Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Menyampaikan SPT Masa PPh 25 tidak wajib lagi.. !!

Judul sengaja dibuat provokatif😀

Kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh 25

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No PER-22/PJ./2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Tata Cara dan Pembayaran PPh Pasal 25 :

– Wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi yang telah menerapkan sistem pembayaran pajak secara on-line (melakukan pembayaran secara online) dan SSP nya telah mendapat validasi NTPN, maka SPT Masa PPh 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. (Berarti tidak lagi diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh 25/Tidak perlu menyerahkan SSP lembar ke-3 ke KPP ?)

– Namun bagi wajib pajak yang jumlah angsurannya NIHIL, atau membayar PPh pasal 25 tidak secara online tetap HARUS menyampaikan SPT Masa PPh 25 sesuai ketentuan yang berlaku.

ini sebuah langkah maju dari DJP -mujinya tulus nih suer- 😀

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak secara on-line (melalui Bank atau kantor pos yang telah menggunakan MPN) akan memperoleh bukti validasi pembayaran berupa NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). Dengan demikian catatan atas pembayaran pajak tersebut secara sistem telah masuk ke dalam penerimaan negara dan bisa diacces oleh KPP tempat WP terdaftar. Karena SPT Masa PPh 25 “hanya berupa” SSP maka dengan telah tercatatnya pembayaran pajak tersebut kedalam MPN, maka wajib pajak dianggap telah sekaligus melaporkan PPh pasal 25 yang dibayar. Ini yang saya nilai sebagai sebuah langkah maju🙂 .

Sebelum ada ketentuan ini (PER-22-red), meskipun wajib pajak telah membayar secara online dan DJP /KPP juga sudah tahu -melalui modul MPN- bahwa WP telah membayar PPh 25 namun sebelum SSP lembar ke-3 disampaikan, Wajib Pajak dianggap belum melaporkan SPT Masa PPh 25.

Suatu ketika saya pernah mengajukan permohonan pemindahbukuan PPh 25 -yg dibayar secara online- karena adanya kesalahan “tick mark” masa pajak -yg dilakukan oleh bank- . Saat itu saya heran, karena atas pembayaran pajak yang telah terekam dalam MPN masih juga dilakukan konfirmasi secara manual ke bank. Sebelum ada jawaban atas surat konfirmasi tersebut, KPP tidak bersedia menerbitkan Bukti pemindahbukuan -Bukti Pbk- . Padahal jelas-jelas NTPP (Nomor Transaksi Pembayaran Pajak -sesuai nama saat itu- telah terekam dalam daftar penerimaan pajak yang ada di DJP. Saya menganggap pekerjaan konfirmasi manual yang dilakukan tsb, seolah2 tidak percaya dengan sistem yang telah dibangun -negatif thinking heheheh-. Dengan adanya PER-22 ini saya berharap hal semacam ini tidak lagi terulang.

Mengenai Denda telat bayar / Lapor

Karena SPT Masa PPh 25 dianggap telah disampaikan pada saat pembayaran pajak mendapat validasi, maka ketentuan mengenai denda telat bayar/lapor yang berlaku menjadi sbb :

– Jika PPh 25 (yg dibayar via online sistem) dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, tetapi belum melewati batas akhir pelaporan, akan dikenai sanksi administrasi (bunga telat bayar 2%/bln-red)

– Namun jika PPh 25 dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, selain dikenai sanksi administrasi bunga telat bayar juga akan dikenai denda telat lapor.

thanks to :

1) Welly yang posting alert adanya aturan baru ini di tax-ina tercinta hihihihih

2) RMA & Yur yang kasih saya aturan baru ini, Thanks a lot bro.. seneng dehh punya temen baik hati kayak kalian-🙂

Note :

All tax-inaer, karena file hasil scan dari hardcopy (sizenya lebih dari 2mb, ga bisa di share ke milis, silahkan download sendiri disini yah. Semoga membantu.

Mei 28, 2008 - Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Badan, PPh Orang Pribadi | , , , , ,

46 Komentar »

  1. Makasih ya mbak Infonya berguna banget

    >> Sama2 mas Landy. Terima kasih atas kunjungannya

    Komentar oleh Landy | Mei 29, 2008 | Balas

  2. thanks ya mbak atas infonya, gak sia2 saya join di web ini, sekali lagi thanks
    salam
    thio

    >> Terima kasih atas kunjungan dan apresiasinya. upss.. ada yang subscribe reader toh🙂. Semoga bermanfaat pak.

    Komentar oleh thio sunaryo | Mei 29, 2008 | Balas

  3. makasih ya tri infonya….semoga jangan bosan menyebarkan peraturan-peraturan pajak teranyar kepada khalayak tax-ina…he he he

    >> Hai.. thanks atas kunjungan dan apresiasinya. Apa kabarnya nih sekarang🙂

    Komentar oleh subur | Mei 29, 2008 | Balas

  4. Ibu Tri,

    Maaf salah tempat nih. Untuk yg form 1108, kalau print dari file pdfnya tidak sama persis dengan hardcopynya, sehingga ditolak. Apakah ibu tahu issue ini dan cara mengatasinya? Susah juga kalau harus mengetik manual. Makasih sebelumnya

    >> solusi yg paling gampang, Jangan lapor manual Pak, tapi pakai e-SPT 1107 saja.
    kalau mau sama persis memang harus print dari PDF file dan page sizenya jg harus sesuai dg ukuran aslinya.

    Untuk laporan-laporan yang sudah ada e-SPTnya saran saya lebih baik gunakan eSPT. Memang untuk awal agak repot isi database dll, tapi lama2 akan lebih mudah dibanding buat laporan secara manual.

    Komentar oleh Danny | Mei 29, 2008 | Balas

  5. UU Perpajakan dan Peraturan Pelaksnaannya dapat di akses di http://www.pajak.go.id..

    Komentar oleh AbahSBW | Mei 29, 2008 | Balas

  6. Thanks BU, atas informnya sebab saya sudah coba juga ke situs pajak.go.id tetapi inform seperti dari Ibu belum ada.
    Kalau boleh tolong dong peraturan tersebut dapat dikirim ke mail saya.

    >> Silahkan langsung download melalui link di posting ini pak.

    Komentar oleh Wahyudi | Juni 2, 2008 | Balas

  7. Salam kenal. Saya baru bergabung, info2 disini cukup membantu saya dalam bekerja. Thanks.

    >> salam kenal jg. Terima kasih atas kunjungan dan apresiasinya. i

    Komentar oleh Delvi | Juni 9, 2008 | Balas

  8. mba saya mau susun tugas akhir rencananya tentang pph 25op. kebetulan saya praktek kerja lapangan di kpp seksi pph op. mba kasi input dong judul spesifik apa ya yang menarik,dan apa saja yang perlu dibahas.
    mohon bantuannya…
    makasih ya,..

    >> Banyak aspek mengenai PPh OP yang bisa dikaji. misalnya ttg usulan tarif di RUU PPh yang sekarang sedang dibahas di DPR, ttg norma perkiraan penghasilan netto, dll banyak aspek yang bisa dikaji. Semoga sukses dengan tugas akhir Anda.

    Komentar oleh zalamera | Juni 10, 2008 | Balas

  9. bu Tri, terkait WP badan di KPP Pratama,perusahaan dengan skala berapa yang biasanya terdapat disana,maksudnya batasan penghasilan berapayang terdapat disana?dan apa yang dapat kta kaji dengan WP badan tersebut?terus,biasanya berapa persen tingkat kontribusi raa2 WP Badan di KPP,utamanya di Jawa,Bu?
    mohon bantuannya..saya juga lg nylesaikan Tugas akhir..

    >> Mohon maaf saya tidak punya info mengenai hal tsb, saya bukan pegawai DJP🙂 . Barangkali data tsb bisa diperoleh dari Kanwil DJP.

    Komentar oleh Amik | Juni 25, 2008 | Balas

  10. Salam Kenal,
    mohon jawaban dari Ibu Tri.

    Kalau di SPT masa form 1195, jika kita menyerahkan JKP kepada Wapu atau Pemungut PPN (KPS), saat terutangnya Pajak adalah saat pembayaran. Diterimanya SSP atau tidak kita tetap melaporkan SPT pada masa yang sama dengan pembayarannya dengan keterangan SSPnya sudah diterima atau belum.

    Nah, kalau SPT masa form 1107 bagaimana caranya?

    apakah saat terutang pajaknya pada saat diterimanya SSP?

    KPS yang memungut PPN boleh menanggung PPN rekanannya atau tidak?

    atau kalau Ibu tidak berkeberatan, mohon dijelaskan alur dari saat penyerahan JKP kepada KPS sampai dilaporkannya SPT.

    terima kasih banyak

    >> Sejak th 2007, Penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya (Selain Bendaharawan Pemerintah) dilaporkan dalam Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak. Bukan saat pembayaran

    Komentar oleh Muhammad Feza | Juni 26, 2008 | Balas

  11. Mohon bantuannya, bagaimana perhitungan cicilan pph pasal 25, untuk PT yang baru laba pada pertengahan tahun.. Tolong dikirim ke email saya di : harun_pfi@hotmail.com. Terima kasih banyak…

    >> Dear Pak Harun;

    Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

    Komentar oleh Harun | Juli 2, 2008 | Balas

  12. assalamualaikum mba’ tri … salam kenal!!!
    subhannallah…web blog mba’ tri ini keren buangettt..
    thanks berat atas semua info-nya ya mba’…
    jangan bosen buat trus meng update kami dengan info2 pajak terbaru..

    >> Wa’alaikumussalam wr wb. Salam kenal.
    Terima kasih atas apresiasinya.

    Komentar oleh bunga | Juli 8, 2008 | Balas

  13. Ibu Tri,

    Saya baru bekerja di sebuah perusahaan perikanan yang baru saja didirikan, sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. Saya ingin bertanya, apa saja jenis-jenis laporan pajak yang harus saya berikan ke KPP setiap bulannya, sementara kami belum punya kegiatan. Karyawan baru 1 orang.

    Mohon pencerahan.

    B/regards
    Desy

    >> Silahkan cek disini https://triyani.wordpress.com/2007/08/27/kewajiban-pajak-bagi-wp-badan/

    Komentar oleh Desi | Agustus 8, 2008 | Balas

  14. Thanks atas smua isi blognya yang begitu b’manfaat bgt buat smua yg peduli ttg pajak khususnya dan negara pd umumnya,,,
    Mbak Tri pny converter file Pdf ke Excel ga?kalo ada tlng disend ke email-ku dunk installernya,thanks yaa,,,

    >> Mohon maaf sy tidak punya file converter dimaksud.

    Komentar oleh Indra | Agustus 11, 2008 | Balas

  15. assalamualaikum…
    mohon bantuannya bu..
    saya baru mendaftarkan npwp tgl 31 juli 2008 dan skpkp tgl 6-08-2008,apa kewajiban yg harus sy laporkan bulan september 2008,, mohon penjelasan … trims
    wassalam

    Wa’alaikumussalam Wr. wb

    Jika Anda WP Orang Pribadi, silahkan cek disini : https://triyani.wordpress.com/2007/08/27/kewajiban-pajak-bagi-wpop-pengusaha/

    Namun jika Anda adalah WP Badan (PT, CV, Firma dkk) silahkan cek disini : https://triyani.wordpress.com/2007/08/27/kewajiban-pajak-bagi-wp-badan/

    Komentar oleh joko | Agustus 12, 2008 | Balas

  16. Asswrwb.
    Mohon bantuannya…
    Saya WP yang baru memiliki NPWP sejak Agst’08.
    Saya sebenarnya ibu rumah tangga tetapi punya usaha kecil-kecilan di rumah…
    Yang saya tanyakan Laporan pajak apa yang harus saya sampaikan? Sejak kapan?
    Tks

    >> Anda wajib lapor sejak masa Agustus 2008.

    Komentar oleh Sri W | September 11, 2008 | Balas

  17. Assalamualaikum Wr. Wb.
    Nama saya Zaenal, Tinggal di Ciseeng parung Bogor…
    saya bekerja di Padi tour yg beralamat di Gading Serpong, BSD, Tangerang,,,
    Mohon bantuannya tentang: Lokasi Pelatihan Perpajakan yang terdekat buat saya dan tentunya yang baik dan berkualitas (kalo bisa yang ada di daerah BSD), karena saya ingin sekali belajar mengenai perpajakan selain untuk menambah pengethuan juga untuk kebutuhan perusahaan saya dalam menyelesaikan masalah perpajakan yang ada di perusahaan saya…. bagaimana dengan STAN di Bintaro dan Lembaga Pendidikan Purnawarman di Jl. sudirman, Bogor…. Terima kasih atas bantuan dan kebaikannya.

