutan wajib dibuat oleh pemotong pajak/pemungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Apabila terdapat penghasilan yang diterima/diperoleh WPLN, tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong/dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan Pajak.

Lain-Lain

8. Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotocopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa

9. Kepala KPP harus melakukan penelitian kebenaran pelaporan atas jumlah pajak yang dipotong dan melakukan perekaman SKD dan bukti pemotongan/pemungutan yang dilaporkan oleh pemotong/pemungut pajak

10. Kepala KPP harus melakukan penelitian mengenai ada atau tidaknya BUT dari WPLN yang berada di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B

11. Apabila terdapat indikasi bahwa WPLN menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia melalui suatu BUT dan belum terdaftar sebagai wajib pajak, KPP memberitahukan KPP tempat BUT seharusnya terdaftar untuk dikirimi Surat Himbauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

12. Dengan berlakunya PER-62 ini, maka SE-03/PJ.101/1996 dan SE-04/PJ.101/1996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Kesimpulannya

Untuk dapat menerapkan tariff pemotongan/pemungutan PPh sesuai dengan P3B, hal-hal yang harus dilakukan adalah sbb :

1)      Pada saat pengiriman document tagihan (Invoice) ke Indonesia, WPLN harus sudah menyertakan SKD [form DGT-1 /  form DGT-2]  yang diisi lengkap, ditandatangani dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, atau

2)      Akan lebih baik jika Blanko form DGT-1 atau form DGT-2 diserahkan ke Lawan Transaksi (WPLN) bersamaan dengan penandatanganan Agremeent agar dapat diisi lengkap, ditandatangani dan dimintakan pengesahan kepada pihak yang berwenang) sehingga dapat dikirim bersamaan pada saat pengiriman Invoice

3)      Jika terdapat beberapa transaksi dalam satu tahun, SKD tersebut (sepertinya) harus diisi kembali setiap bulan (bener ga sih?), kecuali untuk WPLN Bank dan  WPLN yang menerima/memperoleh penghasilan melalui custodian sehubungan dengan transaksi pengalihan saham/obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan Dividen

4)      Photocopy SKD harus dilampirkan dalam SPT Masa yang dilaporkan ke KPP

5)      SKD Asli harus disimpan Pemotong/Pemungut Pajak selama 10 tahun

6)      Meskipun PPh yang terutang NIHIL atau tidak terdapat pemotongan/pemungutan pajak, apabila terdapat pembayaran penghasilan kepada WPLN, Pemotong/Pemungut Pajak WAJIB membuat  bukti Potong PPh 26 dengan mencantumkan besarnya penghasilan bruto.

7)      Dan lain lain (nanti ditambahin lagi kalau sempat)

Untuk lebih jelasnya silahkan dipelajari PER-61 tersebut, nanti kita diskusikan sama sama. Jika ada yang punya kesimpulan berbeda please share

Salam;

Triyani

November 9, 2009 Posted by | Pajak, Pajak lainnya, PPh Final Ps 4 (2), PPh Pasal 23/26, Tax Treaty | , , , , , | 17 Komentar

Sidang Banding Keputusan DJBC (Part-3)

Sidang ketiga atas permohonan banding keputusan DJBC

Meski telah memasuki persidangan ke-3, namun karena dalam persidangan pertama dan kedua kemarin masih belum bisa diputuskan apakah permohonan banding memenuhi ketentuan formal atau tidak, maka sidang ke-3 kali ini juga masih merupakan rangkaian sidang dengan acara cepat.

Dalam persidangan kemarin, baik pihak terbanding maupun pemohon banding telah sama-sama membawa bukti-bukti yang diminta oleh majelis hakim dalam persidangan sebelumnya.

1. Mengenai tanggal surat keputusan yang diajukan banding

Pemohon Banding telah dapat menunjukkan kapan surat keputusan yang diajukan banding diterima dan pemohon banding juga telah dapat menunjukkan kapan surat tersebut dikirim ke pemohon banding berdasarkan bukti tanda terima pengiriman surat dari kantor pos. Contoh dalam kasus ini, tanggal surat keputusan yang diajukan banding (surat keputusan keberatan) adalah tanggal 23 Mei, artinya pihak terbanding telah menerbitkan keputusan tersebut tanggal 23 Mei. Sedangkan dari sisi pemohon banding, surat tersebut diterima tanggal 2 Juni. Sedangkan berdasarkan bukti pengiriman dari kantor pos, surat tersebut diterima kantor pos -untuk dikirimkan ke WP- tanggal 27 Mei. Tanggal yang valid yang digunakan sebagai ‘dasar perhitungan’ dalam menentukan apakah permohonan banding memenuhi kententuan formal atau tidak adalah tanggal pengiriman/cap pos. Baca lebih lanjut

September 3, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya, sharing | , , | 17 Komentar

Video tentang Cara Pengisian SPT

Semua formulir perpajakan, pada umumnya dilengkapi dengan petunjuk tentang tata cara pengisiannya, entah berupa buku petunjuk yang diterbitkan terpisah maupun langsung dicantumkan di bagian bawah/halaman belakang dari formulir tersebut. Meski telah dilengkapi dengan petunjuk pengisian, namun kebanyakan kita (terutama saya) cenderung malas membaca :)

Apakah Anda juga ‘malas’ membaca buku petunjuk (seperti saya :P ), jangan khawatir, Anda tetap dapat mempelajari cara pengisian SPT dengan menonton video yang telah disediakan oleh DJP.

Saya senang, karena DJP telah menyediakan Video instruksional tentang cara pengisian SPT, baik SPT  tahunan form 1770-S, form 1770, form 1771 maupun  SPT Masa PPN.  Mau lihat video tersebut, silahkan klik http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_expose&Itemid=130

Agustus 28, 2008 Posted by | Iseng, Pajak, Pajak lainnya | 19 Komentar

RUU PPh Update – Siaran Pers DJP

Disalin dari : http://www.pajak.go.id/dmdocuments/Siaran%20Pers%20RUU%20PPh.pdf

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

  • SIARAN PERS

    “Hasil Akhir Pembahasan Rancangan UncJang-Undang Tentang Pajak Penghasilan yang Telah Disetujui Pansus Perpajakan DPR”

Jakarta, 21 Juli 2008 – Direktur Jenderal Pajak, Darmin Nasution, hari ini bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mengadakan pertemuan dengan para wartawan guna menyampaikan penjelasan mengenai hasil akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (RUU PPh).

Dengan telah selesainya pembahasan di tingkat Panitia Khusus RUU Perpajakan. RUU PPh siap untuk disahkan dalam Sidang Paripurna DPR. RUU PPh tersebut merupakan perubahan ke empat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan {PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. Perubahan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kesejahteraan dan keadilan bersama. Berbagai hal yang melatarbelakangi ditakukannya perubahan Undang-Undang tentang PPh tersebut diatas serta dampaknya terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dapat dijelaskan di bawah ini.

Baca lebih lanjut

Juli 24, 2008 Posted by | Pajak, Pajak lainnya | , | 8 Komentar

Blogger Partner di Ortax

ORTax (Observation & Research of Taxation), yang merupakan Media Komunitas Perpajakan digital pertama di Indonesia telah menambahkan menu “Blogger Corner” dan “Blogger Partner” dalam websitenya.

Sebuah penghargaan yang istimewa bagi saya, karena blog ini dianggap pantas untuk ditampilkan sebagai bloger partner dalam website yg sangat informatif tersebut . Selain blog ini, Blog Indonesian TaxBlog yang dikelola secara serius oleh Pak Dudy Wahyudi juga merupakan bloger partner di ORTax. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ortax yang menempatkan blog dan bloger sebagai partner :)

Beberapa waktu yang lalu, ITR, sebuah majalah perpajakan mewawancarai saya juga karena ‘menemukan’ blog ini sering muncul pada saat mereka googling informasi pajak. Suprised, karena setelah melihat majalah tsb url blog ini juga ditampilkan. Semoga blog ini bisa terus update dengan berbagai berita dan informasi di bidang perpajakan.

hmmm… jadi malu kalo mau nulis iseng yg ga relevan dg pajak :D

Mei 2, 2008 Posted by | Pajak lainnya | , , | 14 Komentar

PMK-43/PMK.03/2008 : Penggunaan Nilai Buku ~dalam Rangka Merger

Meskipun lagi ribet dg SPT Tahunan, biar ga bosen dan ga ketinggalan berita saya posting aturan baru ini. Pagi tadi (Jam 9an masih pagi khan :), sebelum aku sampai kantor sempet ada yang telp dan nanya tentang aturan baru, mengenai merger ini. Pagi tadi, saat ditanya, saya belum dapat info ada peraturan baru tentang merger. Info aturan baru yang aku harapkan justeru mengenai PPh untuk Developer, atau tarif PPh jasa konstruksi. apa kabarnya yah PP ttg hal ini? Jadi dikenakan PPh Final kah? Tarifnya Jadi naik kah?. entahlah.

Pas sore2 gini buka OOT, ada fwd-an aturan baru dari Sams, berhubung setting nomail di milis aku jadi ga bisa liat attachmentnya. Ahh.. untung ada om DD yg baik hati dan mau memforward email tsb ke ke japri-ku, jadi skrg bisa aku share di sini.

Thanks to Sams, om DD atas sharing aturannya.

Salinan PMK-43/PMK.03/2008 dapat di download disini 

JENIS : PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 43/PMK.03/2008

TANGGAL : 13 MARET 2008

PERIHAL : PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelaraskan kebijakan perpajakan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Unclang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku (“pooling of interest”);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha; Baca lebih lanjut

Maret 24, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya, UU dan aturan pajak | , , , | 11 Komentar

Sudah bayar PPh 29?

Jangan Lupa, batas waktu pembayaran PPh pasal 29 (PPh kurang bayar th 2007) tgl 25/3/08.. tinggal berapa jam lagi nehh. Siap2, besok hari terakhir, biasanya terjadi antrian panjang di bank / kantor pos. Telat sejam atau sehari, sama saja.. dianggap telat sebulan, shg kena sanksi bunga 2% dari jumlah PPh yang kurang dibayar.

Kalau di daerah Serpong, saya rekomendasikan untuk membayar pajak lewat bank Bumi Putera, BSD; tapi harus pagi2 (Jam 08.30 – 09.00). ‘Enaknya’ bayar pajak di bank tsb adalah SSP bisa langsung diambil. Selain itu, mereka jg menerima pembayaran pajak dari non Nasabah, tanpa biaya administrasi.

Tadi pagi saya juga baru bayar lewat bank tsb… :). Dan rencananya hari Rabu besok baru lapor. hihihihi ketahuan standart banget, bayar menjelang batas akhir, lapor menjelang hari terakhir.

Maret 24, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya | , , , | 7 Komentar

eSPT 1770-S

File installer eSPT 1770-S dapat didownload di situs DJP berikut ini :

http://www.pajak.go.id/filez/Installer_eSPT_PPh_Orang_Pribadi_1770_S_v4.0_2007_25022008.zip

so… bagi teman2 -karyawan- yang sudah mempunyai NPWP, baik atas kesadaran sendiri maupun terpaksa :P , tidak perlu bingung lagi dalam mengisi SPT 1770-S. Cukup masukkan data2 yang diperlukan ke dalam form SPT yang telah disediakan dan biarkan eSPT yang menghitung sendiri :)

Saya sudah install software tsb dan mencoba menggunakan aplikasi tsb, sejauh ini blm menemukan masalah.

Maret 6, 2008 Posted by | Pajak, Pajak lainnya, PPh Orang Pribadi | , | 22 Komentar

Lampiran PMK-22 (Tentang Kuasa)

Lampiran PMK-22

Terlampir file yang belakangan ini banyak dicari oleh teman2 para wajib pajak, staff pajak, manager pajak, konsultan pajak :) .Lampiran PMK-22 tentang surat kuasa.

Thanks to Yurnalis yang sudah upload file ini di milis FP

Related posting : Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa

Maret 3, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya | , , , | 4 Komentar

Pelanggan Listrik Berdaya 1.300 KV Mungkin Kena PPN

Pada dasarnya, Listrik merupakan Barang Kena Pajak (BKP); PLN selaku pemasok Listrik juga merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga atas penyerahan Listrik di Indonesia (di dalam daerah pabean) memang terutang PPN. Hanya saja karena listrik merupakan kategori barang strategis, PPN yang terutang atas penyerahan listrik tersebut Dibebaskan, kecuali listrik untuk perumahan dengan daya diatas 6.600 watt.

–yaa wajar donk kalo yg punya daya diatas 6.600 watt ga dapat fasilitas pembebasan PPN, pasti rumahnya dah kategori mewah khan :P–

Kalau sekarang ada wacana listrik dengan daya 1.300 akan dikenakan PPN, apakah berarti listrik sudah tidak lagi dianggap sebagai barang strategis sehingga tidak perlu ada fasilitas pembebasan PPN ?.. entahlah..

yang jelas listrik di sekitar tempat tinggalku sering byar pet, termasuk setengah harian tadi. Padahal listrik mati di rumah artinya aku hanya bisa bekerja paling lama 2 jam (sesuai umur batterai laptopku hheheheheh). Baca lebih lanjut

Februari 22, 2008 Posted by | Pajak, Pajak lainnya, PPN, Tangerang | , | 10 Komentar

Forum Diskusi Tax-Ina

Setelah setahun tax-ina vakum dari kegiatan seminar/diskusi off-air, di awal th 2008 ini tax-ina kembali akan melakukan berbagai kegiatan off air, baik dalam bentuk workshop, seminar, forum diskusi, maupun kegiatan lainnya.

Untuk pertama kalinya kegiatan forum diskusi kali ini dimotori oleh om DD, the president of tax-ina-oot :P . Sebagai moderator tax-ina, untuk acara forum diskusi tsb, aku cukup jadi bintang tamu saja hehehehe.

Berikut ini info kegiatannya :

Agenda : Bedah Bareng UNDANG-UNDANG KUP 2008 plus PETUNJUK PELAKSANAANNYA

Pengarah : TIM MODERATOR TAX-INA plus Mr. PRIANTO

Hari/ Tanggal : SABTU, 2 FEBRUARY 2008

Jam: 10.00 s.d 16.00

Tempat : RUANG SEMINAR LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN PURNAWARMAN, Jalan Jenderal Sudirman No. 35, BOGOR (dekat Kebun Raya)

Biaya : Rp.60.000 per orang (termasuk 1x coffee break dan 1x makan siang)

Pendaftaran/konfirmasi:

- email ke ‘donnydanardono [at] gmail [dot] comcc: ‘triyani08 [at] yahoo [dot] com’ paling lambat tanggal: 31 Januari 2008.

Sampai hari ini (24-01-08) Peserta yang mendaftarkan diri untuk ikut forum diskusi tsb sudah hampir mencapai 50 Orang sbb : Baca lebih lanjut

Januari 24, 2008 Posted by | Pajak, Pajak lainnya, Tangerang | , , , | 13 Komentar

Proses Keberatan Pasca PER-01/PJ./2007

seperti pernah aku posting disini bahwa ada ketentuan baru yang mengatur tentang penanganan surat keberatan . Setelah diterbitkannya PER-01 tersebut petunjuk pelaksanaan untuk memproses permohonan keberatan WP diatur secara lebih detail.

Sejak keluar peraturan baru tsb aku sedikit lega karena dengan adanya juklak tentang keberatan step-step proses permohonan keberatan menjadi lebih jelas. Aku juga berharap dengan adanya ketentuan baru tersebut, penanganan permohonan keberatan akan diproses dengan cara yang lebih baik dan lebih fair, meski masih ditangani oleh institusi yang sama dg penerbit SKP -sama2 DJP – :)

Akhirnya ada juga permohonan keberatan yang harus aku kerjakan setelah terbitnya PER-01, meski bukan project pribadi hehehe. Tgl 22 November kemarin permohonan sudah dimasukkan ke KPP.

Suprised… Baca lebih lanjut

November 30, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya, sharing | , , | Tinggalkan komentar

Macam2 pajak di Indonesia

Table jenis2 pajak di Indonesia bisa di download disini

Oktober 22, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya | , , | 3 Komentar

Stock options dan masalah transfer pricing (1)

http://www.bisnis.com

Stock options dan masalah transfer pricing (1)

Pemberian hak untuk membeli saham yang diberikan kepada para karyawan
yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, biasanya merupakan paket imbalan
dari suatu perusahaan multinasional.
Perusahaan multinasional biasanya beroperasi di beberapa negara yang
mempunyai sistem dan yurisdiksi pajak yang berbeda. Dari kacamata perusahaan
multinasional, program pemberian hak opsi membeli saham (stock options) yang
diberikan kepada para karyawannya merupakan suatu program yang menyeluruh
dalam arti disamping melibatkan anak-anak perusahaannya juga menyangkut
strategi bisnis dari grupnya. Baca lebih lanjut

Oktober 9, 2007 Posted by | Artikel Pajak-lainnya, Pajak, Pajak lainnya | , | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 192 pengikut lainnya.