Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Seminar Perpajakan International

Belajar Perpajakan International tentu tidak akan lepas dari mempelajari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dan perkembangannya. Perjanjian bilateral perpajakan suatu negara pada umumnya disusun mengacu pada dua model perjanjian, yaitu : OECD Model dan UN Model.

Pada bulan Maret 2012, United Nations telah menerbitkan versi terbaru  “United Nations Models Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries (the “UN Model 2011″)” . UN Model 2011 ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif model perjanjian yang lebih mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang.

Untuk membahas lebih lanjut mengenai versi terbaru dari UN Model dan kontribusi United Nations terhadap Perpajakan International, DDTC (www.dannydarussalam.com) akan menyelenggarakan seminar sehari yang mengambil tema “United Nations Contribution to International Taxation”.  Seminar ini akan diselenggarakan pada :

-          Hari/Tanggal       :           Selasa, 27 November 2012, Jam : 09.00 s/d 17.00

-          Tempat                 :           DDTC – Training Center.

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, 6th Floor, Unit #0601

Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1. Summarecon, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

- Pembicara

•  Darussalam, Managing Director of DANNY DARUSSALAM Tax Center

•  Danny Septriadi, Director of DANNY DARUSSALAM Tax Center

•  B. Bawono Kristiaji, VP, Tax Research and Training Services

•  Yusuf W. Ngantung, Manager of International Tax Advisory and Corporate Restructuring  Services in DANNY DARUSSALAM Tax Center

Untuk pendaftaran dan Informasi lebih lanjut bisa menghubungi contact person di bawah ini atau dengan mengisi Form Pendaftaran ini

Contact Person :

Ms. Eny Marliana

Mobile-phone:  +62 815 8980228, Phone: +6221 2938 5758, ext. 140

E:   eny@dannydarussalam.com

Ms. Rika Aryani

Mobile-phone: +62 838 9213 3986, Phone: +6221 2938 5758, ext. 114

E: rika@dannydarussalam.com

Website:  www.dannydarussalam.com

Baca lebih lanjut

November 14, 2012 Posted by | Pajak, sharing, Tax Treaty | , , | Tinggalkan komentar

Pencegahan Penyalahgunaan P3B

Pencegahan Penyalahgunaan P3B

Satu lagi peraturan Dirjen Pajak yang diterbitkan tanggal 5 November 2009 yang juga mengatur mengenai P3B, yaitu PER-62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan P3B. Seperti halnya PER-61 yang mengatur tentang Tata Cara Penerapan P3B, PER-62 ini juga mulai berlaku sejak 1 Januari 2010.

Dalam setiap Tax Treaty (P3B) Orang Pribadi atau badan yang dicakup dalam P3B adalah orang Pribadi atau Badan yang merupakan Subyek Pajak Dalam Negeri dan/atau Subyek Pajak dalam negeri dari Negara mitra perjanjian.

PER-61 mengatur bahwa P3B tidak dapat diterapkan dalam hal terjadi penyalahgunaan P3B, meskipun penerima penghasilan telah sesuai dengan ketentuan mengenai SPDN.

A. Definisi Penyalahgunaan P3B

Pengertian penyalahgunaan P3B yang dimaksud dalam PER-61, dapat terjadi apabila :

1)      Transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan struktur/skema sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B;

2)      Transaksi dengan struktur/skema yang format hukumnya (legal form) berbeda dengan substansi ekonomisnya (Economic subsctance) sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B; atau

3) Penerima penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (beneficial owner).

B. Beneficial Owner

Pengertian Pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (beneficial owner) yang dimaksud dalam point A.3 tsb di atas adalah penerima penghasilan yang :

1)      Bertindak tidak sebagai Agen *);

2)      Bertindak tidak sebagai Nominee **); dan

3)      Bukan perusahaan Conduit ***).

*) Agen adalah orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai perantara dan melakukan tindakan untuk dan atas nama pihak lain

**) Nominee adalah orang atau badan yang secara hokum memiliki (legal owner) suatu harta dan/atau penghasilan untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan.

***) Perusahaan Conduit adalah suatu perusahaan yang memperoleh manfaat dari suatu P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul di Negara lain, sementara manfaat ekonomis dari penghasilan tersebut dimiliki oleh orang-orang di Negara lain yang tidak akan dapat memperoleh hak pemanfaatan P3B apabila penghasilan tersebut diterima langsung.

C. Pihak-pihak yang tidak dianggap melakukan penyalahgunaan P3B

Orang Pribadi atau badan yang dicakup dalam P3B yang tidak dianggap melakukan penyalahgunaan P3B adalah sbb :

a. Individu yang bertindak tidak sebagai Agen atau Nominee;
b. Lembaga yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepakati oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dan di Negara Mitra P3B;
c. WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasal modal di Indonesia, selain bunga dan dividen, dalam hal WPLN bertindak tidak sebagai Agen atau sebagai Nominee;
d. Perusahaan yang sahamnya terdaftar di Pasar Modal dan diperdagangkan secara teratur;
e. Bank; atau
f. Perusahaan yang memenuhi persyaratan :

  • 1)      Pendirian perusahaan di Negara mitra P3B atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan
  • 2)      Kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
  • 3)      Perusahaan mempunyai pegawai; dan
  • 4)      Penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di Negara penerimanya; dan
  • 5)      Tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk seperti: bunga, royalty, atau imbalan lainnya.

D. Konsekuensi Penyalahgunaan P3B

Dalam hal terjadi penyalahgunaan P3B, maka :

  1. Pemotong/Pemungut Pajak tidak diperkenankan untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan UU PPh;
  2. WPLN yang melakukan penyalahgunaan P3B tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang.

E. Substance Over Form

Dalam hal terdapat perbedaan antara format hukum (legal form) suatu struktur/skema dengan substansi ekonomisnyan (economic substance), maka perlakuan perpajakan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan substansi ekonominya (substance over form)

F. Mutual Agreement

Dalam hal WPLN dikenakan pajak tidak berdasarkan P3B, WPLN tsb dapat meminta pejabat yang berwenang di negaranya untuk melakukan penyelesaian melalui prosedur persetujuan bersama (mutual agreement procedure) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B

G. Lain-Lain

Dengan berlakunya PER-62 maka peraturan di bawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  1. SE-17/PJ./2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Petunjuk Perlakuan PPh terhadap pasal 11 tentang Bunga Pada P3B Indonesia dengan Belanda;
  2. SE-03/PJ./03/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Penentuan Status Beneficial Owner sebagaimana dimaksud dalam P3B Indonesia dengan Negara Mitra

November 10, 2009 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, Tax Treaty | , , , , | 7 Komentar

Penerapan P3B mulai 1 Jan 2010

Penerapan P3B mulai 1 Januari 2010

Pada tanggal 5 November 2009 Dirjen Pajak telah menetapkan Peraturan No PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).  Peraturan tsb mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2010 (Alhamdulillah tidak berlaku surut hehehehe).

Sesuai dengan UU PPh, Pemotong/Pemungut Pajak *) wajib untuk memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima/ diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Namun demikian, dalam hal WPLN berasal dari Negara mitra P3B, pemotongan/pemungutan pajak juga akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam P3B.

Pemotong/Pemungut pajak terdiri dari :

a)      Badan Pemerintah;

b)      Subyek Pajak dalam Negeri;

c)       Penyelenggara Kegiatan;

d)      Bentuk Usaha Tetap; atau

e)      Perwawilan perusahaan luar negeri lainnya;

yang diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN.

Penerapan tariff sesuai P3B

1. Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, apabila :

a)      Penerima Penghasilan bukan Subyek Pajak dalam negeri Indonesia

b)      Persyaratan Administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi

c)       Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana telah diatur dalam PER-62/PJ./2009

2. Apabila syarat2 tersebut diatas (point 1a-1c) tidak terpenuhi maka pemotong/pemungut pajak wajib memotong/memungut pajak yang terutang sesuai dengan UU PPh.

3. Persyaratan Administratif yang harus dipenuhi (ref point 1b diatas) adalah sbb :

a)      Menggunakan formulir Surat Keterangan Domisili (SKD)yang telah ditetapkan Dirjen Pajak (Lampiran II PER 61 –[Form – DGT I] atau Lampiran III PER 61 [form – DGT II] )

b)      (Formulir tsb) telah diisi oleh WPLN dengan lengkap

c)       (Formulir tsb) telah ditandatangani oleh WPLN

d)      (formulir tsb) telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B, dan

e)      Disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak

4. SKD yang menggunakan [form DGT-1] yang disampaikan kepada pemotong /pemungut pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat  dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B sejak tanggal SKD tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Negara mitra perjanjian dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan

Restitusi

5. WPLN dapat menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang tidak seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila manfaat P3B tidak diberikan akibat persyaratan administrative sebagaimana dimaksid pada point 3 tidak terpenuhi, tetapi WPLN menganggap pemotongan atau pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B.

Bukti Potong

6. Bukti pemotongan/pemungutan wajib dibuat oleh pemotong pajak/pemungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Apabila terdapat penghasilan yang diterima/diperoleh WPLN, tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong/dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan Pajak.

Lain-Lain

8. Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotocopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa

9. Kepala KPP harus melakukan penelitian kebenaran pelaporan atas jumlah pajak yang dipotong dan melakukan perekaman SKD dan bukti pemotongan/pemungutan yang dilaporkan oleh pemotong/pemungut pajak

10. Kepala KPP harus melakukan penelitian mengenai ada atau tidaknya BUT dari WPLN yang berada di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B

11. Apabila terdapat indikasi bahwa WPLN menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia melalui suatu BUT dan belum terdaftar sebagai wajib pajak, KPP memberitahukan KPP tempat BUT seharusnya terdaftar untuk dikirimi Surat Himbauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

12. Dengan berlakunya PER-62 ini, maka SE-03/PJ.101/1996 dan SE-04/PJ.101/1996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Kesimpulannya

Untuk dapat menerapkan tariff pemotongan/pemungutan PPh sesuai dengan P3B, hal-hal yang harus dilakukan adalah sbb :

1)      Pada saat pengiriman document tagihan (Invoice) ke Indonesia, WPLN harus sudah menyertakan SKD [form DGT-1 /  form DGT-2]  yang diisi lengkap, ditandatangani dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, atau

2)      Akan lebih baik jika Blanko form DGT-1 atau form DGT-2 diserahkan ke Lawan Transaksi (WPLN) bersamaan dengan penandatanganan Agremeent agar dapat diisi lengkap, ditandatangani dan dimintakan pengesahan kepada pihak yang berwenang) sehingga dapat dikirim bersamaan pada saat pengiriman Invoice

3)      Jika terdapat beberapa transaksi dalam satu tahun, SKD tersebut (sepertinya) harus diisi kembali setiap bulan (bener ga sih?), kecuali untuk WPLN Bank dan  WPLN yang menerima/memperoleh penghasilan melalui custodian sehubungan dengan transaksi pengalihan saham/obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan Dividen

4)      Photocopy SKD harus dilampirkan dalam SPT Masa yang dilaporkan ke KPP

5)      SKD Asli harus disimpan Pemotong/Pemungut Pajak selama 10 tahun

6)      Meskipun PPh yang terutang NIHIL atau tidak terdapat pemotongan/pemungutan pajak, apabila terdapat pembayaran penghasilan kepada WPLN, Pemotong/Pemungut Pajak WAJIB membuat  bukti Potong PPh 26 dengan mencantumkan besarnya penghasilan bruto.

7)      Dan lain lain (nanti ditambahin lagi kalau sempat)

Untuk lebih jelasnya silahkan dipelajari PER-61 tersebut, nanti kita diskusikan sama sama. Jika ada yang punya kesimpulan berbeda please share

Salam;

Triyani

November 9, 2009 Posted by | Pajak, Pajak lainnya, PPh Final Ps 4 (2), PPh Pasal 23/26, Tax Treaty | , , , , , | 17 Komentar

PPh pasal 26 atas Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia

PPh pasal 26 atas Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia

Pasal 26 ayat (2) undang-undang PPh mengatur bahwa  atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari  perkiraan penghasilan neto.

Sebagai petunjuk pelaksanaan ketentuan pasal 26 ayat (2) tersebut, pada tanggal 22 April 2009 Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan menteri Keuangan nomor  PMK-82/PMK.03/2009 yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tarif PPh pasal 26 ayat (2) *

Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang telah diatur dalam pasal 4 (2) UU PPh, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain Bentuk Usaha tetap (BUT), dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final

Bagi WPLN yang berkedudukan di negara treaty partner Indonesia,  pemotongan PPh hanya dilakukan apabila hak pemajakannya ada pada pihak Indonesia

Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual, sehingga tariff efektif PPh 26 adalah 5% dari harga jual.

Penjualan harta yang merupakan obyek PPh pasal 26 ayat (2)

Penjualan atau pengalihan harta yang dimaksud dalam PMK ini adalah penjualan atau pengalihan harta berupa :

  • Perhiasan mewah;
  • Berlian;
  • Emas;
  • Intan;
  • Jam tangan mewah;
  • Barang antik;
  • Lukisan;
  • Mobil;
  • Kapal pesiar; dan/atau
  • Pesawat terbang ringan

Baca lebih lanjut

Mei 2, 2009 Posted by | Pajak, PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, Tax Treaty | , , , , , | 13 Komentar

PPh Pasal 26 (4) atas BUT yang melaksanakan proyek pemerintah yang dananya berasal dari hibah dan/atau pinjaman LN

Berdasarkan SE-4/PJ.03/2008 tgl 22 Agustus 2008 ditegaskan bahwa PPh pasal 26 (4) atas BUT yang melaksanakan proyek pemerintah yang dananya berasal dari Hibah dan/atau Pinjaman Luar Negeri ditanggung oleh pemerintah.
Dengan demikian fasilitas pajak atas proyek pemerintah yang dananya berasal dari hibah/pinjaman Luar Negeri adalah sbb :
- PPh Badan ditanggung Pemerintah
- PPh Pasal 26 (4) -khusus untuk BUT- juga ditanggung Pemerintah
- PPN Tidak dipungut
- Bea Masuk dan Bea Masuk tambahan dibebaskan
- PPh 21 atas penghasilan karyawan (baik staff lokal maupun expatriate) tetap terutang dan hrs dipotong sesuai ketentuan Pasal 21 UU PPh;

Jujur saya kaget sekali baca SE ini, karena baru saja saya debat panjang mengenai apakah PPh 26 (4)  ditanggung pemerintah atau tidak, bahkan saya juga sempat mengkonfirmasikan ‘pendapat saya’ ke rekan di KPP.  Kita berpendapat bahwa PPh 26 (4) tidak termasuk dalam pengertian PPh yang ditanggung pemeritah, karena dalam PP hanya menyebutkan sbb : Baca lebih lanjut

September 2, 2008 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Pasal 23/26, PPN, Tax Treaty | , , , , | 8 Komentar

Pajak untuk Rep Office (Kantor Perwakilan Dagang WPLN)

Sedikit kaget membaca aturan baru ini… :)

SE-02/PJ.03/2008 Tentang PENEGASAN ATAS PENERAPAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG (REPRESENTATIVE OFFICE/LIAISON OFFICE) DI INDONESIA.

Melalui SE-02 ini, Dirjen Pajak menegaskan bahwa sebagaimana diatur dalam KEP-667/PJ./2001 Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Represantative Office/Liaison di Indonesia; pengenaan pajaknya sbb :

  1. Penghasilan neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto ;
  2. Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia adalah sebesar 0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final ;
  3. Perhitungan PPh 0,44% tersebut berasal dari Jumlah PPh terutang yang dihitung berdasarkan norma dan Branch Profit Tax (BPT)/PPh pasal 26 (4) sbb :
  • PPh terutang                ==> (30% x 1%) = 0,30%
  • Branch Profit Tax         ==> (20% x 1-0,3) = 0,14%
  • Sehingga total PPh       ==>  0,44%

Dirjen pajak juga menegaskan bahwa Wajib pajak Luar negeri yang dimaksud dalam KEP-667 adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang berasal dari negara yang belum mempunyai tax treaty dengan Indonesia (Non Treaty Partner).

Selain itu dalam SE-02, Dirjen pajak juga menegaskan bahwa bagi Wajib Pajak LN yang berasal dari negara treaty partner Indonesia, maka besarnya pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif Branch Profit Tax sebagaimana diatur dalam tax treaty.

Baca lebih lanjut

Agustus 7, 2008 Posted by | Pajak, PPh Badan, sharing, Tax Treaty | , , , , , | 13 Komentar

Penentuan laba usaha bentuk usaha tetap (1)

Penentuan laba usaha bentuk usaha tetap (1)

Perusahaan multinasional gencar mempergunakan peluang usaha dengan
melakukan kegiatan usaha di negara lain, dengan mendirikan anak perusahaan
maupun membuka cabang.
Bagi negara tempat investasi, hal ini merupakan peluang menambah penerimaan
negara dari pajak. Pendekatan yang ditempuh adalah dari segi yuridis fiskal,
dengan memberi definisi “bentuk usaha tetap” (BUT) dalam undang-undang
perpajakan dan memberi batasan atas laba usaha dari BUT yang akan dipungut
pajak. Baca lebih lanjut

Oktober 9, 2007 Posted by | Artikel Pajak-lainnya, Pajak, Tax Treaty | , , | 2 Komentar

   

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 188 pengikut lainnya.