    Wassalamualaikum Wr.Wb
    Zaenal

    >> di BSD sepertinya ada LM PATRA, tapi saya tidak tahu bagaimana kualitasnya.
    pelatihan brevet di STAN Bintaro sepertinya bagus juga, tapi saya ga tau persis karena tidak pernah belajar atau mengajar di situ, tapi saya tahu beberapa pengajar yang cukup berkualitas.
    Kalau LPP Purnawarman yang di Bogor, saya kenal dg pengelola dan pengajarnya. Insya Allah cukup berkualitas jg.

    Komentar oleh zaenal | Oktober 22, 2008 | Balas

  18. buk saya minta tolong usaha saya berbentuk warnet yang berdomisili wilayah provinsi riau kepulauan (kepri),dalam menghitung pajak pph 25 op memakai norma penghitungan, yang saya bingung berapa persenkah dari hasil kotor menurut norma perhitungan dan termasuk klu berapa ? atas bantuan ibu saya ucapkan terima kasih

    wassalam
    utji.

    Komentar oleh utji | November 11, 2008 | Balas

  19. Assalamualaikum Wr. Wb.
    Terimakasih banyak atas bahan informasi yang bisa saya peroleh
    dari sini.Kalau boleh mohon bantuan informasi tentang Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). KLU itu bisa berbeda penetapannya ya ? Meskipun usaha yang dilakukan sama. Teman saya dapat KLU 97110 sedang suami saya KLU 50403. Cara perhitungannya juga beda ya?
    Saya belum mendapatkan jawabannya. Tolong mohon dibantu ya Bu.
    Sekalilagi matur nuwun sanget.
    Wassalamualaikum Wr. Wb.
    Epin

    >> Emang petugas KPP kadang ‘salah’ juga..
    Tapi kalau memang usahanya sama, semestinya KLU-nya jg sama. Sebaiknya Anda cek KLU yang benar yang mana dan mengajukan perubahan ke KPP.

    Komentar oleh epifani | November 21, 2008 | Balas

  20. Assalamualaikum Wr.Wb
    Terima kasih atas informasi dan masukannya mengenai lokasi pelatihan perpajakan yang saya sampaikan sebelumnya.
    Saat ini sya bekerja di sebuat Travel Agent(Biro Perjalanan Wisata) dg jumlah karyawan 7 org, dan status SUB-AGENT, artinya utk proses pengeluaran tiket kami masih harus membeli dari Travel Agent lain atau langsung ke Airlines ybs dg ktentuan bahwa kami mendpt komisi utk setiap pembelian tiket tsb, begitu juga dengan paket wisata/perjalanan, hotel, dll yg kami selenggarakan. yang kami tanyakan adalah:
    1. Pajak apa saja yg hars kami laporkan dari kegiatan tsb?
    2. saat ini pajak yg kami sampaikan adalah Pph 21 karyawan, Pph 25 dan PPN DN, apakah betul pasal-pasal tsb yg kami sampaikan?
    3. bagaimana rumus ttg perhitungan PPN DN, benarkah tarifnya sebesar 1% dari keuntungan bruto yg kami terima (Harga Jual – Harga Pokok)
    demikian kami sampaikan, mohon penjelasan & trima kasih atas bantuannya

    Komentar oleh zaenal | November 27, 2008 | Balas

  21. Klo hasil perhitungan dari th pajak nihil, maka pelaporan nya spt masa pph 25 bgm ? tk

    Komentar oleh budi | Desember 9, 2008 | Balas

  22. tanya ya ,
    saya baru buat NPWP 16 des 08, saya dulu bekerja di perusahaan dan berpindah2, sejak 2005 , namun tengah tahun 08 sudah resign dan sekarang freelance (desain grafis), pertanyaan saya :
    1. kapan dan SPT tahun berapa saja yang harus saya laporkan
    2. mengenai SPT masa bulanannya apa saya harus lapor juga? mulai kapan ya, saya buat NPWP 16 des 08, apakah januari 09 seblum tgl 15 harus saya lapor?
    3. Pada SPT terdapat angsuran yg harus di bayar untuk masa tahun berikutnya, bagaimana kalau ternyata penghasilan berikutnya menurun, apakah pajak masa yg harus di bayar harus sesuai pada SPT tsb?
    4. pada kolom aset terdapat jenis harta, bagaimana contoh penulisan untuk harta yg saya dapatkan dari hibah di tahun 1998 namun tiap tahun berkurang karena di gunakan (menjadi berubah), apakah kolom tahun perolehan tetap 1998? bagaimana prosedur penulisan bila saya memiliki harta tersebut dalam bentuk USD, paakh di kurs terlbih dahulu.
    trims banyak, mohon informasinya ya,

