Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Lagi tentang Kuasa Wajib Pajak

Berikut ini adalah SE 16 2008 tgl 10 Maret 2008 tentang Penegasan sehubungan dengan Penunjukan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus (aka. Juklak dari PMK 22 tentang Kuasa Wajib pajak) yang kemarin bikin heboh dunia pajak πŸ™‚

—————-ini word version-nya, copi paste dari webnya ortax—————–

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE – 16/PJ/2008

TENTANG

PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENUNJUKAN SEORANG

KUASA DENGAN SURAT KUASA KHUSUS

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 berupa :
    1. Pasal 32 ayat (1) huruf a, mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus.
    2. Pasal 32 ayat (4) dan penjelasannya, mengatur bahwa termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan. Ketentuan ini berlaku pula bagi komisaris dn pemegang saham mayoritas atau pengendali.
    3. Pasal 32 ayat (3) dan penjelasannya, mengatur bahwa orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 pada prinsipnya mengatur mengenai ketentuan pemberian kuasa dengan menggunakan surat kuasa khusus yang diperlukan untuk urusan tertentu dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
  3. Yang dimaksud dengan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah suatu proses perpajakan tertentu yang terkait dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Termasuk dalam pengertian urusan tertentu antara lain pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dalam rangka pemeriksaan, pengajuan keberatan, permohonan fasilitas perpajakan, dan pengisian serta penandatanganan Surat Pemberitahuan (SPT).
  4. Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa yang memenuhi persyaratan tertentu, baik konsultan pajak maupun bukan konsultan pajak. Wajib Pajak yang dapat memberi kuasa kepada bukan konsultan pajak adalah Wajib Pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a.

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

b.

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun; atau

c.

Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.

Termasuk dalam pengertian bukan konsultan pajak adalah karyawan Wajib Pajak.

  1. Seorang kuasa yang bukan konsultan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
    2. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir;
    3. memiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, sekurang-kurangnya tingkat Diploma lll, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A; dan
    4. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa.
  2. Seorang kuasa yang konsultan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
    2. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir;
    3. memiliki Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan; dan
    4. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa.
  3. Surat kusa khusus paling sedikit memuat :
    1. nama, alamat, dan tanda tangan di atas meterai, serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak pemberi kuasa;
    2. nama, alamat, dan tanda tangan, serta Nomor Pokok Wajib Pajak penerima kuasa; dan
    3. hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.
  4. Satu surat kuasa khusus hanya untuk 1 (satu) pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu. Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain.
  5. Seorang kuasa dapat menunjuk orang lain atau karyawannya dengan membuat Surat Penunjukan, terbatas untuk menyampaikan dokumen dan/atau menerima dokumen perpajakan yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan, selain penyerahan dokumen yang dapat disampaikan melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
  6. Wajib Pajak dapat meminta karyawannya untuk menyampaikan dokumen dan/atau menerima dokumen perpajakan yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa surat penunjukan kepada karyawan yang bersangkutan, selain penyerahan dokumen yang dapat disampaikan melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
  7. Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 10, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
    1. Pengurus, komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali serta karyawan Wajib Pajak yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan perusahaan dapat melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan Wajib Pajak tanpa memerlukan surat kuasa khusus.
    2. Dokumen perpajakan seperti Faktur Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak, dapat ditandatangani oleh pejabat/karyawan yang ditunjuk oleh Wajib Pajak tanpa memerlukan surat kuasa khusus.
    3. Penyerahan dokumen yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat disampaikan melalui Tempat Pelayanan Terpadu, tidak memerlukan surat kuasa khusus atau surat penunjukan.


Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2008
Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution
NIP. 130605098

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Iklan

Maret 12, 2008 - Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , ,

11 Komentar »

  1. saya anak prodip bau mbak….
    baru magang juga…
    saya baru liat blogya mbak…..
    olong bimbingan biar tidak ikt “kebiasaan2″…

    Komentar oleh Dodock | Maret 13, 2008 | Balas

  2. makin banyak pengganguran, yang dulunya ngurusin pajak, jd angkat kaki dari kantor…
    kasian banget orang indonesia, udah kasus BLBI di tambah lagi KMK ini…

    Komentar oleh adiie | Maret 14, 2008 | Balas

  3. #1. wahh anak prodip pajak khan pasti waktu kuliah tiap hari belajarnya pajak mulu mestinya sudah lebih paham πŸ™‚

    #2. menurutku sih nggak sampai seperti itu yahh πŸ˜›

    Komentar oleh triyani | Maret 21, 2008 | Balas

  4. Maaf nich kalau saya salah pengertian, jadi kesimpulannya
    1. Tidak harus terdaftar di akte perusahaan (mengacu ke kata “Karyawan wajib Pajak”)u bisa menanda tangani dokumen yg berhubungan dgn pajak.
    2. Semua karyawan yang telah mempunyai NPWP, sertifikat Brevet
    dan mempunyai pengetahuan peraturan Perpajakan bisa juga menandatangani dokumen yg berhubungan dgn pajak. Tetapi kok di lapangan prakteknya berbeda ?

    saya punya kenangan yang jelas bukan yang terindah tentang Lap pajak 1721 & 1771 saya yang di tolak dengan alasan (akhirnya lewat tgl 31 Maret):
    1.Masih mempergunakan form yg lama harus di ganti (Padahal intinya sama, pajak yg dibyr sama )
    2.Tanda tangan harus diganti (yang tanda tangan Manager Keuangan/Posisi tertinggi Manager, Tahun lalu tanda tgn Manager tidak apa-apa)padahal sdh memenuhi kualifikasi :
    – Bertanggung-jawab dan ikut andil dalam mengambil keputusan management.
    – Mempunyai Brevet
    – Memiliki pengetahuan perpajakan yang mumpuni
    – Lap pajak tahun lalu Manager yg tanda tangan
    – SDH PNYA NPWP…

    Sekian dr saya..(maaf jadi seperti curhat nich)

    >> yaa gitu dehh dlm praktek banyak kendalanya 😦

    Komentar oleh kilaulangit | April 1, 2008 | Balas

  5. haiiiiiiiiiiiii
    boleh gabung engga

    >> Gabung dimana? Silahkan πŸ™‚

    Komentar oleh tumin | April 7, 2008 | Balas

  6. Mbak, sory mau tanya dikit…
    Terkait dengan sertifikat brevet,
    1. Kalo tuk PMA, itu brevetnya mesti brevet apa? B sudah cukup atau mesti C, .. trus ketentuan dasar hukumnya mana? ada gak?
    2. Yang disebut definisi sertifikat brevet itu keq apa ya?
    3. Yang mengeluarkan sertifikat brevet itu tuh siapa? apa boleh setiap lembaga pendidikan ato ada pihak2 tertentu yang memperoleh ijin?
    4. ada gak daftar ato list tentang lembaga2 yang diijinkan menerbitkan sertifivat brevet?
    5. Pokonya semua deh mbak yang berkaitan dengan sertifikat brevet, ..

    makasih mbak …

    >>
    1. Kalo mau strik ke aturan yg berlaku, mestinya brevet C.
    2. Brevet yang dimaksud dalam aturan pajak, pada umumnya mengacu ke sertifikat brevet yang diterbitkan oleh lembaga resmi (kalo saat ini : BP USKP – IKPI).
    3. Untuk saat ini masih BP USKP (Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi konsultan pajak)
    4. penyelenggara kursus brevet banyak, tapi untuk sertifikasi saat ini hanya BP USKP – IKPI
    5. heheheh.. apa coba.. ikut USKP aja biar dapet brevet πŸ™‚

    Komentar oleh Achan | April 10, 2008 | Balas

  7. Maaf mbak, mau tanya lagi, tapi mohon maaf sebelumnya, sekali lagi mohon maaf sebelumnya …
    mohon jawab dengan apa adanya mbak, …
    1. Sudah berapa lama kerja di Pajak?
    2. Selama kerja kalau dikasih uang yang sumbernya gak jelas (subhat) mau terima ato nggak? mohon alasannya …

    Pertanyaan ini skedar untuk menenangkan hati saya (mungkin juga yang laen), .. karena ada juga mbak, meski berjilbab tapi seneng juga (yang jelas mau juga nerima uang hasil minta ke WP)meski katanya di serahkan tuk kepentingan sosial (umum), tapi ya tetap aja nerima …

    Sekali lagi mohon maaf ya mbak, semoga mbak mau jawab dengan lapang dada ..

    makasih mbak…

    >> Saya maafkan, dan akan saya jawab apa adanya, meskipun sama sekali tidak relevan…. πŸ˜›

    1. Saya Kerja dibidang pajak sudah lama sekali. Sejak th 95 sudah mulai bekerja sbg staff acctg/pajak.
    2. Wahh.. seingat saya ga ada yang nawarin tuh .. ato kalo sampai ada yang nawarin, insya Allah saya dg mudah akan menolak. Semoga Allah menjauhkan saya dari godaan2 tsb πŸ™‚

    Alhamdulillah, selama saya kerja penghasilan yg saya terima sangat jelas sumbernya. waktu status saya masih karyawan tetap di perusahaan (pernah bekerja di beberapa perusahaan) sumber penghasilan saya sangat jelas, tertera di kontrak kerja, dapet gaji berapa, tunjangan berapa dll. Bahkan lembur-pun jelas perhitungannya.
    setelah saya tidak lagi menjadi karyawan tetap di satu perusahaan, penghasilan saya pun masih jelas sumbernya. Kalau ngajar, dapet honor sesuai jam mengajar saya, kalo assisting client dibidang perpajakan fee-nya juga jelas, berdasarkan kesepakatan dg client/Wajib Pajak sejak awal :).
    Insya Allah penghasilan yang saya terima, memang merupakan hak saya dan saya peroleh secara halal dan mengerjakan sesuatu yang halal jg.. heheheh.

    kalo soal orang lain.. maaf saya nggak akan kasih komentar, karena itu urusan masing2 dan tentunya akan dipertanggungjawabkan masing2.

    Komentar oleh Achan | April 14, 2008 | Balas

  8. Makasih berat ya mbak, sudah mau ngejawab, “meskipun sama sekali tidak relevan….”

    Komentar oleh Achan | April 14, 2008 | Balas

  9. Assalamualaikum Mbak triyani…

    Saya mau tanya berkaitan dengan surat kuasa. Di SE tsb disebutkan kalau Faktur Pajak dan SSP bisa ditandatangani oleh siapa saja tanpa surat kuasa. Apakah hal tersebut berlaku juga untuk Bukti potong. Misal SPM nya ditandatangani oleh pengurus, bukti potong oleh karyawannya??

    Terima kasih atas bantuannya

    Wassalam
    Wildan

    >>Yang berhak menandatangani adalah orang yang berwenang atau kuasanya.

    Komentar oleh WIldan | Desember 17, 2008 | Balas

  10. Rmsg0d mwjtkzczthgv, [url=http://qmiwqvlvrfum.com/]qmiwqvlvrfum[/url], [link=http://hienfdammlll.com/]hienfdammlll[/link], http://inpyewpmiqba.com/

    Komentar oleh rdfvmtzlb | Maret 1, 2010 | Balas

  11. siang mbak,

    saya mau tanya, kalo untuk bukti potong dam spm terlanjur ditanda tangan oleh karyawan gimana ya? ada surat kuasa tapi hanya untuk faktur pajak sedangkan untuk bukti potong dan spm belum ada keterangan tapi selama melaporkan dilampirkan surat kuasa yang ada..

    Thx

    Komentar oleh Albert | November 16, 2011 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: