Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

SE-05/PJ./2008 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Melanjutkan posting ini , berikut ini SE-05/PJ.03/2008 yang merupakan pengantar dari Dirjen pajak untuk meneruskan PP No 51 tahun 2008 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi” ke institusi2 di bawahnya (Ka Kanwil, Ka KPP dll). Buat yang nyari-nyari juklaknya, yaa adanya cuman SE ini 🙂

Comment iseng : hmmm.. Judulnya aja susah yah.. “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha jasa konstruksi”, bukannya lebih mudah dibaca  jika ditulis “Pajak atas Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi” jadi ga belibet gitu 😛 . Pajak Penghasilan = Pajak atas penghasilan khan?  kenapa harus disebut berulang?

September 2, 2008 - Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Orang Pribadi | ,

9 Komentar »

  1. Mba tri,

    Masih bingung nih, kalo SPK yang ditanda tangani setelah tgl 1 Januari 2008, pphnya pake peraturan yang mana.

    terima kasih,

    >> Kalau Kontraknya ditandatangani setelah 1 Januari, mengacu ke aturan baru.. katanya PP 51 gitu 🙂

    Komentar oleh santosa | September 3, 2008 | Balas

  2. ass mbak tri,
    sebelumnya makasih ya…aku dah download PP-51 yang english (makasih juga untuk mas himawan). oh ya, di SE-05 kok tidak ada penjelasan kl yang dah terlanjur dipotong harus bagaimana selanjutnya ya…memang sih di PP-51 pasal 6 menyatakan”… selisih kekurangan harus disetor sendiri oleh penyedia jasa” cuma prakteknya gimana ya….
    Comment juga ah : bukan judulnya aja yang belibet tapi kerjanya juga jadi ribet (soalnya kan masih blm tau mau diapain tuh yang dah salah potong..He3x…)
    anyway, makasih atas infonya…..

    >> Wa’alaikumussalam wr wb, Semoga mas Himawan juga baca blog ini 🙂
    iya itu WP, pemberi jasa maupun pemakai jasa, juga Fiscus (AR) sama2 bingung. Tau tuhh pemerintah suka bener bikin aturan yang berlaku surut. Kalau aturan2 yang efeknya langsung dg transaksi sehari2 khan jadi ribet…:(

    Komentar oleh alvi | September 4, 2008 | Balas

  3. Salam kenal Mba….
    Mo nanya…. jadi klo rekanan di dalam kontrak yg blom dipotong sesuai PP 51 itu udh gak tau kemana kantornya pindah atw klo dah tutup gimana dong????
    Apa kita harus nombokin kekurangan PPh yg blom disetor???
    Klo ga kt setor ada efek ga bt prsh ke dpn nya??
    Trus utk laporan SPT tahunan nya ntar gimana dong????
    Dosen ngasih tugas bt ngebahas jasa konstruksi nih…
    Pusing, bnyk bnget peraturannya n berubah mulu lg….he3x…
    Trims banget ya ats bantuannya…..

    Komentar oleh nadia | September 6, 2008 | Balas

  4. Pagi Mba Tri….

    Mau tanya nih…kalau untuk pelaporannya gimana? kita pakai SPT PPh 23 atau SPT PPh 4(2) Final ?

    Binguuuuuung euy….

    Komentar oleh Dewi Risnawati | September 18, 2008 | Balas

  5. mbak tri,, saya ingin menyusun skripsi tentang “pengaruh PP no 51 tahun 2008 atas penghasilan atas jasa konstruksi terhadap laporan PPh badan PT X”
    Menurut mbak tri, apa variabel Laporan PPh badan tu bener???
    Trus kayak apa yang harus saya bahas ya mbak..

    thx bgt

    Komentar oleh nurul | Oktober 14, 2008 | Balas

  6. Dear Mba triyani,

    saya ingin menanyakan mengenai pengenaan PPh Pasal 4(2) untuk amandemen atas kontrak yang ditandatangani pada tahun 2007. Apakah amandemen kontrak yg d lakukan pada tahun 2008 tersebut dikenakan PPh Pasal 4(2) sesuai PP No. 51 atau PP yang terdahulu ?

    Mohon dikirimkan balasan secepatnya …

    >> Amandemennya meliputi apa? Pembayaran Jasa-nya kapan? selesai kontraknya kapan?
    untuk kontrak yang ditandatangani sebelum 2008 namun masih berlanjut ke th 2008 bisa jadi mengikuti ketentuan PP 51, tergantung kondisinya

    Komentar oleh Widia | Desember 10, 2008 | Balas

  7. Mbak..saya mau tanya, kalo misalnya didalam nilai kontrak terdapat unsur material & jasa, apakah pengenaan pph psl 4(2) dihitung dari nilai kontrak tersebut, atau hanya dari unsur jasanya saja….,sedangkan unsur materialnya tetap dikenakan pph psl 22
    Mohon bantuannya, terimakasih…..

    >> Sepertinya untuk jasa konstruksi dikenakan PPh 4 (2) dari total nilai kontrak, termasuk materialnya.

    Komentar oleh Siwi Primajati | Maret 19, 2009 | Balas

    • Maaf baru ikutan, mengenai dari total nilai kontrak ada sumbernya gak menurut pp atau kmk no berapa gitu ? thanks

      Komentar oleh Adi Sugestiaji | Februari 9, 2012 | Balas

  8. Mbak …numpang bingung, ikut orang pada bingung dipemerintahan yang luar biasa membingungkan…

    Makluk pajak, dimata masyarakat begitu elitis, susah, menakutkan, mengancam kaya kuntilanak. Namun sementara pemerintah sangat perlu duit segera masuk ke kas negara.

    Peraturan yang baru mulai dipahami masyarakat wp, segera dirubah dengan peraturan yang baru (agar masyarakat wp tidak memahami ?)

    Ada PER, PMK, SE, Dirjen dll saling lalu lalang.
    Padahal esensi, inti, hikmah hakikinya pajak sebenarnya bukankah ‘hanya’ ada dua hal (macam) yakni; PPh dan PPN.

    Pajak Penghasilan lebih merupakan kontribusinya para pengusaha (perusahaan)atas dasar keuntungan yang diperolehnya. PPh merupakan semacam ‘zakat’atas penghasilan/keuntungan yang diperoleh orang pribadi maupun perusahaan.

    Sementara PPN lebih merupakan ‘cermin’ iurannya rakyat yang merupakan konsumen atas Barang/jasa yang dibelinya.

    Inilah yang kelak menjadi indikator sebuah pemerintahan, apakah ia berhasil atau tidak ialah soal daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dibebani oleh PPN itu. Ia menjadi lemah manakala penerimaan negara dalam APBN selalu menumpukan pada sektor pajak (PPh dan PPN) tak diimbangi dengan penerimaan sektor migas non migas (pertambangan) yang merupakan harta rakyat.

    Jadi seharusnya rakyat khususnya dalam hal ini pengusaha wajib pajak tak seharusnya di ombang ambingkan dan waktunya sering habis mumet memikirkan aneka peraturan pajak yang baru. Itupun masih belum tentu ada revisi aturan yang lebih baru lagi, bahkan meskipun belum menginjak, jangankan tahun baru, bahkan peraturan bisa berubah dalam tiga bulan.

    Padahal intinya gimana kas negara mengisi target APBN bukan. Yang paling tidak kalah penting sesungguhnya adalah bagaimana mengalokasikan duit rakyat di APBN itu dengan benar dan efektif. Kembali ke rakyat, mewujud dalam bentuk vasilitas publik, pendidikan, kesejahteraan (kesehatan) dan segala sesuatu yang merupakan hajat kepentingan bersama (hidup orang banyak).

    Jadi tak usah bingung dengan soal pajak final atau bukan, berlaku mundur dll. Lebih baik melangkah maju saja, biarkan yang ngurusin segala yang ribet adalah yang membuat peraturan menjadi ribet itu. Yang terpenting sudah memenuhi kewajiban ke negara dan bahkan tak korupsi. Kelak ketika dilakukan pemeriksaan kedua belah pihak (Wajib dan Pemerintah/fiskus) harus jujur dan tak perlu cari cari kesalahan.

    Pemerintah/Fiskus harus berlaku fair tak hanya berlindung dibalik peraturan prosedural semata. Perlakuan undang undang/peraturan yang berlaku surut, transisi, dalam rentang waktu masa pajak yang tanggung acapkali bisa menjerumuskan kedua belak pihak jika tak menangkap hal yang esensial.

    Komentar oleh lareangon | April 1, 2009 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: