Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Buku Hak dan Kewajiban Pajak

Buat yang mulai usaha & bingung tentang hak dan kewajiban pajaknya apa saja, bisa mulai dengan membaca buku ini. Buku Hak&Kewajiban Pajak

hasil unduhan dari web DJP.

Maret 24, 2012 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | , , | 4 Komentar

KPP PMA tidak menerima WP Baru lagi

Sudah lama dengar ‘gosip’ mengenai hal ini. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP PMA akan dibatasi, Wajib Pajak PMA baru (Investor Baru) tidak boleh lagi mendaftarkan diri di KPP PMA.

Kemarin siang baru dapat copy peraturan Dirjen Pajak mengenai hal tsb, PER-9/PJ./2008 tentang “Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu” yang mulai berlaku sejak tanggal 25 Maret 2008.

Berikut ini table KPP tempat pendaftaran Wajib Pajak sesuai dengan peraturan baru tsb.

No

Jenis WP

Tempat Pendaftaran

1

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung dari BUMN lebih dari 50%

KPP BUMN

2

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Industri kimia dan barang galian non logam yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Satu

3

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Industri logam dan mesin yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Dua

4

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Pertambangan dan perdagangan yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Tiga

5

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Industri Tekstil, Makanan dan kayu yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Empat

6

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor agrobisnis dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Lima

7

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Jasa dan Perdagangan yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Enam

8

Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang berkedudukan di DKI Jakarta dan Orang Asing yang bertempat tinggal di DKI Jakarta, yang berasal dari Negara-negara di benua Asia dan Afrika, termasuk Maldives, Cape Verde, Coromos, Mauritius, Mayotte, Saint Helena, Seychelles, Sao Tome dan Principe yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP BADORA Satu

9

Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang berkedudukan di DKI Jakarta dan Orang Asing yang bertempat tinggal di DKI Jakarta, yang berasal selain dari Negara-negara yang disebutkan diatas (ref to no.8 table ini) yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP Badora Dua

10

Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan lembaga keuangan termasuk badan-badan khusus yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan UU No 8 th 1995 tentang Pasar Modal, Perusahaan Efek Non Bank, yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMB

11

Perusahaan Besar Tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP WP Besar dan KPP Madya

12

WP BUMN, WP PMA, BUT dan Orang Asing, Perusahaan Masuk Bursa dan Perusahaan Besar Tertentu, terbatas dalam hal sebagai pemotong dan atau pemungut Pajak Penghasilan

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat pusat, cabang, perwakilan atau kegiatan usaha dilakukan, yang lokasinya berada di luar DKI Jakarta

13

Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu yang mempunyai tempat usaha tersebar dibeberapa tempat (WPOPPT)

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak

14

- Wajib Pajak Baru, Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP setelah tgl 25 Maret 2008

- Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam point 1 s/d 11 diatas (ref table ini)

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak

Intinya adalah, Wajib pajak yang terdaftar di : 1) KPP di lingkungan kanwil khusus (KPP BUMN, KPP PMA, KPP Badora); 2) KPP WP Besar dan KPP Madya, hanya WAJIB PAJAK tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Dirjen Pajak. Selain WP tsb (WP yang tidak/belum ditetapkan untuk terdaftar di “KPP tertentu” oleh Dirjen Pajak) harus terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

Bagi WP yang selama ini telah terdaftar di KPP di lingkungan kanwil khusus (KPP PMA dan KPP Badora), siap2 barangkali sebentar lagi anda akan memperoleh surat pemberitahuan tentang pemindahan KPP (aka perubahan NPWP). huhh… surat menyurat lagi dg vendor/suplier customer etc.

Perlu diperhatikan juga, seringkali KPP/DJP ‘terlambat’ mengirim surat pemberitahuan tentang pindah KPP tsb. Contohnya, hari ini saya dapat telpon dari 2 client teman saya yang menginformasikan bahwa mereka dipindahkan ke KPP Madya. Teman yang pertama bilang bahwa baru ditelepon oleh AR barunya di KPP Madya, memberitahukan bahwa terhitung sejak tgl 7 April kantornya dipindahkan ke KPP Madya Jaktim, namun belum ada pemberitahuan tertulis. Teman kedua saya bilang bahwa hari ini mereka dapat fax dari KPP Madya, isinya surat pemberitahuan bahwa kantornya dipindahkan ke KPP Madya Jakpus terhitung sejak tanggal 7 April.

Teman saya tsb, dua-duanya protes bilang gini.. “kenapa yaa mba, kok perubahan NPWP, pindah tempat terdaftar gini pemberitahuannya mendadak?, saya khan harus kasih tau rekanan (Supplier/vendor, client/customer, dll) agar mereka menerbitkan bukti potong dan Faktur pajak sesuai NPWP baru, butuh proses!”. Saya cuma bisa bilang.. “yaaa.. harap maklum lah.. :( , lebih baik segera kirim surat pemberitahuan tsb -capek protes- dan usahakan untuk bulan ini pembayaran pajaknya jangan pas tanggal 10, kadang2 dengan adanya perubahan NPWP ini pada saat pembayaran pajak ditolak, karena NPWP tidak dikenal etc”.

Nyebelin memang.. :P , DJP yang melakukan reorganisasi tapi WP harus ikut repot, padahal kalau saja DJP mengirimkan surat pemberitahuan lebih awal, WP bisa melakukan segala sesuatu yang terkait dg lebih baik.

April 8, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , , , , , , | 11 Komentar

SPT 1770-SS Untuk WPOP berpenghasilan Rp 48 Juta setahun

wahh… saking sibuk dg SPT Tahunan, hari ini aku baru tahu kalau sudah ada perubahan PER-161/PJ/2007 tentang SPT 1770-SS.  :)
Berdasarkan PER-8/PJ./2008 Formulir SPT Tahunan PPh untuk WP Orang Pribadi form 1770-SS digunakan untuk WPOP yang mempunyai penghasilan s/d Rp 48.000.000 setahun.  Semula Form 1770-SS hanya boleh digunakan oleh WPOP yang memperoleh penghasilan sampai dengan Rp 30 Juta setahun.
Dibawah ini copi peraturan di maksud. Semoga bermanfaat.
———————-
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 8/PJ/2008TENTANGPERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-161/PJ/2007 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN Baca lebih lanjut

April 2, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | , , , , , | 15 Komentar

Tgl 20 Libur, kapan Jatuh tempo pelaporan Masa Peb 2008?

Gara-gara baca pertanyaan Chandra di tax-ina, baru ngeh kalau tgl 20 dan 21 Maret (Kamis dan Jum’at) adalah hari Libur. Kemudian tanggal 22 Maret adalah hari Sabtu. Tanggal 23 adalah hari Minggu..

Mestinya hari libur nyambung begitu -long holiday- paling enak buat pulang kampung dan refreshing :). Sayangnya, buat kami yang berkecimpung di dunia pajak, bln Maret pada umumnya merupakan bulan paling sibuk diantara bulan-bulan lainnya. Jadi terpaksa harus melupakan hari libur itu :(

Tgl 20 Maret seharusnya merupakan batas waktu pelaporan SPT Masa Pebruari. Sesuai dengan PMK No 184/PMK.03/2007, apabila tgl 20 bertepatan dengan hari libur; termasuk hari Sabtu dan hari libur nasional; maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Dg demikian kita bisa melaporkan SPT Masa Pebruari pada hari Senin tgl 24 Maret 2008.

Hmmm.. tapi sebaiknya lapor tgl 19 aja yaa, supaya sedikit menikmati hari libur :)

Related posting :

1. Jatuh Tempo Pelaporan SPT

Maret 11, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , | 1 Komentar

Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa

Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa

Pada tgl 6 Pebruari 2008, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 22/PMK.03/2008 Tentang PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Seperti telah saya tulis disini, sebagaimana diatur dalam PP No 80 tahun 2007; tentang tatacara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan UU KUP, Kuasa Pajak dibedakan menjadi :

    • Konsultan pajak dan
    • Bukan Konsultan Pajak.

      Dalam PMK 22 ini; telah diatur secara lebih detail mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa. Berikut ini hal-hal yang diatur dalam PMK tsb.

      1. Seorang kuasa, baik kuasa konsultan pajak maupun bukan konsultan pajak, harus memenuhi persyaratan sbb : Baca lebih lanjut

      Februari 17, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , , , , | 10 Komentar

      Tentang Imbalan Bunga (Resume UU KUP 7)

      ntar lagi ahh  :)

      Februari 9, 2008 Posted by | Iseng, Pajak | , | 2 Komentar

      Jatuh Tempo Pelaporan SPT (Resume KUP 6)

      Tgl Jatuh Tempo Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

      A. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;

      • Tgl 20 bulan berikutnya, untuk : SPT Masa PPh pasal 25, SPT Masa PPN dan SPT Masa atas pemotongan/pemungutan PPh (PPh pasal 21/26, PPh pasal 23/26, PPh Final pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22)
      • Hari kerja terakhir minggu berikutnya, untuk: PPh pasal 22; PPN, PPn BM Impor yang dipungut Bea Cukai
      • 14 hari setelah masa pajak berakhir; Untuk PPh 22 dan PPN yang dipungut Bendaharawan
      • Apabila tgl jatuh tempo bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
      • Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah

      (Ref PMK 184/PMK.03/2007)

      B. Untuk SPT Tahunan :

      • untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
      • untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

       

      Februari 9, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , | 7 Komentar

      Jatuh Tempo Pembayaran Pajak (Resume KUP 5)

      A. Jatuh Tempo Pembayaran/ Penyetoran Pajak :

      1. Tgl 10 Bulan Berikutnya, untuk :

      • PPh Pasal 4 ayat (2) sebagai pemotong pajak,
      • PPh Pasal 15 sebagai pemotong pajak
      • PPh Pasal 21 sebagai pemotong pajak,
      • PPh Pasal 23 sebagai pemotong pajak
      • PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan baker minyak, gas dan pelumas kepada penyalur, agen atau industri
      • Untuk PPh Pasal 22 Badan Tertentu

      2. Tgl 15 Bulan Berikutnya, untuk :

      • PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri,
      • Untuk PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri
      • Untuk PPh Pasal 25
      • Untuk PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak,
      • Untuk Pemungut PPN atau PPn dan PPnBM selain Bendahara Pemerintah,

      3. Pada Saat Pembayaran bea masuk (atau pada saat penyelesaian Dokumen dalam hal bea masuk ditunda/dibebaskan), untuk : PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM Impor.

      4. Satu hari kerja setelah pemungutan pajak, untuk : PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM Impor yang dipungut Ditjen Bea Cukai

      5. Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran, untuk : PPh Pasal 22 Bendahara atas penyerahan barang yang dibiayai APBN/D (dengan menggunakan SSP atas nama rekanan dan ditandatangani bendahara)

      6. Tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, untuk : Pemungut PPN atau PPn dan PPnBM Bendahara Pemerintah.

      7. Akhir masa pajak terakhir, Untuk : WP Tertentu yg menyampaikan SPT Masa PPh 25 beberapa masa sekaligus (SPT Masa gabungan)

      B. Apabila Jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

      C. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah

      D. Tgl tatuh tempo penyetoran kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan (Pembayaran setelah jatuh tempo pelaporan dikenai sanksi bunga).

      E. Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan.

      Februari 9, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , | 5 Komentar

      WP yang dikecualikan dari penyampaian SPT (Resume KUP 4)

      1. WP yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT PPh Tahunan :

      • WPOP yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP

      2. WP yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 :

      • WPOP yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas

      Tatacara Pengadministrasiannya diatur DJP

       

      (Ref PMK.183/PMK.03/2007

      Februari 9, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , | 12 Komentar

      Tentang SPT Masa Gabungan (Resume UU KUP 3)

      Notes : thanks to om DD yang sudah berhasil “memaksa” saya untuk baca UU KUP yang baru berikut aturan pelaksanaan yang telah diterbitkan, juga membuat resume atas peraturan baru tsb :D

      “SPT Masa Gabungan”, tentu saja istilah ini tidak ada dalam UU KUP dan peraturan pelaksanaannya. Ini hanya istilah saya untuk mempersingkat penyebutan dan membedakan dg SPT Masa “biasa”

      1. WP dengan Kriteria tertentu dapat menyampaikan 1 SPT Masa yg meliputi beberapa masa sekaligus [ini yg aku maksud dg SPT Masa Gabungan -tri-]

      2. Yang dimaksud dg “WP dengan Kriteria tertentu” adalah : Baca lebih lanjut

      Februari 5, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , | 3 Komentar

      Tentang SPT (Resume UU KUP 2)

      Tentang SPT

      A. SPT Terdiri dari :

      1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
      2. SPT Masa :
      • SPT Masa Pajak Penghasilan
      • SPT Masa PPN
      • SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN

      B. Bentuk SPT :

        • Hard-copy
        • e-SPT

          C. Penandatanganan SPT Baca lebih lanjut

          Februari 5, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , | 5 Komentar

          Kuasa Wajib Pajak (Resume KUP 1)

          Notes : ini bikin resume tanpa metode :) yang sempet diinget, itu yang ditulis. Rencananya nanti kalau sudah banyak baru dirapikan..

          -sorry kalau ada yg merasa aneh- :)

          ———–

          Kuasa Wajib Pajak menurut UU KUP

          Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir telah diubah berdasarkan UU NO 28 tahun 2007; oleh karena itu segala sesuatu yang terkait dengan ketentuan formal perpajakan akan mengikuti UU KUP yang baru.

          Menurut pasal 32 UU KUP, Wajib pajak (baik orang pribadi maupun badan) dapat menunjuk seorang kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penunjukkan seorang kuasa dilakukan oleh Wajib Pajak dengan membuat surat kuasa khusus.

           

          Berikut ini beberapa hal yang terkait tentang Kuasa Wajib Pajak.

          1. Kuasa wajib pajak dibedakan menjadi : Baca lebih lanjut

          Februari 5, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , | 4 Komentar

          Forum Diskusi Tax-Ina

          Setelah setahun tax-ina vakum dari kegiatan seminar/diskusi off-air, di awal th 2008 ini tax-ina kembali akan melakukan berbagai kegiatan off air, baik dalam bentuk workshop, seminar, forum diskusi, maupun kegiatan lainnya.

          Untuk pertama kalinya kegiatan forum diskusi kali ini dimotori oleh om DD, the president of tax-ina-oot :P . Sebagai moderator tax-ina, untuk acara forum diskusi tsb, aku cukup jadi bintang tamu saja hehehehe.

          Berikut ini info kegiatannya :

          Agenda : Bedah Bareng UNDANG-UNDANG KUP 2008 plus PETUNJUK PELAKSANAANNYA

          Pengarah : TIM MODERATOR TAX-INA plus Mr. PRIANTO

          Hari/ Tanggal : SABTU, 2 FEBRUARY 2008

          Jam: 10.00 s.d 16.00

          Tempat : RUANG SEMINAR LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN PURNAWARMAN, Jalan Jenderal Sudirman No. 35, BOGOR (dekat Kebun Raya)

          Biaya : Rp.60.000 per orang (termasuk 1x coffee break dan 1x makan siang)

          Pendaftaran/konfirmasi:

          - email ke ‘donnydanardono [at] gmail [dot] comcc: ‘triyani08 [at] yahoo [dot] com’ paling lambat tanggal: 31 Januari 2008.

          Sampai hari ini (24-01-08) Peserta yang mendaftarkan diri untuk ikut forum diskusi tsb sudah hampir mencapai 50 Orang sbb : Baca lebih lanjut

          Januari 24, 2008 Posted by | Pajak, Pajak lainnya, Tangerang | , , , | 13 Komentar

          KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia)

          Lagi, menanggapi komentar pak Sulistiyanto disini : http://triyani.wordpress.com/2007/10/08/uu-pt-yang-baru-uu-no-40-th-2007/#comments

          Terlampir file Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI) yang diambil dari lampiran KEP-34/PJ./2003  tentang Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak.

          Sejak th 2003, KLU WP sudah disesuaikan dengan KBLI.

          Januari 14, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, UU dan Aturan lainnya | , , | 34 Komentar

          PP No 80 tahun 2007

          Peraturan Baru, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 atau PP No 80 tahun 2007 tgl 28 Desember 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 28 Tahun 2007

          Semoga Bermanfaat.

          Thanks to Pak Taufik atas kirimannya

          Salam,

          Triyani

          Januari 14, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, UU dan aturan pajak | , , , , | 12 Komentar

          Ikuti

          Get every new post delivered to your Inbox.

          Bergabunglah dengan 193 pengikut lainnya.