Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

PP No 81 Tahun 2007

Ini peraturan Baru juga, PP No 81 Tahun 2007 .

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.

a.k.a Insentif Pajak Bagi perusahaan go public

Iklan

Januari 14, 2008 - Posted by | Pajak, PPh Badan, UU dan aturan pajak | , , ,

11 Komentar »

  1. Isinya seperti apa ya Mba?

    Komentar oleh FaUZaNeVVa | Januari 15, 2008 | Balas

  2. apakah ini salah satu upaya pemerintah dalam kebijakan fiskal mbak. bila pemberlakuan secara makro. penurunan pajak akan mengurangi pengangguran tapi bisa memicu kenaikan inflasi.
    apakah bisa sampai sejauh itu ya mbak?
    kenyataannya diberbagai post pajak lain penerimaan pajak semakin meningkat indikasi semakin tingginya ratio pajak.

    Komentar oleh lenterajalan | Januari 17, 2008 | Balas

  3. Ass. mbak saya opie.
    saya mo curhat boleh g? isi tentang PP No.81 tahun 2007 ini tentang apa? truz kira2 klo PP ini dijadikan judul skripsi bisa g mbak?truz yang menarik dibahas apa ya mbak? mbak jujur saya lagi pusing nih cari judul skripsi. mohon bantuannya bisa g mbak!saya minta contact person mbak blh g?makasi. maaf merepotkan.

    Komentar oleh opie | Februari 10, 2008 | Balas

  4. #2. wahh.. maaf saya ga kompeten utk komentar soal makro ekonomi 🙂

    #3. Sebaiknya Anda baca dulu isi PP dimaksud. baru nanti kalo ada yang ingin Anda tanyakan bisa di post melalui koment disini. Selamat belajar 🙂

    Komentar oleh triyani | Februari 17, 2008 | Balas

  5. aww. mbak aku mau tanya, kalo pemotong pajak dah berkali – kali salah dalam pemotongan pph ada bentuk sanksinya gak. cos di bangka tepatnya di pangkalpinang Diknas Kota telah motong pph dari insentif para guru swsata sebesar 15 persen kan ketentuannya hanya 5 %. tolong mbak di jawab karena sebanyak 606 guru sampe skg masih nanya – nanya. trus Diknasnya bilang itu bukan masalah karena uangnya kan masuk ke kas daerah juga. jadi mbak gmn yah baeknya. terima kasih

    Komentar oleh esty | Februari 21, 2008 | Balas

  6. #5. kalo kelebihan potong, sanksinya nyaris tidak ada. karena pajak yang disetor lebih besar dari yang seharusnya.

    kalau yang 15% itu PPh final atas honor utk PNS. Kalau honor ke Guru Swasta seharusnya 5% dan sifatnya tidak final.
    Memang benar bahwa sebagian dari PPh 21 yang telah disetor akan kembali ke kas daerah. Tetapi hal ini tidak bisa menjadi alasan mereka untuk memotong PPh lebih besar dari yang seharusnya.

    Saran saya, dari perwakilan guru duduk bareng dengan bendaharawan diknas dan undang petugas KPP setempat [kalau perlu kepala kantornya heheheh] untuk menjelaskan mengenai PPh pasal 21. Semoga ketemu solusi terbaik.

    Komentar oleh triyani | Februari 22, 2008 | Balas

  7. mbak,PP No. 81 Th.2007, punya yg english version-nya ga?
    boleh tlg diemail ga?
    tks before ya mbak…

    Komentar oleh wita | Maret 31, 2008 | Balas

  8. #7. Maaf saya tidak punya file dimaksud.

    Komentar oleh triyani | April 1, 2008 | Balas

  9. mbak PP 81 itu udah ad ketentuan pelaksanaan yg mengikat apa blum (PMK sudah terbit)??

    Komentar oleh nino | Juni 19, 2008 | Balas

  10. hallo mba….
    mba kl undang2 yang mengatur proyek tender dan prosedur sertifikasi itu undang-undang no berapa ya mba?
    thanks b4….

    Komentar oleh tiurlan lubis | Februari 16, 2010 | Balas

  11. apa betul pph Pns jadi 5% dari 15 15% dan emangnya udah ada peraturannya mohon dengan sangat dikasih komentar

    Komentar oleh agus soni | Maret 15, 2011 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: