Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Pemilik Brevet Pajak-pun bisa menjadi kuasa hukum Banding Bea Cukai

Setelah persidangan kemarin, akhirnya saya  yakin kalau Pemegang Ijin Kuasa Hukum pengadilan pajak (dari konsultan Pajak atau non konsultan pemilik brevet pajak) Juga dapat menjadi kuasa hukum untuk Banding keputusan Dirjen Bea & Cukai (DJBC).

Selama ini saya ‘berasumsi’ bahwa pemegang ijin kuasa hukum pemilik brevet, hanya boleh mewakili pemohon banding untuk keperluan banding atas keputusan Dirjen Pajak.  Sedangkan untuk keperluan banding keputusan DJBC hanya dapat diwakili oleh pemohon banding/karyawannya atau jika dikuasakan kepada pihak ketiga, maka yang berhak menjadi kuasa adalah PPJK. Namun, ternyata asumsi saya selama ini SALAH BESAR hehehe.

Asumsi saya tsb, berawal ketika membaca Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang ‘Kuasa Hukum Pengadilan Pajak’ (maaf masih lupa nomor aturan lengkapnya). Dalam KMK tsb, Identitas kuasa hukum pengadilan pajak dibedakan menjadi 2 warna. Pemilik brevet (konsultan pajak) akan diberikan kartu identitas kuasa hukum dengan warna orange, sedangkan kuasa hukum PPJK diberikan kartu identitas kuasa hukum berwarna hijau. Bagi kuasa hukum pemilik brevet, tingkat brevet yang dimiliki kuasa hukum ybs, baik brevet A, B maupun C juga dicantumkan dalam kartu identitasnya.

Membaca peraturan baru mengenai adanya pengelompokan kuasa hukum tersebut, saya langsung mengambil kesimpulan bahwa pemegang ijin kuasa hukum pengadilan pajak yang merupakan pemilik brevet hanya berhak mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan permohonan banding pajak (banding atas keputusan dirjen pajak). Sedangkan untuk keperluan banding bea cukai, yang berhak mewakili hanya kuasa hukum PPJK, yang mempunyai identitas kuasa hukum berwarna hijau.

Pemahaman saya atas kepabeanan masih sangat terbatas. Mungkin hanya sebatas pajak-pajak dalam rangka impor. Proses-proses yang terkait lainnya saya hanya tahu sedikit-sedikit berdasarkan referensi yang saya baca, tanpa ditunjang pengalaman praktek langsung.  Meski demikian kadang ada saja yang menanyakan perihal export/impor dan masalah2 kepabeanan pada saya, entah mengenai besaran tarif bea masuk, permohonan pembebasan, keberatan, banding dll. Jika saya tahu, saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui dan menjelaskan bahwa masalah yang ditanyakan tsb di luar kapasitas saya sbg konsultan pajak.  Namun jika tidak mengetahui tentu saya jawab dengan jujur bahwa saya tidak mengetahui jawaban atas masalah yang ditanyakan. Namun saya masih ‘penasaran’ ingin suatu saat bisa memahami masalah kepabeanan dengan lengkap, paham ketentuan yang berlaku, paham kendala-kendala di lapangan dan juga praktek secara langsung.

Tahun 2007 yang lalu, sempat ada kolega yang meminta saya untuk mendampingi/mewakili permohonan Banding Keputusan Bea Cukai, karena keberatan atas NOTUL yang mereka ajukan ke DJBC ditolak. Saat itu saya menjawab bahwa Ijin Kuasa hukum saya hanya untuk Banding keputusan Dirjen Pajak, sehingga saya tidak bisa mendampingi permohonan banding BC yang akan mereka ajukan. Namun saya tetap bersedia untuk memberikan advise mengenai apa-apa yang harus dilakukan dan menyiapkan surat-surat terkait. Saya menyarankan agar proses banding tersebut dilakukan sendiri oleh WP/karyawannya atau jika membutuhkan dampingan, sebaiknya menghubungi salah satu PPJK.

Entah kenapa, setelah saya jawab bahwa saya tidak bisa mewakili mereka karena kuasa hukum saya adalah untuk kuasa hukum pajak, saat itu malahan saya ditawari untuk ‘menjadi karyawannya’ khusus untuk menyelesaikan permohonan banding tsb… heheheh. Tentu saja saya menolak tawaran tsb. Bukan sombong, atau menolak rezeki, namun karena saya sudah beberapa kali bertindak sebagai kuasa hukum untuk mewakili klien yang mengajukan permohonan banding di pengadilan pajak, saya merasa sangat tidak nyaman kalau tiba-tiba saya datang lagi ke pengadilan pajak, mengajukan banding namun bertindak sebagai ‘karyawan’.

Bodohnya saya, saat itu saya menganggap asumsi saya BENAR, meskipun sesungguhnya saya tidak menemukan adanya klausul larangan. Saya juga  tidak berusaha mengkonfirmasikan apakah asumsi saya tsb benar atau tidak ke pihak manapun, entah bertanya ke teman-teman atau ke sekretariat pengadilan pajak misalnya. ahhh.. memang belum rejeki😀

Kemudian beberapa bulan yang lalu ada lagi kolega lain yang menghubungi saya, juga untuk meminta saya mendampingi permohonan banding keputusan bea cukai. Saat pembicaraan awal di telepon, sampai pada pertemuan pertama saya masih merasa bahwa ‘asumsi’ yg saya tulis di atas adalah benar, sehingga saya juga menjawab bahwa saya konsultan pajak, ijin kuasa hukum saya adalah untuk banding pajak, bukan untuk bea cukai sehingga saya tidak bisa mewakili mereka. Namun saya sepakat untuk memberikan mereka support dan akan mereferensikan kolega saya yang memiliki ijin kuasa hukum PPJK agar mendampingi mereka (sstt.. padahal saya ga punya teman yang PPJK).

Beberapa hari setelah meeting awal, saya penasaran dan berpikir jangan2 asumsi/pendapat saya selama ini salah, jangan2 pemegang brevet-pun boleh mewakili banding bea cukai, dst. Berulang-ulang saya baca isi KMK yang mengatur tentang kuasa hukum. Ahh… memang ga ada sedikitpun klausul larangan, tapi saya masih khawatir kalau sampai saya bilang saya bisa mewakili, namun ketika dalam persidangan kalah secara formal, gara2 saya tidak bisa mewakili rasanya akan memalukan sekali yah😀 . Kemudian saya coba bertanya-tanya ke teman lain, semua yang saya tanya bilang “rasanya ga ada larangan”. Tapi saya masih ragu karena teman2 yang saya tanya ini pernah mewakili permohonan banding BC dalam kapasitas sebagai karyawan, beda kasus dengan saya. Sampai kemudian saya menanyakan ke teman di pengadilan pajak. Mereka-pun menjawab “boleh saja kok mba, ga ada larangan’. Tapi tetap saja, sebelum membuktikan sendiri saya masih merasa ragu.

Untuk menepis keraguan dan menghilangkan rasa penasaran saya, akhirnya saya bersedia mendampingi/mewakili klien untuk mengajukan banding bea cukai..🙂 . Namaku taruhannya (iklan sampho mode on). Masa iya ada dua kali kesempatan dilewatkan begitu saja hehehehe. Alhamdulillah, akhirnya keraguan dan kekhawatiran saya semua terbantahkan, karena saat sidang kemarin tidak sedikitpun majelis hakim / panitera membahas mengenai ‘klasifikasi’ kuasa hukum ketika saya serahkan identitas kuasa hukum saya yang berwarna orange dan bertuliskan huruf ‘C’ sebagai tanda tingkatan brevet yang saya miliki.

Alhamdulilah kemarin berani menerima tantangan sehingga tidak melewatkan kesempatan yang kedua kalinya🙂

Agustus 23, 2008 - Posted by | Iseng, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , ,

2 Komentar »

  1. saya pegawai export import sebuah perusahaan di bekasi, status perusahaan saya Kawasan Berikat yang berdiri november 2006. bagian accounting saya sudah audit pajak, yang akan saya tanyakan bagaimana proses audit bea cukai? apa yang perlu dipersiapkan, klo boleh minta bimbingan dari konsultan bea cukai yang saudari kenal akan lebih baik. mohon petunjuk, thx

    Komentar oleh ramos | Oktober 10, 2008 | Balas

  2. Sebagai informasi saja ada sertifikat yang mendukung dari asosiasi yg ditunjuk dep keuangan contoh apresindo
    tentu lebih pas lagi jika punya sertifikat ujian nasional PPJK

    darsono

    Komentar oleh Sudarsono, SE | Oktober 31, 2008 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: