Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Juklak Penggunaan Nilai buku untuk Merger

Melanjutkan posting ini dan juga ini Dirjen Pajak telah menerbitkan PER-28/PJ./2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha.  Selain itu juga telah diterbitkan SE-45/PJ./2008.

Notes : Posting ini sebagai pengingat bagi saya -maklum pelupa- tentang aturan yg terkait dengan penggunaan nilai buku dalam rangka merger 🙂

Iklan

September 2, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Badan | , , , | 2 Komentar

PPh Pasal 26 (4) atas BUT yang melaksanakan proyek pemerintah yang dananya berasal dari hibah dan/atau pinjaman LN

Berdasarkan SE-4/PJ.03/2008 tgl 22 Agustus 2008 ditegaskan bahwa PPh pasal 26 (4) atas BUT yang melaksanakan proyek pemerintah yang dananya berasal dari Hibah dan/atau Pinjaman Luar Negeri ditanggung oleh pemerintah.
Dengan demikian fasilitas pajak atas proyek pemerintah yang dananya berasal dari hibah/pinjaman Luar Negeri adalah sbb :
– PPh Badan ditanggung Pemerintah
– PPh Pasal 26 (4) -khusus untuk BUT- juga ditanggung Pemerintah
– PPN Tidak dipungut
– Bea Masuk dan Bea Masuk tambahan dibebaskan
– PPh 21 atas penghasilan karyawan (baik staff lokal maupun expatriate) tetap terutang dan hrs dipotong sesuai ketentuan Pasal 21 UU PPh;

Jujur saya kaget sekali baca SE ini, karena baru saja saya debat panjang mengenai apakah PPh 26 (4)  ditanggung pemerintah atau tidak, bahkan saya juga sempat mengkonfirmasikan ‘pendapat saya’ ke rekan di KPP.  Kita berpendapat bahwa PPh 26 (4) tidak termasuk dalam pengertian PPh yang ditanggung pemeritah, karena dalam PP hanya menyebutkan sbb : Baca lebih lanjut

September 2, 2008 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Pasal 23/26, PPN, Tax Treaty | , , , , | 8 Komentar

SE-05/PJ./2008 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Melanjutkan posting ini , berikut ini SE-05/PJ.03/2008 yang merupakan pengantar dari Dirjen pajak untuk meneruskan PP No 51 tahun 2008 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi” ke institusi2 di bawahnya (Ka Kanwil, Ka KPP dll). Buat yang nyari-nyari juklaknya, yaa adanya cuman SE ini 🙂

Comment iseng : hmmm.. Judulnya aja susah yah.. “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha jasa konstruksi”, bukannya lebih mudah dibaca  jika ditulis “Pajak atas Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi” jadi ga belibet gitu 😛 . Pajak Penghasilan = Pajak atas penghasilan khan?  kenapa harus disebut berulang?

September 2, 2008 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Orang Pribadi | , | 9 Komentar

Metode QQ Pada Faktur Pajak dihapus

Tanggal 29 Agustus yang lalu, Dirjen pajak telah menerbitkan SE-47/PJ./2008 Tentang Pencabutan Surat Edaran dan Surat Penegasan Tentang Penggunaan Metode QQ Pada Faktur Pajak Standart.

Dalam ‘pengantar’ SE tersebut disebutkan bahwa  Dalam rangka mendukung terciptanya ‘Good Governance’ , sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum peraturan perpajakan perlu dikedepankan. Untuk itu dipandang perlu menata ulang ‘ruling’ dan penafsiran terhadap peraturan perpajakan yang berpotensi menimbulkan distorsi dalam pelaksanaan pelaksanaan prinsip-prinsip hukum yang baik.

Membaca paragrap pembuka dalam SE tersebut, rasanya kita semua sangat setuju sekali (duhh.. inget ujian SD, Setuju, tidak setuju hihihi) dan mendukung upaya Dirjen Pajak agar  Prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan perpajakan selalu dikedepankan agar tercipta “Good Governance” .  Dengan adanya prinsip keadilan dan kepastian hukum, tentu akan lebih mudah bagi kita, wajib pajak, menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hmmm.. tapi kapan yah bisa tercipta kondisi seperti ini…. rasanya seperti mimpi 😀 (eitt.. sorry saya jadi ngomentarin ‘kata pengantarnya’).

Inti dari SE tersebut adalah sbb :

1. Mencabut beberapa SE Dirjen Pajak yaitu :

2. Seluruh Surat-surat penegasan yang diterbitkan yang memberikan ijin kepada PKP untuk dapat menerbitkan faktur pajak standart dengan metode QQ yang didasarkan pada SE tersebut (pada point 1-pen), dinyatakan tidak berlaku dan dicabut sejak SE-47 ini berlaku

Setelah membaca SE ini, teman-teman di tax-ina ada yang menanyakan tentang bagaimana perlakuan metode QQ dalam transaksi Leasing. Saya sendiri belum tahu bagaimana perlakuannya 🙂

Notes : Thanks to Yurnalis, moderator FP yang sudah sharing file ini pada hari yang sama dg tgl penandatanganan 🙂

September 2, 2008 Posted by | Pajak, PPN | , , , , | 13 Komentar