Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Keresahan WNI yang bekerja di Luar Negeri karena Pajak

Di bawah ini adalah surat dari pak Mahendra yang diposting melalui Komentar di halaman konsultasi yang juga mungkin sudah dipublikasikan diberbagai media.

Saya mengerti keresahan yang dirasakan saudara-saudara kita yang bekerja di LN dengan ‘praktek’ perpajakan di Indonesia. Menurut saya, ini adalah salah satu bentuk ‘keberhasilan’ DJP dalam kampanye pajak. Begitu banyak orang yang mungkin dulu tidak tahu atau tidak mau tahu dengan hal-hal yang berbau pajak, saat ini mulai concern, mulai cari tahu, mulai ngeh apa yang harus dilakukan dst. Dengan orang mulai mau tahu, ingin tahu dst, yang diharapkan pada akhirnya adalah tingkat kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan semakin meningkat.

Terus terang, saat ini saya belum bisa banyak membantu mengenai hal ini, sebagai rasa simpati saya, yang dapat saya lakukan adalah mempublikasikan Surat Terbuka ini, dengan harapan agar mendapat  perhatian pihak-pihak yang dituju🙂

Salam,

Triyani

—————-

SURAT TERBUKA UNTUK DIRJEN PAJAK DAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PESERTA

PEMILU 2009

Seiring akan berakhirnya “sunset policy” 2008, keresahan Warga

Negara Indonesia yang bekerja di Luar negeri semakin memuncak. Hal ini

terlihat dari diskusi-diskusi di “mailing list” kumpulan WNI di

luar negeri atau forum-forum diskusi di Internet. Kebingungan akan

kejelasan status “Subjek Pajak” bagi mereka yang bekerja di Luar

Negeri adalah sumber dari keresahan mereka akhir-akhir ini.

Apakah mereka digolongkan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

ataukah mereka termasuk sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)?

Jawaban atas pertanyaan ini sangat menentukan kelangsungan hidup

mereka..

Jika mereka digolongkan sebagai SPDN, maka pendapatan mereka yang

didapat di luar negeri harus dilaporkan dalam SPT di Indonesia dan atas

pendapatan ini mereka dikenakan tarif pajak di Indonesia, tanpa

memperhitungkan besarnya biaya hidup di Negara dimana WNI itu bekerja.

Ambil Contoh berikut sebagai ilustrasi:

Badu (bukan nama sebenarnya), yang sejak terkena PHK oleh perushaan

tempat dia bekerja di Indonesia 3 tahun lalu, telah mengadu nasib di

Singapura dan bekerja sebagai STAFF- IT junior di sebuah perusahaan di

Singapura. Badu mempunyai seorang anak dan Istri, yang karena alasan

ekonomi (tingginnya biaya hidup di Singapura), mereka tetap tinggal di

rumahnya di Indonesia. Dan Badu hanya mengunjungi anak istrinya di

Indonesia selama beberapa hari setiap 2 bulan sekali. .

Sebagai Staff Junior, Badu memperoleh pendapatan sebesar SGD 3000 , 13

kali gaji dalam setahun. Dengan demikian Total pendapatan Badu selama

setahun adalah SGD 39000 (setara Rp 273 juta per tahun dengan kurs 1 SGD

= Rp 7,000).

Kalau dilihat dari besaran rupiah, memang gaji yang didapat Badu

terlihat besar, tapi mengingat tingginya biaya hidup di Singapura,

setelah dikurangi biaya hidup di Singapura, dan biaya hidup anak istri

di Indonesia , pendapatan sebelum pajak yang bisa di sisihkan Badu

hanyalah sekitar 10 % dari total pendapatannya per tahun.

Di Singapura, mengingat tingginya biaya hidup disana, pendapatan tidak

kena pajak yang ditetapkan pemerintah Singapura adalah SGD 20,000.

Dengan memperhitungkan pendapatan tidak kena pajak tersebut , pajak yang

dibebankan kepada Badu di Singapura adalah sebesar (kurang lebih) SGD

845/ tahun-nya., atau hanya sekitar 2% dari total pendapatannya per

tahun. (sumber perhitungan:

http://www.iras.gov.sg/irasHome/page03.aspx?id=1190)

Nah, seandainya Badu di golongkan sebagai SPDN, maka Badu juga harus

melaporkan pendapatannya kepada DITJEN Pajak Indonesia dengan

perhitungan tarif pajak di Indonesia tanpa mempertimbangkan tingginya

biaya hidup di Singapura, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

PERHITUNGAN PENDAPATAN KENA PAJAK

Pendapatan

273,000,000

PTKP Diri

-15,840,000

PTKP tambahan buat yang menikah

-1,320,000

PTKP tambahan dari keturunan (1 anak)

-1,320,000

Pendapatan Kena Pajak

254,520,000

PERHITUNGAN BESARNYA PAJAK

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif

Pendapatan Kena Pajak

Besaran Pajak

Sampai Rp 50 juta 5%

50,000,000

2,500,000

Di atas Rp 50-250 juta 15%

200,000,000

30,000,000

Di atas Rp 250-500 juta 25%

4,520,000

1,130,000

Di atas Rp 500 juta 30%

0

Total

254,520,000

33,630,000

Total perhitungan pajak menurut tarif di Indonesia adalah sebesar Rp

33.630.000,- atau sebesar kurang lebih 12 % dari total pendapatan Badu.

Dari perhitunga di atas, terlihat perbedaan yang kontras atas nasib Badu

bergantung pada status “Wajib Pajak” nya. Jika Badu digolongkan

sebagai Subjek Pajak Luar Negeri, maka Badu hanya wajib membayar pajak

di Singapura sebesar 2%, sehingga Badu masih bisa menyisihkan

pendapatan-Nya sebagai tabungan hari tua sebesar 10%-2% = 8%.

Sebaliknya, jika Badu digolongkan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri,

maka total pajak yang harus dibayarkan Badu adalah 12% , sehingga

tabungan yang bisa disisihkan Badu menjadi minus 2 % (10% – 12 %) alias

nombok 2%.

Malang sekali nasib Badu apabila dia digolongkan sebagai SPDN, sudah

jatuh ketimpa tangga. Setelah berjuang sendiri mencari pekerjaan ke luar

negeri – tanpa merengek-rengek pada pemerintah Indonesia yang tidak bisa

menyediakan lapangan pekerjaan baginya, Badu malah dibebani beban pajak

yang begitu tingginya oleh pemerintah negaranya sendiri.

Perntanyaan yang mungkin muncuk di benak anda adalah: mengapa Badu yang

sudah 3 tahun bekerja di Luar Negeri bisa digolongkan sebagai Subjek

Pajak Dalam Negeri dan harus membayar pajak ke Ditjen Pajak Indonesia

atas pendapatannya yang sama sekali tidak didapatkannya di Indonesia ?

Jawabannya adalah karena hal itu sejalan dengan peraturan pajak

penghailan yang baru: Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam

undang-undang ini (Pasal 2 ayat 3 a), Subjek pajak dalam negeri termasuk

diantaranya adalah orang pribadi yang mempunyai niat untuk bertempat

tinggal di Indonesia. Pernyataan “Mempunyai niat untuk bertempat

tinggal di Indonesia” bagaikan pasal karet yang bisa ditafsirkan

bermacam-macam. Ada yang mentafsirkan : selama WNI yang bekerja di Luar

Negeri tersebut masih memegang kewarga negaraan Indonesia-nya, maka

sudah dapat dikatakan WNI tersebut mempunyai niat bertempat tinggal di

Indonesia, dan oleh karenanya di golongkan sebagai Subjek Pajak Dalam

Negeri. Dan menurut peraturan perundangan yang sama, sebagai Subjek

Pajak Dalam Negeri, yang bersangkutan wajib melaporkan pendapatannya

baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti tertulis dalam

penjelasan Pasal 2 ayat 2.

Dengan peraturan seperti ini, TKI yang bekerja di sektor non formal pun

(e.g pembantu rumah tangga) yang di Singapura berpenghasilan sekitar SGD

300 – 500/ bulan , dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak Dalam

Negeri dan juga harus membayar pajak di Indonesia, karena pendapatan

sebesar SGD 300-500/bulan tersebut bila dikonversi ke nilai Rupiah, akan

melebihi batas Pendapatan Tak Kena Pajak (padahal di Singapura sendiri

-tempat mereka mendapatkan penghasilan- mereka tidak perlu membayar

pajak) .

Peraturan Undang-undang seperti yang tertulis di atas inilah yang

membuat ribuan bahkan mungkin jutaan WNI yang bekerja di Luar Negeri

seperti Badu menjadi resah.

Mari kita bayangkan, apa yang terjadi seandainya pemerintah menggunakan

pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Pasal 2 ayat 3 a)

untuk memaksakan WNI yang bekerja di Luarnegeri untuk digolongkan

sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri , karena mereka masih memegang paspor

Indonesia dan karenanya dianggap punya ” niat” untuk bertimpat

tinggal di Indoneisa?

Yang mungkin terjadi adalah:

1.Pelarian Asset / Modal ke luar negeri:

TKI seperti Badu, yang tidak akan mampu membayar pajak yang tinggi

seperti di atas, akan berpikir untuk segera melarikan asset-nya ke luar

negeri dengan menjual rumah nya di Indonesia dan mentransfer seluruh

uangnya ke Luar Negeri. Karena Badu khawatir, asset yang telah

dikumpulkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun akan di sita

petugas Pajak karena tunggakan pajak yang tidak mampu dibayar nya.

2.Berkurangnya pemasukan Devisa.

TKI seperti Badu, yang khawatir dikejar-kejar petugas pajak atas

ketidakmampuan nya membayar pajak di Indonesia, akan memutuskan membawa

serta anak istri nya ke luar negeri dan sedapat mungkin tidak kembali ke

Indonesia kalau memang tidak mendesak. Dengan demikian, Badu tidak akan

lagi mengirimkan sebagai pendapatannya ke Indonesia karena keluarganya

sudah ikut pindah semua ke Luar Negeri.

3.Menambah pengangguran di Indonesia.

Dengan peraturan perpajakan yang memberatkan WNI di luar negeri seperti

cerita Badu di atas. Para pengangguran di Indonesia akan menjadi

“enggan” untuk mengadu nasib ke luar negeri. Mereka akan

berpikir lima kali untuk merantau mencari pekerjaan ke luar negeri. Dan

hasilnya adalah pengangguran di Indonesia semakin meningkat.

4.Dalam Jangka panjang bisa Memicu terjadinya “brain drain” secara

permanen.

Bukan tidak mungkin, tenaga-tenaga terdidik di luar negeri yang selama

ini berniat untuk kembali ke tanah air setelah bekerja beberapa tahun di

luar negeri, akhirnya harus melepas kewarga negaraan Indonesia-nya

karena ketidaksanggupan membayar Pajak yang begitu tinggi ke Indonesia –

(yang disebabkan oleh tidak diperhitungkan tingkat “biaya hidup”

dimana tenaga terdidik itu harus bekerja dalam perhitungan pajaknya).

Akhirnya, yang terjadi adalah “lose-lose” situation. Tidak ada

yang diuntungkan dari situasi di atas. Dengan demikian dalam surat

terbuka ini, kami WNI yang bekerja di luar negeri memohon:

1.

Kepada Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Indonesia, untuk

memperhatikan beberapa point sebagai berikut:

*

Seperti kata pepatah/ ungkapan/motto/harapan WNI pada petugas pajak

(yang baru diciptakan dalam tulisan ini) : “Orang Pajak Harus

Bijak!!!, maka kami, WNI yang bekerja di luar negeri berharap Ditjen

Pajak lebih bijaksana dalam menerapkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

ini kepada WNI yang bekerja di luar negeri. Dimohon sekiranya Ditjen

pajak tidak memaksakan untuk menggolongkan kami TKI yang sudah

bertahun-tahun bekerja luar negeri sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dan

dituntut membayar pajak yang tinggi di Indoneisa (dengan tidak

memperhitungkan tingginya biaya hidup di negara tempat kami bekerja).

*

Kami WNI yang bekerja di luar negeri, sama sekali tidak bermaksud untuk

tidak berkontribusi terhadap negara. Kalaupun sumbangan triliunan rupiah

yang kami kirimkan ke Indonesia setiap tahunnya dirasakan tidak cukup

oleh pemerintah Indonesia, dan dikarenakannya kami harus membayar pajak

tambahan, kami harap pajak tambahan tersebut tersebut tidak mencekik

leher kami. Jangan sampai cerita yang dialami tokoh imaginer seperti

Badu di atas benar-benar terjadi pada kami. Bayangkan kalau pemerintah

Asing yang menyediakan lapangan kerja buat WNI seperti Badu saja hanya

meminta pajak 2% dari Badu, masak pemerintah Negaranya Badu sendiri yang

tidak mampu memberikan pekerjaan padanya meminta pajak 12% atau 6 kali

lipatnya? APA KATA DUNIA?

1.

Kepada Calon Anggota Legeslatif dari Partai Politik peserta PEMILU 2009

Surat terbuka ini juga kami tujukan kepada Calon Legeslatif dari Partai

Politik peserta PEMILU 2009 untuk memperhatikan beberapa point berikut:

*

Partai Politik diharapkan dapat Secara serius merumuskan

kebijakan-kebijakan yang memberi perlindungan hukum bagi kami WNI yang

bekerja di luar negeri. Jadikan amandmen Undang-undang Nomor 36 Tahun

2008 tentang PPh sebagai salah satu agenda utama kebijakan partai anda

untuk memberikan perlindungan bagi kami WNI yang bekerja di luar negeri

– yang telah menyumbang triliunan devisa setiap tahunnya- agar terbebas

dari kemungkinan dibebani pajak yang berlebihan. Memang, sejauh ini

dalam berbagai kesempatan, pihak Direktorat Pajak menjelaskan bahwa TKI

yang bekerja di luar negeri lebih dari 180 hari tidak akan dikenakan Pph

seperti contoh berikut:

http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/18/20024368/tki.dan.tkw.bebas.paj\

ak.penghasilan

. Namun demikian, pernyataan ini dinilai hanyalah

merupakam perwujudan sebuah “good will” / niat baik dari pejabat

direktorat jenderal pajak yang sementara ini tidak ingin menggunakan

pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk memaksakan WNI

yang bekerja di Luar negeri untuk digolongkan sebagai Wajib Pajak Dalam

Negeri. Sekedar “good will”/ niat baik tidaklah cukup untuk

melindungi kepentingan WNI yang bekerja di luar negeri. Yang dibutuhkan

WNI yang bekerja di Luar Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang

memberikan payung hukum yang jelas , sedemikian rupa sehingga WNI yang

bekerja di luar negeri tetap dapat berkontribusi aktif terhadap

pembangunan di Indonesia tanpa harus dibebani pajak yang berlebihan.

*

Menurut data ILO (seperti dikutip di situs MIGRANT Care) pada tahun 2007

diperkirakan ada 4,3 juta WNI yang bekerja di luar negeri, dan angka ini

terus meningkat. Cukup konservatif kalau kita perkirakan di tahun 2008

ini, setidaknya ada 5 juta TKI yang bekerja di luar negeri. Jika setiap

TKI memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada 5 orang anggota

keluarganya, maka kepentingan ke 5 juta orang TKI tersebut juga

berkaitan erat dengan kepentingan 25 Juta WNI lainnya. Dengan demikian,

jika partai anda mengagendakan dan mengkampanyekan kebijakan yang

memberikan perhatian khusus pada mereka, maka partai anda berpeluang

untuk sedikitnya menjaring 30 Juta suara pemilu 2009 mendatang.

*

Mengapa surat ini ditujukan pada Caleg Partai Politik peserta PEMILU

2009 dan bukannya pada anggota DPR saat ini? Jawabannya adalah karena

kami menginginkan perubahan. Kami ingin agar anggota parlemen periode

selanjutnya, juga menghasilkan produk hukum yang memperhatikan

kesejahteraan dan kepentingan kami WNI yang bekerja di luar negeri dan

tidak hanya tertarik untuk menarik pajak semaksimal mungkin dari kami .

Demikian surat terbuka ini disampaikan kepada pihak-pihak pengambil

keputusan di bidang perpajakan di Indonesia untuk menjadi perhatian.

Terima kasih.

Seoul, 14 Desember 2008

Mahendra

satu dari jutaan WNI yang bekerja di luar negeri.

Desember 16, 2008 - Posted by | Iseng, Pajak, PPh Orang Pribadi

11 Komentar »

  1. Hanya ingin berkomentar satu hal
    kenapa badu menghitung penghasilan di SPT-nya sebesar 273 juta setahun?
    Padahal itu adalah penghasilan bruto
    sedangkan yang perlu dimasukkan dalam SPT adalah penghasilan netto dari luar negeri.

    Batasan biaya jabatan 5% untuk karyawan hanya berlaku bagi karyawan di INA, kalau karyawan di LN dan penghasilan LN bisa menghitung biaya 3M atas penghasilan dari gajinya di LN sebagai pengurang penghasilan bruto.

    >> heheheh..
    Iya, kalaupun memang harus digabung/ dikenakan pajak di Indonesia maka yang diperhitungkan adalah penghasilan neto dari luar negeri.
    Bahkan, untuk menentukan apakah hak pemajakan atas penghasilan tsb memang ada di Indonesia atau tidak juga mesti lihat case per case, negara per negara etc.

    Komentar oleh Rulli | Desember 16, 2008 | Balas

  2. di SPT yang harus dilaporkan/dikenakan pajak sebagai karyawan adalah penghasilan bruto. Kalau sebagai pengusaha barulah penghasilan netto yang dikenakan pajak.
    Saya juga seorang WNI di luar negeri yang senasib dengan Badu. Saya bisa menabung sekitar 20% dari penghasilan bruto, tapi masih harus membayar ppH 25% ( setelah dikurangi kredit pajak luar negeri ) dari gaji bruto. bila dikenakan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri. Yang berarti tabungan saya akan habis ludes, dan masih harus ngutang ke Bank untuk melunasi sisa hutang pajak 5% kepada pemerintah Indo😦
    Saya hanya ingin berterima kasih setulus-tulusnya kepada Mbak Triyani yang sudah sudi mencantumkan artikel ini.
    Semoga ada seseorang pejabat luhur budi yang mau menyisihkan waktu untuk menilik nasib malang kami WNI yang bekerja di luar negeri. Jangan salah tafsir, kebanyakan dari kami bukan orang kaya, mobil tak punya, kerja naik bis, rumah/apartemen cuman bisa nyewa, nyewa pembantu rumah tangga pun tak mampu membayar😦
    Kami hanya manusia biasa yang berjuang bekerja keras di negeri orang, harus berpisah dengan anakistri kami, bertemu cuman setahun beberapa kali, kiranya ada yang mau menaruh belas kasihan dan mendengar teriakan minta tolong kami.
    Semoga pemerintah SBY masih mau mendengarkan jeritan hati kami orang kecil WNI yang merantau di negeri orang ini.

    >> Saya tidak akan mengomentari mengenai apakah WNI yang bekerja dan tinggal di LN merupakan SPLN atau SPDN.

    Seperti komentar pak Maruli di atas, SEANDAINYA WNI ini memenuhi kriteria sebagai SPDN dan wajib melaporkan SPT tahunan di Indonesia, Penghasilan dari Luar Negeri tidak dibedakan apakah dari kegiatan usaha atau dari bekerja, karena dalam pengelompokan penghasilan yang diterima/diperoleh oleh Wajib Pajak, jika dilihat dari negara sumber penghasilannya maka akan terdiri dari dua kelompok besar :
    1) Penghasilan dari Dalam Negeri, yang ini macam2 klasifikasinya misalnya : a) Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, b) Laba usaha, ada yang merupakan obyek PPh baik obyek PPh Final maupun obyek PPh tidak final dan ada yang bukan obyek Pajak.
    2) Sedangkan penghasilan dari Luar Negeri, dari manapun sumbernya, apapun namanya, apapun bentuknya hanya dikategorikan dalam satu kelompok “Penghasilan Neto dari Luar Negeri”

    Komentar oleh wni | Desember 16, 2008 | Balas

  3. Maaf
    numpang link jawaban DJP atas kasus seperti Badu di atas.
    pertanyaannya di bagian bawah
    jawabannya di bagian atas

    http://lists.indoexpat.org/pipermail/uk/msg00183.html

    Sory buat Mbak Tri…
    😛

    >> Terima kasih terima kasih🙂

    Komentar oleh Rulli | Desember 17, 2008 | Balas

  4. Artikel yang sangat bagus dan menarik…
    Kasihan sekali bila si Badu dan WNI yg bekerja di luar negri harus terkena pajak dalam negri, padahal mereka adalah “pahlawan” devisa negara…Dan sangat tidak logis bila mereka dikenai pajak dalam negri, karena pendapatanya tidak diperoleh dari Indonesia.

    Saran saya, mohon hal seperti ini bisa dipublikasikan ke media2 besar sepert Kompas, Media Indonesia agar lebih cepat mendapat perhatian yang berwenang.

    >> Meski masih banyak yang kurang dan blm tegas bagaimana perlakuannya, menurut saya sebetulnya ga sampai “segitunya”

    Komentar oleh apit | Desember 25, 2008 | Balas

  5. sunsest policy dari berita semalam katanya diperpanjang sampai akhir feb. tanggal pastinya saya lupa, namun mgkn sebagai info tambahan saja.

    btw saya gak merasa ada manfaatnya bayar pajak. pelayanan publik ttp saja buruk, birokrasi berbelit2 tidak jelas, pungli dimana2…..sebaiknya pelayanan ke masyarakat diperbaiki dari pemerintah baru d menuntut byk ke warga negara. menyinggung hal ini kalau mengingat iklan2 pajak dijalan, sungguh menjijikkan …….

    >> YA, benar. Sunset policy diperpanjang. Bagi WP lama sampai akhir Feb 2009.
    Maaf, untuk hal lainnya saya tidak akan berkomentar. Kalau saya, daripada capek complaint lebih baik melakukan apa yang harus dan bisa kita lakukan.

    Komentar oleh bram | Desember 31, 2008 | Balas

  6. Koq belum ada pejabat pajak yang menjawab postingnya pak Mahendara (Si badu) ya…..

    Kayaknya pejabat pajaknya tidak ada waktu surfing internet deh, tapi pasti punya banyak waktu baca koran.

    Soalnya sering melihat pejabat pemerintah baca koran dan ngopi saat jam kantor …

    Kita bayar pajak supaya para pejabat pemerintahan bisa baca koran dan ngopi kali…..😉 sedihnya….

    Komentar oleh anita | Januari 3, 2009 | Balas

  7. FINALLY WE WON !!!
    VIVA DARMIN NASUTION !!
    http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PERDIRJEN%20NOMOR%202%20TAHUN%202009.PDF

    Komentar oleh wni | Januari 12, 2009 | Balas

  8. blognya bgs kali,,
    mdh2an selalu banyk yang menggunjungi blog ini!!
    dan terima kasih banget kalau mau mampir keblog saya dan meninggalkan komentarnya,,,
    http://meka4r.wordprees.com

    >> Terima kasih.

    Komentar oleh meka4r | Januari 29, 2009 | Balas

  9. ikutan curhat boleh kan,
    Saya adalah isteri orang yang bekerja di luar negeri seperti cerita si Badu, sudah 7 tahun kami pisah2an dengan suami dan hanya ketemu beberapa kali setahun dan juga dengan alasan begitu besar biaya hidup di luar negeri saya dan anak-anak tetap tinggal di Ind. Celakanya saya punya boss yang kerjanya di dinas pajak, jadi kadang-kadang dia menyindir o”OO uangnya habis untuk telepon ya?” atau bahkan menteror dengan SMS kalo mau tenang bayar pajaknya dong! yang menurut nya pajaknya sekitar 30 % pendapatan suami saya. Jadi saya juga sangat resah seharusnya bagaimana urusan pajak orang seperti kami ini. Soalnya orang lain cuman ngira wah kerjanya di luar negeri gajinya dalam bentuk dollar pasti kaya sekali. Mereka kan tidak sadar bahwa pengorbanan kami sangat besar. anak kami dari TK sampai sekarag kelas 2 SMP tidak ditungguin bapaknya. Kalo anak-nak atau diri sendiri sakit harus repot sendiri semua urusan rumah tangga sampai atap rumah bocorpun isteri seperti saya harus ngurus sendiri. Dan kasarnya kami tidak bisa tidur bersama dan mengahdapi semua masalah bersama seperti yang gak kerja di luar negeri. Dan yang jelas kita-kita ini kan bukan pencuri negeri ini kan gak ngambil apa-apa dari negeri ini agar dapat gaji itu, kan kalo uang di bawa ke Indonesia beli apa-apa juga bayar pajak. Sebenarnya kita-kita ini kan malah menambah pemasukan negara ya kan kok kita diancam-ancam gak jelas begini

    Komentar oleh ani | Maret 18, 2009 | Balas

  10. Saya baru mau coba kerja d luar negeri, jd agak serem ya? tp iya jg lho, waktu msh kerja d jakarta pun kadang kami kaget dengan besarnya pajak yang harus qta bayar tiap bulan, sedangkan infrastruktur d fasilitas d jakarta msh amburadul gini, trus pajak yg harus d bayar macam2 pula, sadangkan pelayanan publik payah sekali. mo ngurusin surat2 saja bayar sana sini klo gk bsa lama baru selesai😦
    harusnya mereka para berwenang itu sebelum buat peraturan memposisikan diri berada d posisi rakyatnya sekarang, kalo gini seh mending bikin rek d luar n balik k indo cma jalan2 doang, alias gk usah tinggal d indo lg, klo gitu gk kena pajak kan?

    Komentar oleh Rena | Maret 23, 2010 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: