Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Kuasa Wajib Pajak (Resume KUP 1)

Notes : ini bikin resume tanpa metode 🙂 yang sempet diinget, itu yang ditulis. Rencananya nanti kalau sudah banyak baru dirapikan..

-sorry kalau ada yg merasa aneh- 🙂

———–

Kuasa Wajib Pajak menurut UU KUP

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir telah diubah berdasarkan UU NO 28 tahun 2007; oleh karena itu segala sesuatu yang terkait dengan ketentuan formal perpajakan akan mengikuti UU KUP yang baru.

Menurut pasal 32 UU KUP, Wajib pajak (baik orang pribadi maupun badan) dapat menunjuk seorang kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penunjukkan seorang kuasa dilakukan oleh Wajib Pajak dengan membuat surat kuasa khusus.

 

Berikut ini beberapa hal yang terkait tentang Kuasa Wajib Pajak.

1. Kuasa wajib pajak dibedakan menjadi :

a. Konsultan Pajak

b. Bukan Konsultan Pajak

2. Seorang Kuasa wajib pajak harus memenuhi syarat sbb :

a. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

b. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;

c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

d. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir; dan

e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

3. Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dapat menyerahkan fotokopi surat izin praktek konsultan pajak yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak.

4. Seorang kuasa yang bukan konsultan pajak dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dapat menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III.

5. Seorang kuasa wajib pajak tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain.

6. Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, dengan surat penunjukan, seorang kuasa hanya dapat meminta orang lain atau karyawannya untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari pegawai DJP

7. Seorang kuasa hanya mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Wajib Pajak sesuai dengan surat kuasa khusus (yang diberikan WP).

8. Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu, seorang kuasa wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Seorang kuasa tidak dapat melaksanakan hak dan/atau kewajiban Wajib Pajak yang dikuasakan kepadanya apabila dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya :

a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

b. menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;atau

c. dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.

Februari 5, 2008 - Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , ,

4 Komentar »

  1. […] Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa https://triyani.wordpress.com/2008/02/05/kuasa-wajib-pajak-resume-kup-1/ […]

    Ping balik oleh Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa « Triyani’s Weblog | Februari 17, 2008 | Balas

  2. mba,, aq mau tanya… jika dalam sbuah perusahaan ada karyawan yang berpenghasilan di atas PTKP, namun tidak memiliki NPWP. nah, si perusahaan kan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER – 16/PJ/2007, Tgl. 25-01-2007, wajib melaporkan. nah,, klo perusahaan tidak melaporkan karyawan tsbada sangsinay ga??
    terimasih…….

    Komentar oleh fani | Maret 1, 2008 | Balas

  3. #2. tidak ada sangsi yang tegas mengenai hal ini.
    Namun ada rumours bhw kalau NPWP karyawan masih kosong dan perusahaan blm mendaftarkan karyawannya, SPT 1721 th 2007 akan ‘ditolak’. tapi saya berharap berita ini tdk benar.

    Komentar oleh triyani | Maret 4, 2008 | Balas

  4. mbak,,klo yg menerima kuasa tdk mempunyai ijazah brevet A,B hanya lulusan S1 Akuntansi dari sekolah tinggi ilmu ekonomi yg terkreditasi nilai B dan dia mengusai perpajakan apa masih kena sanksi ga,.

    Komentar oleh listra | November 10, 2011 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: