Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Penerapan P3B mulai 1 Jan 2010

Penerapan P3B mulai 1 Januari 2010

Pada tanggal 5 November 2009 Dirjen Pajak telah menetapkan Peraturan No PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).  Peraturan tsb mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2010 (Alhamdulillah tidak berlaku surut hehehehe).

Sesuai dengan UU PPh, Pemotong/Pemungut Pajak *) wajib untuk memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima/ diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Namun demikian, dalam hal WPLN berasal dari Negara mitra P3B, pemotongan/pemungutan pajak juga akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam P3B.

Pemotong/Pemungut pajak terdiri dari :

a)      Badan Pemerintah;

b)      Subyek Pajak dalam Negeri;

c)       Penyelenggara Kegiatan;

d)      Bentuk Usaha Tetap; atau

e)      Perwawilan perusahaan luar negeri lainnya;

yang diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN.

Penerapan tariff sesuai P3B

1. Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, apabila :

a)      Penerima Penghasilan bukan Subyek Pajak dalam negeri Indonesia

b)      Persyaratan Administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi

c)       Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana telah diatur dalam PER-62/PJ./2009

2. Apabila syarat2 tersebut diatas (point 1a-1c) tidak terpenuhi maka pemotong/pemungut pajak wajib memotong/memungut pajak yang terutang sesuai dengan UU PPh.

3. Persyaratan Administratif yang harus dipenuhi (ref point 1b diatas) adalah sbb :

a)      Menggunakan formulir Surat Keterangan Domisili (SKD)yang telah ditetapkan Dirjen Pajak (Lampiran II PER 61 –[Form – DGT I] atau Lampiran III PER 61 [form – DGT II] )

b)      (Formulir tsb) telah diisi oleh WPLN dengan lengkap

c)       (Formulir tsb) telah ditandatangani oleh WPLN

d)      (formulir tsb) telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B, dan

e)      Disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak

4. SKD yang menggunakan [form DGT-1] yang disampaikan kepada pemotong /pemungut pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat  dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B sejak tanggal SKD tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Negara mitra perjanjian dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan

Restitusi

5. WPLN dapat menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang tidak seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila manfaat P3B tidak diberikan akibat persyaratan administrative sebagaimana dimaksid pada point 3 tidak terpenuhi, tetapi WPLN menganggap pemotongan atau pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B.

Bukti Potong

6. Bukti pemotongan/pemungutan wajib dibuat oleh pemotong pajak/pemungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Apabila terdapat penghasilan yang diterima/diperoleh WPLN, tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong/dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan Pajak.

Lain-Lain

8. Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotocopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa

9. Kepala KPP harus melakukan penelitian kebenaran pelaporan atas jumlah pajak yang dipotong dan melakukan perekaman SKD dan bukti pemotongan/pemungutan yang dilaporkan oleh pemotong/pemungut pajak

10. Kepala KPP harus melakukan penelitian mengenai ada atau tidaknya BUT dari WPLN yang berada di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B

11. Apabila terdapat indikasi bahwa WPLN menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia melalui suatu BUT dan belum terdaftar sebagai wajib pajak, KPP memberitahukan KPP tempat BUT seharusnya terdaftar untuk dikirimi Surat Himbauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

12. Dengan berlakunya PER-62 ini, maka SE-03/PJ.101/1996 dan SE-04/PJ.101/1996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Kesimpulannya

Untuk dapat menerapkan tariff pemotongan/pemungutan PPh sesuai dengan P3B, hal-hal yang harus dilakukan adalah sbb :

1)      Pada saat pengiriman document tagihan (Invoice) ke Indonesia, WPLN harus sudah menyertakan SKD [form DGT-1 /  form DGT-2]  yang diisi lengkap, ditandatangani dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, atau

2)      Akan lebih baik jika Blanko form DGT-1 atau form DGT-2 diserahkan ke Lawan Transaksi (WPLN) bersamaan dengan penandatanganan Agremeent agar dapat diisi lengkap, ditandatangani dan dimintakan pengesahan kepada pihak yang berwenang) sehingga dapat dikirim bersamaan pada saat pengiriman Invoice

3)      Jika terdapat beberapa transaksi dalam satu tahun, SKD tersebut (sepertinya) harus diisi kembali setiap bulan (bener ga sih?), kecuali untuk WPLN Bank dan  WPLN yang menerima/memperoleh penghasilan melalui custodian sehubungan dengan transaksi pengalihan saham/obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan Dividen

4)      Photocopy SKD harus dilampirkan dalam SPT Masa yang dilaporkan ke KPP

5)      SKD Asli harus disimpan Pemotong/Pemungut Pajak selama 10 tahun

6)      Meskipun PPh yang terutang NIHIL atau tidak terdapat pemotongan/pemungutan pajak, apabila terdapat pembayaran penghasilan kepada WPLN, Pemotong/Pemungut Pajak WAJIB membuat  bukti Potong PPh 26 dengan mencantumkan besarnya penghasilan bruto.

7)      Dan lain lain (nanti ditambahin lagi kalau sempat)

Untuk lebih jelasnya silahkan dipelajari PER-61 tersebut, nanti kita diskusikan sama sama. Jika ada yang punya kesimpulan berbeda please share

Salam;

Triyani

November 9, 2009 - Posted by | Pajak, Pajak lainnya, PPh Final Ps 4 (2), PPh Pasal 23/26, Tax Treaty | , , , , ,

19 Komentar »

  1. Yth Ibu Triyani.
    Apakah maksud/pengertian dari kata “Bersumber dari” di kalimat “Memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia”?
    Apakah setiap Penghasilan yang dibayarkan oleh Warga Negara Indonesia ke Warga Negara Asing baik ditransfer dari Indonesia maupun langsung di Negara asing tersebut?

    Terima kasih untuk jawabannya.
    Alim

    >> Iya, sumber penghasilannya berasal dari Indonesia, dari pekerjaan/kegiatan/jasa yang dilakukan oleh WPLN tsb. Pemberi penghasilannya adalah WP DN di Indonesia.

    Komentar oleh Alim | November 9, 2009 | Balas

  2. Jeng Triyani,
    Terimakasih banyak atas bantuannya soal COD baru.
    Tapi kalau gak salah SKD asli disimpan oleh KPP, seperti tertuang dalam PER tersebut pada Lampiran I, Tata Cara Penerapan, No.A.10.e
    Sedangkan Wajip Pajak Pemungut diminta menyimpan selama sepuluh tahun, tapi tidak dijelaskan Copy atau asli, seperti tertuang dalam PER tersebut Lampiran I, Tata Cara Penerapan, No.A.12
    Sedangkan menurut penjelasan Jeng Triyani, SKD Asli harus disimpan oleh Wajib Pajak Pemungut.
    Benarkah demikian?

    >> Semua benar, tergantung kriterianya.
    Lampiran I huruf A angka 10 mengatur tentang SKD bagi penerima penghasilan terkait dg transaksi di bursa efek melalui kustodian.

    Komentar oleh Masri | November 17, 2009 | Balas

  3. Mba Tri,

    Boleh ikut nimbrung ya..
    Sebelumnya, Terima kasih & Sukses buat blog dan Kantor Konsultannya ya.

    Anyway, berikut ini tanggapan saya utk aturan PER 61/62 ini:
    1) Pada dasarnya saya apresiasi atas upaya DIRJEN PAJAK mengantisipasi penyipangan segelintir WP yg berusaha menghindari PAJAK INDONESIA. Namun jika melihat hierarki Perundang-undangan, apakah PER DIRJEN ini absah dapat mengalahkan P3B yang notabene adalah perjanjian 2 negara?.

    2) Kalaupun substansi pd kedua PER tsb ingin diakomodasi, sebaiknya mendapat persetujuan dari Negara Partner P3B. Atau minimal masuk ke klausul protokol ( atau amandemen P3B).

    Demikian sekedar opini.
    Jika ada tanggapan lain, monggo kita diskusi…,
    Parlin

    Komentar oleh PARLIN | Desember 2, 2009 | Balas

  4. Mba Yani makasih banget u/ Infonya, kalo boleh mau tau juga dong form DGT I & II, masalahnya saya minta ke KPP form itu belum tersedia

    Thx

    Komentar oleh Nunung. N | Desember 14, 2009 | Balas

  5. Dear Ibu Triyani,
    Sebelum ini berlaku, kami dengan mudah untuk dapat SKD sehingga pembayaran PPh pun bisa hanya 4% tetapi dengan form ini banyak yang harus kami pertimbangkan sehingga kami tidak memanfaatkan ini dan kami harus membayar PPh 20% (naik 16%) nilai yang cukup besar.
    Pertimbangan kami adalah :
    Form ini cukup detil sehingga bisa membuka peluang pihak pajak untuk tahu kalo WPLN itu sudah seharusnya jadi BUT, nah kalo udah jadi BUT maka WPLN harus punya NPWP yang berarti harus punya SPT-tahunan, dan dikenai pajak 25%,
    Notabene ini akan memberatkan suplier kami yang harus mengurus ini semua.
    Mohon pertimbangan dan masukan dari Ibu terkait dengan kondisi kami ini? apakah memungkinkan untuk ada celah yang bisa kita gunakan supaya pembayaran PPh ini tidak 20% (mengingat kita pake sistem gross up)
    Terimakasih sebelumnya.

    Salam,
    Sadrah

    Komentar oleh Sadrah Kusuma Wardana | Januari 22, 2010 | Balas

  6. Mba Tri,
    kalau perusahaan berbentuk BUT, apakah juga harus mendapatkan COD dari kantor pusat sbg bukti untuk penerapan PPh 26(4) atau laba atas BUT.

    thanks sebelumnya

    >>Pak Alex;
    Menurutku iya.

    Komentar oleh Alex Ringo | Januari 29, 2010 | Balas

  7. Dear Ibu Triyani,

    Bu, poin no 5 belum ada replay nich.. oh ya Bu kita ada situasi seperti ini:
    Kita menyewa agent di luar negeri untuk membantu kita dalam memproses ijin2 hak paten dinegara tersebut. nah untuk itu kita dikenakan PPh seperti apa?
    Untuk bantuannya saya sampaikan terimakasih.

    Salam,
    Sadrah

    Komentar oleh Sadrah Kusuma Wardana | Februari 4, 2010 | Balas

  8. Dear Ibu Triyani,

    Bu mohon masukannya..
    Jika supplier kami dari German tidak memiliki domisili di Indonesia, dan biasanya teknisi mereka tinggal di Hotel saat tugas. apakah supplier kami tetap harus punya NPWP sementara persyaratan NPWP adalah memiliki domisili tetap?
    catatan:
    pemahaman kami :
    Hauni melebihi time test –> disarankan untuk jadi BUT –> harus memiliki NPWP.

    mohon petunjuk dari Ibu.
    Untuk bantuannya kami sampaikan banyak terimakasih.

    Salam,
    Sadrah

    Komentar oleh Sadrah Kusuma Wardana | Februari 17, 2010 | Balas

  9. To Bu Triyani,

    Bu mau tanya di kesimpulan ibu dia ats dijabarkan “Pada saat pengiriman document tagihan (Invoice) ke Indonesia, WPLN harus sudah menyertakan SKD [form DGT-1 / form DGT-2] yang diisi lengkap, ditandatangani dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang”,

    Yang saya mau tanyakan :
    1. tanggal di Form DGT-1 / form DGT-2 itu apa sama dengan tanggal invoice?

    Thks & Rgds
    Christina

    Komentar oleh Christina | Mei 10, 2010 | Balas

  10. Mbak , mau tanya lagi nich mengenai tax treaty, & pemotongan di pph pasal 26
    Langsung aja ya mbak…

    1. Kami dapat form DGT 1 dari Singapore, di form tersebut ada TAX ID NUMBER – Perusahaan yang ada di Singapore. Nah, Pertanyaan saya, Pada saat membuat bukti potong Pph pasal 26. No. NPWP nya di cantumkan sesuai… tax id number atau di tulis 00.000.000.0-xxx.000 ???

    2. Bgm tatacara pelaporan DGT 1 form tsb ke kpp, apakah di sampaikan dulu ke KPP atau cukup dilampirkan bersamaan dengan pelaporan tgl 20 ?

    kalo bisa jgn lama2 kasih jawabannya ya, mbak, Trims

    Komentar oleh Erick | Juni 30, 2010 | Balas

  11. Met sore Mbak Tri, mohon masukannya, sdh pusing nich
    Langsung aja ya…

    1. Perusahaan kami menjual software dari Symantec, Kami mendapat form DGT 1 dari Singapore, di form tersebut ada TAX ID NUMBER – Perusahaan yang ada di Singapore. Nah, Pertanyaan saya, Pada saat membuat bukti potong Pph pasal 26. No. NPWP nya di cantumkan sesuai… tax id number atau di tulis 00.000.000.0-xxx.000 ???

    2. Bgm tatacara pelaporan DGT 1 form tsb ke kpp, apakah di sampaikan dulu ke KPP atau cukup dilampirkan bersamaan dengan pelaporan tgl 20 ?

    Trims

    Komentar oleh Erick | Juli 6, 2010 | Balas

  12. Dear Ibu Triyani,

    Saya ingin bertanya, apabila kita punya karyawan orang Asing, bagaimana bayar pajaknya? Apakah pajak yg harus dibayar PPH pasal 21? dan bagaimana dg PPH pasal 26

    Komentar oleh Yeni | Desember 30, 2010 | Balas

  13. Dear Ibu Triyani,

    Apabila di kantor kita mempekerjakan orang asing, apakah pajak yg harus dibayarkan adlh PPH pasal 21? bgmn dengan PPH pasal 26

    Komentar oleh Yeni | Desember 30, 2010 | Balas

  14. selamat siang mbak tri,
    saya ingin bertanya mengenai penghasilan atas pemasangan iklan oleh perusahaan indonesia di media singapura, apakah atas penghasilan tersebut dipotong pph ps.26 dan tarifnya berapa?
    terima kasih.

    salam,

    darmono

    Komentar oleh darmono | April 5, 2011 | Balas

  15. Dear Ibu Triyani

    Apakah Form-DGT 1 itu fungsinya apakah WP Luar negeri Tidak kita Potong PPh 26 atas Jasanya
    atau hanya mengurangi tarifnya
    terima kasih

    Komentar oleh rusmin | Desember 28, 2011 | Balas

  16. mba, kami ada pinjaman ke bank d malaysia selama 7 tahun, u/ form DGT 2 kita mintakan d tahun 1 nya saja, atau dtiap tahunnya…

    Komentar oleh angga | Maret 26, 2012 | Balas

  17. Bu Triyani, yang mau saya tanyakan terkait form dgt-1 nya,
    tanggal di form dgt-1 itu sama dengan tanggal invoice atau ada ketentuan lain Bu Tri ?
    Mohon pencerahannya

    Terima Kasih

    >> Tgl form DGT-1 bisa beda dg tgl Invoice, Form DGT-1 bisa diterbitkan lebih dulu sebelum invoice.

    Komentar oleh ranki | Juli 17, 2012 | Balas

  18. kalau untuk capital gain untuk perusahaan jepang, bagaimana prosedurnya supaya dapat pembebasan pajak berganda/tax treaty

    Komentar oleh Ismu Santanu | Maret 18, 2014 | Balas

  19. Mbak Triyani,

    bagaimana kalau ternyata tagihan dari LN tersebut baru dibayar 2 tahun kemudian, apakah Form DGT 1 nya pake yg lama atau mesti minta lagi di ytahun pembayaran, dan pelaporan PPH 26 nya apakah di tahun tagihan atau di tahun pembayaran ?, mohon masukannya

    Komentar oleh yrizals | Desember 3, 2014 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: