Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Tarif PPh 23 berubah lagi :)

Tarif PPh 23 berubah lagi 🙂

Dirjen pajak telah menerbitkan PER-70/PJ./2007 tgl 9 April 2007 sebagai pengganti PER 178/PJ./2006 tentang PPh pasal 23. Hal ini menjawab keberatan bergabai asosiasi usaha/industri yang merasakan dampak pemotongan PPh 23 berdasarkan PER 178.

PER-70 lebih mirip dengan KEP-170 yang telah berlaku sejak 2002, hanya saja tarifnya lebih rendah. Bahkan ada beberapa jenis jasa yang ‘hilang’ dari list tanpa adanya keberatan dari asosiasi.

Sementara segitu dulu infonya 🙂 nanti dilanjut dg comment/review atas aturan yang baru ini.

(Serpong, 10 April 2007, posting iseng sambil nunggu ujan reda)

2 komentar:

wisnu harjantho mengatakan…
Mbak Tri,Aku agak bingung, mengenai jasa yang tidak dikenakan PPh Ps.23, karena Per-70 ini kan “positif list” sedangkan di UU PPh Ps 23 ayat 4 disebutkan jasa-jasa yang tidak dikenakan PPh Ps.23 berarti kan “negatif list” jadi kenapa PER dirjen pajak yang sekarang malah bertentangan dengan UU yang kedudukannya lebih tinggi ? kalo saya sebenarnya malah labih sependapat dengan peraturan DJP sebelumnya…maaf kalo pendapat saya kurang memadai, maklum masih belajar pajak..thanks mbak

11:43 AM
Triyani mengatakan…
Hi Mas Wisnu,
Tumben commentnya disini,nggak ke milis ajah :DPER-70 dan juga KEP2 DJP lain (yg berlaku sebelumnya) mengatur mengenai jenis jasa lain yang merupakan obyek PPh 23 dan besarnya perkiraan penghasilan netto.

Menurut saya seharusnya memang PER DJP yang mengatur hal tsb bersifat ‘positif list’, karena berdasarkan dengan pasal 23 ayat (2) UU PPh memberikan “tugas” kepada Dirjen pajak, untuk menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain yang dikenakan PPh 23.
kira2 gitu.. 🙂

Lanjut dimilis aja yaa.. kalau mau lebih lanjut.. :

Iklan

Agustus 27, 2007 - Posted by | Pajak, PPh Pasal 23/26 | ,

2 Komentar »

  1. mba aku butuh bantuan nihhh.. akukan magang di salah satu bank di jakrt. di bagian pajak, dan saya di wajibkan menulis laporan magang. pengenanya sih ngebahas pph 23, krn pph 23kan pada bulan maret 2009kan ada peraturan baru. jd pengen ngebahs itu. tapi aku bingung bgt tema lap. magang aku baiaknya apa yah. tolong krim ke email aku ya mbak. mkash bykkk

    Komentar oleh WINDA MAHARANI | Maret 8, 2009 | Balas

  2. Mbak Tri, mau tanya, pembelian bahan makanan/konsumsi/snack untuk rapat atau jamuan tamu kantor (bukan catering) apakah dikenakan PPh 22 atau 23? terus apakah ada batasan nominal yang tidak dipungut pph 23 oleh bendahara pemerintah (jika dlm PPh 22 tidak dipungut PPh untuk pengadaan sd Rp. 2 juta sesuai PMK 154 Thn 2010). Saya jg baca di Modul PPAKP (Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah) Thn 2009 bunyinya seperti ini “Setiap Bendaharawan wajib memungut PPh pasal 23 untuk jasa-jasa sebagaimana diatur dalam UU perpajakan, dengan tarif sesuai ketentuan untuk transaksi di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kecuali barang/jasa yang dikecualikan dari pajak”. cuma disitu tidak disebutkan peraturannya. Apakah memang ada peraturannya? klu ada mohon informasinya. Terima kasih

    Komentar oleh amin | Februari 12, 2011 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: