Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Info Seminar DDTC 17/3/15 : Fundamental Concept of Permanent Establihment

DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) - 2015 Training Programs No Images? Click here
 
 
DANNY DARUSALAM Tax Center
 
 
 
 
 
 

Seminar

“FUNDAMENTAL CONCEPT OF PERMANENT ESTABLISHMENT”

 
 
 

09.00AM – 05.00PM

Background:

The question arises from non-resident companies in carrying on business activities in the source country, whether to carry on business through a Permanent Establishment (PE)? The answer to this question might be “yes” and “no”. If so, for those who want to carry on their business activities through a fixed place of business, dependent or independent agents, and hope can certainly carry on their business activities in the source country. Unless, if non-resident intended to avoid administrative tax burden in source country or in other words, not subject to domestic taxation therein.

However, to determine the existence of a PE, it needs to consider the relevant factors associated with the time threshold or the activity undertaken in the source country. Not to mention the existence of the declaration of the G20 with the OECD, which include the issue of PE in 15 Plan of Action on the issue of the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS Action Plan). BEPS Action Plan 1, the OECD and the G20 will focus on addressing issues in PE that was developing in the information technology industry and digital communications. Then BEPS Action Plan 7, the OECD and the G20 will lower the threshold of PE to provide more taxing rights to the source country.

In this valuable seminar, you will capture clearly concept of PE in performing cross border transactions between the companies in treaty partner.

With material that we have to offer the following:

 
 
 
 

Presented by:

 
 
 

Ganda C. Tobing

Senior Manager of International Tax/Research & Training Services, DDTC

He was in charge in reviewing, designing, and controlling of tax compliance and litigation of Multinationals Companies. He has vast proven track records in settling tax litigation cases for companies… More details

 
 

Yusuf W. Ngantung

Senior Manager of International Tax/Transfer Pricing Services, DDTC

He is an experienced practitioner involved in international tax, dispute resolution, and transfer pricing projects. He is a regular speaker in topics regarding international taxation and… More details

 
 
 
 

Who should attend:

The seminar is valuable for Corporate tax Adviser; International tax expert and executives; Tax professional and controller; Tax attorneys; Accountants; and Anyone else who have responsibilities on taxation.

 
 
 
 
 
 

Key Benefits of Attending:

  • With the existence of fundamental analysis of the concept of permanent establishment, participants can gain permanent allocation establishment which has been the debate of academics, practitioners, tax authorities and international organizations;
  • Through Functional Analysis of permanent establishment, participants have the power to deal with the findings of the tax authorities;
  • Guiding participants to not get stuck in the double taxation;
  • With the existence of explanation of the current issue of the permanent establishment, participants can identify the elements of permanent establishment so they can decide whether a business including permanent establishment or not.

Investment:

IDR 3.000.000 per person 
This seminar is limited to only 24 participants to ensure an effective learning environment and to promote interactive discussions.
For further enquiries, please contact:
Ms Eny Marliana at +62 815 898 0228 or email to eny@dannydarussalam.com
Ms Indah Kurnia at +62 856 192 6643 or email to indah@dannydarussalam.com

 
 
 
 

Location:

DDTC’s Training Center
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
6th Floor – Unit #0601 – #0602
Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1
Jakarta Utara 14240

 
 
 
DANNY DARUSSALAM Training Center
 
 
 
 

Get our latest publications here!

 
 
 
 
DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC)
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
 5th & 6th Floor – Unit #0501 & Unit #0601-0602
Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1
Summarecon, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Indonesian Tax Firm, Worldwide Knowledge
 


Maret 7, 2015 Posted by | Adv. Seminar | , | Meninggalkan komentar

InsideTax Edisi 28

DANNY DARUSSALAM Tax Center Publications
No Images? Click here

Fenomena gijzeling sebenarnya bukanlah suatu isu  yang baru, tetapi cukup menggemparkan karena gijzeling merupakan cara penagihan yang lebih agresif jika dibandingkan dengan cara penagihan lainnya. Dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) dijelaskan bahwa gijzeling merupakan upaya terakhir dalam proses penagihan pajak.

Namun, apakah benar pelaksanaan gijzeling merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan pemerintah suatu negara untuk menghukum para penunggak pajak? Adakah ada upaya lain yang mungkin dilakukan selain gijzeling? Apakah gijzeling memang dapat memberikan efek jera pada WP dan meningkatkan kepatuhan pajak?

Pembahasan mengenai isu ini bisa Anda temukan dalam InsideTax edisi Februari 2015.

Download 28th edition here!

Just register and get it free.

  • Akses www.getscoop.com
    melalui smartphone, tablet, atau PC
  • Cari dengan kata kunci “inside(spasi)tax”

More Info:

Ph: +62 21 2938 5758 (Dienda / Eny)
Fx: +62 21 2938 5759
insidetax@dannydarussalam.com
marketing.insidetax@dannydarussalam.com

Tweet Like Forward
DANNY DARUSSALAM Tax Center

Menara Satu Sentra Kelapa Gading
5th Floor (Unit #0501) & 6th Floor (Unit #0601 – #0602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading Jakarta Utara, 14240, Indonesia
Phone: +6221 2938 5758
Fax: +6221 2938 5759

Indonesian Tax Firm, Worldwide Knowledge

Maret 4, 2015 Posted by | Pajak | , | 2 Komentar

Formulir SPT PPh WP Orang Pribadi 2014

File Excel formulir SPT tahunan WP Orang Pribadi bisa diunduh di sini

1) Formulir SPT 1770 dapat diunduh disini

2) Formulir  Formulir SPT 1770 S dapat diunduh disini

3) Formulir SPT Formulir SPT 1770 SS dapat diunduh disini

 

File SPT Tahunan WP Orang Pribadi dalam format PDF

1) Formulir SPT 1770

2) Formulir SPT 1770 S

3) Formulir SPT 1770 SS

 

Maret 4, 2015 Posted by | PPh Orang Pribadi | , , | Meninggalkan komentar

SPT 1770-SS tahun 2014

Formulir SPT Tahunan PPh WPOP tahun 2014, Formulir 1770-SS berikut petunjuk pengisiannya.

SPT 1770-SS tahun 2014

image

image

Februari 16, 2015 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | | 1 Komentar

InsideTax Edisi 27

DANNY DARUSSALAM Tax Center Publications
No Images? Click here

Awal tahun 2015 bisa dikatakan sangat spesial bagi dunia perpajakan Indonesia. Dirjen Pajak baru harus siap memikul beban di tengah keterbatasan baik jumlah sumber daya manusia, sarana, maupun prasana yang dimiliki Ditjen Pajak saat ini.

Tugas utama Dirjen Pajak hasil lelang adalah terlebih dahulu membenahi pondasi di internal organisasi Ditjen Pajak: (i) membenahi kapasitas internal (kelembagaan) organisasi Ditjen Pajak, (ii) memperbaiki administrasi perpajakan, serta (ii) mengharmonisasikan aturan pajak yang belum memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Sehubungan dengan pondasi yang kedua, information technology (IT) memiliki peran yang strategis dalam menunjang reformasi perpajakan.

Bagaimana peran IT dalam perbaikan administrasi perpajakan? Adakah kaitannya dengan prinsip-prinsip good governance? Seperti apa tantangan yang akan dihadapi otoritas pajak di Indonesia dalam mengimplementasikan IT?

Pembahasan ini akan redaksi sajikan dalam InsideTax edisi awal tahun 2015.

Baca lebih lanjut

Februari 16, 2015 Posted by | Pajak | , | Meninggalkan komentar

PMK tentang Advance Pricing Agreement

#UpdatePajak PMK Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) bisa diunduh diweb SJDIH http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/7~PMK.03~2015Per.HTM

 

Januari 27, 2015 Posted by | Tax Treaty, Transfer Pricing, UU dan aturan pajak | Meninggalkan komentar

Wakil dan Kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

Wakil dan Kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

Oleh : Triyani Budianto

Pengantar

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Sendiri, Wakil Wajib Pajak atau Kuasa. Pihak-pihak yang ditentukan sebagai wakil Wajib Pajak telah diatur dalam Undang-undang KUP. Demikian pula persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tulisan sederhana ini merupakan ringkasan dari ketentuan-ketentuan tersebut, dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami mengenai wakil wajib pajak dan kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengurus sebagai wakil Wajib Pajak

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP telah mengatur mengenai siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena wajib pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Berikut ini wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP, dalam hal :

  1. badan oleh pengurus;
  2. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
  3. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
  4. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
  5. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
  6. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Yang dimaksud dengan pengurus bagi wajib pajak badan terdiri dari :

  • Orang yang namanya tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam dalam akta pendirian dan perubahannya ;
  • Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan. Ketentuan dalam ayat ini berlaku juga bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Bagi wakil wajib pajak, untuk dapat mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tidak diperlukan surat kuasa khusus. Untuk Pengurus yang namanya tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta perusahaan dapat membuktikan kedudukannya sebagai pengurus melalui akta pendirian atau perubahannya. Sedangkan bagi pengurus yang namanya tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta perusahaan diperlukan bukti lain untuk membuktikan bahwa orang tersebut nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Bukti lain tersebut misalnya bukti bahwa orang tersebut berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga atau bukti bahwa pengurus tersebut berwenang menandatangani cek wajib pajak.

Baca lebih lanjut

Januari 21, 2015 Posted by | Artikel Pajak, Artikel Pajak-ku, Ketentuan Umum Perpajakan | , , , | 3 Komentar

Tata Cara Pencabutan PKP Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil PPN

#UpdatePajak #PER-12/PJ./2014 Tata Cara Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan Atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai 2014 dapat diunduh disini

 

April 10, 2014 Posted by | Pajak, PPN | , , | 4 Komentar

Seminar & Training Program DDTC Maret-April 2014

Informasi buat teman-teman yang akan mengikuti Seminar & Training di DDTC Baca lebih lanjut

April 10, 2014 Posted by | Adv. Seminar | Meninggalkan komentar

Mau Majalah InsideTax Gratis?

Dapatkan Inside Tax Edisi Khusus secara gratis dengan cara mengirimkan nama lengkap, Pekerjaan/Jabatan, nama perusahaan tempat bekerja, alamat tempat tinggal/kantor, dan no telepon pribadi/kantor, ke alamat email: insidetax@dannydarussalam.com.

Tersedia untuk 100 pengirim pertama s/d 31 Januari 2014. Baca lebih lanjut

Januari 21, 2014 Posted by | Adv. Seminar, Pajak | , , | Meninggalkan komentar

PMK-107/PMK.011/2013~>Juklak PP 46 th 2013

#UpdatePajak akhirnya PMK yang ditunggu-tunggu terbit juga. semoga segera disusul dg PER-DJP & SE-nya biar jelas sejelas jelasnya :). Bagi yang memerlukan filenya silahkah unduh file PMK107_PMK_011_2013 (Juklak PP46) disini . Mari kita pelajari sama-sama.

Terima kasih @pajakmania atas updatenya.

 

Agustus 14, 2013 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Orang Pribadi | , , , | 6 Komentar

SE-33/PJ.2013 PPN atas Freight Forwarding

#UpdatePajak SE – 33 PJ 2013 tg PPN atas Freight Forwarding

Penjelasan lebih lanjut dari PMK-38/PMK.011/2013

Juli 17, 2013 Posted by | Pajak, PPN | Meninggalkan komentar

PP 46 tahun 2013 PPh Final 1% untuk UKM

#UpdatePajak. Setelah banyak berita yang terbit di berbagai media selama ini, akhirnya PP yang ditunggu-tunggu datang juga :) . diunggah di blog dulu supaya teman-teman bisa mengunduhnya dan mempelajari peraturan baru sama-sama. Setelah selesai baca-baca nanti rangkumannya diposting lagi.

PP – 46 Tahun 2013   yang mengatur tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tgl 1 Juli 2013.

Terima kasih @Pajakmania @didikcumi atas updatenya.

 

Juni 26, 2013 Posted by | Pajak, Pajak lainnya, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Orang Pribadi | , , | 18 Komentar

PER-22/PJ./2013 ~ Petunjuk Pemeriksaan Afiliasi

#UpdatePajak peraturan baru PER-22/PJ./2013 mulai berlaku tgl 1 Juli 2013 yang mengatur tentang Petunjuk Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

Terima kasih, Pak Anton Suryadi (tax-inaer) yang sudah sharing filenya.

 

Juni 5, 2013 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Badan | , , , , | Meninggalkan komentar

PER-20/PJ./2013 ttg Tata Cara Pendaftaran WP

Update peraturan baru PER-20.PJ.2013, yang mengatur tentang :

1) Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP

2) Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP

3) Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP

4) Perubahan Data [Wajib Pajak]

5) Pemindahan Wajib Pajak

Terima kasih @PajakMania, @yacobyahya, @dinartodinoto atas update-updatenya

 

Juni 4, 2013 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , , , , | 1 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.053 pengikut lainnya.