Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa

Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa

Pada tgl 6 Pebruari 2008, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 22/PMK.03/2008 Tentang PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Seperti telah saya tulis disini, sebagaimana diatur dalam PP No 80 tahun 2007; tentang tatacara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan UU KUP, Kuasa Pajak dibedakan menjadi :

    • Konsultan pajak dan
    • Bukan Konsultan Pajak.

      Dalam PMK 22 ini; telah diatur secara lebih detail mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa. Berikut ini hal-hal yang diatur dalam PMK tsb.

      1. Seorang kuasa, baik kuasa konsultan pajak maupun bukan konsultan pajak, harus memenuhi persyaratan sbb :

      a. Memiliki NPWP

      b. Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir

      c. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan

      d. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa (format surat kuasa juga telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan ini –tapi saat ini saya blm mengetahui format surat kuasa dimaksud–).

      2. Dalam hal seorang kuasa bukan konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibuktikan dengan :

      a. kepemilikan sertifikat brevet; atau

      b. kepemilikan ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat D-III

      c. yang dibuktikan dengan menyerahkan fotocopi sertifikat brevet atau ijazah

      3. Dalam hal seorang kuasa adalah konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan perundang-undangan perpajakan dibuktikan dengan :

      a. Kepemilikan Surat Izin Praktek Konsultan pajak yang diterbitkan oleh DJP atas nama Menkeu; dan

      b. menyerahkan fotocopi Surat Izin Praktek Konsultan pajak yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak. (format surat pernyataan telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan ini –tapi saat ini saya blm mengetahui format surat pernyataan dimaksud–

      4. Seorang yang bukan konsultan pajak, termasuk karyawan wajib pajak HANYA DAPAT menerima kuasa dari :

      a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

      b. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran usaha atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1,8 Milyar dalam 1 (satu) tahun;

      c. Wajib Pajak Badan (WP Badan) dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 2,4 Milyar dalam 1 (satu) tahun.

      5. Karyawan yang dimaksud dalam point 4 diatas adalah KARYAWAN TETAP yang telah menerima penghasilan dari WP Pemberi kuasa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai dari Wajib Pajak. (format surat pernyataan juga telah ditetapkan dalam pmk ini –tapi saat ini saya blm mengetahui format surat pernyataan dimaksud-

      6. Surat Kuasa khusus yang dimaksud dalam point 1d paling sedikit memuat :

      a. nama, alamat dan tanda tangan diatas materai serta NPWP dari Wajib Pajak Pemberi Kuasa;

      b. nama, alamat dan tanda tangan serta NPWP penerima kuasa; dan

      c. hak dan/atau pemenihan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.

      7. Satu surat kuasa khusus hanya untuk 1 (satu) pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu

      8. Seseorang yang TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN –seperti tertulis dalam point 1 diatas- TIDAK DAPAT melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberi kuasa.

      9. Seorang Kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain

      10. Seorang Kuasa dapat menunjuk orang lain atau karyawannya terbatas untuk menyampaikan dokumen-dokumen dan/atau menerima dokumen-dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, selain penyerahan dokumen yang dapat disampaikan melalui tempat pelayanan terpadu (TPT).

      11. Orang lain atau karyawan yang ditunjuk wajib menyerahkan surat penunjukan dari seorang kuasa pada saat melaksanakan tugasnya. (format surat penunjukan telah ditetapkan dalam peraturan ini; tapi saya blm tahu seperti apa format dimaksud)

      12. Setiap PNS dilingkungan DJP (Pegawai a.k.a Petugas Pajak) DILARANG menindaklanjuti pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak yang memberikan kuasa kepada seseorang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai kuasa Wajib Pajak.

      13. Seorang kuasa mempunyai HAK dan/atau KEWAJIBAN yang sama dengan Wajib Pajak

      14. Hak dan/atau kewajiban tsb –dalam point 13- TERBATAS pada pelaksanaan hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu ayng dikuasakan; sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus.

      15. Seorang kuasa WAJIB memberi bantuan, penjelasan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu Wajib Pajak yang memberikan kuasa, SESUAI dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

      16. Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu, seorang kuasa DIWAJIBKAN mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

      17. Seorang kuasa TIDAK DIPERBOLEHKAN melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa dalam hal seorang kuasa pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu:

      a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

      b. menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;atau

      c. dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.

      18. Dalam hal seorang kuasa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam point 17; Wajib Pajak pemberi kuasa WAJIB melaksanakan sendiri hak dan/atau kewajiban yang dikuasakan atau menunjuk seorang kuasa lain dengan surat kuasa khusus.

      Posting terkait :

      1. Kuasa Wajib Pajak (Resume UU KUP 1)

      2. PP 80 tahun 2007

      3.  lampiran pmk 22 tentang kuasa

      Iklan

      Februari 17, 2008 - Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , , , ,

      10 Komentar »

      1. waduh, kagak bisa mewakili perusahaan lagi donk..?
        tapi untuk penandatanganan SPT saya pikir masih bisa kan ?
        masa’ sih hanya utk tanda tangan SPT harus lulus brevet dulu ? lah yang tanda tangan aja belum tentu tau pajek…he..he..he. Aturan pajak tidak untuk membuat bisnis menjadi tidak/susah untuk berjalan kan mbak…? piye iki jal ?

        Komentar oleh wisnuharjantho | Februari 18, 2008 | Balas

      2. seharusnya kuasa atas wajib pajak bisa siapa saja kan?? jangan dimonopoli dengan orang2 tertentu dong..
        hak siapa saja dong bisa mewakili wajib pajak, toh kalo kuasa wpnya gak bener, resikonya ditanggung masing2 juga kan.. kenapa jadi “aneh2” gini si peraturan kita???

        Komentar oleh minion | Februari 20, 2008 | Balas

      3. #1. Mas Wisnu, saya nggak mau menafsirkan aturan ini heheheh.
        saya cuman berharap Hak dan kewajiban pajak yg dimaksud dlm PMK ini lebih diperjelas agar tidak menimbulkan multi tafsir.

        #2. menurut saya, tetap harus ada aturan mengenai hal ini. Sejak dulu jg sebetulnya sudah ada pembatasan. Hanya saja dalam praktek aturan tsb belum sepenuhnya diterapkan. Kalau tdk ada pembatasan tentu akan merepotkan banyak pihak.

        Komentar oleh triyani | Februari 22, 2008 | Balas

      4. mbak Tri, mohon penjelasan yang lebih detail dong mengenai hal ini… soalnya agak kurang jelas mengenai kuasa ini. Tidak dijelaskan secara detail apa-apa saja yang hanya boleh dikuasakan seperti KMK dimaksud….

        Komentar oleh Fredy | Februari 24, 2008 | Balas

      5. waduh, susah banget ya,masak sih SPT masa nihil, SPT PPh Pasal 21 A1, Faktur Pajak, BP harus tanda tangan Direksi, Direksi mau urus bisnis atau urus pajak.

        Komentar oleh rames | Februari 26, 2008 | Balas

      6. satu lagi tambahan birokrasi di negara kita ???

        Komentar oleh duras | Februari 26, 2008 | Balas

      7. yup setuju… harus diperjelas dan dipertegas…
        secara konsultan pajak sekarang juga harus ikut bertanggungjawab jika ada kesalahan dalam SPT WP

        Komentar oleh nindityo | Februari 29, 2008 | Balas

      8. Salam mbak…
        Yang saya heran, kenapa lampiran peraturan ini susah banget didapatkan. Bener2 merepotkan pemerintah kita ini …

        Komentar oleh budi prayitno | Maret 3, 2008 | Balas

      9. […] Related posting : Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa […]

        Ping balik oleh Lampiran PMK-22 (Tentang Kuasa) « Triyani’s Weblog | Maret 3, 2008 | Balas

      10. #4. dalam PMK ini tdk menjelaskan tetang apa2 yang dikuasakan. PMK ini memang mengatur mengenai siapa yang boleh menerima kuasa.

        #5. wahh..nggak gitu jg pak. Pengurus khan tidak hanya direksi.

        #6. no comment 🙂

        #7. lampiran sudah saya upload yah.. sudah mudah diperoleh donk 🙂

        Thanks all.

        Komentar oleh triyani | Maret 4, 2008 | Balas


      Tinggalkan Balasan

      Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

      Logo WordPress.com

      You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

      Gambar Twitter

      You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

      Foto Facebook

      You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

      Foto Google+

      You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

      Connecting to %s

      %d blogger menyukai ini: