Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

#BelajarPajak : PPh Pasal 23 (Update Agustus 2015)

#BelajarPajak : PPh Pasal 23 (Update Agustus 2015)
Oleh : Triyani Budianto

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan

Pasal 20 ayat (1) Undang-undang PPh mengatur bahwa “Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri”

Penjelasan :
“Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui :
a) pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan sebagaimana dalam Pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
b) pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan tersebut, baik yang dipotong atau dipungut pihak lain maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Tulisan ini akan merangkum ketentuan terkait dengan pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 (“PPh Pasal 23”) dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku bulan Agustus 2015.

Pemotong PPh Pasal 23

Pada dasarnya pemotong PPh pasal 23 adalah pihak yang wajib melakukan pembayaran atas penghasilan yang merupakan obyek PPh pasal 23, yang terdiri dari:
– badan pemerintah,
– subjek pajak badan dalam negeri,
– penyelenggara kegiatan,
– bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, serta
– Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak

Adapun pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah :
– Wajib pajak dalam negeri (baik WP Badan maupun WP Orang Pribadi) dan
– Bentuk usaha tetap
yang menerima/memperoleh penghasilan yang merupakan obyek PPh pasal 23

Tarif dan jenis penghasilan yang merupakan obyek PPh Pasal 23

Tarif PPh pasal 23 adalah sebesar 15% dan 2% dari jumlah bruto.

a. Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan berupa :

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh;
3. royalti;
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

b. sedangkan tariff sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan berupa :

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Jenis-jenis jasa lain yang merupakan obyek PPh pasal 23, terakhir diatur melalui PMK-141/PMK.03/2015 (“PMK-141”) yang ditetapkan tgl 24 juli 2015 dan diundangkan pada tgl 27 Juli 2015 dan akan berlaku 30 hari sejak diundangkan (y.i : 25/8/15).

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif tersebut di atas.

Berikut ini ringkasan table tarif dan daftar penghasilan yang menjadi obyek PPh pasal 23 per Agustus 2015

pph23

PPh23-2

PPh23-3

PPh23-4

pph23-6

Jumlah Bruto yang menjadi Dasar Pemotongan PPh Pasal 23

Yang dimaksud dengan jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan PPh 23 atas jasa lain sesuai PMK-141 adalah sbb :
a. untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
b. untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
1) pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
2) pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;
3) pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
4) pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.

Pembayaran yang tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan:
a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material;
c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis; dan
d. faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga;

Dalam hal tidak terdapat bukti dimaksud, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23

Atas penghasilan berikut ini dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 :
a) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
b) sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
c) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh ==> “dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
– dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
– bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor

dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh ==> “Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final”.

d) bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh; ==> “bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif”
e) sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
f) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
– Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan
– BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaga mikro, menengah dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Madani.

g) Imbalan sehubungan dengan Jasa/Kegiatan yang telah dipotong PPh pasal 21
h) Imbalan sehubungan dengan jasa lain sesuai PMK-141 telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Saat terutangnya PPh pasal 23

Pasal 15 ayat (3) PP 94 tahun 2010 mengatur bahwa :

“Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-¬Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
a. dibayarkannya penghasilan;
b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu “

Penjelasan :
“Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).

Yang dimaksud dengan “saat disediakan untuk dibayarkan”:
a. untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
b. untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak “menerima atau memperoleh” dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. “

Hak dan Kewajiban Pemotong PPh 23 :
– Memotong PPh pasal 23 yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku,
– Menyetorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong ke Kas Negara (paling lambat tgl 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir),
– Membuat bukti potong PPh Pasal 23,
– Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 (paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir),
– Menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 kepada penerima penghasilan (pihak yang dipotong PPh pasal 23),

Hak dan Kewajiban Penerima penghasilan yang dipotong PPh 23 :
– Meminta bukti potong PPh pasal 23 kepada pemotong pajak,
– Mengkreditkan PPh pasal 23 yang telah dipotong dan melaporkannya dalam SPT Tahunan sesuai dengan tahun pajak dilakukannya pemotongan.

Agustus 7, 2015 - Posted by | Pajak | , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: