Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

UU PPh telah disahkan

Copas dari http://www.pajak.go.id

Tarif-tarif Baru Pajak Penghasilan

PDF Cetak Email
Ditulis oleh Ali
Wednesday, 03 September 2008 07:30
Undang-undang pajak penghasilan yang baru kini sudah disahkan oleh DPR. Beberapa tarif pajak dipotong sehingga diperkirakan potential lost pajaknya mencapai Rp 40 triliun. Wajib pajak yang tak ber-NPWP akan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Berikut pokok-pokok pikiran dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) yang baru disahkan oleh DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2008).

1. Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh)
Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing di dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

a. Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (income bracket), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.

b. Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010.

Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan international best practice. Selain itu, bagi WP badan yang telah go public diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan good corporate governance dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.

c. Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM.

d. Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas WP dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih rendah serta memberikan kepastian dan kesederhanaan penghitungan PPh.

e. Bagi WP pemberi jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan neto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP.

f. Bagi WP penerima dividen yang semula dikenai tarif PPh progresif dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan WP.

2. Bagi WP yang telah mempunyai NPWP dibebaskan dari kewajiban pembayaran fiskal luar negeri sejak 2009, dan pemungutan fiskal luar negeri dihapus pada 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yang akan bepergian ke luar negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang.

4. Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP.a. Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal.b. Bagi WP menerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif normal.c. Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi dari tarif normal.
5.Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan diperkenankannya biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.
a. Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasional dan infrastruktur sosial.
b. Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
c. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

6. Pengecualian dari objek PPh
a. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak.
b. Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak dikenai pajak.
c. Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dikenai pajak.

7. Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak.
Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan terhadap penafsiran yang berbeda tentang surplus BI. Menurut UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh, pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian surplus BI adalah tambahan kemampuan ekonomis yang termasuk objek PPh yang diatur dalam UU PPh.

8. Peraturan perpajakan untuk industri pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara dan bidang usaha berbasis syariah, diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Sumber : Detik Finance

September 3, 2008 - Posted by | Pajak

21 Komentar »

  1. PAGI…Bu Triyani …udah Saur belon …?? Selamat berpuasa ya…semoga semuanya lancar-lancar saja.

    UU pph yang baru punya copy pdfnya engga ? please dech aah…..
    thanks a lot

    BR
    Haha

    >>Makasih. tapi File UU memang blm direlease khan? Baru juga disahkan di DPR.. masih panjang prosesnya🙂

    Komentar oleh haha | September 3, 2008 | Balas

  2. bener bu.. boleh minta soft copy UU PPh nya ga? kirim ke email saya juga boleh.. hehehe… thanks a lot

    >> UUnya masih nunggu dikash nomor dan ditandatangani🙂

    Komentar oleh melly | September 3, 2008 | Balas

  3. pagi, mba triyani…salam kenal…
    saya juga ikutan, mau dikirimin juga…

    thanks

    >> Salam kenal. yahh.. UUnya aja blm ditandatangni Presiden🙂

    Komentar oleh Mimi | September 4, 2008 | Balas

  4. Ass mbak tri, UU yg baru di pajak.go.id kok belum ada ya…

    >> Barangkali masih menunggu UU-nya dikasih nomor dan ditandatangani presiden🙂

    Komentar oleh alvi | September 4, 2008 | Balas

  5. salam kenal, nice blog neh isinya padat dan bermanfaat🙂

    >> Salam kenal. terima kasih atas kunjungan dan apresiasinya.

    Komentar oleh Hendra | September 4, 2008 | Balas

  6. Ass. mbak Tri….Salam kenal,
    gimana ya cara menghitung uang pensiun dengan UU yg baru, bisa bantu ilustrasi u/. nilai > 500 JT berapa ya pajaknya

    Thanks,
    Wassalam,

    Komentar oleh Faisal | September 6, 2008 | Balas

  7. Mbak Tri, numpang tanya ya…. kalau mengenai istri kan tidak diperlukan NPWP selama tidak melakukan perjanjian pisah harta atau dikehendaki sendiri… pada prakteknya kalau istri bekerja di suatu perusahaan, berarti istri akan mencantumkan NPWP suami untuk perhitungan gaji?? Atau istri harus mendaftarkan lagi ke KPP setempat sehingga mendapat kode seperti kode cabang (001)???

    Komentar oleh Fredy | September 6, 2008 | Balas

  8. Ass…thx atas infonya. Daftar PTKP terbaru ada ga mba?
    Salam kenal…

    Komentar oleh yuno | September 9, 2008 | Balas

  9. Assalamualaikum,

    Mbak beberapa hari yang lalu ada tamu mang yang mo minta tolong untuk membuat NPWP tapi secara online di internet. Mang sama sekali ga tahu kalo ada fasilitas online untuk membuat npwp, tapi yah biar buat nambah wawasan, akhirnya terpaksa mang buka juga situs pajak dan nemuin cara online buat npwp.

    Bagus juga sih, itu sangat membantu dan memudahkan akses bia tambah cepat. Tapi ada sedikit kendala tuh mbak. Mungkin untuk orang yang udah terlalu berumur, alias udah 50thn keatas bagi pns, akan sangat kesulitan untuk mengisi data tersebut, jadi perlu ada pendampingnya. Nah kalo bisa soal seperti ini bisa juga disosialisasikan disetiap warnet di daerah, supaya para operatornya juga bisa memberikan pelayanan dalam pengisian data secara online.

    Kan lumayan tuh mbak, warnet jadi ada tambahan penghasilan, bukan hanya dari sekedar yang main internet aja tapi aja juga segi lainnya, seperti pengisian data online ini. Tapi maaf yah mbak ini hanya sekedar masukan aja dari mang……

    Sukses terus mbak, tetap semangat dengan puasanya dan tetap terus ngeblog walau lagi puasa juga.

    Wassalam
    mang Shanny

    Komentar oleh mang shanny | September 10, 2008 | Balas

  10. Ngikut baca aja…salam…..

    Komentar oleh MasIn | September 18, 2008 | Balas

  11. ada filenya mbak?

    Komentar oleh ali | September 19, 2008 | Balas

  12. Wah ada blog yang membahas pajak dalam kasus nyata nih, salut. Semoga bisa menjadi referensi dari banyak orang yang membutuhkan informasi tentang perpajakan.

    Komentar oleh sapimoto | September 19, 2008 | Balas

  13. wah…ini saya baru ikutan baca…keren banget gito loh

    Komentar oleh bachtiar | September 22, 2008 | Balas

  14. aku bukmark dulu ah..

    Komentar oleh AHA | September 24, 2008 | Balas

  15. Saya sering sekali berkata kata yang tidak semuanya indah, kadang saya salah, mungkin riya, mungkin sedikit dusta … dan saya mohon untuk dimaafkan segala kesalahan saya yah🙂

    Minal aidin wal faidzin … maafkan saya lahir dan batin karena beginilah kewajiban kita sebagai hamba untuk meminta maaf dan memberi maaf.

    Rindu [a.k.a -Ade-]

    Komentar oleh Rindu | September 30, 2008 | Balas

  16. Minal Aidin walfaidin..mbak. thank atas infonya nih lengkap banget. ada gak yah tentang pelayaran pengen tau nih cara pelaporan, jenis pajaknya dan kewajiban. thank U

    Komentar oleh Budiman | Oktober 6, 2008 | Balas

  17. Oke deh thanks untuk hal baik yang telah dibagi-bagi. Makin sukses ya.

    Komentar oleh Tri Kris Setiyantho | Oktober 8, 2008 | Balas

  18. selamat pagi mbak…ini saya mau tanya…
    Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. berarti ada tarif baru untuk norma perhitungan ya?mbak ada pdf filenya mbak?thanks a lot..sebelumnya…

    Komentar oleh sis88 | Oktober 21, 2008 | Balas

  19. Untuk UMKM, tarifnya tetap 28% (untuk perhitungan 2009)
    Contoh: peredaran bruto 4,5 milyar, PKP 500 juta.
    Maka PPh terutang : 50% x 28% x 500 juta = 70 juta.

    Komentar oleh Angel | November 10, 2008 | Balas

  20. Siang Mbak,

    Langsung aja, kalo untuk pesangon jika terjadi di tahun 2009 tarif PPhnya berubah gak yach.

    Terima kasih, sukses selalu.

    Komentar oleh santosa | November 17, 2008 | Balas

  21. Mba minta tolong bantuannya. Klo perbedaan uu lama dan baru dari :

    : UU KUP
    : UU PPH
    : UU PPN & pajak barang mewah

    Apa ya perbedaannya ya mba minta tolong d email ya mba donilutfiansyah@gmail.com

    Komentar oleh doni | Mei 18, 2013 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: