Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

PPh pasal 26 atas Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia

PPh pasal 26 atas Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia

Pasal 26 ayat (2) undang-undang PPh mengatur bahwa  atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari  perkiraan penghasilan neto.

Sebagai petunjuk pelaksanaan ketentuan pasal 26 ayat (2) tersebut, pada tanggal 22 April 2009 Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan menteri Keuangan nomor  PMK-82/PMK.03/2009 yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tarif PPh pasal 26 ayat (2) *

Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang telah diatur dalam pasal 4 (2) UU PPh, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain Bentuk Usaha tetap (BUT), dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final

Bagi WPLN yang berkedudukan di negara treaty partner Indonesia,  pemotongan PPh hanya dilakukan apabila hak pemajakannya ada pada pihak Indonesia

Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual, sehingga tariff efektif PPh 26 adalah 5% dari harga jual.

Penjualan harta yang merupakan obyek PPh pasal 26 ayat (2)

Penjualan atau pengalihan harta yang dimaksud dalam PMK ini adalah penjualan atau pengalihan harta berupa :

  • Perhiasan mewah;
  • Berlian;
  • Emas;
  • Intan;
  • Jam tangan mewah;
  • Barang antik;
  • Lukisan;
  • Mobil;
  • Kapal pesiar; dan/atau
  • Pesawat terbang ringan

Pemotong PPh pasal 26 ayat (2)

Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indoneisa yang diterima atau diperoleh WP LN dipotong PPh pasal 26 oleh pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak dan kepada WPLN selaku penjual diberikan bukti pemotongan PPh pasal 26.

Dikecualikan dari obyek PPh pasal 26 ayat (2)

WP Orang Pribadi LN yang menerima atau memperoleh penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta yang besarnya tidak melebihi Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis  transaksi, dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 ayat (2).

Kewajiban pemotong PPh pasal 26 ayat (2)

  1. Kewajiban memotong dan menyetor PPh

Pemotong PPh pasal 26 ayat 2 (yg telah ditungjuk sebagai pemotong) wajib memotong dan menyetorkan PPh pasal 26 yang terutang dengan menggunakan nama WPLN yang menjual atau mengalihkan harta , palinglama tanggal 10 bulan berikutnya setelah terjadinya transaksi

  1. Kewajiban lapor.

Pemotong PPh pasal 26 ayat (2) wajib melaporkan PPh pasal 26(2) yang dipotong kepada Direktur Jenderal pajak paling lama tanggal 20 bulan berikutnya

  1. Sanksi

Pemotong PPh pasal 26 (2) yang tidak memenuhi ketentuan yang diatiur dalam PMK-82 akan dikenai sanksi sesuai peraturan perpajakan.

PPh pasal 26 yang berlaku sejak 22 April 2009

Dengan berlakunya PMK-82 tersebut, maka terhitung sejak tgl 22 April 2009, penghasilan yang merupakan obyek PPh pasal 26 dan besarnya tariff PPh pasal 26 adalah sbb :

Dasar hukum

Jenis Penghasilan

Tarif dan dasar pengenaan PPh

Pasal  26 ayat (1) UU PPh

Tax Treaty  masing-masing negara

a.  dividen;

b.  bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

c.  royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d.  imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e.  hadiah dan penghargaan;

f.   pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

g.  premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau

h.  keuntungan karena pembebasan utang.

Tarif : 20% atau sesuai tax treaty *

DPP = Jumlah Bruto

Tarif Efektif = 20% x Jumlah Bruto

Pasal 26 ayat (2) UU PPh

PMK-82 /PMK.03/ 2009

Tax Treaty masing-masing negara

-KMK-434/KMK.04/ 1999

Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yg terdiri dari :

  • Perhiasan mewah;
  • Berlian;
  • Emas;
  • Intan;
  • Jam tangan mewah;
  • Barang antik;
  • Lukisan;
  • Mobil;
  • Kapal pesiar; dan/atau
  • Pesawat terbang ringan

Kecuali  yang diterima/diperoleh oleh WPOP Luar Negeri yang nilainya tidak melebihi  Rp 10.000.000 (Sepuluh  juta rupiah) untuk setiap transaksi

Penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WPLN

Tarif = 20% dari perkiraan penghasilan neto

Perkiraan penghasilan neto = 25% x harga jual

Tarif efektif = 5% x harga jual

tax treaty applied *)

Pasal 26 ayat (2) UU PPh

KMK -624/ KMK.04/1994

TaxTreaty masing-masing negara

Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri  :

  1. atas premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah premi yang dibayar;
  2. atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah premi yang dibayar;
  3. atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% (lima persen) dari jumlah premi yang dibayar.
Tarif = 20% dari perkiraan penghasilan neto

Perkiraan penghasilan neto :

  1. 50%  dari jumlah premi yang dibayar;

b.  10% dari jumlah premi yang dibayar;

  1. 5% dari jumlah premi yang dibayar.

Tarif efektif :

– 10% dari Premi dibayar oleh tertanggung

–  2% dari premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi

–  1% dari pemi yang dibayar oleh perusahaan re-asuransi


Pasal 26 ayat (2a)

PMK-258/ PMK.03/2008

Tax Treaty masing-masing negara

Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh Tarif = 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto

Perkiraan penghasilan neto = 25% x harga jual

Tarif efektif = 5% dari harga jual

tax treaty applied *)

Pasal 26 ayat (4)

PMK-257/ PMK.03/2008

Tax Treaty masing-masing negara

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia

Tarif  : 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi Pajak

Atau sesuai tax treaty

*) tax treaty applied, Bagi  WPLN yang berasal dari Negara treaty partner,hanya akan dikenakan PPh 26 jika hak pemajakan atas penghasilan dari penjualan harta ada pada pihak Indonesia

Mei 2, 2009 - Posted by | Pajak, PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, Tax Treaty | , , , , ,

13 Komentar »

  1. Halo mbak Triyani,
    gimana maksudnya nih pph 26 ini ?
    Kalo untuk WPLN yang mau jual rumah, berarti kena berapa persen pajaknya ?
    Kalo jual mobil ?

    Trims sebelumnya.
    TKI-cari-nafkah.

    Komentar oleh WPLN | Mei 5, 2009 | Balas

  2. wowowowow, thanks ya manfaat banget nich mbak

    Komentar oleh Blogger Senayan | Mei 6, 2009 | Balas

  3. halo mbak triyani,
    mohon petunjuknya…thanks =
    gimana maksudnya nih pph 26 ini ?
    Kalo untuk WPLN yang mau jual rumah, berarti kena berapa persen pajaknya ?
    Kalo jual mobil ?

    Komentar oleh WPLN | Mei 14, 2009 | Balas

  4. mbak, numpang nyedot postingannya ya.
    Mau ta print bwt bahan ujian Potput.

    >>Silahkan

    Komentar oleh neta | Juni 20, 2009 | Balas

  5. allow mba triyani
    nanya saya ngambil BTN memiliki huk(kelebihan Tanah) nilainya 9.400.000, kemudian pihak developer mengharuskan saya membayar pph final atas kelebihan tanah tersebut senilai 787.250 apakah hal tersebut benar!

    ditunggu jawabanyya mba

    terima kasih
    andri

    Komentar oleh indar | Juni 23, 2009 | Balas

  6. Mbak Tri,
    Mohon advisenya untuk case dibawah ini :
    1. Mr.Shimizu bekerja pada Iwatani Corp, datang ke PT.XYZ di Indonesia untuk memberikan jasa tehnik. Lama kedatangan di PT.XYZ adalah 7 hari. Dan atas pemberian jasa tehnik tsb, Iwatani Corp menagihkan biaya ke PT.XYZ sebesar JPY.1.500.000.
    Apakah atas pembayaran JPY. 1.500.000 PT XYZ harus memotong PPh 26,walaupun MR.Shimizu hanya datang 7 hari (belum lewat time test). Jika ya, berapa tarifnya? (Asumsi Iwatani Corp mengirimkan COD ke PT.XYZ) Trims sebelumnya

    Komentar oleh Yuni | Juli 17, 2009 | Balas

  7. informasi yang sangat bagus nih, saya udah baca-baca di blog anda nih, ternyata banyak ilmu yang saya dapat.. terimakasih atas sharing nya, yuk mampir ke blog sederhana saya… my site

    >>Makasih

    Komentar oleh info ternak | September 24, 2009 | Balas

  8. Mbak Pasal 26 ini untuk wpop LN. Lalu bgmn dengan wpop DN Yang mau menjual perhiasan atau logam mulia? Apakah dikenakan pajak juga? Thanks yah mbak sebelumnya.

    >> Untuk WPOP DN dikenakan Pajak dari Capital Gainnya. Laba penjualannya dilaporkan dalam SPT Tahunan dan perhitungan PPh-nya digabung dg penghasilan yang merupakan obyek PPh tidak final lainnya.

    Komentar oleh Lena | September 29, 2009 | Balas

  9. terimakasih info nya mbak , web nya ok & sangat bermanfaat , thx 4 share ..

    >> Terima kasih atas apresiasinya.

    Komentar oleh ved | Oktober 8, 2009 | Balas

  10. Mbak,di kantor saya ada penjualan mobil operasional yg usianya sdh 10 tahun,berapakah tarif PPh yang harus dibayar, dan masuk dlm PPh mana, 21, 22, 23, 25 atau 26? Terimakasih sebelumnya.

    Komentar oleh Irma | Desember 31, 2009 | Balas

  11. siang mbak, saya mau tanya kl untuk produk software termasuk dimana ya? jadi kl perush saya ini sebagai agent, beli dr luar untuk dijual di Indonesia. atas pembelian saya dr luar itu perlu dipotong pph 26?

    Komentar oleh Indri | Februari 24, 2010 | Balas

  12. wah info tg sangat bgus mb ^^.
    mw numpang nny mb,
    d dlm PPh psl 26 terdapat penghasilan yg dipotong dr segi bruto dan segi netto. penentuan dari segi netto gmana y mb?..
    trus jika WPLN menolak pemotongan, ap yg hrus dilakukan?. jika dilakukan gross up, bgamanakah perhitungan perpajkan ny mb?…
    trima kasih mb sebelumnya..

    Komentar oleh m.syaroni | Juni 25, 2010 | Balas

  13. mba minta pencerahan dunk ,,,pusing banget nih mba…semoga mba bs bales dg cepat yah,,,,mba perusahaan kami ada pembayaran komisi penjualan kepada suatu perusahaan di taiwan apakah kita potong pph pasal 26 nya?mohon bantuannya yah mba segera!please

    Komentar oleh Azaria | Februari 13, 2012 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: