Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

PMK-43/PMK.03/2008 : Penggunaan Nilai Buku ~dalam Rangka Merger

Meskipun lagi ribet dg SPT Tahunan, biar ga bosen dan ga ketinggalan berita saya posting aturan baru ini. Pagi tadi (Jam 9an masih pagi khan :), sebelum aku sampai kantor sempet ada yang telp dan nanya tentang aturan baru, mengenai merger ini. Pagi tadi, saat ditanya, saya belum dapat info ada peraturan baru tentang merger. Info aturan baru yang aku harapkan justeru mengenai PPh untuk Developer, atau tarif PPh jasa konstruksi. apa kabarnya yah PP ttg hal ini? Jadi dikenakan PPh Final kah? Tarifnya Jadi naik kah?. entahlah.

Pas sore2 gini buka OOT, ada fwd-an aturan baru dari Sams, berhubung setting nomail di milis aku jadi ga bisa liat attachmentnya. Ahh.. untung ada om DD yg baik hati dan mau memforward email tsb ke ke japri-ku, jadi skrg bisa aku share di sini.

Thanks to Sams, om DD atas sharing aturannya.

Salinan PMK-43/PMK.03/2008 dapat di download disini 

JENIS : PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 43/PMK.03/2008

TANGGAL : 13 MARET 2008

PERIHAL : PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelaraskan kebijakan perpajakan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Unclang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku (“pooling of interest”);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA.

Pasal 1

(1) Wajib Pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku.

(2) Merger sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggabungan usaha atau peleburan usaha.

(3) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil.

(4) Peleburan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru.

(5) Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku adalah:

a. Wajib Pajak yang belum Go Public yang akan melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering); atau

b. Wajib Pajak yang telah Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering).

(6) Pemekaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pemisahan satu Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham menjadi dua Wajib Pajak Badan atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama.

Pasal 2

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha;

b. melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; dan

c. memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test).

Pasal 3

Wajib Pajak yang melakukan Merger dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri/Wajib Pajak yang dilebur.

Pasal 4

(1) Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.

(2) Penyusutan atas harta yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.

Pasal 5

(1) Apabila Merger atau pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam tahun pajak berjalan, maka jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari pihak atau pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak boleh lebih kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.

(2) Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan sebelum dilakukannya Merger atau pemekaran usaha dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, atau pemotongan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan.

Pasal 6

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) yang akan menjual sahamnya di bursa efek, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, harus telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan dalam rangka penawaran umum perdana (Initial Public Offering) dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

(3) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 13 Maret 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Maret 24, 2008 - Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya, UU dan aturan pajak | , , ,

12 Komentar »

  1. wah mba, blognya bagus banget, sampai berita terakhir pajakpun ada. Saya perlu belajar banyak dari Mba

    http://trisnowlaharwetan.wordpress.com

    >> Terima kasih. Kita sama2 harus belajar dari siapapun 🙂

    Komentar oleh triswlaharwtnbms | Maret 25, 2008 | Balas

  2. ok..
    Emang mbak pandai bgt bikin blok, kpn boleh dong minta diajari ya mbakk….

    Salam

    >> Terima kasih. wahh kalo soal blog saya jg masihgaptek mas..

    Komentar oleh hemi wardoyo | Maret 25, 2008 | Balas

  3. Mbak salam kenal… tolongin sy dong.. lg binggung soalnya sy punya cv yg sekarang lg ga jalan tp sy tetap lapor pajak dgn laporan nihil dgn memikiran kalo suatu hari mo pake cv-nya masih terdaftar dikantor pajak.. kalo mengajukan bahwa cv tersebut ga aktif dan ga lapor pajak lg, sanksinya apa ya mba trus no npwpnya masih terdaftar gA?? TLG… ASAP krn SPT tahunan sdh menunggu…

    >> Maaf kalau jawabnya telat.
    Meskipun CV sudah tidak aktif, sepanjang NPWP masih blm dicabut maka masih memiliki kewajiban utk lapor. Sanksi administratif telat lapor saat ini masih Rp 100.000. Th depan untuk WP Badan menjadi Rp 1 Jt.

    Komentar oleh rita | Maret 25, 2008 | Balas

  4. ass,
    mba tolong donk kasih tau daftar golongan aktiva tetap yang terbaru dari gol.1-4. makasih mba plz buat refensi uts besok mba. Thanks alot of.

    >> Silahkan cek di pasal 11 UU PPh Jo dan KMK 520/KMK.04/2002 yang terakhir telah dirubah dg KMK No 138/KMK.03/2002

    Komentar oleh Richard | April 12, 2008 | Balas

  5. assalamualaikum, Mbak.
    saya seorang mahasiswa ekonomi dari Unand. di blog Mbak yang lama saya pernah dapat artikel tentang perbedaan pembayaran pajak pendapatan atas hasil sewa dari tanah dan bangunan. tapi di blog mbak ini belum saya temukan. mungkin Mbak bisa membantu saya menemukan kembali artikel tersebut, soalnya penting untuk buat proposal penelitian.
    sebelumnya saya ucapkan terima kasih.
    wassalamualaikum

    >> Wa’alaikumussalam wr wb.
    Artikel ini : https://triyani.wordpress.com/2007/08/27/perbedaan-tarif-pph-final-atas-sewa-tanah-danatau-bangunan/

    Semoga sukses dengan proposal Anda.

    Komentar oleh Dimz | Mei 5, 2008 | Balas

  6. PMK ini apakah sudah ada Petunjuk dan Pelaksanaannya yang lebih lanjut seperti PERDIRJEN ATAU KEP-NYA

    Thanks

    >> Saya belum menemukan PER DJP / SE-nya. Mudah2an saya tidak ketinggalan informasi, barangkali memang belum terbit.

    Komentar oleh Dian | Mei 29, 2008 | Balas

  7. mb’ mau nanya….
    aku mahasiswa dari UKSW…
    UU tentang penggabungan usaha slain PMK 43, nomor brapa aja y?
    mau buat proposal niy mb’…

    thank’s 4 de information

    >> UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU BPHTB dll 🙂

    Komentar oleh thInk | Juni 2, 2008 | Balas

  8. […] Penggunaan Nilai buku untuk Merger Melanjutkan posting ini dan juga ini Dirjen Pajak telah menerbitkan PER-28/PJ./2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara […]

    Ping balik oleh Juklak Penggunaan Nilai buku untuk Merger « Triyani’s Weblog | September 2, 2008 | Balas

  9. mbak boleh minta dikirim undang undang no 6 th 1983 jo uu no 28 tahun 2007

    Komentar oleh nita | Oktober 20, 2008 | Balas

  10. mba, saya mau tanya hub merger dgn nilai buku gmn?
    aspek perpajakan merger bagi si pemilik modal dengan rekanannya kena pajak ato ga? klo kena pajak berapa?
    tengkyu

    Komentar oleh indri | November 14, 2008 | Balas

  11. lagi bikin paper tentang analisa pmk 43/2008 nie…
    sebenernya klo merger tu kena pajaknya apa saja???
    pph pengalihan harta 4(2) final dengan tarif 5% kah??? sapa yang bayar???
    trus nilai buku tuh buat DPPnya??
    jadi, 5%x nilai buku

    trus apakah juga harus/wajib revaluasi….

    pph yg lain apa??
    aturan terkait???

    maaph banyak nanya,thanx bfore

    Komentar oleh zain faros daq | Juni 29, 2009 | Balas

  12. Trims banyak mbak, artikel pajak, untuk menambah pengetahuan pajak, smg sukses dan sehat walfiat

    Komentar oleh Ketut Alit Suardana | November 23, 2014 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: