Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Pengertian PPh Final dan Tarif Pajak UKM

PPh Final untuk pajak UKM dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengertian PPh Final untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), dasar hukumnya, tarif PPh Final dan cara menyetornya secara online dengan 1 klik, tanpa harus berganti-ganti aplikasi dan antre di bank.

Pengertian PPh Final/Pajak UKM

Pada dasarnya PPh Final merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Ada berbagai macam objek PPh Pasal 4 ayat 2, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha. Pada halaman ini, kita akan mendalami PPh Final khusus untuk pajak UKM.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, berkaitan dengan pajak UKM, PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Tarif PPh Final UKM

Tarif PPh Final UKM yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1% yang dikenakan atas:

  • Peredaran bruto (omzet) usaha sebesar Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak terakhir.
  • Jika peredaran bruto kumulatif pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4,8 miliar dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif PPh Final 1 persen sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan.
  • Jika peredaran bruto wajib pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dasar Pengenaan Tarif PPh final UKM

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh Final adalah jumlah peredaran bruto (omzet) setiap bulan yang dikalikan tarif PPh final 1 persen.

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Kompensasi PPh Final/Pajak UKM

Wajib pajak yang dikenakan PPh Final / pajak UKM dapat melakukan kompensansi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai tarif PPh Final dengan ketentuan berikut:

  • Kompensasi kerugian dilakukan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun pajak.
  • Kerugian suatu tahun pajak dikenakannya PPh Final tidak dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya.

Wajib Pajak UKM yang Dikenakan PPh Final

Berikut ini kriteria wajib pajak UKM yang dikenakan dan tidak dikenakan tarif PPh Final/pajak UKM. Wajib pajak yang dikenakan tarif PPh Final / pajak UKM adalah:

  1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang tidak termasuk bentuk usaha tetap
  2. Menerima penghasilan dari usaha, tetapi tidak termasuk penghasilan dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Tidak termasuk wajib pajak yang dikenakan PPh Final/pajak UKM adalah:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya, yaitu:
    • menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
    • menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
  2. Wajib Pajak badan yang:
    • belum beroperasi secara komersial; atau
    • Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 miliar.

Mei 10, 2017 Posted by | Pajak, PPh Final Ps 4 (2) | , , , | Tinggalkan komentar

Ini Alasan UKM Wajib Bayar PPh Final

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Pajak Penghasilan (PPh) Final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun. Sementara sesuai dengan regulasi yang berlaku, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi dua; yang merupakan objek pajak dan bukan merupakan objek pajak.

Sama halnya dengan pengenaan PPh atas penghasilan yang merupakan objek pajak, pun terbagi menjadi dua. Yaitu dikenakan PPh secara umum dengan menggunakan tarif umum pasal 17 (pengenaannya dilakukan di SPT Tahunan), dan dikenakan PPh Final.

Pengenaan Pajak UKM artinya penghasilan yang diterima atau diperoleh UKM akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu, dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut.

Maka dari itu, penghasilan yang dikenakan PPh Final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

Warga negara yang baik tentu harus menghargai keputusan yang telah dibuat pemerintah dan mengikuti aturan. Wajib pajak perlu berpikir lebih bijak. Orang bijak, taat pajak! Mari sukseskan pembangunan negara melalui ketaatan dan kepatuhan pembayaran pajak. Pajak yang Anda bayarkan digunakan untuk kepentingan bersama dan manfaatnya dapat dirasakan bersama. Berikut ini alasan wajib pajak harus membayar PPh Final:

  1. Patuh Terhadap Peraturan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh Final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh Final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan.Pengenaan PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini. Namun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang PPh.

  1. Berkontribusi dalam Pembangunan Indonesia

Mari jadikan Indonesia lebih baik lagi melalui pengumpulan pajak. Pajak 1% dari penjualan Anda sangat berarti bagi kemajuan bangsa. Perlu diketahui, salah satu fungsi pajak adalah untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan dibangun membangun dana dari pajak. Selain itu, dana dari pemungutan pajak juga digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan serta memberikan subsidi di bidang pertanian. Jika Anda juga belum tahu, pajak merupakan salah satu anggaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan begitu berpengaruh bagi kemajuan pendidikan anak bangsa karena hasil penarikan pajak juga digunakan untuk membiayai Biaya Operasional Sekolah.

  1. Terhindar dari Risiko Bisnis

Direktorat Jenderal Pajak akan memeriksa laporan pajak usaha atau bisnis Anda. Jika Anda lalai dalam melakukan setor dan lapor pajak, DJP bakal menutup bisnis yang telah Anda bangun selama ini. Hindari risiko bisnis terjadinya permasalahan tersebut dari sekarang. Penuhi kepatuhan pajak Anda dengan menggunakan aplikasi OnlinePajak yang sangat mudah.

Cara menghitung PPh Final UKM sangat mudah. Anda cukup mengalikan penghasilan Anda selama sebulan (diambil dari transaksi penjualan yang telah dilakukan) dengan satu persen. Setelah didapat hasilnya, itu lah pajak yang harus Anda bayarkan dan Anda perlu mengulangi langkah tersebut setiap bulan. Namun, Anda hanya perlu melakukan setor PPh Final di akhir tahun dari 12 transaksi (dihitung per bulan jika ada transaksi).

Info selengkapnya terkait PPh Final silakan klik https://www.online-pajak.com/id/pph-final dan nikmati kemudahan dalam hitung, setor, dan lapor pajak dengan cuma-cuma.

Mei 10, 2017 Posted by | Pajak | Tinggalkan komentar

10 Alasan Harus Menggunakan e-Billing Pajak

e-Billing adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Secara resmi, e-Billing adalah pembaharuan dari sistem Modul Penerimaan Negara, yang diberi judul Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN-G2). Sistem ini memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara sehingga penggunanya tak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak dengan kertas/manual. Selain pada saluran resmi DJP, Kode Billing bisa didapatkan pada penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk resmi oleh DJP.

Lebih jauh, penggunaan e-Billing Pajak yang diwajibkan oleh pemerintah sejak tahun lalu juga diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, PMK-32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, dan PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Lantas, mengapa harus menggunakan e-Biling pajak selain karena pemerintah mewajibkannya? Berikut ini manfaat yang didapat dengan adanya sistem e-Billing:

  1. Memberikan kemudahan cara penyetoran pajak melalui berbagai alternatif media pembayaran atau penyetoran pajak;
  2. Memberikan akses kepada wajib pajak untuk memonitor status penyetoran pajak;
  3. Meminimalisir terjadinya kesalahan manusia atau sistem dalam perekaman data, pembayaran, hingga penyetoran;
  4. Memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk membuat draft data setoran.
  5. Mengurangi penggunaan kertas dan tinta, sehingga mendukung program “Go Green”
  6. Memudahkan integrasi antara Wajib Pajak, Bank Persepsi, dan Pemerintah.
  7. Memberikan efisiensi dalam pembuatan ID Billing karena tidak lagi diperlukan tanda tangan.
  8. Memberikan kemudahan karena dapat membuat beberapa ID billing sekaligus dengan cara impor template
  9. Membuat proses kerja menjadi lebih ringkas karena tidak perlu lagi membawa banyak dokumen ke bank untuk melakukan penyetoran, dan
  10. Mengurangi total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran pajak secara cukup signifikan.

Jika Anda hendak melakukan pembayaran pajak dengan sistem e-Billing, secara umum ada tiga proses yang akan Anda lewati yaitu: proses pendaftaran, proses pembuatan billing pajak, dan proses penyetoran. Dapatkan informasi selengkapnya tentang e-Billing di halaman https://www.online-pajak.com/id/ebilling-pajak.

Januari 19, 2017 Posted by | Pajak | , | Tinggalkan komentar

Bayar Pajak Lebih Mudah dengan eBilling

Siapa bilang bayar pajak repot? Bisa jadi banyak yang menjawab repot jika ditanyakan lima hingga sepuluh tahun lalu. Tapi sekarang? Wah, dengan kehadiran sistem pembayaran pajak secara elektronik yang disebut e-Billing, kini bayar pajak semudah menjetikkan jari.

Sistem yang resmi diluncurkan tahun silam ini, disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka memberikan kemudahan cara penyetoran pajak, melalui berbagai alternatif media pembayaran atau penyetoran pajak.

Singkatnya, jika Anda sudah pernah melakukan pembayaran listrik atau tagihan telepon melalui ATM, maka e-Billing Pajak tak akan membuat Anda kesulitan. Sebab, secara garis besar prosedurnya sama dengan transaksi-transaksi pembayaran di atas. Bedanya, Anda perlu mengetahui kode instansi pajak pada ATM dan ID Billing atau Kode Billing pajak Anda.

Kode Billing

Kode billing adalah kode identifikasi yang terdiri dari 15 digit numerik dan diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran, atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Kode ini digunakan untuk mengidentifikasi penerbit kode billing dalam Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua.

Bagaimana cara membuat kode billing? Pertama, silakan buka halaman djponline.pajak.go.id kemudian isilah data-data yang diperlukan. Di antaranya adalah NPWP, nama pengguna, EFIN dan alamat email yang masih aktif.

Selanjutnya, Anda akan mendapatkan notifikasi di email Anda yang berisi username, PIN untuk login ke ke http://sse.pajak.go.id, dan link aktivasi. Anda telah melewati proses pendaftaran. Kini, waktunya membuat billing pajak dan mendapatkan ID Billing. Berikut ini cara mudah mendapatkannya:

  1. Buka situs SSE pajak;
  2. Login dengan menggunakan NPWP dan PIN yang dikirim ke e-mail Anda;
  3. Input data-data setoran pajak sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika sudah yakin, klik ‘Simpan’;
  4. Setelah tersimpan, maka akan muncul tombol ‘Terbitkan Kode Billing’. Klik tombol tersebut untuk menerbitkan kode billing pembayaran pajak Anda;
  5. Anda dapat menyimpannya dengan mencetak atau dengan difoto.

Setelah Anda memperoleh kode billing pajak, lakukan pembayaran melalui bank persepsi atau kantor pos. Pembayaran pajak juga dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos, ATM, atau internet banking. Surat Setoran Pajak direkam secara elektronik sehingga tidak perlu kertas berlembar-lembar. Klik di sini untuk informasi lebih jauh terkait cara mudah mendapatkan ID Billing.

Januari 19, 2017 Posted by | Pajak | Tinggalkan komentar

e-Faktur: Mengapa Harus Meninggalkan Faktur Pajak Manual?

e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan, atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). e-Faktur memudahkan Setiap Pengusaha Kena Pajak karena tidak perlu lagi membuat faktur pajak manual.

Saat ini, pembuatan e-Faktur dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan tanpa biaya.  Cukup gunakan aplikasi dari OnlinePajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN, PPh 23, dan PPh 21. Aplikasi ini sangat mudah dan hemat karena semua aktivitas dilakukan dalam satu aplikasi terpadu.

Aplikasi OnlinePajak menjadi semakin relevan dengan penerapan e-Faktur. Sebab, e-Faktur dapat dibuat hanya dengan satu klik tanpa perlu melakukan instalasi atau update software apapun. Selain itu, aplikasi OnlinePajak juga dapat membuat SPT PPN secara otomatis dan langsung e-Filing dalam satu aplikasi terpadu. Tidak perlu mengunduh aplikasi apapun, sebab semua yang Anda perlukan tersedia  secara online.

Lalu, apa saja manfaat e-Faktur? Dilihat dari latar belakang, efaktur dirancang sebagai solusi menanggulangi faktur pajak fiktif. Data penyalahgunaan faktur pajak yang diambil dari laporan tahunan DJP 2009-2013 menyebutkan negara merugi Rp 1,5 triliun karena hal tersebut.

Sementara dari segi fungsi, e-Faktur pajak sangat berguna bagi penggunanya dan dapat mengurangi biaya operasional. Berkat e-Faktur, Anda tidak perlu merogoh kocek untuk biaya cetak, biaya kertas, dan biaya penyimpanan dokumen. Lantaran tidak perlu kertas, e-Faktur otomatis juga menjadi pendukung green tax.

Green tax adalah kebijakan untuk mengurangi pemakaian kertas sebagai sarana administrasi dan menjaga alam dari pemanasan global. Sejak 1983, faktur pajak dibuat manual menggunakan kertas, sementara kertas dibuat dari bubur kayu yang berasal dari hutan. Bayangkan, berapa banyak pohon yang harus ditebang untuk membuat ratusan juta lembar kertas faktur pajak per tahun?

Manfaat e-Faktur tidak selesai sampai di situ. Bukan cuma masyarakat dan Bumi saja, pemerintah pun kebagian manfaatnya. Penggunaan e-Faktur dapat mempermudah pelayanan karena mempercepat proses pemeriksaan pajak, pelaporan, serta permintaan nomor seri faktur pajak. Pemerintah juga dapat dengan mudah me-monitoring karena adanya kelengkapan data dari setiap faktur pajak.

Juli 20, 2016 Posted by | Pajak | Tinggalkan komentar

Tutorial: Cara Mendapatkan dan Aktivasi EFIN

Bisa jadi masih banyak yang belum mengenal Electronic Filing Identification Number atau yang biasa disebut EFIN. Ini adalah nomor unik yang akan dipakai oleh Wajib Pajak saat mendaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online. Ketika lupa password atau bahkan e-mail akun Anda yang teregistrasi di DJP Online, EFIN menjadi jawaban kebuntuan Anda. Utamanya, EFIN diperlukan bagi Wajib Pajak agar bisa melakukan e-Filing dan transaksi pajak online lainnya seperti e-Billing. Lantas, bagaimana cara mendapatkan EFIN?

Sebelumnya, ada tiga hal yang perlu Anda siapkan. Pertama, adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan e-mail aktif yang dapat Anda gunakan. Selanjutnya, fotokopi NPWP dan KTP Anda untuk nantinya diserahkan kepada petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Setelah memberikan dua fotokopi dokumen yang sudah disebutkan kepada petugas di kantor pajak, Anda akan diarahkan untuk mengisi Formulir Aktivasi EFIN. Informasi di dalamnya merupakan identitas Wajib Pajak termasuk nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon seluler, alamat e-mail, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk mengisi data-data tersebut dengan lengkap.

Jika ingin lebih efektif atau hemat waktu, Anda cukup mengunduh Formulir Aktivasi EFIN di website resmi DJP atau di sini. Simpan formulir tersebut untuk dicetak. Setelah dicetak, silakan isi form dengan data pribadi Anda untuk diserahkan kepada petugas di loket EFIN di KPP. Idealnya, proses ini tidak memakan waktu lebih dari 10 menit.

Ada hal yang perlu Anda lakukan sebelum pulang dari kantor pajak. Tanyakan kembali ke petugas untuk memastikan bahwa EFIN Anda sudah aktif. Di beberapa kota besar, loket EFIN juga tersedia di pusat perbelanjaan. Untuk informasi ini, Anda dapat melihatnya di twitter kantor pajak terdekat.

Kini Anda sudah memiliki EFIN. Artinya, Anda sudah dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak secara online alias eFiling pajak. Mari budayakan tertib bayar dan lapor pajak.

Juni 16, 2016 Posted by | Pajak | , , , , | 1 Komentar

eFiling Badan: Persiapan Lapor Pajak Online

Meskipun perpajakan di Indonesia sudah didukung oleh teknologi yang mumpuni, namun bisa jadi ada yang belum mengenal efiling pajak online. Ya, ini adalah sebuah metode penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui website efiling pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider / Penyedia Jasa Aplikasi) pajak.

Sebelum melakukan efiling, Anda musti menyiapkan sejumlah hal semisal mengaktivasikan eFin di Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian, siapkan e-SPT atau file CSV yang hendak dilaporkan dengan menggunakan aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online.

Selanjutnya, untuk melakukan efiling pajak badan, wajib pajak harus menggunakan aplikasi dari ASP yang sudah diakui dan disahkan DJP. OnlinePajak adalah ASP efiling pajak dan e-SPT alternatif berbasis online yang telah disahkan DJP dengan Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015.

OnlinePajak memberikan banyak manfaat pajak online yang mempermudah wajib pajak badan dalam hitung, setor, dan lapor pajak serta mengelola administrasi perusahaan dalam satu aplikasi terpadu.

Hal selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah batas waktu pelaporan pajak online badan. Seperti lapor pajak badan secara manual, batas waktu efiling juga mengikuti batas waktu penyampaian SPT pada umumnya. Untuk SPT Masa PPN, batas waktu pelaporannya adalah setiap akhir bulan berikutnya (tanggal 30 atau 31).

Sementara batas waktu pelaporan SPT Masa PPh adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Badan adalah setiap tanggal 30 April atau 4 bulan setelah perusahaan tutup buku.

Jika semua hal terkait e-Filing telah disiapkan, Anda perlu mengingat satu hal agar membuat Anda tidak lalai. Yaitu, denda keterlambatan lapor SPT online. Jumlah denda yang ditetapkan jika wajib pajak terlambat lapor SPT online badan sama dengan jumlah denda yang ditetapkan untuk wajib pajak yang terlambat lapor pajak secara manual.

Anda harus membayar sanksi administratif senilai Rp 100 ribu untuk setiap keterlambatan SPT Masa PPh dan Rp 500 ribu untuk PPN. Sementara jika lalai atau telat dalam melapor SPT Tahunan Badan, denda yang dikenakan lebih besar 10 kali lipat atau Rp 1 juta.

Juni 13, 2016 Posted by | Adv, Pajak | , , , | Tinggalkan komentar

e-Filing Pajak SPT Badan Kini Lebih Mudah

Sebagian dari Anda bisa jadi pernah mengantre dan merasa membuang waktu saat lapor pajak di KPP. Namun, kini masalah tersebut sudah terpecahkan. Anda dapat menghemat waktu dan menekan biaya operasional dengan lapor pajak online atau e-Filing pajak. e-Filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik dan terhubung melalui internet pada website DJP Online atau laman penyedia layanan (ASP) e-SPT untuk melaporkan seluruh SPT Badan.

Saat ini terdapat beberapa ASP yang ditunjuk DJP. Di antaranya adalah OnlinePajak. Jika ASP lainnya berbayar, OnlinePajak adalah satu-satunya yang menyediakan layanan e-Filing untuk seluruh wajib pajak termasuk Badan atau Perusahaan tanpa dipungut biaya. OnlinePajak  melalui solusinya yang mudah digunakan, bertujuan untuk membantu Wajib Pajak Badan menangani kepatuhan pajak dengan mudah.

e-Filing SPT Badan di OnlinePajak memudahkan wajib pajak Badan dalam melaporkan SPT Tahunan Badan dan SPT Masa tanpa perlu datang dan antre di KPP. Cukup sekali klik, gratis sekarang dan selamanya.

Bagaimana cara melakukan e-Filing Badan? Pertama, Anda harus mendapatkan EFIN Badan kemudian silakan install aplikasi di salah satu ASP atau cukup membuat akun di OnlinePajak. Lalu impor data dari software yang Anda pakai untuk membuat laporan SPT Tahunan Badan. Setelah langkah ini, Anda sudah dapat melakukan e-Filing SPT Tahunan Badan. Cukup mudah bukan?

Selain penggunaannya yang tidak sulit, ada banyak manfaat e-Filing. Di antaranya menghemat waktu dan uang, mendapatkan bukti penerimaan efiling dalam bentuk elektronik, serta lebih efektif karena Anda akan memiliki fleksibilitas yang tinggi selama terhubung dengan internet.

Pelaporan SPT Badan secara online menggunakan e-Filing juga dapat dilakukan melalui laman https://djponline.pajak.go.id. Gratis dan mudah.

Jangan sampai terlambat atau bahkan tidak lapor SPT Tahunan Badan sama sekali. Sanksinya, perusahaan akan dikenakan denda sebesar Rp 1 juta. Tentunya perusahaan harus membayar denda tersebut setelah menerima Surat Tagihan Pajak dari DJP.

Juni 2, 2016 Posted by | Adv, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | Tinggalkan komentar