Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Juklak UU 36 tahun 2008

Akhirnya datang juga😀

Ini adalah juklak UU PPh yang sudah direlease hari ini. PMK-210/PMK.03/2008 tgl 11 Desember 2008 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN
SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA.

Berdasarkan PMK-210 ini maka pemungut PPh pasal 22 menjadi sebagai berikut :

  1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
  2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
  3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang
    melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
  4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;
  5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen,
    industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
  6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
  7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,
    perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Berdasarkan PMK-210 ini, maka Badan usaha yang bergerak di bidang industri rokok tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.

Dengan kata lain, distributor Rokok tidak lagi dikenakan PPh final.

File peraturan bisa didownload di website DJP

Desember 22, 2008 - Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Pasal 22, UU dan aturan pajak

6 Komentar »

  1. Terimakasih,, infonya.. saya baru lihat blognya hari ini… keren…… >>>> sudah saya add favourite….

    >> Terima kasih juga, pak Junaidi.

    Komentar oleh Junaidi | Desember 23, 2008 | Balas

  2. mba,mau tanya..kalau distributor rokok tidak dikenakan pph final,lalu perhitungannya seperti distributor lainnya ya?
    Apakah ada perubahan juga mengenai status non-PKP yg selama ini diberika untuk distributor rokok?
    thx

    >> Betul, Perhitungan PPh terutangnya berdasarkan Laba bersih -fiskal- seperti perusahaan pada umumnya.
    Hal ini tidak ada kaitannya dengan status PKP. Mengenai PPN, selama PPN rokok masih menggunakan stiker dan sudah dipungut sampai harga tingkat konsumen akhir, maka distributor rokok tidak wajib PKP.

    Komentar oleh bagus | Desember 31, 2008 | Balas

  3. Hi mbak Tri, salam kenal. Blognya bagus dan informatif sekali mbak, selamat dan sukses ya. Saya ada pertanyaan nih seputaran tdk berlakunya lagi pph 22 buat distributor rokok. Apakah ini jg berlaku ke downline nya lagi, spt: toko grosir dan pengecer rokok? Mohon jawabannya ya, terima kasih

    Komentar oleh Berli | Januari 4, 2009 | Balas

  4. Salam kenal mbak, yang ingin saya tanyakan dalam satu uu itu biasanya ada berapa juklak dan juknis, dan apabila juklak dan juknis belum keluar berpengaruh tidak sama peraturan itu sendiri?

    >> salam kenal. Ya ada yang pengaruh langsung ada jg yang tidak. Tergantung apa yang harus diatur dalam juklak dan juknis tsb.

    Komentar oleh Lea Dewi | Januari 16, 2009 | Balas

  5. mbak Tri,
    saya mau tanya, kan berdasarkan PMK 210/PMK.03/2008, industri harus DITUNJUK dulu oleh dirjen pajak agar bisa memungut pph pasal 22 dari pedagang pengumpul.
    apakah ada kewajiban untuk memungut jika industri tidak memiliki SK penunjukannya dan juga di Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tidak ada kewajiban PPh Pasal 22 ?
    terima kasih

    Komentar oleh saleng | November 16, 2009 | Balas

  6. Ass.wr…wb
    salam kenal mbk Tri….
    Mau tanya….?
    mengenai kewajiban pph 22 atas pembelian BBM/Solar.
    Kalo kami beli dipertamina wajib setor PPh 22 pada saat penebusan Delivery Order.
    Yang saya mau tanya, kami beli dari Agen dimana sumber BBMnya tidak berasal dari pertamina sehingga agen tersebut juga tidak memperhitungkan pph 22 karena tidak masuk kategori pemungut dalam PMK-210/PMK.03/2008. Apakah kami wajib setor PPh 22 sendiri…?
    Mohon sekalian ketentuan pajak yang berhubungan ya mbk….trims
    Wasslm…wr..wb

    Komentar oleh Fihrin Malasa | Desember 7, 2009 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: