Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

KPP PMA tidak menerima WP Baru lagi

Sudah lama dengar ‘gosip’ mengenai hal ini. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP PMA akan dibatasi, Wajib Pajak PMA baru (Investor Baru) tidak boleh lagi mendaftarkan diri di KPP PMA.

Kemarin siang baru dapat copy peraturan Dirjen Pajak mengenai hal tsb, PER-9/PJ./2008 tentang “Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu” yang mulai berlaku sejak tanggal 25 Maret 2008.

Berikut ini table KPP tempat pendaftaran Wajib Pajak sesuai dengan peraturan baru tsb.

No

Jenis WP

Tempat Pendaftaran

1

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung dari BUMN lebih dari 50%

KPP BUMN

2

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Industri kimia dan barang galian non logam yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Satu

3

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Industri logam dan mesin yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Dua

4

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Pertambangan dan perdagangan yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Tiga

5

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Industri Tekstil, Makanan dan kayu yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Empat

6

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor agrobisnis dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Lima

7

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Jasa dan Perdagangan yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Enam

8

Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang berkedudukan di DKI Jakarta dan Orang Asing yang bertempat tinggal di DKI Jakarta, yang berasal dari Negara-negara di benua Asia dan Afrika, termasuk Maldives, Cape Verde, Coromos, Mauritius, Mayotte, Saint Helena, Seychelles, Sao Tome dan Principe yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP BADORA Satu

9

Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang berkedudukan di DKI Jakarta dan Orang Asing yang bertempat tinggal di DKI Jakarta, yang berasal selain dari Negara-negara yang disebutkan diatas (ref to no.8 table ini) yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP Badora Dua

10

Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan lembaga keuangan termasuk badan-badan khusus yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan UU No 8 th 1995 tentang Pasar Modal, Perusahaan Efek Non Bank, yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMB

11

Perusahaan Besar Tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP WP Besar dan KPP Madya

12

WP BUMN, WP PMA, BUT dan Orang Asing, Perusahaan Masuk Bursa dan Perusahaan Besar Tertentu, terbatas dalam hal sebagai pemotong dan atau pemungut Pajak Penghasilan

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat pusat, cabang, perwakilan atau kegiatan usaha dilakukan, yang lokasinya berada di luar DKI Jakarta

13

Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu yang mempunyai tempat usaha tersebar dibeberapa tempat (WPOPPT)

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak

14

Wajib Pajak Baru, Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP setelah tgl 25 Maret 2008

Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam point 1 s/d 11 diatas (ref table ini)

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak

Intinya adalah, Wajib pajak yang terdaftar di : 1) KPP di lingkungan kanwil khusus (KPP BUMN, KPP PMA, KPP Badora); 2) KPP WP Besar dan KPP Madya, hanya WAJIB PAJAK tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Dirjen Pajak. Selain WP tsb (WP yang tidak/belum ditetapkan untuk terdaftar di “KPP tertentu” oleh Dirjen Pajak) harus terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

Bagi WP yang selama ini telah terdaftar di KPP di lingkungan kanwil khusus (KPP PMA dan KPP Badora), siap2 barangkali sebentar lagi anda akan memperoleh surat pemberitahuan tentang pemindahan KPP (aka perubahan NPWP). huhh… surat menyurat lagi dg vendor/suplier customer etc.

Perlu diperhatikan juga, seringkali KPP/DJP ‘terlambat’ mengirim surat pemberitahuan tentang pindah KPP tsb. Contohnya, hari ini saya dapat telpon dari 2 client teman saya yang menginformasikan bahwa mereka dipindahkan ke KPP Madya. Teman yang pertama bilang bahwa baru ditelepon oleh AR barunya di KPP Madya, memberitahukan bahwa terhitung sejak tgl 7 April kantornya dipindahkan ke KPP Madya Jaktim, namun belum ada pemberitahuan tertulis. Teman kedua saya bilang bahwa hari ini mereka dapat fax dari KPP Madya, isinya surat pemberitahuan bahwa kantornya dipindahkan ke KPP Madya Jakpus terhitung sejak tanggal 7 April.

Teman saya tsb, dua-duanya protes bilang gini.. “kenapa yaa mba, kok perubahan NPWP, pindah tempat terdaftar gini pemberitahuannya mendadak?, saya khan harus kasih tau rekanan (Supplier/vendor, client/customer, dll) agar mereka menerbitkan bukti potong dan Faktur pajak sesuai NPWP baru, butuh proses!”. Saya cuma bisa bilang.. “yaaa.. harap maklum lah..😦 , lebih baik segera kirim surat pemberitahuan tsb -capek protes- dan usahakan untuk bulan ini pembayaran pajaknya jangan pas tanggal 10, kadang2 dengan adanya perubahan NPWP ini pada saat pembayaran pajak ditolak, karena NPWP tidak dikenal etc”.

Nyebelin memang.. 😛 , DJP yang melakukan reorganisasi tapi WP harus ikut repot, padahal kalau saja DJP mengirimkan surat pemberitahuan lebih awal, WP bisa melakukan segala sesuatu yang terkait dg lebih baik.

April 8, 2008 - Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , , , , , ,

11 Komentar »

  1. Thanks ya mbak tri atas peraturannya apalagi disertai dengan pembahasannya, sangat membantu gitchu.

    >> Sama2 pak Gunawan.

    Komentar oleh Taxinamedan | April 8, 2008 | Balas

  2. Terima kasih sekali atas peraturannya mbak tri. sangat membantu sekali.

    salam kenal
    hendy

    >> Terima kasih juga. Salam kenal

    Komentar oleh Hendy | April 8, 2008 | Balas

  3. Artikel di blog ini sangat bagus dan berguna bagi para pembaca. Agar lebih populer, Anda bisa mempromosikan artikel Anda di infoGue.com yang akan berguna bagi semua pembaca di seluruh Indonesia. Telah tersedia plugin / widget kirim artikel & vote yang ter-integrasi dengan instalasi mudah & singkat. Salam!

    http://www.infogue.com/
    http://www.infogue.com/bisnis_keuangan/kpp_pma_tidak_menerima_wp_baru_lagi/

    >> Terima kasih. Aduhh maaf nih saya gaptek, jadi ga ngerti pasang2 plugin dkk

    Komentar oleh infoGue | April 9, 2008 | Balas

  4. ooo gitu tho mbak…. suwun!

    >> yaa gitu deh pak🙂. Terima kasih atas kunjungannya

    Komentar oleh kalangkabut | April 9, 2008 | Balas

  5. Makasih ya mbak buat infonya bisa tambah ilmu nih

    >> Sama2. Semoga bermanfaat

    Komentar oleh Abdi | April 10, 2008 | Balas

  6. Terima kasih infonya Bu Tri kebetulan perusahaan tempat saya bekerja juga pindah per 7 April 2008 dari KPP Pratama Gambir ke KPP Madya Jak Pus yg saya khawatirkan di software di Bank masih pakai NPWP lama jadi kalau mau bayar PPh 25 ditolak.

    >> Pak Totok;
    Kalau bayarnya via bank yang sudah online (via MPN), maka NPWP-nya sudah menggunakan yang baru. Justeru kalo bayar pakai NPWP lama, di bank tdk dikenal. Lebih baik ke bank tgl 14 aja pak, utk menghindari hal2 yang tdk diinginkan. Kemarin tgl 10 banyak teman saya yang bayar pajak dan bermasalah. entah NPWP tdk dikenal, bank-nya offline (bank mandiri ?) dll.

    Komentar oleh Totok Edy P | April 11, 2008 | Balas

  7. Thanks atas infonya

    >> Terima kasih atas kunjungannya

    Komentar oleh daeng limpo | April 11, 2008 | Balas

  8. saya mau info kami di pindah dari kpp pratama tebet ke kpp madya jakarta selatan per 7 april 2008.

    untuk nomor faktur pajak harus nomor satu lagi atau tidak saya tanya AR nya ga tau bingung.

    saya masuh pakai lanjut nomor sebelum pindah ……..

    >> sebetulnya terkait dengan WP Pindah KPP ini ada aturan PER DJP yang mengatur tentang tatacara penggunaan formulir perpajakan dst.. [PER-12/PJ./2008 dan PER-15/PJ./2008]. Nomor Faktur Pajak seharusnya mulai dari nomor satu lagi pak. Jangan lupa juga harus bikin surat pemberitahuan dan memberikan surat penunjukan pejabat penandatangan Faktur Pajak + contoh tanda tangannya.

    malah ada kantor teman saya yang juga dipindahkan ke KPP Madya sejak tgl 7 April, terakhir saya dapat info tgl 15 April blm ditunjuk siapa AR-nya..😦 mudah2an sih sekarang sudah.

    Komentar oleh budi | April 17, 2008 | Balas

  9. mbak tri, mau tanya, kalau WP sudah masuk KPP bursa, apakah perlu ada KPP lokasi lagi? atau cukup di KPP bursa saja.

    Komentar oleh susanto | Mei 25, 2009 | Balas

  10. salam,
    info ini sangat membantu.apalagi buku perpajakan saat ini sepertinya kurang begitu detail, dan kita harus memperhatikan perkembangannya.
    thanx.

    Komentar oleh endah | Juli 30, 2009 | Balas

  11. Trim’s banyak Mbak Triyani …
    Sangat membantu sekali Blog nya ini.
    Syukron

    Komentar oleh Mustakim | Agustus 9, 2010 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: