Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Perubahan Tahun Buku

dari pertanyaan member Forum Pajak

Konon, ada sebuah perusahaan (PMA) yang baru berdiri pada bulan Juli 2007 yang ingin mengajukan perubahan tahun buku. Karena pada saat pendirian perusahaan para pemegang saham tidak/belum tahu kapan periode pembukuan yang harus mereka gunakan. Kemudian setelah perusahaan beroperasi, mereka berniat untuk mengajukan perubahan tahun buku sesuai dengan Induk perusahaannya di LN. Menurut AR perusahaan tsb, permohonan perubahan tahun buku tsb tidak dapat diproses, karena tidak ada lampiran SPT Tahunan tahun terakhir. Memang sesuai dengan SE-14 tahun 1991, salah satu syarat permohonan perubahan tahun buku adalah bahwa “SPT Tahunan tahun terakhir telah dimasukkan”.

Baca lebih lanjut

Desember 2, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, sharing | , , , | 2 Komentar

Proses Keberatan Pasca PER-01/PJ./2007

seperti pernah aku posting disini bahwa ada ketentuan baru yang mengatur tentang penanganan surat keberatan . Setelah diterbitkannya PER-01 tersebut petunjuk pelaksanaan untuk memproses permohonan keberatan WP diatur secara lebih detail.

Sejak keluar peraturan baru tsb aku sedikit lega karena dengan adanya juklak tentang keberatan step-step proses permohonan keberatan menjadi lebih jelas. Aku juga berharap dengan adanya ketentuan baru tersebut, penanganan permohonan keberatan akan diproses dengan cara yang lebih baik dan lebih fair, meski masih ditangani oleh institusi yang sama dg penerbit SKP -sama2 DJP – :)

Akhirnya ada juga permohonan keberatan yang harus aku kerjakan setelah terbitnya PER-01, meski bukan project pribadi hehehe. Tgl 22 November kemarin permohonan sudah dimasukkan ke KPP.

Suprised… Baca lebih lanjut

November 30, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya, sharing | , , | Tinggalkan komentar

File SPT Tahunan 2007 format Excel

Untuk mendapatkan file dimaksud silahkan kirim email ke tax-ina-subscribe@yahoogroups.com ; Anda akan memperoleh automatic reply email yang berisi file SPT tersebut.

Meskipun Anda mungkin di reject untuk join di milis tax-ina karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, tetapi anda tetap bisa mendapatkan file yang Anda butuhkan… :)

[update : 05-12-07] File SPT Tahunan dalam format Excel sudah bisa di download dari webnya DJP berikut ini : http://www.pajak.go.id/download/spt-2007/

[Update :19-12-07] selain di web pajak tsb, file SPT tahunan dalam format excel bisa di download disini [thanks to Mimin]: http://download.gilaupload.com/filepointer.php?fid=1d32a2c2edbacd7200409a26f5d4cfdc

November 30, 2007 Posted by | Pajak, sharing | , , , | 84 Komentar

Formulir SPT Tahunan 2007

1. Formulir SPT Tahunan tahun 2007 untuk WP Badan yang melakukan pembukuan dengan USD bisa di download disini

2. Formulir SPT Tahunan tahun 2007 untuk WP Badan bisa di download disini

3. Formulir SPT Tahunan PPh 21 tahun 2007 bisa di download disini

Ref PER-81/PJ./2007

[Thanks to Uyung & Mba Ety Rohayati-Exac atas kiriman filenya]

[Update 05-12-07] file SPT Tahunan dalam bentuk Excel bisa di download di webnya DJP berikut ini : http://www.pajak.go.id/download/spt-2007/

November 22, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Badan | , , , | 66 Komentar

Form SPT Tahunan WP Orang Pribadi th 2007

Alhamdulillah, pas buka email siang ini di inbox-ku udah ada kiriman dari salah seorang tax-inaer, isinya file PER-161/PJ./2007 yang kemarin aku cari :) . Begitulah milisku tercinta tax-ina, banyak hal yang selalu bisa dibagikan dan banyak teman yang mau berbagi, entah info baru, info lama, info penting, info ga penting, kalau berkaitan dg pajak hampir selalu bisa di dapetin.

File aturan baru ini juga seharusnya bisa di download langsung di webnya LTO ini lokasinya tapi tadi aku coba download ga bisa :( atau disini aja

Dengan adanya Peraturan baru ini, maka formulir SPT Tahunan tahun 2007 yang digunakan untuk WP Orang Pribadi (WPOP) adalah sbb : Baca lebih lanjut

November 22, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | , , , , , | 88 Komentar

Complicated Tax..

Complicated Tax..

Sore kemarin salah seorang temanku (EK) telephone… (ada yang comment : halah…. terima telpon aja kok diceritain.. penting yah :P).

Sebetulnya sih yaa gak penting2 amat.. tapi cukup menarik apa yang disampaikan EK melalui telpon sore kemarin.

Ceritanya dia telpon karena mau konfirmasi mengenai perlakuan PPh final atas sewa tanah dan bangunan. EK kerja pada perusahaan yang bergerak dibidang persewaan tanah dan bangunan di Jakarta, biar gampang.. sebut aja namanya PT X (contoh standart :P). Konon ada salah satu KPP yang pernah menyewa ruangan di gedung yang dikelola PT X. Meskipun saat ini KPP tersebut sudah tidak menyewa ruangan di PT X namun hubungan baik antara direktur (owner) dengan kepala KPP ex-tenant tsb masih terjalin dengan baik. Tentu saja hubungan yang terjalin tsb adalah hubungan pertemanan antara pemilik gedung dan penyewanya, bukan antara wajib pajak dengan kepala KPP Baca lebih lanjut

November 14, 2007 Posted by | Iseng, Pajak, sharing | , , | 2 Komentar

WPOP Karyawan berubah status menjadi Pengusaha

Saya menerima pertanyaan berikut ini via email dari salah seorang ‘fren’ saya di FS:

“Jika saya karyawan dan sudah memiliki NPWP, yang tiap tahunnya lapor
dengan formulir 1770-S. Nah, kemudian misalnya saya mempunyai usaha lain, katakanlah toko yang dikelola oleh istri. apakah saya perlu melaporkan nya ke kantor pajak atau tidak? Dalam arti apakah saya bisa langsung lapor SPT Masa perbulan dan memakai formulir 1770 ataukah saya harus semacam konfirmasi dahulu ke kantor pajak ya? “

Jawaban Saya: Baca lebih lanjut

November 12, 2007 Posted by | Pajak, PPh Orang Pribadi | , , , | 2 Komentar

Aturan baru lagi

Siang ini buka web LTO nemu aturan baru PER-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 (udah hampir sebulan yl nih aturan) yang isinya tentang “Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan ketetapan pajak, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah” -duh judul aturannya panjang banget-

baru sempet baca sepintas sih.. isinya yang pasti mengatur tentang prosedur pengajuan dan penyelesaian :

- Permohonan pembetulan ketetapan pajak

- Keberatan

- Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

- pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

baik atas Pajak Penghasilan maupun PPN dan PPn BM.

dalam pasal2 berikutnya diatur lebih jelas tentang proses (step2) untuk menyelesaikan permohonan wajib tsb dan ada batasan waktu yang jelas di setiap step.

segitu dulu yah infonya.. ntar dilanjutin lagi :)

file aturannya bisa didownload disini per-01-pj-07-2007.pdf

November 2, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, UU dan aturan pajak | , , , | 4 Komentar

Macam2 pajak di Indonesia

Table jenis2 pajak di Indonesia bisa di download disini

Oktober 22, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya | , , | 3 Komentar

Tata Cara Pengisian SPT 1107 dirubah

Hari pertama bekerja setelah libur lebaran, iseng liat2 web pajak, termasuk ke webnya LTO, kaget liat ada aturan baru PER-142/PJ./2007 tgl 3 Okt 2007 tentang : ”Perubahan PER-146/PJ./2007 tentang Bentuk Isi dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPN”. (aturannya bisa didownload disini).

Saat baca judul aturannya aku langsung ’curiga’ kalau ada perubahan bentuk Form 1107 (udah pingin ’complaint’ nihh kalo perubahan bentuk lagi heheheh), tapi setelah download dan baca isi peraturannya, aku (dan para WP tentunya :P) berterima kasih pada DJP atas terbitnya PER-142 ini :). Terima kasih yaa pak Dirjen Pajak dan semua jajarannya :), juga Selamat Hari Raya Idul Fitri 1428 H, mohon maaf lahir dan batin, semoga after lebaran DJP makin baik :).

Berikut ini ringkasan isi peraturan tsb, Baca lebih lanjut

Oktober 16, 2007 Posted by | Pajak, PPN, UU dan aturan pajak | , , , | 9 Komentar

Stock options dan masalah transfer pricing (1)

http://www.bisnis.com

Stock options dan masalah transfer pricing (1)

Pemberian hak untuk membeli saham yang diberikan kepada para karyawan
yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, biasanya merupakan paket imbalan
dari suatu perusahaan multinasional.
Perusahaan multinasional biasanya beroperasi di beberapa negara yang
mempunyai sistem dan yurisdiksi pajak yang berbeda. Dari kacamata perusahaan
multinasional, program pemberian hak opsi membeli saham (stock options) yang
diberikan kepada para karyawannya merupakan suatu program yang menyeluruh
dalam arti disamping melibatkan anak-anak perusahaannya juga menyangkut
strategi bisnis dari grupnya. Baca lebih lanjut

Oktober 9, 2007 Posted by | Artikel Pajak-lainnya, Pajak, Pajak lainnya | , | Tinggalkan komentar

Penentuan laba usaha bentuk usaha tetap (1)

Penentuan laba usaha bentuk usaha tetap (1)

Perusahaan multinasional gencar mempergunakan peluang usaha dengan
melakukan kegiatan usaha di negara lain, dengan mendirikan anak perusahaan
maupun membuka cabang.
Bagi negara tempat investasi, hal ini merupakan peluang menambah penerimaan
negara dari pajak. Pendekatan yang ditempuh adalah dari segi yuridis fiskal,
dengan memberi definisi “bentuk usaha tetap” (BUT) dalam undang-undang
perpajakan dan memberi batasan atas laba usaha dari BUT yang akan dipungut
pajak. Baca lebih lanjut

Oktober 9, 2007 Posted by | Artikel Pajak-lainnya, Pajak, Tax Treaty | , , | 2 Komentar

Tabel Tarif PPh 23

Tabel tarif PPh pasal 23 dapat didownload disini

Oktober 8, 2007 Posted by | Pajak, PPh Pasal 23/26 | , | 100 Komentar

Tarif PPh 23 berubah lagi :)

Tarif PPh 23 berubah lagi :)

Dirjen pajak telah menerbitkan PER-70/PJ./2007 tgl 9 April 2007 sebagai pengganti PER 178/PJ./2006 tentang PPh pasal 23. Hal ini menjawab keberatan bergabai asosiasi usaha/industri yang merasakan dampak pemotongan PPh 23 berdasarkan PER 178.

PER-70 lebih mirip dengan KEP-170 yang telah berlaku sejak 2002, hanya saja tarifnya lebih rendah. Bahkan ada beberapa jenis jasa yang ‘hilang’ dari list tanpa adanya keberatan dari asosiasi.

Sementara segitu dulu infonya :) nanti dilanjut dg comment/review atas aturan yang baru ini.

(Serpong, 10 April 2007, posting iseng sambil nunggu ujan reda)

2 komentar:

wisnu harjantho mengatakan…
Mbak Tri,Aku agak bingung, mengenai jasa yang tidak dikenakan PPh Ps.23, karena Per-70 ini kan “positif list” sedangkan di UU PPh Ps 23 ayat 4 disebutkan jasa-jasa yang tidak dikenakan PPh Ps.23 berarti kan “negatif list” jadi kenapa PER dirjen pajak yang sekarang malah bertentangan dengan UU yang kedudukannya lebih tinggi ? kalo saya sebenarnya malah labih sependapat dengan peraturan DJP sebelumnya…maaf kalo pendapat saya kurang memadai, maklum masih belajar pajak..thanks mbak

11:43 AM
Triyani mengatakan…
Hi Mas Wisnu,
Tumben commentnya disini,nggak ke milis ajah :DPER-70 dan juga KEP2 DJP lain (yg berlaku sebelumnya) mengatur mengenai jenis jasa lain yang merupakan obyek PPh 23 dan besarnya perkiraan penghasilan netto.

Menurut saya seharusnya memang PER DJP yang mengatur hal tsb bersifat ‘positif list’, karena berdasarkan dengan pasal 23 ayat (2) UU PPh memberikan “tugas” kepada Dirjen pajak, untuk menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain yang dikenakan PPh 23.
kira2 gitu.. :)

Lanjut dimilis aja yaa.. kalau mau lebih lanjut.. :

Agustus 27, 2007 Posted by | Pajak, PPh Pasal 23/26 | , | 2 Komentar

No Seri Faktur Pajak Berubah sejak Jan 2007

No Seri Faktur Pajak Berubah sejak Jan 2007

Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar.

1. Kode Faktur Pajak Standar terdiri dari 6 (enam) digit, dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi, dengan rincian sebagai berikut :
Kode Transaksi Digunakan untuk
01 penyerahan kepada selain Pemungut PPN
02 penyerahan kepada Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah
03 penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendaharawan Pemerintah)
04 penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemungut PPN;
05 penyerahan yang Pajak Masukannya diDeemed kepada selain Pemungut PPN;
06 penyerahan Lainnya kepada selain Pemungut PPN;
07 penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut kepada selain
Pemungut PPN;
08 digunakan untuk penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan
PPn BM kepada selain Pemungut PPN;
09 digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPN

- 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status, dengan rincian sebagai berikut:
Kode Status Digunakan untuk
0 Normal
1 Penggantian

- 3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang.

2. Nomor Seri Faktur Pajak Standar, terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dengan rincian sebagai berikut:
– 2 (dua) digit pertama adalah Tahun Penerbitan.
Cara penulisan Tahun Penerbitan pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar adalah dengan mencantumkan dua digit terakhir dari tahun diterbitkannya Faktur Pajak Standar, contohnya tahun 2007 ditulis ‘07’.
– 8 (delapan) digit selanjutnya adalah Nomor Urut.

Sehingga format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:
0 0 0. 0 0 0 – 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0

Bandingkan dengan kode Faktur Pajak standar yang berlaku sebelumnya sbb :
ABCDE-XXX-0000000

ABCDE = 5 huruf acak yang diberikan oleh KPP pada saat pengukuhan sebagai PKP
XXX = 3 Digit kode KPP
0000000 = 7 digit no seri Faktur.

Agustus 27, 2007 Posted by | Pajak, PPN | , | 25 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 188 pengikut lainnya.