Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Complicated Tax..

Complicated Tax..

Sore kemarin salah seorang temanku (EK) telephone… (ada yang comment : halah…. terima telpon aja kok diceritain.. penting yah :P).

Sebetulnya sih yaa gak penting2 amat.. tapi cukup menarik apa yang disampaikan EK melalui telpon sore kemarin.

Ceritanya dia telpon karena mau konfirmasi mengenai perlakuan PPh final atas sewa tanah dan bangunan. EK kerja pada perusahaan yang bergerak dibidang persewaan tanah dan bangunan di Jakarta, biar gampang.. sebut aja namanya PT X (contoh standart :P). Konon ada salah satu KPP yang pernah menyewa ruangan di gedung yang dikelola PT X. Meskipun saat ini KPP tersebut sudah tidak menyewa ruangan di PT X namun hubungan baik antara direktur (owner) dengan kepala KPP ex-tenant tsb masih terjalin dengan baik. Tentu saja hubungan yang terjalin tsb adalah hubungan pertemanan antara pemilik gedung dan penyewanya, bukan antara wajib pajak dengan kepala KPP

Menurut EK, beberapa hari yang lalu direkturnya bertemu dengan kepala KPP ex-tenant tsb dalam kesempatan makan bersama. Salah satu topik obrolan saat pertemuan tsb tentu saja tidak jauh dari masalah perpajakan 🙂 , konon direktur PT X ’mengeluh’ bahwa perusahaannya masih rugi namun terpaksa harus bayar pajak 10% dari total revenue-nya setiap tahun.


Seperti kita tahu ’Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan Bangunan’ merupakan obyek PPh final Pasal 4 ayat (2) sebagaimana diatur dalam Undang-undang PPh dan PP No 29 tahun 1996 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP No 5 tahun 2002 (aduhh mulai.. mulai serius nih ceritanya :P).

Apabila penyewa adalah WP badan (atau WPOP yang telah ditunjuk sbg pemotong pajak), maka pada saat penyewa membayar tagihan biaya sewa telah dipotong PPh final yang terutang. Sebaliknya apabila penyewa bukan pemotong pajak, maka Pemilik gedung (penerima penghasilan) harus membayar sendiri PPh yang terutang. Bagi perusahaan yang masih mengalami kerugian tentu saja pengenaan PPh final tersebut cukup memberatkan. Itulah salah satu alasan mengapa pengenaan PPh final dianggap tidak memenuhi asas keadilan. Dengan telah dikenakan PPh final, maka WP (yg bergerak dibidang sewa tanah dan bangunan) dg laba bersih lebih dari 100 juta maupun WP yang masih mengalami kerugian akan membayar pajak dengan jumlah yang sama, yaitu 10% dari penghasilan bruto (revenue).

Konon, menanggapi topik yang disampaikan oleh direktur PT X, kepala KPP tsb menjawab bahwa ”Apabila perusahaan masih mengalami kerugian, maka PPh (final) yang telah dipotong oleh penyewa maupun yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan dapat di restitusi”

Mendapat tanggapan seperti itu tentu saja direktur PT X tsb kaget. Karena selama ini (entah sudah sejak tahun berapa) perusahaannya tidak pernah meminta restitusi atas PPh yang telah dibayarnya, meskipun perusahaannya masih dalam kondisi rugi secara komersial.

Sesampainya di kantor, hal pertama yang dilakukan oleh owner tsb adalah memanggil EK (temenku yang memang in-charge di bagian accounting dan pajak) dan menanyakan kenapa selama ini tidak pernah melakukan restitusi PPh. Meski merasa aneh dengan pertanyaan tsb, EK menjelaskan bahwa pajak yang terutang atas penghasilan dari sewa tanah dan bangunan merupakan PPh final, sehingga tidak dapat di kreditkan, apalagi di restitusi. Selain itu ditambahkan lagi bahwa kalau perusahaan yang bergerak dibidang usaha sewa persewaan tanah dan bangunan, maka konsekuensinya meskipun perusahaan masih dalam kondisi rugi tetap harus membayar pajak sebesar 10% dari revenue.

Mendapat penjelasan EK, direktur tsb menyampaikan bahwa baru saja bertemu dengan kepala KPP (ex tenant) dan menurut kepala KPP tsb, kalau perusahaan masih rugi, maka PPh-nya bisa di restitusi. Direktur tsb yakin kalau apa yang disampaikan oleh kepala KPP tsb benar adanya, apalagi pada saat pembicaraan tsb kepala KPP juga langsung mengkonfirmasikan jawabannya dengan menelepon salah satu staff-nya. Konon staff yang ditelepon kepala KPP juga meng-iya-kan pendapat kepala KPP tsb.

Gubrakkkk.. !!! bingung mo ngomong apa gw 😀

Mendengar cerita tsb aku lebih paham kenapa EK merasa ingin mengkonfirmasikan pendapatnya mengenai perlakuan PPh final dan menanyakan pendapatku…🙂

Sependek yang saya tahu (soalnya pengetahuan saya belum panjang.. hehehe) perlakuan Pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah sbb :

Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan merupakan obyek PPh final dengan tariff 10% sesuai ketentuan Pasal 4 (2) UU PPh dan PP No 29 tahun 1996 Jo PP No 5 tahun 2002

Dasar pengenaan PPh adalah Imbalan Bruto (nilai sewa)

Apabila penyewa adalah pemotong pajak, maka penyewa wajib memotong PPh (final) yang terutang.

Apabila penyewa bukan pemotong pajak, maka penerima penghasilan wajib membayar sendiri PPh (final) yang terutang

PPh (final) yang telah dipotong oleh penyewa maupun yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan merupakan pelunasan pajak yang terutang atas penghasilan (yg merupakan obyek PPh final) yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Karena PPh final yang dipotong dan dibayar sendiri dalam tahun berjalan merupakan ‘pelunasan’ pajak yang terutang dalam tahun yang bersangkutan, maka PPh final TIDAK DAPAT dikreditkan maupun direstitusi.

Dalam menghitung besarnya PPh terutang, apabila WP memiliki penghasilan yang merupakan obyek PPh tidak final, maka Penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak digabungkan dengan penghasilan yang merupakan obyek PPh tidak final.

Biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek PPh final, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan (menjadi non deductible expenses)

Setelah mendengarkan ocehanku tentang PPh final seperti yang aku tulis tsb, EK bilang : “iya mba.. aku juga udah jelasin gitu sama boss-ku’ tapi masih susah dehh kasih pengertiannya. Soale saat ini bossku masih lebih percaya sama pendapat kepala KPP tsb mbak. Aku juga ga enak kesannya kok aku ‘bodoh’ banget yaa.. aturan gitu aja ga tahu.. gila aja, kalau beneran bisa di restitusi selama sekian tahun udah berapa M tuhh.. kerugian yang diderita akibat ketidaktahuanku. Hihihihii.. kesian banget temenku ini sampai merasa bersalah gitu, padahal dia ga salah lho.

Untuk mencairkan suasana, akhirnya aku bilang ”gini aja, kalo PT X terdaftarnya di KPP yang dikepalai oleh kepala KPP tsb, coba ajukan restitusi, sapa tahu kepala kantornya bisa membuktikan apa yang telah dia sampaikan ke direkturmu hehehehehe; tapi kalau terdaftarnya bukan di KPP tempat kepala kantor tsb daripada kamu merasa bersalah dan susah jelasin ke boss, bikin surat tertulis aja minta konfirmasi mengenai perlakuan PPh final apakah bisa di restitusi atau enggak. Kalau udah ada jawaban tertulis yang khusus ditujukan ke perusahaanmu khan lebih enak ngomong ke boss-mu 🙂

Seandainya apa yang diceritakan temanku itu betul-betul terjadi, aku jadi berpikir masa sih ada pejabat di DJP yang tidak bisa membedakan apa itu PPh final dan PPh tidak final? Sebegitu rumitnya kah aturan pajak di Indonesia untuk bisa dipahami bahkan oleh individu pengelola-nya?

Tapi aku berharap bahwa apa yang disampaikan oleh boss temanku itu tidaklah nyata. Aku mencoba berpositif thinking, karena aku tidak mendengar secara langsung statement kepala KPP tsb… hehehe. Mungkin aja saat itu kepala KPP tsb menginformasikan bahwa : ”Apabila perusahaan masih dalam keadaan rugi, PPh yang dipotong oleh pihak ke-3 bisa dikreditkan dan direstitusi” dan pernyataan tsb tidak dimaksudkan untuk PT X yang bidang usahanya persewaan tanah dan bangunan; tetapi oleh boss temenku dianggap sbg menanggapi keluhan yang disampaikan. Sapa tahu khan heheheh..

Mohon maaf, cerita ini sekedar sharing atas apa yang aku dengar, tidak ada maksud untuk mendeskeditkan siapa-siapa.


Note : Lumayannn.. lagi ga ada ide, dapet bahan buat ngisi blog hehehe 😀
. EK thanks for sharing yah, sorry tak tulis di blog 🙂

update: Moral of the story :

– Jangan percaya 100% pendapat ‘petugas/pejabat pajak’ yang disampaikan secara lisan dan informal

– Jangan percaya 100% juga dengan pendapat konsultan, apalagi yang cuman ditulis di blog, seperti blog ini —hihihihii….

– Rajin-rajin baca dan mempelajari ketentuan pajak yang berlaku supaya ga ‘tersesat’

Iklan

November 14, 2007 - Posted by | Iseng, Pajak, sharing | , ,

2 Komentar »

  1. Jangan percaya juga petugas pajak yang ngeblog kayak saya 🙂
    BTW, ada dua kemungkinan menurut saya. Pertama, kepala KPP nya gak tahu pajak (masak gitu aja gak tahu yah?). Kedua, ada miskomunikasi antara kepala KPP dan sang direktur atau antara sang direktur dengan EK. Jadi kesimpulannya, yang jelas saja bingung apalgi yang gak jelas ya? He..he..he..

    Komentar oleh doeytea | November 20, 2007 | Balas

  2. hahahaha.. pak Duddy bisa aja neh.. aku nggak ada maksud nyindir pak Duddy loh /.. suerrrr 😀

    yahh beda pendapat itu biasa.. apalagi antara fiscus dg WP, ato antara fiscus dg konsultan ^_^

    tapi kalau sampai beda pendapat apakah PPh Final bisa di restitusi ato enggak.. mestinya sih ga sampai terjadi yah.. 🙂

    Komentar oleh triyani | November 20, 2007 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: