Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Tata Cara Pencabutan PKP Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil PPN

#UpdatePajak #PER-12/PJ./2014 Tata Cara Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan Atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai 2014 dapat diunduh disini

 

April 10, 2014 Posted by | Pajak, PPN | , , | Tinggalkan komentar

SE-33/PJ.2013 PPN atas Freight Forwarding

#UpdatePajak SE – 33 PJ 2013 tg PPN atas Freight Forwarding

Penjelasan lebih lanjut dari PMK-38/PMK.011/2013

Juli 17, 2013 Posted by | Pajak, PPN | Tinggalkan komentar

Perubahan SPT PPN (PER-11/PJ./2013 & PER-10/PJ./2013)

1. File PER-11/PJ./2013 tentang perubahan PER-44/PJ./2010 tentang bentuk  Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa  PPN hasil unduhan dari google drive @PajakRI yang diresize PER-11.PJ.2013 – Perubahan PER-44.PJ.2010 (1)  SPT Masa PPN 1111

2.  File PER-10/PJ./2013 tentang perubahan PER-45/PJ.2010 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. file kiriman @ardisobby yang diresize  PER-10.PJ.2013 – Perubahan PER-45.PJ.2010 (1)  SPT Masa PPN 1111-DM

 

Mei 3, 2013 Posted by | Pajak, PPN | , , , , | 1 Komentar

Slide Penjelasan PMK-38 DPP Nilai Lain Freight Forwarding

Slide penjelasan PMK-38 DPP Nilai Lain Perusahaan Freight forwarder, hasi unduhan dari http://www.forwarderforum.com

PPN-atas-Jasa-Freight-Forwarding_09-Mar-11-REvisi-3-APRIL-2013

ppn-ff-dlm-pmk38-2013-alfi_DJP_4-apr-13

April 5, 2013 Posted by | Pajak, PPN | | 4 Komentar

PER-08/2013 ttg Perubahan PER-24 (No FP Baru)

Update-update info ditengah kesibukan DJP menerima laporan SPT Tahunan WP OP

1) PKP yang telah memperoleh Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari DJP wajib menggunakan no seri FP sesuai PER-24/PJ/2012 -no Seri FP baru- (mulai 1 April 2013)

2) PKP yang belum memperoleh Surat Nomor Seri Faktur Pajak dari DJP wajib menggunakan no seri FP sesuai PER-13/PJ./2010 -no Seri FP lama- s/d 31 Mei 2013

3) Jika kemudian PKP -point 2- memperoleh Surat Pemberitahuan Nomor Seri FP dari DJP, wajib menggunakan no seri FP tsb sejak tgl surat pemberitahuan

4) Mulai 1 Juni 2013 seluruh PKP wajib menggunakan no seri FP sesuai PER-24 (no seri FP baru).

Berikut ini peraturan terkait  PER – 08 PJ 2013 tg Perubahan PER-24 PJ 2012 tg Faktur Pajak dan SE – 15 PJ 2013 tg Penyampaian PER-08 PJ 2013 tg Faktur Pajak

Maret 28, 2013 Posted by | Pajak, PPN | , , | 2 Komentar

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012

Update info Tarif Bea Masuk sejak 1 Jan 2012 sesuai PMK-213/PMK.011/2011

Versi Excel BTKI 2012 hasil unduhan dari http://www.forwarderforum.com

Maret 25, 2012 Posted by | Aturan Lainnya, Pajak, PPN | , , , | 3 Komentar

Slide PPN atas Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud

November 3, 2010 Posted by | Pajak, PPN | 1 Komentar

Jangan mau bayar PPN di Restoran?

Saya tidak tahu dari mana sumber pesan di bawah ini berasal,  pertama saya baca di salah satu milis yg saya ikuti,  kemudian forward di bbm,  dan katanya rame juga di twiter, jg FB.

Bunyi pesannya begini :

“Info untuk yang rajin makan di restoran serta kawanan resto yang lainnya

Jangan pernah mau bayar PPN mulai 1 April 2010 karna UU no 42 than 2009 tentang PPn dan PPBM
(intinya sekarang makanan dan minuman sudah tidak kena PPN10 % lagi).

Kutipan:
UU no 42 than 2009 tentang PPn dan PPBM pasal 4A butir 2 barang yang tidak kena pajak pertambahan nilai adalah
Baran tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang langsung di sumbernya
2. barang kebutuhan pokok yang sangat di butuhkan masyarakat
3. makanan dan minuman yang ada di restorant, rumah makan, warung hotel dan sejenisnya meliputi makanan baik yang dikonsumsi langsung di tempat atau di bungkus bawa pulang serta termasuk makanan dan minuman yang yang di sajikan oleh usaha dagang maupun perusahaan jasa boga atau catering.
4. uang, emas batangan dan surat berharga

Reference:
selengkapnya bisa diliat di- http//id-facebook.com/notephp?note_id=357373796117
atau bisa di download di http//www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-PPN-2009rar

Memang tidak ada yang ‘salah” dengan pesan tersebut, apalagi didukung dasar hukumnya UU PPN :). Hanya saja informasi tersebut belum selesai.

Baca lebih lanjut

April 14, 2010 Posted by | Iseng, OOT, Pajak, PPN | , | 53 Komentar

PPN atas Ekspor Jasa Kena Pajak

PPN atas Ekspor Jasa Kena Pajak

Terhitung mulai tanggal 1 April 2010 “UU PPN baru” telah berlaku. “UU PPN baru” yang saya maksud di sini adalah UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 42 tahun 2009.

Wacana dan pembahasan mengenai perubahan UU PPN ini sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 2005, hingga akhirnya disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2009 dan berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2010.

Sejak awal tahun 2010, Pengusaha Kena Pajak (PKP)  banyak yang bertanya-tanya mengenai peraturan teknis/petunjuk pelaksanaan dari UU PPN baru tersebut.  Pertanyaan tersebut baru terjawab sedikit demi sedikit mulai Akhir Maret lalu dengan diterbitkannya beberapa Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan UU PPN baru. (Daftar peraturan baru yang terkait dengan PPN akan ditulis terpisah)

Salah satu peraturan yang ditunggu-tunggu PKP/WP adalah peraturan mengenai PPN atas Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) /Barang Kena Pajak (BKP) Tidak berwujud ke Luar Daerah Pabean  yang baru terjawab hari ini dengan diterbitkannya PMK-70/PMK.03/2010  tanggal 31 Maret 2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PMK-70).

Baca lebih lanjut

April 12, 2010 Posted by | Pajak, PPN | , , , | 21 Komentar

Nomor Seri Faktur Pajak 2009

Selamat tahun baru 2009, semoga sepanjang tahun kita selalu berada dalam kebaikan.

Reminder lagi setiap awal tahun, agar teman-teman tidak lupa untuk menerbitkan Faktur Pajak mulai dari nomor “00000001”  lagi dan kode tahun diganti menjadi “09”.

Kode Faktur Pajak Standar terdiri dari 6 (enam) digit, dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi, dengan rincian sebagai berikut :
Kode Transaksi Digunakan untuk
01 penyerahan kepada selain Pemungut PPN
02 penyerahan kepada Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah
03 penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendaharawan Pemerintah)
04 penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemungut PPN;
05 penyerahan yang Pajak Masukannya diDeemed kepada selain Pemungut PPN;
06 penyerahan Lainnya kepada selain Pemungut PPN;
07 penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut kepada selain Pemungut PPN;
08 digunakan untuk penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM kepada selain Pemungut PPN;
09 digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPN

- 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status, dengan rincian sebagai berikut:
Kode Status Digunakan untuk
0 Normal
1 Penggantian

- 3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang.

2. Nomor Seri Faktur Pajak Standar, terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dengan rincian sebagai berikut:
– 2 (dua) digit pertama adalah Tahun Penerbitan.
Cara penulisan Tahun Penerbitan pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar adalah dengan mencantumkan dua digit terakhir dari tahun diterbitkannya Faktur Pajak Standar, contohnya tahun 2007 ditulis ‘07’.

- 8 (delapan) digit selanjutnya adalah Nomor Urut.

Sehingga format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:
0 0 0. 0 0 0 – 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0

Ref : PER-159/PJ./2006 pasal 8 ayat 2.

Related Post :

1. Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2008

2. Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2007

Januari 2, 2009 Posted by | Pajak, PPN | | 39 Komentar

PPh Pasal 26 (4) atas BUT yang melaksanakan proyek pemerintah yang dananya berasal dari hibah dan/atau pinjaman LN

Berdasarkan SE-4/PJ.03/2008 tgl 22 Agustus 2008 ditegaskan bahwa PPh pasal 26 (4) atas BUT yang melaksanakan proyek pemerintah yang dananya berasal dari Hibah dan/atau Pinjaman Luar Negeri ditanggung oleh pemerintah.
Dengan demikian fasilitas pajak atas proyek pemerintah yang dananya berasal dari hibah/pinjaman Luar Negeri adalah sbb :
- PPh Badan ditanggung Pemerintah
- PPh Pasal 26 (4) -khusus untuk BUT- juga ditanggung Pemerintah
- PPN Tidak dipungut
- Bea Masuk dan Bea Masuk tambahan dibebaskan
- PPh 21 atas penghasilan karyawan (baik staff lokal maupun expatriate) tetap terutang dan hrs dipotong sesuai ketentuan Pasal 21 UU PPh;

Jujur saya kaget sekali baca SE ini, karena baru saja saya debat panjang mengenai apakah PPh 26 (4)  ditanggung pemerintah atau tidak, bahkan saya juga sempat mengkonfirmasikan ‘pendapat saya’ ke rekan di KPP.  Kita berpendapat bahwa PPh 26 (4) tidak termasuk dalam pengertian PPh yang ditanggung pemeritah, karena dalam PP hanya menyebutkan sbb : Baca lebih lanjut

September 2, 2008 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Pasal 23/26, PPN, Tax Treaty | , , , , | 8 Komentar

Metode QQ Pada Faktur Pajak dihapus

Tanggal 29 Agustus yang lalu, Dirjen pajak telah menerbitkan SE-47/PJ./2008 Tentang Pencabutan Surat Edaran dan Surat Penegasan Tentang Penggunaan Metode QQ Pada Faktur Pajak Standart.

Dalam ‘pengantar’ SE tersebut disebutkan bahwa  Dalam rangka mendukung terciptanya ‘Good Governance’ , sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum peraturan perpajakan perlu dikedepankan. Untuk itu dipandang perlu menata ulang ‘ruling’ dan penafsiran terhadap peraturan perpajakan yang berpotensi menimbulkan distorsi dalam pelaksanaan pelaksanaan prinsip-prinsip hukum yang baik.

Membaca paragrap pembuka dalam SE tersebut, rasanya kita semua sangat setuju sekali (duhh.. inget ujian SD, Setuju, tidak setuju hihihi) dan mendukung upaya Dirjen Pajak agar  Prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan perpajakan selalu dikedepankan agar tercipta “Good Governance” .  Dengan adanya prinsip keadilan dan kepastian hukum, tentu akan lebih mudah bagi kita, wajib pajak, menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hmmm.. tapi kapan yah bisa tercipta kondisi seperti ini…. rasanya seperti mimpi :D (eitt.. sorry saya jadi ngomentarin ‘kata pengantarnya’).

Inti dari SE tersebut adalah sbb :

1. Mencabut beberapa SE Dirjen Pajak yaitu :

2. Seluruh Surat-surat penegasan yang diterbitkan yang memberikan ijin kepada PKP untuk dapat menerbitkan faktur pajak standart dengan metode QQ yang didasarkan pada SE tersebut (pada point 1-pen), dinyatakan tidak berlaku dan dicabut sejak SE-47 ini berlaku

Setelah membaca SE ini, teman-teman di tax-ina ada yang menanyakan tentang bagaimana perlakuan metode QQ dalam transaksi Leasing. Saya sendiri belum tahu bagaimana perlakuannya :)

Notes : Thanks to Yurnalis, moderator FP yang sudah sharing file ini pada hari yang sama dg tgl penandatanganan :)

September 2, 2008 Posted by | Pajak, PPN | , , , , | 13 Komentar

SPT 1108 lagi (KEP-112/PJ./2008)

Update 14-08-08 : Berdasarkan KEP-127/PJ/2008 tanggal 11 Agustus 2008,  Terhitung Masa Agustus 2008, KPP di lingkungan Kanwil Jakarta Selatan juga menerapkan SPT PPN Form 1108

Berdasarkan KEP-112/PJ./2008 tanggal 25 Juni 2008, maka SPT PPN form 1108 (SPT-1108 ) diterapkan di KPP2 berikut ini :

1. Mulai Masa Januari 2008

  • a. KPP Pratama Jakarta Gambir Dua
  • b. KPP Pratama Jakarta Gambir tiga
  • c. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

2. Mulai Masa April 2008

  • a. KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
  • b. KPP Pratama Jakarta Gambir Empat
  • c. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
  • d. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
  • e. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
  • f. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

3. Mulai Masa Juni 2008

  • a. KPP Madya Jakarta Pusat
  • b. KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
  • c. KPP Pratama Jakarta Menteng Dua
  • d. KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga
  • e. KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih
  • f. KPP Pratama Jakarta Kemayoran
  • g. KPP Pratama Jakarta Senen
Download Peraturan terkait :
1. Per-29/PJ./2008

1. PER-14/PJ./2008

2. Lampiran I (SPT PPN Form 1108 )

3. Lampiran II (Buku Petunjuk pengisian SPT 1108 )

4. Lampiran III (Daftar KPP yang ditetapkan untuk menerima pelaporan SPT Masa PPN dalam bentuk hardcopy dengan menggunakan formulir 1108 )

Posting yang mungkin terkait :

2. SPT Masa PPN baru (Form 1108 )

Juni 30, 2008 Posted by | Pajak, PPN | , , | 3 Komentar

SPT PPN 1108. PER-14/PJ./2008 (08 APRIL 2008)

Pada tanggal 8 April 2008, Dirjen pajak telah menandatangani peraturan baru mengenai SPT PPN form 1108, PER-14/PJ./2008 (PER-14). PER-14 ini menggantikan PER-180/PJ./2007 yang juga mengatur mengenai SPT PPN form 1108. Dalam PER-14 ini, Dirjen pajak menambah jumlah KPP yang ditetapkan untuk menerima pelaporan SPT Masa PPN dalam bentuk hardcopy dengan menggunakan formulir 1108 menjadi 9 KPP. Semula, berdasarkan PER-180 baru tiga KPP yang diwajibkan untuk menerima pelaporan SPT PPN dalam bentuk hardcopy dengan menggunakan formulir 1108.

Dengan telah berlakunya PER-14 tahun 2008 tersebut, terhitung mulai masa April 2008 :

1. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP-KPP sbb :

  • KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU
  • KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA
  • KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA
  • KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR EMPAT
  • KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU
  • KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA
  • KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA
  • KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU
  • KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA

2. Dalam satu masa pajak menerbitkan FP Keluaran atau mengkreditkan pajak masukan masing-masing maksimal 30 faktur pajak, dan

3. Menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk HARDCOPY,

dalam melaporkan SPT Masa PPN WAJIB menggunakan formulir 1108.

————

Download Peraturan dimaksud :

1. PER-14/PJ./2008

2. Lampiran I (SPT PPN Form 1108 )

3. Lampiran II (Buku Petunjuk pengisian SPT 1108 )

4. Lampiran III (Daftar KPP yang ditetapkan untuk menerima pelaporan SPT Masa PPN dalam bentuk hardcopy dengan menggunakan formulir 1108 )

Related posting :

1. SPT Masa PPN baru (Form 1108 )

April 17, 2008 Posted by | Pajak, PPN, UU dan aturan pajak | 28 Komentar

Pelanggan Listrik Berdaya 1.300 KV Mungkin Kena PPN

Pada dasarnya, Listrik merupakan Barang Kena Pajak (BKP); PLN selaku pemasok Listrik juga merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga atas penyerahan Listrik di Indonesia (di dalam daerah pabean) memang terutang PPN. Hanya saja karena listrik merupakan kategori barang strategis, PPN yang terutang atas penyerahan listrik tersebut Dibebaskan, kecuali listrik untuk perumahan dengan daya diatas 6.600 watt.

–yaa wajar donk kalo yg punya daya diatas 6.600 watt ga dapat fasilitas pembebasan PPN, pasti rumahnya dah kategori mewah khan :P–

Kalau sekarang ada wacana listrik dengan daya 1.300 akan dikenakan PPN, apakah berarti listrik sudah tidak lagi dianggap sebagai barang strategis sehingga tidak perlu ada fasilitas pembebasan PPN ?.. entahlah..

yang jelas listrik di sekitar tempat tinggalku sering byar pet, termasuk setengah harian tadi. Padahal listrik mati di rumah artinya aku hanya bisa bekerja paling lama 2 jam (sesuai umur batterai laptopku hheheheheh). Baca lebih lanjut

Februari 22, 2008 Posted by | Pajak, Pajak lainnya, PPN, Tangerang | , | 10 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 196 pengikut lainnya.