Pajak atas Bonus

Suatu siang di sebuah Perusahaan..

Marketing Mgr (MM) : “Bu, saya mau protes atas kesalahan transfer gaji saya bulan ini. Bulan ini khan saya dapat tambahan bonus sebulan gaji, semestinya jumlah uang yang harus saya terima 2x lipat dibanding bulan lalu donk. Lha ini kok selisihnya jauh bener. Ibu jangan sembarangan potong gaji saya donk”.

HRD Staff (HR) : “aduhh pak maaf.. Mana berani saya asal potong gaji bapak. Saya bayar sesuai yang tertera di slip gaji bapak. Perhitungannya menggunakan software pak, jadi ga mungkin saya salah potong. Menurut sistem, jumlah take home pay yg harus ditransfer ya sesuai dg jumlah yg sudah saya transfer kemarin”.

MM : “wahhh.. Ini nggak bener. Coba mana slip gajinya..”.

HR : “ini pak, silahkan di cek sendiri”.

MM : “lho ini potongan pajaknya 3x lipat lebih dibanding bln lalu, kenapa bisa begini?”

HR : “waduhh pak.. Saya nggak ngerti pak. Sistemnya menghitung begitu, ya saya bayar sesuai perhitungan tsb.”

MM : “pajak nih gimana sih.. Bisa2nya penghasilan yg sy terima 2x gaji, tapi potongan pajaknya lebih 3x lipat lebih. Bla bla..” (Sambil masih ngedumel ga jelas.. Hehehhe)

Ceritanya si Bpk manager marketing yang sudah menikah dan punya 2 anak tsb gaji bruto sebulannya 20jt. Tiap bulan perusahaan memotong pajak sebesar Rp 3.659.700 Sehingga take home pay yg diterima sebesar Rp 16.340.300

Nahh..bulan ini MM tsb mendapat bonus 1bln gaji (Rp 20.000.000), saking senangnya akan dapat bonus, sejak sebelum bonus diterima MM sekeluarga sudah menyusun aneka rencana liburan. Menjadi sedikit –atau banyak?- kecewa ketika take home paynya lebih kecil dibanding dg angka2 yg ada di dalam angan2nya. Total pemotongan pajak pada saat MM menerima bonus menjadi sebesar Rp 10.659.700, sehingga jumlah gaji dan bonus netto yang diterima ‘hanya’ sebesar Rp 29.340.300

Pertanyannya kenapa pemotongan pajak pada saat kary memperoleh bonus menjadi jauh lebih besar dibanding bln sblmnya?

Jawabnya :

1) PPh terutang dihitung (dan harus dipotong) pada saat penghasilan diterima/ diperoleh. Oleh karena itu pajak yang terutang atas bonus (Atau penghasilan tidak teratur lainnya) –seluruhnya- akan dipotong pada saat (sebelum) bonus dibayarkan ke karyawan. Istilah pajak-nya, PPh atas penghasilan tidak teratur.

2) Dalam menghitung PPh 21, seluruh komponen penghasilan –imbalan sehubungan dengan pekerjaan- dengan nama dan dalam bentuk apapun, perhitungannya digabungkan.

3) Dalam menghitung PPh 21, Pengurang yang diperkenankan –biaya Jabatan- dibatasi maksimum hanya sebesar 5% dari penghasilan bruto atau Rp 108.000/bulan; jika pengurang sudah mencapai angka maksimum maka tambahan penghasilan ”sebesar apapun” tidak akan menambah besarnya pengurang yang diperbolehkan. Sehingga penambahan jumlah penghasilan otomatis akan menambah penghasilan kena pajak.

4) Dalam menghitung PPh 21, PTKP hanya diperhitungkan sekali. Oleh sebab itu, setiap tambahan penghasilan bruto, akan menambah jumlah penghasilan kena pajak dengan jumlah yang sama.

5) PPh 21 dihitung menggunakan tarif progresif. Setiap lapisan tarif hanya akan digunakan sekali. Apabila lapisan tarif pertama telah digunakan dengan batas maksimal, maka setiap tambahan penghasilan kena pajak akan diperhitungkan dengan lapisan tarif berikutnya. Dalam case penghasilan MM diatas, penghasilan kena pajak –tanpa bonus- sudah lebih dari Rp 200 juta, oleh karena itu setiap tambahan penghasilan, baik berupa bonus, THR, Insentif atau apapun, tarif PPh 21 yang berlaku adalah tarif tertinggi (35%).

Hihihihi… tega banget yahh.. udah BBM mahal, barang-barang mahal.. penghasilan dipotong pajak 35% 😀

Tapi kalau boleh memilih, saya “lebih memilih” untuk dipotong pajak 35% dibanding 5% [baca : saya lebih memilih memperoleh penghasilan diatas Rp 200juta setahun dibanding memperoleh penghasilan <25jt setahun 😀 ]