Komentar untuk Triyani's Weblog

Komentar di Slide Penjelasan PMK-38 DPP Nilai Lain Freight Forwarding oleh dina

dina — Wed, 24 Apr 2013 13:32:50 +0000

ass,,,
mau tanya tolong jelaskan tentang peranan wajib pajak badan terdaftar terhadap jumlah penerimaan pajak….
terima kasih…

Komentar di Tabel Tarif PPh 23 oleh Fitri

Fitri — Tue, 23 Apr 2013 10:28:21 +0000

sore ba’, saya mau tanya. apabila ada pembayaran dari customer Feb ’13 tetapi customer tersebut menerbitkan bukti potong tertanggal 21 des ’12. apakah bukti potongnya bisa di kreditkan di tahun 2012. Dasar peraturannya apa ba’. Terima kasih

Komentar di Konsultasi oleh bunga

bunga — Thu, 18 Apr 2013 07:46:21 +0000

maav mengganggu
mbak kalau mau belajar pajak untuk orang awam di blog apa ya( yang ada hitungan dan artinya)?
karena saya binggung kalau cari buku??
apakah sama praktek dengan buku??

terimakasih

Komentar di Tabel Tarif PPh 23 Per 1 Januari 2009 oleh andi

andi — Wed, 17 Apr 2013 19:26:52 +0000

mba mau tanya, kalau untuk jasa konsesi dengan pihak angkasapura kena pasal 23 ngga and tarifnya berapa persen, thanks ya mbaa

Komentar di Pajak atas penghasilan bagi wanita kawin oleh linda

linda — Sat, 13 Apr 2013 14:57:15 +0000

mau tanya
istri bekerja pada satu pemberi kerja dan belum dipotong pph 21 maka ph istri digabung dg suami. ya mau saya tanyakan status ptkp k/0 atau k/i/0???????

Komentar di PER-31/PJ./2012 Pedoman Teknis PPh 21/26 th2013 oleh Ervan Syah

Ervan Syah — Fri, 12 Apr 2013 10:08:24 +0000

makasi mbak,bermanfaat bgt ni

Komentar di Konsultasi oleh ISBANDI

ISBANDI — Tue, 09 Apr 2013 03:55:53 +0000

Selamat siang mbak,semoga kebaikan mbak triyani mendapatkan balasan dri Allah.
1.Mbak saya tanya, jika karyawan tetap dalam pph 21 dipotong dengan biaya jabatan, bagaimana dengan karyawan tidak tetap misal kontrak,harian atau tenaga lepas,apakah karyawan tersebut juga dipotong atau tidak dengan biaya jabatan ?
2.Didalam pph 21 disebutkan menurut undang undang pajak penghasilan,undang undang tersebut no berapa dan tahun berapa ya mbak?

terima kasih atas perhatiannya.

isbandi

Komentar di UU PT yang Baru (UU No 40 th 2007) oleh Satriyo Adi

Satriyo Adi — Mon, 08 Apr 2013 09:36:14 +0000

Saya mau tanya, untuk PMA apakah diperlukan SIUP ? Karena saya di cabang perusahaan PMA di Bali dan diminta untuk membuat SIUP. Kalau tidak diperlukan, apa dasar hukumnya ? Mohon dibalas ke email saya

Komentar di SPT Tahunan WP Orang Pribadi (seri PPh OP-1) oleh himbar yoko

himbar yoko — Mon, 08 Apr 2013 08:44:46 +0000

saya mw tanya…knp sih hrs nyerahin spt?bukankah pajaknya sdh d bayarkan dan sdh trdata d kantor pajak?dan knp jika telat hrs kn denda?

Komentar di Penghapusan Piutang menurut Pajak oleh Konkuren

Konkuren — Sat, 06 Apr 2013 03:21:19 +0000

mba,pingin nanya.. Saya adalah kreditor (konkuren) dari debitor yang pailit, nah dari penjualan harta debitor yang pailit, saya kreditor hanya mendapat sekian persen ga sampai 5 persen mba’.. sementara pajak yang di bayar atas penjualan aset, 6x jumlah piutang saya di debitor.. apa yang harus sy lakukan mba’, apakah sisa piutang saya dapat di jadikan biaya-biaya sesuai pasal 6.. apa yang harus lakukan mba’..

Komentar di PPN atas Ekspor Jasa Kena Pajak oleh adi

adi — Thu, 04 Apr 2013 03:04:20 +0000

Dear all

saya hanya mau berbagi, bahwa pengenaan PPN 0% atas ekspor JKP yang didasarkan pada PMK-30 tahun 2011 menurut saya sungguh tidak adil, karena positif list tersebut membatasi jenis transaksi espor JKP tidak dikenakan hanya ada 3 kategori yaitu : Maklon, perbaikan dan perawatan serta konstruksi, lalau bagaimana dengan jenis transaksi tidak masuk dalam positif list dan negatif list? secara yuridis menurut saya juga tidak adil karena pengenaan PPn atas suatu objek ditentukan oleh Peraturan Mentri Keuangan karena menurut saya melanggar pasal 1 angka 29 UU PPN 1984 “Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean” bahwa PMK 30 membuat pengecualian bahwa ekspor jasa yang tidak ada dalam list dianggap bukan ekspor namun sebagai penyerahan dalam Daerah Pabean. Dari unsur filosofi UU PPn 1984 menggunakan destination principle dan hal ini ada dalam memori penjelasan umum bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi, jika yang mengkonsumsi itu adalah pihak luar Daerah Pabean maka tidak dikenakan PPN.

Komentar di PER-31/PJ./2012 Pedoman Teknis PPh 21/26 th2013 oleh ISBANDI

ISBANDI — Wed, 03 Apr 2013 03:46:53 +0000

MBAK TRIYANI DULU DI WIDYA GAMA MALANG YA?

Komentar di Konsultasi oleh triyani

triyani — Mon, 01 Apr 2013 03:12:38 +0000

Komentar di Konsultasi oleh dystroo

dystroo — Thu, 28 Mar 2013 04:56:21 +0000

assalammualaikum mba, aku mau tanya ada contoh soal utk PPh pasal 22 gak mba?? sekalian aku mau belajar nieh. makasih sebelumnya.. wass..

Komentar di KETIKA KITA HARUS MEMPUNYAI NPWP oleh iis nurul hidayah

iis nurul hidayah — Wed, 27 Mar 2013 03:43:50 +0000

assalamu alaikum wr wb
sblmnya saya berterima kasih atas info yang mba jelaskan yang saya ingin tanya mengapa indonesia tidak menggunakan sistem official assessment system sedangkan ketentuan-ketentuan pajak sudah diatur dan diurus oleh UU serta PERDA lainnya
mohon penjelasan
terima kasih mba
wassalam……………