Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

PPh 21 ditanggung Pemerintah

Akhirnya, terbit juga peraturan mengenai incentive PPh  21 yang telah ditunggu-tunggu banyak pihak.. :)

Peraturan tersebut dituangkan dalam PMK No. 43/PMK.03/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja pada kategori usaha tertentu.

Dalam peraturan ini diatur bahwa :

1. PPh 21 ditanggung pemerintah diberikan kepada pekerja yang bekerja pada bidang usaha tertentu, dengan jumlah penghasilan bruto di atas PTKP dan tidak lebih dari Rp 5 Juta rupiah dalam satu bulan.

2. Bidang usaha tertentu secara umum dikategorikan sbb :
– Kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan dan kehutanan
– Kategori usaha perikanan, dan
– kategori usaha industri pengolahan

3. PPh 21 ditanggung pemerintah wajib dibayarkan secara tunai pada saat pembayaran penghasilan oleh pemberi kerja kepada pekerja (sehingga menambah take home pay pekerja yang mendapat fasilitas PPh DTP-pen)

Detail bidang usaha yang memperoleh fasilitas ini dapat dilihat dalam lampiran PMK-43, bisa didownload  dari sini atau dari dari sana

Iseng-iseng mari kita buat simulasi, berapa sih kira-kira tambahan take home pay yang akan diterima pekerja yang memperoleh fasilitas PPh 21 DTP ini :

Gross Income (maks) = Rp 5.000.000

-/- Biaya Jabatan 5% = (Rp 250.000)

Ph Netto sebulan = 4.750.000

Ph Netto setahun = 57.000.000

-/- PTKP (TK) = (15.840.000)

Penghasilan kena pajak = 41.160.000

PPh 21 terutang setahun = 2.058.000

PPh 21 terutang sebulan = 1/12 x 2.058.000 = 171.500

Ya, besarnya tambahan take home pay yang akan diterima pekerja yang memperoleh fasilitas PPh 21 DTP berdasarkan PMK-43 ini maksimum sebesar Rp 171.500/bulan.

Lumayanlah, meskipun jauh lebih kecil dibandingkan contoh yang disebutkan dalam berita

Thanks to :

- Mr. Ika promissory notes yang sudah kasih alert,

- Mas Wisnu jagalah hati selalu yang sudah kirim file dg size yang lebih manusiawi  :D

[tambahan info 050309]

Sesuai Siaran Pers DJP 04-03-2009 :

  • Dalam hal selama ini pekerja menanggung PPh pasal 21 pekerjanya, maka PPh pasal 21 yang ditanggung tersebut tetap harus diberikan kepada pekerja yang mendapat fasilitas PPh 21 DTP.
  • Pemberi kerja wajib melaporkan realisasi pemberian PPh pasal 21 DTP pekerjanya beserta daftar pekerja yang diberi fasilitas PPh pasal 21 DTP kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar sebagai lampiran SPT Masa,
  • Pemberi kerja wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 DTP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya pekerja dapat mengkreditkan PPh pasal 21 DTP tersebut dengan PPh yang terutang atas seluruh penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan
  • PPh Pasal 21 DTP berlaku untuk  masa Pebruari 2009 s/d November 2009 yang dilaporkan paling lambat 20 Desember 2009

Maret 5, 2009 Posted by | Pajak, PPh Pasal 21/26, UU dan aturan pajak | , , | 27 Komentar

SPT 1770-SS untuk WPOP berpenghasilan s/d 60 Juta setahun

Barusan dapet file PER-7/PJ./2009 tentang perubahan PER-24/PJ./2008 yang isinya adalah merubah peruntukan form SPT Tahunan bagi WPOP, form SPT 1770-SS yang semula digunakan untuk WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha dan memperoleh penghasilan bruto setahun maksimum Rp 48 juta, berdasarkan PER-7 ini dirubah menjadi untuk  WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha dan memperoleh penghasilan bruto s/d Rp 60 Juta setahun.

File PER-7/PJ./2009 terlampir

Thanks to om Rulli yang sudah sharing peraturan ini :)

Februari 10, 2009 Posted by | Pajak, PPh Orang Pribadi, UU dan aturan pajak | , | 71 Komentar

PPh atas Bunga Obligasi

Tgl 9 Pebruari ini Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2009 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi” yang berlaku surut sejak 1 Jan 2009.

Dalam PP No 16 tahun 2009 tersebut diatur hal-hal sbb :

Pasal 1 :

Dalam PP ini, yang dimaksud dengan :

1. Obligasi adalah surat utang atau surat utang negara yang berjangka waktu lebih  dari 12 (dua belas) bulan

2. Bunga Obligasi adalah Imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto

Pasal 2 :

1. Atas Penghasilan yang diterima dan/atau dperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat Final

2. Ketentuan pada ayat 1 tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah :

a. Wajib Pajak  Dana Pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh

b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia

Pasal 3 :

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) adalah :

a. Bunga dari obligasi dengan kupom sebesar :

1) 15% (lima belas persen) bagi wajib oahaj dakan negeri dan bentuk usaha tetap, dan

2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi WPLN selain BUT,

dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;

b. diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar :

1) 15% (lima belas persen) bagi wajib oahaj dakan negeri dan bentuk usaha tetap, dan

2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi WPLN selain BUT,

dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

c. diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar :

1) 15% (lima belas persen) bagi wajib oahaj dakan negeri dan bentuk usaha tetap, dan

2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi WPLN selain BUT,

dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi; dan

d. bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar :

1) 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;

2) 5% (Lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan

3) 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pasal 4 :

Pemotongan PPh dilakukan oleh :

a.  Penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga  Obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan/atau

b. Perusahaan Efek, dealer, atau bank selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaki.

File lengkapnya bisa didownload disini

Thanks to : Ardi Daniman (citi) yang sudah sharing peraturannya

Februari 10, 2009 Posted by | Pajak, PPh Final Ps 4 (2), UU dan aturan pajak | , | 4 Komentar

Daftar PMK Juklak UU No 36 tahun 2008

Berikut ini daftar Peraturan Menteri Keuangan mengenai Juklak UU PPh yang baru. Hampir semua file dibawah ini sudah dapat didownload dari  http://www.pajak.go.id

  1. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.03/2008, Tgl.22 Desember 2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya.
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008, Tgl.16 Desember 2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan
  3. Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008, Tgl. 31 Desember 2008 Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C UU PPh.
  4. Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Badan- Badan Dan Orang Pibadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan
  5. Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
  6. Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Bantuan Atau Santunan Yang Dibayarkan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
  7. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Amortisasi Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud Dan Pengeluaran Lainnya Untuk Bidang Usaha Tertentu
  8. Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu
  9. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 tgl 31 Desember 2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan
  10. Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
  11. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
  12. Peraturan Menteri Keuangan No. 253/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
  13. Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
  14. Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
  15. Peraturan Menteri Keuangan No. 256/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Deviden Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek
  16. Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
  17. Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat(3c) Undang Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri

Januari 19, 2009 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, UU dan aturan pajak | | 18 Komentar

Fiskal Luar Negeri 2009 – 2010

Jika posting sebelumnya masih ‘hanya’ berdasarkan siaran pers resmi DJP, maka sekarang telah terbit Peraturan Dirjen Pajak No. PER-53/PJ./2008 tanggal 31 Desember 2008 yang mengatur tentang Tatacara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri.
File PER DJP bisa didownload di sini atau di website DJP.

Yang perlu diingat adalah PER 53 ini berlaku selama 1 Jan 2009 sampai dengan 31 Des 2010.

Mulai 1 Jan 2011 tidak ada lagi kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri, kecuali ada aturan lain :)

Update (09-01-09) :

- PER-01/PJ./2009 tentang perubahan PER-53/PJ./2008

- SE-86/PJ./2008 tentang Pengantar PER-53/PJ./2008

-SE-01/PJ./2009 tentang Pengantar PER-01/PJ./2009

Januari 2, 2009 Posted by | Pajak, PPh Orang Pribadi, UU dan aturan pajak | , , , | 7 Komentar

Juklak UU 36 tahun 2008

Akhirnya datang juga :D

Ini adalah juklak UU PPh yang sudah direlease hari ini. PMK-210/PMK.03/2008 tgl 11 Desember 2008 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN
SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA.

Berdasarkan PMK-210 ini maka pemungut PPh pasal 22 menjadi sebagai berikut :

  1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
  2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
  3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang
    melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
  4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;
  5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen,
    industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
  6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
  7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,
    perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Berdasarkan PMK-210 ini, maka Badan usaha yang bergerak di bidang industri rokok tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.

Dengan kata lain, distributor Rokok tidak lagi dikenakan PPh final.

File peraturan bisa didownload di website DJP

Desember 22, 2008 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Pasal 22, UU dan aturan pajak | 6 Komentar

Juklak PP 51 – PPh Jasa Konstruksi

Telah terbit PMK-187/PMK.03/2008 tanggal 20 November 2008  Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

File bisa didownload disini

November 21, 2008 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), UU dan aturan pajak | , , | 30 Komentar

Susunan dalam satu naskah UU PPh (2008)

Terlampir file susunan dalam satu naskah UU No 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang No 36 tahun 2008.

Semoga bermanfaat.

Thanks to Ardhi Dj

November 3, 2008 Posted by | Pajak, Undang-undang, UU dan aturan pajak | , | 10 Komentar

UU PPh Baru: UU No 36 tahun 2008

Terlampir file Udang-undang No 36 tahun 2008 tentang : Perubahan keempat atas Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang akan berlaku sejak 1 Januari 2009.

- Download File Batang Tubuh UU No 36 tahun 2008 atau “UU PPh baru”

- Download File Penjelasan UU No 36 tahun 2008

Berdasarkan UU No 36 tahun 2008 ini, maka Undang Undang PPh yang berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2009 adalah : Undang-undang No 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No 36 tahun 2008.

Thanks to : Ika, Lena, om DD dan teman2 tax-ina yang telah berbagi info :)

Oktober 10, 2008 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, Undang-undang, UU dan aturan pajak | , , , | 108 Komentar

SPT PPN 1108. PER-14/PJ./2008 (08 APRIL 2008)

Pada tanggal 8 April 2008, Dirjen pajak telah menandatangani peraturan baru mengenai SPT PPN form 1108, PER-14/PJ./2008 (PER-14). PER-14 ini menggantikan PER-180/PJ./2007 yang juga mengatur mengenai SPT PPN form 1108. Dalam PER-14 ini, Dirjen pajak menambah jumlah KPP yang ditetapkan untuk menerima pelaporan SPT Masa PPN dalam bentuk hardcopy dengan menggunakan formulir 1108 menjadi 9 KPP. Semula, berdasarkan PER-180 baru tiga KPP yang diwajibkan untuk menerima pelaporan SPT PPN dalam bentuk hardcopy dengan menggunakan formulir 1108.

Dengan telah berlakunya PER-14 tahun 2008 tersebut, terhitung mulai masa April 2008 :

1. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP-KPP sbb :

  • KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU
  • KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA
  • KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA
  • KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR EMPAT
  • KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU
  • KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA
  • KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA
  • KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU
  • KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA

2. Dalam satu masa pajak menerbitkan FP Keluaran atau mengkreditkan pajak masukan masing-masing maksimal 30 faktur pajak, dan

3. Menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk HARDCOPY,

dalam melaporkan SPT Masa PPN WAJIB menggunakan formulir 1108.

————

Download Peraturan dimaksud :

1. PER-14/PJ./2008

2. Lampiran I (SPT PPN Form 1108 )

3. Lampiran II (Buku Petunjuk pengisian SPT 1108 )

4. Lampiran III (Daftar KPP yang ditetapkan untuk menerima pelaporan SPT Masa PPN dalam bentuk hardcopy dengan menggunakan formulir 1108 )

Related posting :

1. SPT Masa PPN baru (Form 1108 )

April 17, 2008 Posted by | Pajak, PPN, UU dan aturan pajak | 28 Komentar

PMK-43/PMK.03/2008 : Penggunaan Nilai Buku ~dalam Rangka Merger

Meskipun lagi ribet dg SPT Tahunan, biar ga bosen dan ga ketinggalan berita saya posting aturan baru ini. Pagi tadi (Jam 9an masih pagi khan :), sebelum aku sampai kantor sempet ada yang telp dan nanya tentang aturan baru, mengenai merger ini. Pagi tadi, saat ditanya, saya belum dapat info ada peraturan baru tentang merger. Info aturan baru yang aku harapkan justeru mengenai PPh untuk Developer, atau tarif PPh jasa konstruksi. apa kabarnya yah PP ttg hal ini? Jadi dikenakan PPh Final kah? Tarifnya Jadi naik kah?. entahlah.

Pas sore2 gini buka OOT, ada fwd-an aturan baru dari Sams, berhubung setting nomail di milis aku jadi ga bisa liat attachmentnya. Ahh.. untung ada om DD yg baik hati dan mau memforward email tsb ke ke japri-ku, jadi skrg bisa aku share di sini.

Thanks to Sams, om DD atas sharing aturannya.

Salinan PMK-43/PMK.03/2008 dapat di download disini 

JENIS : PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 43/PMK.03/2008

TANGGAL : 13 MARET 2008

PERIHAL : PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelaraskan kebijakan perpajakan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Unclang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku (“pooling of interest”);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha; Baca lebih lanjut

Maret 24, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya, UU dan aturan pajak | , , , | 11 Komentar

SPT Masa PPN Baru (Form 1108)

Semalem saya dapat kiriman email isinya peraturan baru tentang SPT Masa PPN yang baru Form 1108 lengkap dengan Buku Petunjuknya, Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Form 1108.

SPT 1108 ini merupakan lampiran dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER 180/PJ./2007 Tentang “Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Dalam Bentuk Formulir Kertas (Hardcopy) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga dan KPP Pratama Jakarta Abang Satu Dalam Rangka Uji Coba Pengolahan Data dan Dokumen di Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan” Baca lebih lanjut

Januari 19, 2008 Posted by | Pajak, PPN, UU dan aturan pajak | , , , , | 93 Komentar

Daftar Aturan Baru (Juklak UU KUP Terbaru)

Berikut ini daftar peraturan baru yang merupakan Juklak (petunjuk pelaksanaan) dari Undang-Undang KUP (UU No 6 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No 28 tahun 2007)

Semua Aturan dibawah ini bisa di download di http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id/announce.php

  • PP Nomor 80 Tahun 2007 Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 28 Tahun 2007
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.03/2007 Tentang : Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Baca lebih lanjut

Januari 16, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, UU dan aturan pajak | , , , | 14 Komentar

PP No 81 Tahun 2007

Ini peraturan Baru juga, PP No 81 Tahun 2007 .

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.

a.k.a Insentif Pajak Bagi perusahaan go public

Januari 14, 2008 Posted by | Pajak, PPh Badan, UU dan aturan pajak | , , , | 11 Komentar

PP No 80 tahun 2007

Peraturan Baru, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 atau PP No 80 tahun 2007 tgl 28 Desember 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 28 Tahun 2007

Semoga Bermanfaat.

Thanks to Pak Taufik atas kirimannya

Salam,

Triyani

Januari 14, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, UU dan aturan pajak | , , , , | 12 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 183 pengikut lainnya.