Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak – Part 2

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak – Part 2

Lanjutan…

Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun

Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa :
a. pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; –untuk WPOP–
b. pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
c. pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
d. pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU PPh –Kredit Pajak LN;
e. pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU PPh;
f. pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) UU PPh.

Pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

Contoh :
Pajak Penghasilan yang terutang Rp 80.000.000,00
Kredit pajak :
Pemotongan pajak dari pekerjaan (Pasal 21) Rp 5.000.000,00
Pemungutan pajak oleh pihak lain (Pasal 22) Rp 10.000.000,00
Pemotongan pajak dari modal (Pasal 23) Rp 5.000.000,00
Kredit pajak luar negeri (Pasal 24) Rp 15.000.000,00
Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 25) Rp 10.000.000,00
————————— (+)
Jumlah Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan Rp 45.000.000,00
————————- (-)
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Rp 35.000.000,00
==============
pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU PPh terdiri dari :
– Angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan (yang dihitung berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya. Atau dg dasar perhitungan lainnya (mis. Laporan triwulanan utk WP Bank)
– STP PPh Pasal 25 th pajak tersebut (Pokok Pajaknya)
– Fiskal Luar Negeri
– PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Bagi WP Badan, selain yayasan/organisasi yang usaha pokoknya tidak melalakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

PPh Kurang/Lebih Bayar

PPh Lebih Bayar
Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan (restitusi) setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 B ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak.

Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah :

a. kebenaran materiil tentang besarnya Pajak Penghasilan yang terutang;
b. keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Oleh karena itu untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan.

Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan hak Wajib Pajak.

PPh Kurang Bayar – PPh Ps 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU PPh, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan.”

Ketentuan Pasal ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-undang ini sebelum Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun takwim maka kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 Maret setelah tahun pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun takwim, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 September.

Iklan

Agustus 27, 2007 - Posted by | Artikel Pajak, Artikel Pajak-ku, Pajak, PPh Badan | , ,

24 Komentar »

  1. mba, cara menghitung apabila kita dapat pekerjaan dari swasta misalnya 100 jt maka kita mesti membayar ppn dan pph nya bagaimana?

    >> Jenis pekerjaannya apa ?

    Komentar oleh hendra | Desember 4, 2007 | Balas

  2. Sori pertanyaan culun, nih: apakah sumbangan, biaya perjalanan dinas, entertaintment dengan customer, biaya telepon tidak dapat dibiayakan?

    >> Pak Budi;
    dalam menghitung penghasilan kena pajak, maka :
    – Sumbangan = tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
    – Sedangkan entertainment, sepanjang dapat dibuktikan memang dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan boleh dibebankan sebagai biaya (Dengan melampirkan daftar nominatif biaya entertainment.
    – Biaya perjalanan Dinas, Biaya telepon, sepanjang biaya2 tsb dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan terdapat cukup bukti yang valid, maka dapat dibebankan sbg biaya.

    Komentar oleh budinyoto | April 15, 2008 | Balas

  3. m’ba boleh minta tolong, dikasih contoh perhitungan pajak untuk penghasilan dan kerugian dari transaksi yang ada di cabang perusahaan, tapi lokasinya di luar negeri.

    makasih

    ifa

    >> Dear Ifa; maaf saya tidak tahu persis apa yang Anda maksudkan. Tapi jika kita mengacu pada UU PPh, kerugian yang diderita cabang di Luar Negeri tidak dapat dikompensasikan dg penghasilan di Dalam Negeri.

    Komentar oleh ifa | Mei 29, 2008 | Balas

  4. Mba, saya mempunyai badan usaha dengan nama PT. bergerak bidang konsultan saya mau melaporkan pajak dengan kondisi bahwa :
    – Pegawai tidak tetap 4 orang.
    – PT. Tersebut terdiri dari pembagian saham yang salah satu pemegang saham adalah pegawai tetap PT ini.

    sistem penggajian yang kami lakukan ialah komisi berdasarkan proyek yang masuk.

    Tahapan apa saja dan Langkah apa yang harus saya lakukan dalam pajak? saya terkena pasal berapa saja?
    Apakah saya terkena PPN ataukah perusahaan penerima jasa?
    Apakah saya harus melaporkan PPN ke kantor pajak?
    Apakah saya wajib melakukan pembukuan?
    Bagaimana cara pengisian laporan pajak tahunan dengan kondisi di atas.
    Mohon dijawab secepatnya mbak…Klo bisa dibalas via email. Saya sangat membutuhkan bantuan mbak
    terima kasih atas perhatiaannya.

    Komentar oleh Tri Nugraha | Juli 9, 2008 | Balas

  5. mbak, saya mau minta informasi ya
    misal A (WP Org Pribadi)ditugaskan kantor untuk menangani proyek di LN gaji 15 jt(perusahaan DN ad proyek di LN) trus agar pjk terutang di LN tdk bsr maka prushaan mngmbl kbjkan sbb:
    1. Dua bgian gaji dlaporkan di indo (kasus diatas berarti 10 jt)
    2. yg dilporkan di LN hanya 1 bgian gaji (5 Jt).
    Pertanyaan:
    1. kredit pjk yg dperkenenkan berapa?
    2. Apa ad rumus kredit Pjk LN Org Prbdi sprti halnya di PPh badan?

    terimakasih sebelumnya

    Nb: Urgent, mhn sgra dbalas hehehe

    Komentar oleh Doddy Setiawan | September 17, 2008 | Balas

  6. Mba mau tanya.
    Untuk karyawan yang total penghasilan(gaji) setahun yang wajib untuk bayar pajak?
    Misalnya: seorang karyawan A (belum punya NPWP), mempunyai gaji sebulan Rp 3jt. A telah menikah dan punya seorang anak.
    Apakah A termasuk orang yang harus bayar pajak?
    Kalau harus bayar pajak, berapa yang harus di bayar oleh A?

    Untuk orang pribadi(karyawan) berapa besar penghasilan yang terkena pajak?
    misalnya :penghasilan 1th kecil dari 25jt
    penghasilan 1th antara 25jt dan 50 jt
    penghasilan 1 th diaatas 50jt

    Thx
    Hanry

    Komentar oleh Hanry | Oktober 16, 2008 | Balas

  7. Maaf banget nih, AWWAM. sy belum mengerti kenapa PNS kayak saya yg guru diwajibkan buat NPWP. tiap bulan kita kan bayar pajak penghasilan (PPH 10%, klo ga salah)yg dipotong otomatis dari gaji kita, mohon penjelasan atas pertanyaan awam ini.

    >> Ya, karena penghasilan Anda sudah di atas PTKP. BTW, Guru khan profesi teladan shg mestinya wajib memberi contoh yang baik bagi murid2nya juga masyarakat sekitar dg menjadi WP yang taat 😉

    Komentar oleh abusyafiq | Januari 21, 2009 | Balas

  8. mba, bisa tolong bahas tentang pemeriksaan pajak atas WP Orang Pribadi ga?? thanx b4..

    >> Maaf belum bisa membantu

    Komentar oleh fika | Februari 10, 2009 | Balas

  9. mau bikin formulir SSP?? klik http://norkuys.wordpress.com/2008/11/22/bikin-surat-setoran-pajak-ssp-dengan-macro-excel-2/

    >> Thanks

    Komentar oleh norkuys | Februari 11, 2009 | Balas

  10. mba, terima kasih atas info yg sudah diberikan, sangat bermanfaat. saya mau minta tolong, bisa tidak menampilkan contoh pengisian spt tahunan PPh Badan (CV) dalam form spt, karena saya bingung kolom mana saja yg harus diisi dan apa yg hrs diisikan. terima kasih bnyk. saya sgt membutuhkan bantuan mba segera. harap maklum. terima ksh..

    Komentar oleh eva | April 26, 2009 | Balas

  11. mba minta contoh cara menghitung pajak penghasilan menurut UU terbaru. dimulai dari penghasilan bruto penambahan dan penguranganya sampai pada hasil penghitungannya, TRIMS

    Komentar oleh engl Dwi S | April 19, 2010 | Balas

  12. Maaf nih Mba, saya mau nanya tentang PPh.23 atas jasa Boga atau Catering. dimana dijelaskan bahwa Jasa Catering dikenakan PPh.23 sebesar 2% dari nilai bruto (Nilai yang tertera dalam Nota). Adakah batas minimal yang tidak dikenakan PPh. 23 atas Jasa Catering.
    Contoh : Saya beli Kue Dus dengan nilai Rp. 60.000,-. Apakah dipotong PPh. 23 sebesar : 2% x Rp. 60.000,- = Rp. 1.200,-. Atau tidak dipotong PPh.
    Terima kasih atas Penjelasannya Mba.

    Komentar oleh Ikhsan Abdurrahman Ilyas | April 26, 2010 | Balas

  13. Maaf, mhn informasi adakah cara menghitung penghasilan jika suatu perusahaan memberikan gaji net sebesar Rp. 5juta, PPh 21, Jamsostek (5,74% dibayar perusahaan dan 2% dipotong dari gaji karyawan ybs.
    Terima kasih atas bantuannya.

    salam
    budiarto

    Komentar oleh budiarto | Mei 2, 2010 | Balas

  14. aslmkum….
    maaf buwg,mau tanya ….saya bingung …ada tgas dr kmpus bwt makalah penyusutan,tp contoh nya g da….mnt bantuannya…..
    mkch

    Komentar oleh rini | Mei 5, 2010 | Balas

  15. setahu saya dalam islam tidak ada yang namanya pajak, asal muasal pajakkan dulu dari istilah upeti pada masa kerajaan. aduhh.. pajaaak … pajaak??? kelak di hari hisab sapa yang akan bertanggung jawab atas pajak – pajak yang telah ada.

    Komentar oleh iwan | Juli 13, 2010 | Balas

  16. maaf mbak sy mau tanya
    1. CV A (Bidang Jasa) Penghasilan bersih Perusahaan 1 bulan kurang lebih 10 juta tidak ada PPN dari yg dikerjakan
    2. Karyawan kontrak 3 orang gaji 1jt/org tidak ada tunjangan selain THR
    3. aset kantor 400 jt (Bangunan Dan ATK)
    4. Bayar Cicilan Bangunan Kantor 3jt
    pertanyaannya
    gmn menhitung dan mengisi PPH Badan Form 1771 maklum awam habis formulirnya bnyk bgt
    trima kasih sebelumnya.

    Komentar oleh arman | September 27, 2010 | Balas

  17. Maaf mba mau tanya utk pot. pph 22 misly sy membeli atk atau tas utk kegtn ktr sbr 600 rb itu kena pjk tdk, klau kena brp Pot.nya n pembelian hrg brp br kena pot pjk pph 22 n ppn, begitu jg dgn pot pph 23 dlm nominal brp n brp pot. Terimah kasih

    Komentar oleh Sinar | Maret 8, 2011 | Balas

  18. Mau tanya donk yang tahu siapa yang bertanggung jawab atas absah atau tidaknya bukti potong PPh 23 yang kita terima dari customer sudah di setor atau sudah dilaporkan oleh customer

    Komentar oleh arif | Maret 10, 2011 | Balas

  19. PT X mempunyai peredararan broto 2,6 M, laba usaha tahun berjalan 85 jt punya kredit pajak pph ps 23 10jt, mohon dihitungkan pph terutangnya Mba. Syukron

    Komentar oleh muhammad Najib | April 9, 2011 | Balas

  20. mau tanya, kenapa kerugian WP di luar negeri gk bisa dikompensasikan dengan penghasilan WP yang di dalam negeri?? trims

    Komentar oleh abed | Juli 27, 2011 | Balas

  21. kami ketua RW setiap bulan mendapat honor Rp 700.000,- tapi msh dipotong pajak sebesar 6%. pertanyaannya : apakah harus kena pajak?. mhn penjelasannya terima kasih

    Komentar oleh julizar sergio | Desember 16, 2011 | Balas

  22. mhn maaf honornya 750.000,- per bulan

    Komentar oleh julizar sergio | Desember 16, 2011 | Balas

  23. mau tanya nih,saya bekerja di sebuah perusahaan swasta,saya punya npwp dari perusahaan pertama saya bekerja dengan gaji lumayan besar,tp sekarang saya pindah ke perusahaan lain dengan gaji Rp.1.290.000,00, saya terkena pajak nggak nggak?berepa gaji minimal terkena pajak,mohon jawaban kirim ke email saya,makasih(abdillah.muhamad@ymail.com)

    Komentar oleh m.abdi | April 7, 2012 | Balas

  24. contoh soal mengenai kerugian yang di alami belum jelas mbak

    Komentar oleh hany | Mei 21, 2013 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: