Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Pajak atas Surat Perbendaharaan Negara (PPh atas Diskonto SPN)

Berita “lama” sih.. tapi karena baru dapet file aturannya hari ini, terpaksa baru diposting hari ini.

PP No 27 tahun 2008 Tentang PPh atas Diskonto SPN

————

copas dari http://www.kanwilpajakkhusus.go.id

oleh Bisnis Indonesia Artikel Pajak 4/9/2008 10:24:58 AM

Pajak SPN dialihkan

Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah yang mengalihkan pengenaan pajak penghasilan atas Surat Perbendaharaan Negara dari pasar primer ke pasar sekunder untuk menarik investor.

Dirjen Pajak Depkeu Darmin Nasution mengatakan sebelumnya pengenaan PPh diskonto 20% dikenakan di muka, ketika seseorang membeli SPN di pasar primer. Dengan peraturan baru, pengenaan PPh diberlakukan berdasarkan capital gain yang diraih saat SPN dilepas di pasar sekunder.

Pengenaan PPh diskonto atas SPN ini sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11/2006. Darmin mengungkapkan peraturan baru ini ditandatangani 4 April 2008. Baca lebih lanjut

April 14, 2008 Posted by | Pajak | 3 Komentar

Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi WP yang memilih menggunakan Norma

copy paste dari http://www.ortax.org

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45/PMK.03/2008

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983

TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH

TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985 );

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986 );

4. Keputuan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang memilih dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000,

2. Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 (satu) tahun buku tidak lebih dari Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut :

1. Menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah;

2. Menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut ;dan

3. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Pasal 2 Baca lebih lanjut

April 14, 2008 Posted by | Pajak | 4 Komentar

KPP PMA tidak menerima WP Baru lagi

Sudah lama dengar ‘gosip’ mengenai hal ini. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP PMA akan dibatasi, Wajib Pajak PMA baru (Investor Baru) tidak boleh lagi mendaftarkan diri di KPP PMA.

Kemarin siang baru dapat copy peraturan Dirjen Pajak mengenai hal tsb, PER-9/PJ./2008 tentang “Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu” yang mulai berlaku sejak tanggal 25 Maret 2008.

Berikut ini table KPP tempat pendaftaran Wajib Pajak sesuai dengan peraturan baru tsb.

No

Jenis WP

Tempat Pendaftaran

1

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung dari BUMN lebih dari 50%

KPP BUMN

2

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Industri kimia dan barang galian non logam yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Satu

3

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Industri logam dan mesin yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Dua

4

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Pertambangan dan perdagangan yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Tiga

5

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Industri Tekstil, Makanan dan kayu yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Empat

6

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor agrobisnis dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Lima

7

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Jasa dan Perdagangan yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Enam

8

Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang berkedudukan di DKI Jakarta dan Orang Asing yang bertempat tinggal di DKI Jakarta, yang berasal dari Negara-negara di benua Asia dan Afrika, termasuk Maldives, Cape Verde, Coromos, Mauritius, Mayotte, Saint Helena, Seychelles, Sao Tome dan Principe yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP BADORA Satu

9

Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang berkedudukan di DKI Jakarta dan Orang Asing yang bertempat tinggal di DKI Jakarta, yang berasal selain dari Negara-negara yang disebutkan diatas (ref to no.8 table ini) yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP Badora Dua

10

Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan lembaga keuangan termasuk badan-badan khusus yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan UU No 8 th 1995 tentang Pasar Modal, Perusahaan Efek Non Bank, yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMB

11

Perusahaan Besar Tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP WP Besar dan KPP Madya

12

WP BUMN, WP PMA, BUT dan Orang Asing, Perusahaan Masuk Bursa dan Perusahaan Besar Tertentu, terbatas dalam hal sebagai pemotong dan atau pemungut Pajak Penghasilan

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat pusat, cabang, perwakilan atau kegiatan usaha dilakukan, yang lokasinya berada di luar DKI Jakarta

13

Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu yang mempunyai tempat usaha tersebar dibeberapa tempat (WPOPPT)

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak

14

- Wajib Pajak Baru, Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP setelah tgl 25 Maret 2008

- Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam point 1 s/d 11 diatas (ref table ini)

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak

Intinya adalah, Wajib pajak yang terdaftar di : 1) KPP di lingkungan kanwil khusus (KPP BUMN, KPP PMA, KPP Badora); 2) KPP WP Besar dan KPP Madya, hanya WAJIB PAJAK tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Dirjen Pajak. Selain WP tsb (WP yang tidak/belum ditetapkan untuk terdaftar di “KPP tertentu” oleh Dirjen Pajak) harus terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

Bagi WP yang selama ini telah terdaftar di KPP di lingkungan kanwil khusus (KPP PMA dan KPP Badora), siap2 barangkali sebentar lagi anda akan memperoleh surat pemberitahuan tentang pemindahan KPP (aka perubahan NPWP). huhh… surat menyurat lagi dg vendor/suplier customer etc.

Perlu diperhatikan juga, seringkali KPP/DJP ‘terlambat’ mengirim surat pemberitahuan tentang pindah KPP tsb. Contohnya, hari ini saya dapat telpon dari 2 client teman saya yang menginformasikan bahwa mereka dipindahkan ke KPP Madya. Teman yang pertama bilang bahwa baru ditelepon oleh AR barunya di KPP Madya, memberitahukan bahwa terhitung sejak tgl 7 April kantornya dipindahkan ke KPP Madya Jaktim, namun belum ada pemberitahuan tertulis. Teman kedua saya bilang bahwa hari ini mereka dapat fax dari KPP Madya, isinya surat pemberitahuan bahwa kantornya dipindahkan ke KPP Madya Jakpus terhitung sejak tanggal 7 April.

Teman saya tsb, dua-duanya protes bilang gini.. “kenapa yaa mba, kok perubahan NPWP, pindah tempat terdaftar gini pemberitahuannya mendadak?, saya khan harus kasih tau rekanan (Supplier/vendor, client/customer, dll) agar mereka menerbitkan bukti potong dan Faktur pajak sesuai NPWP baru, butuh proses!”. Saya cuma bisa bilang.. “yaaa.. harap maklum lah.. :( , lebih baik segera kirim surat pemberitahuan tsb -capek protes- dan usahakan untuk bulan ini pembayaran pajaknya jangan pas tanggal 10, kadang2 dengan adanya perubahan NPWP ini pada saat pembayaran pajak ditolak, karena NPWP tidak dikenal etc”.

Nyebelin memang.. :P , DJP yang melakukan reorganisasi tapi WP harus ikut repot, padahal kalau saja DJP mengirimkan surat pemberitahuan lebih awal, WP bisa melakukan segala sesuatu yang terkait dg lebih baik.

April 8, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , , , , , , | 11 Komentar

SPT 1770-SS Untuk WPOP berpenghasilan Rp 48 Juta setahun

wahh… saking sibuk dg SPT Tahunan, hari ini aku baru tahu kalau sudah ada perubahan PER-161/PJ/2007 tentang SPT 1770-SS.  :)
Berdasarkan PER-8/PJ./2008 Formulir SPT Tahunan PPh untuk WP Orang Pribadi form 1770-SS digunakan untuk WPOP yang mempunyai penghasilan s/d Rp 48.000.000 setahun.  Semula Form 1770-SS hanya boleh digunakan oleh WPOP yang memperoleh penghasilan sampai dengan Rp 30 Juta setahun.
Dibawah ini copi peraturan di maksud. Semoga bermanfaat.
———————-
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 8/PJ/2008TENTANGPERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-161/PJ/2007 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN Baca lebih lanjut

April 2, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | , , , , , | 15 Komentar

Donor Darah di PMI Tangerang

Ini adalah agenda KBBC, yang merupakan kopdar ke-3 teman-teman bloger member KBBC. Acara ini tidak terbatas untuk KBBC member saja loh :) . Teman-teman yang mau ikut gabung di acara tsb, baik mau mendonorkan darahnya atau ingin berkumpul untuk saling menyapa dan mempererat tali silaturahim, ditunggu kehadirannya.

Agenda: Donor Darah dan kopdar ketiga KBBC

Lokasi: PMI Kota Tangerang, Jl. Mayjen Sutoyo No. 15, Tangerang (dekat SMUN 1 Tangerang)

TiKum: depan Gedung DPRD/ Walikota Tangerang/ Masjid Raya Al-Azhom

Tanggal: 6 April 2008

Waktu: jam 08.30-selesai

Kontak: Edy 0818987339, Payjo 08998837064, Ade 0817898400

Info lengkap bisa dilihat disini

April 1, 2008 Posted by | Pajak | , , | 1 Komentar

Telat banget.. :(

Meskipun sangat terlambat, karena banyak komentar dan pertanyaan yang masuk ke blog ini terkait dengan pelaporan SPT Tahunan th 2007.. hari ini saya akan jawab komentar2 tsb.

Terima kasih atas kunjungan atensinya terhadap blog ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya belum bisa banyak membantu teman-teman tepat pada saat di butuhkan.

April 1, 2008 Posted by | Iseng, sharing | , | 3 Komentar

31 Maret

Hari ini merupakan hari terakhir untuk menyampaikan SPT Tahunan 2007. KPP buka sampai jam 7 malam memang, tapi tetap saja ada yang tidak bisa masuk tepat waktu… ada saja penyebabnya  :(

Tapi bagaimanapun, Maret telah berlalu, perasaan jadi lebih lega :)

Setidaknya setelah lewat bulan Maret, Jadwal kerja bisa lebih teratur. Sebulan ini banyak sekali hal-hal yang saya abaikan :( , bahkan makan dan tidurpun tidak teratur. Ada berbagai kegiatan di rumah yang terpaksa harus saya lewatkan, Ada banyak orang yang saya abaikan :(

Ada banyak pertanyaan dari teman-teman milis maupun  blog, baik melalui email japri maupun komentar di blog yang  tidak sempat saya baca, apalagi  untuk membalasnya :(

Maafkan atas semua ini…
Semoga saya bisa mengambil hikmah dengan belajar memanage diri dan memanfaatkan waktu dg baik dan benar :)

Maret 31, 2008 Posted by | Iseng | , | Tinggalkan komentar

link file error

Beberapa link file yang terdapat dalam blog ini tidak dapat di acces karena adanya perubahan struktur dari web sumber yang di link (www.pajak.go.id ; http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id dll)

Untuk itu, mohon maaf atas ketidaknyamananya.

Maret 31, 2008 Posted by | Iseng | , , | Tinggalkan komentar

Penjelasan lebih lanjut tentang PMK No. 43/2008

Copi paste dari http://www.depkeu.go.id

Penjelasan lebih lanjut tentang PMK No. 43/2008

Jakarta, 26/03/08 (Fiscal News) – Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, Djoko Slamet Surjoputro dan Direktur Peraturan Perpajakan II, Djonifar Abdul Fatah, hari ini bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 (PMK No. 43/2008 ) tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang mulai berlaku sejak tanggal 13 Maret 2008.

1. Dalam aturan pokok, nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka merger atau pemekaran usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Kebijakan pemerintah yang diatur dalam PMK No. 43/2008 ini adalah untuk memberikan fasilitas menggunakan nilai buku dalam rangka merger atau pemekaran usaha.

2. Business Purpose Test

Business Purpose Test adalah suatu pengujian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui apakah perusahaan yang mengajukan permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka merger secara nyata ditujukan hanya untuk pengembangan usaha semata. Pengujian ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak (WP) yang akan menggunakan nilai buku dalam rangka merger atau pemekaran usaha. Tujuannya adalah agar WP dapat dievaluasi tentang maksud dan tujuannya untuk melakukan merger, sehingga dapat dicegah kemungkinan adanya usaha untuk penghindaran pajak yang tidak seharusnya terjadi. Baca lebih lanjut

Maret 27, 2008 Posted by | Pajak | , , , | Tinggalkan komentar

Tgl 29 KPP tetap buka

Copi paste dari web-nya LTO.
Daripada tgl 31 bakalan ngantri lama, juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kalau bisa lapor hari Sabtu aja dehh sekalian jalan2.. :)
Tanggal 29 Maret 2008, KPP di seluruh Indonesia tetap buka mulai pukul 08.30 s.d. 17.00 waktu setempat untuk memberikan pelayanan penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007. Selanjutnya pelayanan penerimaan SPT Tahunan pada tanggal 31 Maret 2008 buka sampai dengan pukul 19.00 waktu setempat.

Maret 25, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , | Tinggalkan komentar

PMK-43/PMK.03/2008 : Penggunaan Nilai Buku ~dalam Rangka Merger

Meskipun lagi ribet dg SPT Tahunan, biar ga bosen dan ga ketinggalan berita saya posting aturan baru ini. Pagi tadi (Jam 9an masih pagi khan :), sebelum aku sampai kantor sempet ada yang telp dan nanya tentang aturan baru, mengenai merger ini. Pagi tadi, saat ditanya, saya belum dapat info ada peraturan baru tentang merger. Info aturan baru yang aku harapkan justeru mengenai PPh untuk Developer, atau tarif PPh jasa konstruksi. apa kabarnya yah PP ttg hal ini? Jadi dikenakan PPh Final kah? Tarifnya Jadi naik kah?. entahlah.

Pas sore2 gini buka OOT, ada fwd-an aturan baru dari Sams, berhubung setting nomail di milis aku jadi ga bisa liat attachmentnya. Ahh.. untung ada om DD yg baik hati dan mau memforward email tsb ke ke japri-ku, jadi skrg bisa aku share di sini.

Thanks to Sams, om DD atas sharing aturannya.

Salinan PMK-43/PMK.03/2008 dapat di download disini 

JENIS : PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 43/PMK.03/2008

TANGGAL : 13 MARET 2008

PERIHAL : PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelaraskan kebijakan perpajakan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Unclang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku (“pooling of interest”);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha; Baca lebih lanjut

Maret 24, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya, UU dan aturan pajak | , , , | 11 Komentar

Sudah bayar PPh 29?

Jangan Lupa, batas waktu pembayaran PPh pasal 29 (PPh kurang bayar th 2007) tgl 25/3/08.. tinggal berapa jam lagi nehh. Siap2, besok hari terakhir, biasanya terjadi antrian panjang di bank / kantor pos. Telat sejam atau sehari, sama saja.. dianggap telat sebulan, shg kena sanksi bunga 2% dari jumlah PPh yang kurang dibayar.

Kalau di daerah Serpong, saya rekomendasikan untuk membayar pajak lewat bank Bumi Putera, BSD; tapi harus pagi2 (Jam 08.30 – 09.00). ‘Enaknya’ bayar pajak di bank tsb adalah SSP bisa langsung diambil. Selain itu, mereka jg menerima pembayaran pajak dari non Nasabah, tanpa biaya administrasi.

Tadi pagi saya juga baru bayar lewat bank tsb… :). Dan rencananya hari Rabu besok baru lapor. hihihihi ketahuan standart banget, bayar menjelang batas akhir, lapor menjelang hari terakhir.

Maret 24, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya | , , , | 7 Komentar

Lagi, Rapat RUU PPh Batal

Pembahasan aja batal mulu kapan kelarnya…

Anggota DPR tuh kerjanya ngapain aja yah? Gaji gedhe, fasilitas segala macem dikasih.. giliran rapat bolos mulu… :P X(

Ini berita sebelumnya selama 3 bln terakhir seputar nasib RUU PPh : RUU PPh Terkatung-katung ; Pembahasan RUU PPh Tersendat-sendat . Hmm.. apalagi kalau dikumpulin berita-berita seputar mundurnya pembahasan RUU PPh sejak awal sekali -2004/05- .. .ck ck ck..

————–Copas dari http://www.pajak.go.id

Lagi, Rapat RUU PPh Batal

Untuk kesekian kalinya, rapat pembahasan RUU tentang Pajak Penghasilan (PPh) kembali batal di gelar karena jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum.

Dengan demikian, baru 198 dari 770 daftar investarisasi masalah (DIM) RUU PPh yang baru selesai dibahas. Padahal, pembahasan RUU PPh dibahas sejak triwulan 1-2007.Direktur Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Djoko Slemat Surjoputro mengatakan, berdasarkan data Sekretariat Komisi XI DPR, jumlah anggota DPR yang datang tidak memenuhi syarat.”Katanya jumlah anggota yang datang kurang, makanya kami kembali ke kantor. Jadi, jangan bilang pemerintah yang memperlambat RUU PPh disahkan,” ujar Djoko di Jakarta, Kamis (13/3).

Baca lebih lanjut

Maret 18, 2008 Posted by | Pajak | , , | Tinggalkan komentar

SPT ohh… SPT… :)

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan tahun 2007 tinggal 17 hari lagi…

Sebagian WP yg rajin sekali pasti sudah melaporkan SPT Tahunannya -aku ga termasuk nih, soale blm sempet lapor- :)

Sebagian WP yang rajin, pasti sudah selesai menghitung PPh terutang dan membuat SPT Tahunannya, hanya tinggal nunggu pembayaran PPh pasal 29 dan melapaorkan ke KPP -aku ga termasuk disini jg nih..:D

Sebagian WP yg biasa2 aja.. -ga rajin, jg ga malas heheheeh– sudah menghitung2 penghasilannya, sudah mengumpulkan bukti potong PPh-nya, sudah mengumpulkan bukti pembayaran Zakat yg mau dikurangkan, bukti fiskal LN.. dan bukti2 lain yang dibutuhkan, hanya belum sempat melakukan perhitungan PPh terutang.. apalagi bayar dan lapor :)kayaknya gw masuk kelompok ini nih :P— Baca lebih lanjut

Maret 14, 2008 Posted by | Iseng, Pajak, PPh Orang Pribadi | , | 6 Komentar

Lagi tentang Kuasa Wajib Pajak

Berikut ini adalah SE 16 2008 tgl 10 Maret 2008 tentang Penegasan sehubungan dengan Penunjukan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus (aka. Juklak dari PMK 22 tentang Kuasa Wajib pajak) yang kemarin bikin heboh dunia pajak :)

—————-ini word version-nya, copi paste dari webnya ortax—————–

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE – 16/PJ/2008

TENTANG

PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENUNJUKAN SEORANG

KUASA DENGAN SURAT KUASA KHUSUS

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Baca lebih lanjut

Maret 12, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , | 11 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 196 pengikut lainnya.