    >> Dengan asumsi bahwa pajak atas penghasilan Anda di tahun2 sebelumnya (sebelum th 2008 ) telah dipotong dan dibayar oleh pemberi kerja, maka :
    1. Anda wajib menyampaikan SPT Tahunan th 2008
    2. Karena Anda melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas, maka Anda memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPh 25. Bisa jadi Anda wajib menyampaikan sejak masa Des’08.
    3. iya, perhitungan angsuran PPh 25 dihitung berdasarkan penghasilan th sebelumnya (SPT Tahunan). Jika ada penurunan penghasilan, teorinya bisa mengajukan permohonan penurunan angsuran.
    4. mengenai harta, ditulis sesuai jenis hartanya. kolom tahun perolehan sesuai dg tahun perolehan harta (1998). karena dalam valuta asing, maka nilai yang harus dicantumkan ‘saldo akhir’ dikalikan kurs pada akhir tahun.

    Komentar oleh romdi | Januari 10, 2009 | Balas

  23. terima kasih buanyak,tulisan ibu sangat membantu pekerjaan baru saya.tapi saya masih bingung ttg pengisian spt tahunan untuk wp badan,dan jika masih nihil ( badan belum meperoleh penghasilan)apa yang harus diisikan ke spt tahunan???,apakah tetap perlu mengisi spt tahunan?.sebelumnya terima kasih atas jawabanya.

    >> Sama2.
    Isi saja sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika Badan belum memperoleh penghasilan, bukan berarti ga ada biaya juga khan? kalau sudah mulai beraktivitas, mestinya sudah ada laporan keuangan. Mengisi dan melaporkan SPT Tahunan bagi WP Badan, hukumnya WAJIB. Ingat mulai th 2008 denda adm telat menyampaikan SPT Tahunan Rp 1Jt. Kalau NIHIL ga lapor, rugi bayar denda 1jt.. mending bayar saya.. upss.. kidding😉

    Komentar oleh citraputra | Januari 21, 2009 | Balas

  24. maaf… bu aku mau nanya kalau seandainya perusahaan aku dapat proyek & pajaknya udah dibayar setelah sy mendapatkan bukti pembayarannya(SSP) & langsung saya laporkan ke KPP. tapi pada saat saat melaporkan pajak bulanannya saya isi nihil aja, itu bisa nggak ya??????

    >> laporan bulanan (SPT Masa) dibuat sesuai dengan transaksi yang ada. PPh 25 tidak didasarkan pada pendapatan bulan tsb, Pada umumnya dihitung berdasarkan SPT Tahun sebelumnya.

    Komentar oleh Nurdin | Januari 23, 2009 | Balas

  25. Hello Ibu Triyani,

    Urun rembug terhadap pertanyaan dan jawaban Ibu terkait pertanyaan No 22 dari Sdr Romdi (asumsi saya, pertanyaan ybs terkait WP-OP yg tidak melakukan pembukuan)

    1. Khususnya terkait pelaporan SPT masa PPh 25, menurut saya tidak perlu dilaporkan setiap bulan ASALKAN memenuhi persyaratan yg diatur pada UU KUP Pasal 3a + 3b jo 182/PMK.03/2007 jo PER 22/2008 sbb:

    Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, antara lain Wajib Pajak usaha kecil (yaitu dlm case ini u/ WP-OP yg omzetnya <= 600juta/thn), dapat:
    menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut Surat Pemberitahuan Masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir;

    2. Pelaporan harta dalam USD dalam SPT WP-OP (yg tidak wajib pembukuan), menurut saya tidak perlu dihitung laba rugi kursnya, oleh karena itu WP menghitung "nilai yg dicantumkan" = ’saldo akhir USD 1998’ dikalikan kurs pada akhir tahun 1998.
    Jika tdk ada penjualan Valas USD tersebut selama tahun berjalan, mk nilai yg dicantumkan pada SPT-SPT thn berikutnya adalah = nilai 1998.
    Jika terdapat penjualan Valas USD dlm thn berjalan (th 99 ke atas), mk baru dihitung Laba kursnya (jika terdapat Laba). Atas laba kurs tersebut, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

    Perlu dipahamai, karena WP-OP yg tdk wajib pembukuan, kalo harus menghitung laba/rugi kurs setiap tahun sesuai kurs pada setiap akhir tahun, maka Rugi kurs tidak dapat dipakai sebagai pengurang penghasilan. Oleh karena itu khusus u/ WP-OP yg tdk wajib pembukuan, perhitungan kurs-nya hanya dilakukan pada saat terjadinya penjualan Valas yang mengakibatkan laba kurs.

    Mohon Masukan n tanggapannya.
    Thanks n Sukses Selalu untuk Ibu.
    Salam

    >> Terima kasih. BTW, mengenai pelaporan SPT Masa gabungan sejak th lalu sy jg nunggu juklaknya sepertinya sampai saat ini blm ada jg😦

    Komentar oleh robby bumulo | Januari 27, 2009 | Balas

  26. Mohon infonya Mbak Triyani. Sy WPOP karyawan. Yg jadi pengusaha (kecil) adalah isteri sy. Apakah sy wajib menyetor/melapor PPh psl 25 utk isteri sy? Bgm kalau pajaknya dibayar di akhir tahun saja (tanpa PPh 25) dan dilaporkan dgn SPT Tahunan? SPT yg mana yg hrs sy pakai (selama ini pakai 1770-S) ?. Maaf, di link di atas utk WPOP tdk sy temukan jawaban utk pertanyaan sy. Terima kasih atas jawabannya.

    Komentar oleh Ilham | Maret 4, 2009 | Balas

  27. Tambahan utk no. 26. Bgm ttg PPh 25 utk WPOP, kalau usaha isteri tsb baru balik modal saja (belum menguntungkan) dan cenderung merugi? Terima kasih.

    Komentar oleh Ilham | Maret 7, 2009 | Balas

  28. allu mba tiyani..

    kalo PER-10/PJ/2009 tentang pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 dalam thn 2009 bisa diuraikan singkat mba’e?

    maturnuwun..😉

    Komentar oleh Anty | April 3, 2009 | Balas

  29. allu mba triyani..

    mohon pencerahannya tentang PER-10/PJ/2009 dungs…

    tq be4..

    Komentar oleh Anty | April 3, 2009 | Balas

  30. Makasih mbak infonya.. ikut baca2

    Komentar oleh Kahono | April 13, 2009 | Balas

  31. Bu Try,

    Salam kenal, mohon bantuannya, apakah boleh SPT Badan ditandatangani oleh karyawan perusahaan yang menerima kuasa dari pengurus/Direksi ? Kalo ada mohon dilampirkan nomor peraturannya yang mengatur masalah ini.

    Terima kasih

    Novem Wijaya

    Komentar oleh novem wijaya | April 27, 2009 | Balas

  32. Ass mba, mba yang di maksud tarif tunggal untuk PPh badan pada tahun 2009 itu apa ya?berarti kita sudah tidak memakai tarif progresif lagi 10,15,30 itu?? ada UU nya ga mba? Makasih sebelumnya…

    Komentar oleh Ade Irma | Mei 1, 2009 | Balas

  33. Selamat siang Bu Try, saya mau tanya nich.
    Di SPT 2008 saya dapat hibah tanah seharga 100 juta, dan data itu saya masukan dalam laporan spt tahunan sebagai hibah. apakah untuk pelaporan spt tahun 2009 hibah tanah itu nilainya tetap di dalam penghasilan yg tdk termasuk objek pajak (sebagai hibah) atau saya masukan kedalam kolom daftar harta. sekian dulu. Terima kasih.

    >> Dalam SPT tahun 2009, hanya ada di daftar harta saja karena penghasilannya sudah diperoleh tahun 2008.

    Komentar oleh PRAM | Oktober 15, 2009 | Balas

  34. Assalamualaikum..
    saya mo nanya ni mbak..
    jenis pajak apa saja yang dipakai kalau saya mengadakan barang di instansi pemerintahan..
    dan kapan waktu trakhir saya harus setor?
    sbelumnya saya ucapkan terima kasih..
    wassalam

    Komentar oleh Zulfikar Ali | Oktober 17, 2009 | Balas

  35. mau tanya, klo saya tadinya kerja bebas trus sekarang jadi karyawan, nah apakah SPT tahunan dari 1770 bisa ganti ke 1770S, dan apakah tetap perlu lapor SPT Masa klo angsuran bulanannya NIHIL?

    Trims

    Komentar oleh hadi | Maret 19, 2010 | Balas

  36. Ibu Tri,
    ceritanya saya baru saja bekerja bulan Mei ini… Dan mendapatkan gaji setiap tanggal 18 dan 28… Saya kerja freelance…
    Saya membuat NPWP selesai tanggal 24 April 2010…
    Yang saya tanyakan:
    1. Apakah saya harus menyetor PPh Pasal 25 setiap bulannya? Karena kantor saya tidak memotong PPh Pasal 21. Tetapi penghasilan saya sudah di atas PTKP.
    2. Apa saya laporkan saja SPT saya tapi isinya nihil?
    3. Bagaimana cara agar mendapat nomor daftar e-SPT? Apakah harus ke KPP tempat saya buat NPWP atau bisa dengan cara lain?

    Komentar oleh Vidy | Juni 18, 2010 | Balas

  37. Salam kenal mbak triyani,
    saya Ita mau tanya kalo mengisi Pph 25 itu pake form no berapa y bu.
    Terimakasih

    Komentar oleh Ita | November 24, 2010 | Balas

  38. Salam Kenal Mbak Tri.
    Kebetulan saya baru saja dari KPP setempat.
    Kata petugas yang menerima SPT tadi, “Untuk PPh Ps.25 sekarang tidak wajib disampaikan krn sudah ada validasi NTPN pada bukti setorannya”.
    Karena saya ragu, kemudian saya browsing di internet mengenai hal tersebut. Akhirnya saya ‘nyantol’ di blog mbak Tri dan terjawab sudah keragu-raguan saya.
    Terima kasih yah mbak Tri atas informasinya.
    Tambahan: Nih aturan sudah dibuat sejak th 2008, tp knp baru skrg yah berlakunya di tempat saya? hehehe. Aneh. Tapi gpp deh, jd lebih mudah sekarang.😛

    Komentar oleh Mc | Maret 10, 2011 | Balas

  39. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh..
    Bu Tri…saya bekerja di sebuah CV yg tahun depan akan menjadi PT sebagai staff admin dan perpajakan padahal saya tidak mempunyai basic tentang perpajakan sama sekali karena jurusan saya teknik informatika..saya mau tanya bagaimana prosedur pelaporan SPT Masa PPh dan SPT Masa PPn bagi wajib badan pajak yg sudah terbit NPWP nya tetapi perusahaan belum melakukan kegiatan usaha.Saat ini saya masih mengurus untuk laporan SPT Masa PPh dan SPT Masa PPn CV..terima kasih sebelumnya.

    Komentar oleh Yupita Esti | November 16, 2011 | Balas

  40. Mohon penjelasannya bu Tri.
    Saya pembuat rokok di Tulungagung, mempunyai 1 jenis merek rokok yang bandrolnya 5.000. Saya menjual ke penyalur Rp. 3.200 per bungkus. Yang saya tanyakan ke ibu, yaitu menghitung penjualan rokok itu berdasarkan harga jual yang sesungguhnya yaitu Rp. 3.200 X Jumlah Rokok yang terjual atau berdasarka nilai yang tertera di Bandrol, yaitu : Rp. 5.000 X Jumlah rokok yang terjual? Mohon penjelasannya karena sekarang sudah bulan Maret. Terima kasih.

    Komentar oleh Tyas Setyaningsih | Maret 6, 2012 | Balas

  41. mba,saya baru buat npwp pribadi bulan feb 2012,saya mau tanya kapan hrs byr,brp bayarnya,gimana cara bayarnya,soalnya sy bikin npwp cuman sbg syarat pinjaman untuk di bank,tolong dibantu soalnya saya masih bingung,makasi ya mba…………

    Komentar oleh yuliawati | Maret 19, 2012 | Balas

  42. bu,saya wp orang pribadi sejak agustus 2011,untuk pph 25 dan pph 29,untuk urusan spt 2011 dan ssp 2011 semua sudah diselesaikan, yang jadi masalah saya adalah untuk th 2012 yang lalu saya belum membayar pph 25 sama sekali,selama 12 bulan untuk th 2012,apa yang harus saya lakukan bu,mohon pencerahannya…..terima kasih

    Komentar oleh athok | Januari 19, 2013 | Balas

  43. Saya mau tny, untuk pelaporan spt masa nihil, bagaimana tata caranya? Apakah saya bisa lapor langsung ke KPP atau hrs ke kantor pos? Terima kasih

    Komentar oleh rizki | Maret 3, 2013 | Balas

  44. mba, saya baru berkerja diperusahaa percetakan tp waktu saya mau buat SPT tahunan 2012 ternyata selama ini org yg urus pajak sebelumnya melaporkan SPT masa dan SPT tahunan nihil… seolah2 perusahan ngak aktif. Dan lebih parahnya setiap bulan perusahaan memberikan bukti faktur pajak dan uang untuk pembayaran ppn setiap bulannya. Dan di perusahaan juga tidak ada arsip lagi . Apa yang harus saya lakukan karna ini sudah terjadi dari thn 2009 smp 2012…terima kasih.

    Komentar oleh Novi | Mei 6, 2013 | Balas

  45. Namapaknya ada salah baca dan tafsir mengenai SPT Masa dan SSP sehubungan dengan kewajiban lapor SPT. Masa, dan juga STP yang diterbitkan oleh DJP.
    SSP adalah surat setoran pajak (seluruh jenis pajak) sebagai bukti bahwa WP telah melakukan pembayaran pajak yang terutang yang menjadi kewajibannya.
    SPT Tahunan/Masa adalah surat pemberitahuan pajak (tahunan/bulanan) yang wajib dilaporkan oleh WP ke KPP setiap bulan/tahun sesuai jadwal / batas waktu yang diatur dalam Pasal UU 3 KUP. SPT tahunan dan masa dilampiri SSP (bila ada pajak yang telah dibayar) sesuai laporan SPT. Dalam hal tidak ada pembayaran (nihil) maka SSP tidak dilampirkan dalam SPT.
    Jelas bahwa SSP berbeda dan bukan SPT (Tahunan/Masa) . SSP tidak dapat ditasirkan sebagai SPT. Pemungutan pajak tidak boleh berdasarkan penafsiran atau analog atau asumsi. Pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang.

    Sementara STP adalah surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh DJP apabila terjadi hal-hal yang diatur dalam Pasal 14. Khusus PPh Pasal 25 diatur bahwa STP diterbitkan apabila :
    a. PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang dibayar. Berarti ada pokok pajak terhutang yang harus dibayar oleh WP sesuai laporan SPT, bukan karena SSP nya nihil dan tidak dilaporkan.
    b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis/hitung
    c. WP dikenakan sanksi administrasi denda/bunga. Sanksi ini merupakan “hukuman” akibat pokok pajak yang kurang dibayar .

    Jelas bahwa Pasal 14 menyatakan kapan dan dalam hal apa STP diterbitkan.
    Pasal 14 STP tidak mengatur mengenai penerbitan STP dengan sebab SSP PPh Pasal 25 Nihil, apabila tidak terutangnya PPh Pasal 25 (SSP Nihil) tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan undang-undang.(lihat ketentuan perhitungan besarnya angsuran PPh tahun berjalan dalam SPT PPh Badan ).

    Nampaknya terjadi kekeliruan dalam manafsirkan dan melaksanakan ketentuan undang-undang dalam peraturan DJP Nomor ; Per/22/PJ/2008 yang perlu dikaji ulang.
    Secara teknis/formal pelaporan SSP nihil juga merupakan inefisiensi waktu baik bagi WP mapun bagi aparat perpajakan.
    .

    Komentar oleh Dikjatullah Agha | Oktober 9, 2014 | Balas

  46. Ass,,,
    kalo spt nihil alias gk ada nominalnya untuk di bayar,,bisa langsung ajah ke KPP gk? trims..

    Komentar oleh Manz Feermansyah Putera Silamba | Desember 10, 2014 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: