Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

PPh atas Bunga Obligasi

Tgl 9 Pebruari ini Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2009 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi” yang berlaku surut sejak 1 Jan 2009.

Dalam PP No 16 tahun 2009 tersebut diatur hal-hal sbb :

Pasal 1 :

Dalam PP ini, yang dimaksud dengan :

1. Obligasi adalah surat utang atau surat utang negara yang berjangka waktu lebih  dari 12 (dua belas) bulan

2. Bunga Obligasi adalah Imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto

Pasal 2 :

1. Atas Penghasilan yang diterima dan/atau dperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat Final

2. Ketentuan pada ayat 1 tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah :

a. Wajib Pajak  Dana Pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh

b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia

Pasal 3 :

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) adalah :

a. Bunga dari obligasi dengan kupom sebesar :

1) 15% (lima belas persen) bagi wajib oahaj dakan negeri dan bentuk usaha tetap, dan

2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi WPLN selain BUT,

dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;

b. diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar :

1) 15% (lima belas persen) bagi wajib oahaj dakan negeri dan bentuk usaha tetap, dan

2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi WPLN selain BUT,

dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

c. diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar :

1) 15% (lima belas persen) bagi wajib oahaj dakan negeri dan bentuk usaha tetap, dan

2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi WPLN selain BUT,

dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi; dan

d. bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar :

1) 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;

2) 5% (Lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan

3) 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pasal 4 :

Pemotongan PPh dilakukan oleh :

a.  Penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga  Obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan/atau

b. Perusahaan Efek, dealer, atau bank selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaki.

File lengkapnya bisa didownload disini

Thanks to : Ardi Daniman (citi) yang sudah sharing peraturannya

Iklan

Februari 10, 2009 - Posted by | Pajak, PPh Final Ps 4 (2), UU dan aturan pajak | ,

4 Komentar »

  1. bu Triyani,

    Boleh sharing ya bu. Beberapa hal yg menjadi pikiran saya adalah sebagai berikut:

    (1)
    Pemotong pajak dalam aturan baru ini, untuk transaksi obligasi menjadi terbatas pada broker/dealer dan bank selaku perantara maupun sebagai pembeli. Di peraturan yg lama, masih ada dana pensiun dan reksadana sebagai pemotong pajak, pada saat mereka membeli obligasi.

    Dengan demikian terjadi perubahan pada pihak2 yg wajib memotong pajak atas transaksi obligasi.

    (2)
    Kalo liat definisi obligasi dalam PP16/2009 ini keliatannya menjadi lebih luas daripada peraturan pendahulunya (PP6/2002). Definisi di peraturan lama: Obligasi korporasi dan obligasi pemerintah atau surat utang negara berjangka lebih dari 1 (satu) tahun
    yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek Indonesia.

    Bisa diartikan bahwa transaksi atas obligasi yg terdaftar/ diperdagangkan di bursa LN pun harus mengikuti PP16/2009, bila yg bertransaksi adalah WP Indonesia. Bila transaksi terjadi antara WP Indonesia atau yg mempuyai bank Kustodi di Indonesia, PP16/2009 masih dapat diterapkan. Namun, bila salah satu pihak yg bertransaksi adalah pihak asing yang bank kustodinya di LN, penerapan aturan ini bisa saja bertabrakan dengan aturan pajak yg ada di negara mereka. Akan terjadi inkonsistensi pada penerapannya.

    (3)
    Pada saat pembayaran kupon atas obligasi yg terdaftar/diperdagangkan di bursa LN, termasuk di dalamnya obligasi pemerintah indonesia yg bervaluta asing yg terdaftar di bursa international, PP16/2009 tidak dapat diterapkan, karena paying agent-nya ada di LN.

    Demikian hal yg menjadi pemikiran saya pada saat ini. Kalo nanti nambah, boleh ya sharingnya ditambah juga.

    Terima kasih,
    Arief

    >> Terima kasih atas sharingnya, mas Arief.

    Komentar oleh Arief Hartono | Februari 20, 2009 | Balas

  2. pertama2 terimakasih dulu. dari sekian hasil google, kayaknya blog ini lebih jelas membahas perihal SPT

    saya awam di bidang pajak. mau tanya mengenai pengisian spt untuk item berikut
    1. deposito dengan sistem roll(bunga ditambahkan ke deposito bulan berikutnya)
    2. obligasi

    Mohon konfirmasi berikut :
    sejauh ini yg saya tangkap, keduanya diisi di form 1770s-II bagian B DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN.
    sementara pendapatannya (bunga/kupon) ditulis dalam form 1770s-II bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.

    Pertanyaan saya :
    Ditulis di sana adalah pph terhutang. apakah saya masih harus melampirkan bukti pemotongan pph yg sidah dilakukan bank??

    terimakasih

    Komentar oleh willi | Maret 8, 2009 | Balas

  3. terima kasih atas informasi yang telah disediakan..

    tapi kalau boleh,saya minta dibahas lebih banyak lagi berita tentang “diberlakukannya bunga reksadana obligasi sebagai objek PPh mulai tahun 2009”. ^^

    >> Makasih atas sarannya.

    Komentar oleh irene isabella | Agustus 30, 2009 | Balas

  4. assalamu’alaikum mbak triyani..nama saya rahmi. saya mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi tentang pengenaan pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto obligasi seperti yang telah ditetapkan dalam PP 16 tahun 2009..saya ingin menanyakan sampai saat ini apakah ada masalah sehubungan dengan telah dikeluarkannya PP ini atas pengenaan pajak penghasilan kepada wajib pajak ataupun pengguna jasa dalam bidang pasar modal..atau mungkin ada kasus tertentu yang berkaitan dengan telah diterbitkannya pp ini atau ada kasus yang terkait dengan PP sebelumnya yaitu PP 6 tahun 2002 yang kemudian diubah dengan adanya PP ini..terima kasih dan mohon bantuan dan keterangannya..mohon dibalas ke email saya..wassalam

    >> Mohon maaf, saya kurang mengerti maksud pertanyaan Anda. 😦

    Komentar oleh rahmi | Oktober 7, 2009 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: