Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

e-Filing Pajak SPT Badan Kini Lebih Mudah

Sebagian dari Anda bisa jadi pernah mengantre dan merasa membuang waktu saat lapor pajak di KPP. Namun, kini masalah tersebut sudah terpecahkan. Anda dapat menghemat waktu dan menekan biaya operasional dengan lapor pajak online atau e-Filing pajak. e-Filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik dan terhubung melalui internet pada website DJP Online atau laman penyedia layanan (ASP) e-SPT untuk melaporkan seluruh SPT Badan.

Saat ini terdapat beberapa ASP yang ditunjuk DJP. Di antaranya adalah OnlinePajak. Jika ASP lainnya berbayar, OnlinePajak adalah satu-satunya yang menyediakan layanan e-Filing untuk seluruh wajib pajak termasuk Badan atau Perusahaan tanpa dipungut biaya. OnlinePajak  melalui solusinya yang mudah digunakan, bertujuan untuk membantu Wajib Pajak Badan menangani kepatuhan pajak dengan mudah.

e-Filing SPT Badan di OnlinePajak memudahkan wajib pajak Badan dalam melaporkan SPT Tahunan Badan dan SPT Masa tanpa perlu datang dan antre di KPP. Cukup sekali klik, gratis sekarang dan selamanya.

Bagaimana cara melakukan e-Filing Badan? Pertama, Anda harus mendapatkan EFIN Badan kemudian silakan install aplikasi di salah satu ASP atau cukup membuat akun di OnlinePajak. Lalu impor data dari software yang Anda pakai untuk membuat laporan SPT Tahunan Badan. Setelah langkah ini, Anda sudah dapat melakukan e-Filing SPT Tahunan Badan. Cukup mudah bukan?

Selain penggunaannya yang tidak sulit, ada banyak manfaat e-Filing. Di antaranya menghemat waktu dan uang, mendapatkan bukti penerimaan efiling dalam bentuk elektronik, serta lebih efektif karena Anda akan memiliki fleksibilitas yang tinggi selama terhubung dengan internet.

Pelaporan SPT Badan secara online menggunakan e-Filing juga dapat dilakukan melalui laman https://djponline.pajak.go.id. Gratis dan mudah.

Jangan sampai terlambat atau bahkan tidak lapor SPT Tahunan Badan sama sekali. Sanksinya, perusahaan akan dikenakan denda sebesar Rp 1 juta. Tentunya perusahaan harus membayar denda tersebut setelah menerima Surat Tagihan Pajak dari DJP.

Juni 2, 2016 Posted by | Adv, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | Tinggalkan komentar

#BelajarPajak | Mempersiapkan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (1)

http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=76

#BelajarPajak |Mempersiapkan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (1)
Oleh : Triyani Budianto
SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang PribadiPengantar
Pasal 3 ayat (3) huruf b undang-undang KUP mengatur bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (“SPT”), untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dengan demikian batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2015 akan jatuh pada tanggal 31/3/16 yang tinggal hitungan hari.

Batas waktu tiga bulan setelah akhir tahun pajak dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak dan penyelesaian pembukuannya. Dalam tulisan ini penulis akan mengulas tentang ketentuan umum yang terkait dengan SPT Tahunan WP orang pribadi serta document apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan untuk menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2015.
Siapa yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib menyampaikan SPT Tahunan.  Pengecualian berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP.  Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 PMK-243/PMK.03./2014 (“PMK-243”) yang mengatur bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan.
Sebagai pengingat, besarnya PTKP yang berlaku tahun 2015 adalah sebagai berikut :

  1. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  3. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
  4. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Dengan demikian Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan keluarga (status TK/0) apabila pada tahun 2015 menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak lebih dari Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) tidak wajib menyampaikan SPT tahunan, meskipun Wajib Pajak telah memiliki NPWP. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang telah menikah dan mempunyai tanggungan 3 orang (status K/3) akan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan apabila pada tahun 2015 memperoleh penghasilan neto tidak lebih dari Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).
Formulir SPT yang berlaku
Seperti tahun sebelumnya, untuk tahun 2015 terdapat 3 Jenis formulir SPT Tahunan yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu :

1) Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 dan lampiran-lampirannya), diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
a. dari usaha/pekerjaan bebas;
b. dari satu atau lebih pemberi kerja;
c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final; dan/atau
d. dalam negeri lainnya/luar negeri,
2) Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (Formulir 1770 S dan Lampiran-lampirannya), diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
a. dari satu atau lebih pemberi kerja;
b. dalam negeri lainnya; dan/atau
c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final,
3) Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS), diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00.
Dengan adanya tiga jenis formulir SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak harus dapat memilih formulir SPT yang sesuai dengan kriterianya. Kesalahan dalam memilih formulir SPT akan merepotkan Wajib Pajak di kemudian hari. Jika pelaporan SPT dilakukan secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, apabila Wajib Pajak mengisi formulir SPT yang tidak sesuai dengan kriterianya maka SPT akan dikembalikan dan disarankan agar mengisi SPT kembali dengan menggunakan formulir SPT yang sesuai.
Wajib Pajak dapat mengambil sendiri Formulir SPT tahunan baik dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Formulir SPT juga dapat diunduh di laman Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)
Kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Fungsi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

  1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
  2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
  3. harta dan kewajiban.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Yang dimaksud benar, lengkap dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

  1. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
  2. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
  3. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan

SPT Tahunan Lengkap adalah SPT Tahunan yang semua elemen SPT Tahunan Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap, dilengkapi lampiran khusus, keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan.

Sebagaimana diatur dalam Lampiran V Butir I.A 1 PER-01/PJ./2016, SPT 1770 dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

SPT1
SPT 1770 S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut (Lampiran V butir II.A PER-01/PJ./2016):
SPT2a
Sebagaimana diatur dalam lampiran V butir III.A, SPT 1770-SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
SPT2
Pada saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan, petugas penerima SPT Tahunan melakukan Penelitian Penyampaian SPT Tahunan dengan mengisikan lembar penelitian sebagaimana diatur dalam Lampiran-III PER-01/PJ./2016 (gambar-1 berikut ini )
SPT3
Berdasarkan lembar penelitian tersebut petugas penerima SPT Tahunan menyatakan apakah SPT yang disampaikan Wajib Pajak Lengkap atau Tidak Lengkap. Dalam hal SPT Tahunan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak, petugas penerima SPT Tahunan memberikan Bukti Penerimaan SPT Tahunan. Sebaliknya apabila SPT tahunan tidak lengkap dan/atau tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak, maka petugas penerima SPT Tahunan akan mengembalikan SPT Tahunan beserta lembar penelitian SPT Tahunan. Petugas peneliti SPT Tahunan menuliskan syarat kelengkapan SPT Tahunan yang perlu dilengkapi/diperbaiki pada kolom yang tersedia.
SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap dalam hal:

  1. SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi ditandatangani oleh ahli waris tetapi tidak dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang;
  2. terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;
  3. SPT Tahunan Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP;
  4. SPT Tahunan tidak atau kurang disertai dengan Lampiran pada Formulir atau Lampiran Keterangan dan/atau Dokumen yang Disyaratkan;
  5. Lampiran “Daftar Pemotongan/Pemungutan yang Dipotong Pihak Lain atau Ditanggung Negara, Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun dan Daftar Susunan Anggota Keluarga dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
  6. Terdapat Lampiran Khusus sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV butir I.A s.d. butir IV.A atau butir I.B s.d. butir IV.B atau butir I.C s.d. butir IV.C pada Peraturan Direktur Jenderal No.01/PJ./2016 yang diisi tidak lengkap;
  7. SPT Induk hasil cetakan dari aplikasi e-SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak dilampiri dengan Media Penyimpanan Elektronik yang berisi Dokumen Elektronik SPT Tahunan;
  8. e-SPT Tahunan yang Dokumen Elektroniknya disampaikan dengan menggunakan Media Penyimpanan Elektronik, tetapi isi datanya tidak sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak;dan/atau
  9. e-SPT Tahunan yang Dokumen Elektroniknya disampaikan dengan menggunakan Media Penyimpanan Elektronik tetapi tidak dapat diproses dalam aplikasi sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.
Tempat dan Cara Penyampaian SPT Tahunan
Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara:

a. langsung, yaitu melalui :
TPT, meliputi TPT Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan TPT Kantor Pelayanan selain tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan,
yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerima SPT Tahunan ;
b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
d. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, meliputi :
laman Direktorat Jenderal Pajak;
laman penyalur SPT elektronik;
saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan secara langsung di TPT selain tempat Wajib Pajak terdaftar, pojok pajak, mobil pajak, dan tempat khusus penerimaan SPT Tahunan atas:

a. SPT 1770;
b. SPT Tahunan Pembetulan; dan
c. SPT 1770 S dan SPT 1770 SS yang:
1) menyatakan lebih bayar;
2) disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT; dan
3) disampaikan dalam bentuk e-SPT Tahunan.
Untuk menyampaikan ketiga jenis SPT Tersebut di atas Wajib Pajak dapat menyampaikan secara langsung di TPT tempat Wajib Pajak terdaftar.
Dalam hal penyampaian SPT Tahunan dilakukan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan dalam amplop tertutup yang telah dilekatkan lembar informasi amplop SPT Tahunan.

Sebagaimana diatur dalam Lampiran-I PER-01/PJ./2016, lembar informasi amplop SPT Tahunan adalah sebagai berikut (gambar-2):

SPT4

Layanan Pajak Online Direktorat Jenderal Pajak
Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan layanan elektronik untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Layanan Pajak Online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi DJP Online dan Penyedia Layanan SPT Elektronik. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan melalui Layanan Pajak Online, Wajib Pajak harus memiliki EFIN.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:

a. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain;
b. Wajib Pajak mengisi, manandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Kosultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat dan lokasi lain yang ditentukan oleh KPP atau KP2KP;
c. Wajib Pajak menunjukan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
1) identitas diri berupa:
a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga Negara Indonesia; atau
b) Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga negara asing; dan
2) kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
d. menyampaikan alamat e-mail aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
Setelah memperoleh e-FIN, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak, baik melakukan pembayaran pajak secara online melalui e-billing atau menyampaikan SPT Tahunan secara online melalui e-filing.
Khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.8 tahun 2015 diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui e-filing.
Penutup
Agar dapat mengisi SPT Tahunan dengan lengkap, benar dan jelas, berikut ini hal-hal umum yang harus dipersiapkan oleh Wajib Pajak orang pribadi:

  1. Menyusun Laporan Keuangan th 2015 (bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau Pekerjaan bebas dan menyelenggarakan Pembukuan);
  2. Menyusun rekapitulasi Peredaran/Penghasilan bruto tahun 2015 (bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau Pekerjaan bebas) dan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto
  3. Mengumpulkan data penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan dari luar negeri, baik yang merupakan obyek PPh maupun non obyek PPh;
  4. Mengumpulkan data harta yang dimiliki Per 3/12/15 dan saldo utang per 31/12/15;
  5. Mengumpulkan bukti potong 1721-A1/1721-A2 dalam hal memperoleh penghasilan dari pekerjaan serta bukti pemotongan/pemungutan PPh lainnya, sesuai ketentuan pasal 22, pasal 23 dan bukti kredit pajak luar negeri;
  6. Mengumpulkan bukti pembayaran Zakat atau sumbangan keagamaan yang akan diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto
  7. Mengumpulkan bukti/dokumen lain yang diperlukan dalam penyusunan SPT Tahunan
  8. Mengajukan EFIN dan melakukan aktivasi EFIN ke KPP setempat agar dapat melakukan pembayaran pajak melalui e-billing dan/atau menyampaikan SPT tahunan secara online (e-filing). Dalam hal terdapat PPh kurang bayar (PPh pasal 29) pembayaran Pajak hanya dapat dilakukan secara online melalui e-billing (http://sse2.pajak.go.id).
  9. Melakukan pengecekan kembali lokasi Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Pada tahun 2015 terdapat pemekaran Kantor Pelayanan Pajak dan perubahan wilayah kerja KPP, ada kalanya Wajib Pajak Orang Pribadi telah dipindahkan ke KPP baru namun tidak ada pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
Referensi
  1. Undang-undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang no 16 tahun 2009.
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuain besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
  3. Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
  4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-34/PJ./2010 tentang tentang bentuk formulir surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan beserta petunjuk pengisiannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-36/PJ./2015
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 41/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
  6. PER – 01/PJ/2016 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
  7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Melalui E-Filing

Februari 22, 2016 Posted by | Artikel Pajak, Artikel Pajak-ku, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | , , , , | Tinggalkan komentar

SPT 1770-SS tahun 2014

Formulir SPT Tahunan PPh WPOP tahun 2014, Formulir 1770-SS berikut petunjuk pengisiannya.

SPT 1770-SS tahun 2014

image

image

Februari 16, 2015 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | | 1 Komentar

Wakil dan Kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

Wakil dan Kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

Oleh : Triyani Budianto

Pengantar

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Sendiri, Wakil Wajib Pajak atau Kuasa. Pihak-pihak yang ditentukan sebagai wakil Wajib Pajak telah diatur dalam Undang-undang KUP. Demikian pula persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tulisan sederhana ini merupakan ringkasan dari ketentuan-ketentuan tersebut, dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami mengenai wakil wajib pajak dan kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengurus sebagai wakil Wajib Pajak

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP telah mengatur mengenai siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena wajib pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Berikut ini wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP, dalam hal :

  1. badan oleh pengurus;
  2. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
  3. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
  4. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
  5. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
  6. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Yang dimaksud dengan pengurus bagi wajib pajak badan terdiri dari :

  • Orang yang namanya tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian dan perubahannya ;
  • Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan. Ketentuan dalam ayat ini berlaku juga bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Bagi wakil wajib pajak, untuk dapat mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tidak diperlukan surat kuasa khusus. Untuk Pengurus yang namanya tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta perusahaan dapat membuktikan kedudukannya sebagai pengurus melalui akta pendirian atau perubahannya. Sedangkan bagi pengurus yang namanya tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta perusahaan diperlukan bukti lain untuk membuktikan bahwa orang tersebut nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Bukti lain tersebut misalnya bukti bahwa orang tersebut berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga atau bukti bahwa pengurus tersebut berwenang menandatangani cek wajib pajak.

Baca lebih lanjut

Januari 21, 2015 Posted by | Artikel Pajak, Artikel Pajak-ku, Ketentuan Umum Perpajakan | , , , | 4 Komentar

PER-22/PJ./2013 ~ Petunjuk Pemeriksaan Afiliasi

#UpdatePajak peraturan baru PER-22/PJ./2013 mulai berlaku tgl 1 Juli 2013 yang mengatur tentang Petunjuk Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

Terima kasih, Pak Anton Suryadi (tax-inaer) yang sudah sharing filenya.

 

Juni 5, 2013 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Badan | , , , , | Tinggalkan komentar

PER-20/PJ./2013 ttg Tata Cara Pendaftaran WP

Update peraturan baru PER-20.PJ.2013, yang mengatur tentang :

1) Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP

2) Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP

3) Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP

4) Perubahan Data [Wajib Pajak]

5) Pemindahan Wajib Pajak

Terima kasih @PajakMania, @yacobyahya, @dinartodinoto atas update-updatenya

 

Juni 4, 2013 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , , , , | 1 Komentar

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 2012, KEP-321/PJ./2012

Sejak seminggu yang lalu dalam daftar peraturan di web DJP www.pajak.go.id sudah ada update KEP-321/PJ./2012 tentang perubahan KEP-233/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KLU).  Tapi sayang lampirannya tidak bisa diunduh. Setiap kali saya coba mengunduh lampiran KEP-321  hanya muncul respons “http :/1.1.500 Internal Server Error”

Alhamdulillah, hari ini dapat kiriman email KEP-321/PJ.2012 lengkap dengan lampirannya dari @ardisobby. Terima kasih banyak.  Jika teman-teman juga kesulitan mengunduh file tersebut dari web DJP, filenya bisa diunduh disini

Berdasarkan uraian umum mengenai KLU-2012, KLU ini didasarkan kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Badan Pusat Statistik tahun 2009 Cetakan III. Namun untuk menyesuaikan dengan kebutuhan administrasi perpajakan dan evaluasi pendapatan negara dari pajak, maka dilakukan penyesuaian atas KBLI 2009 tersebut.

Desember 10, 2012 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , | 4 Komentar

PTKP 2013 (PMK-162/PMK.011/2012)

Buat yang nunggu-nunggu aturan baru ini, silahkan bisa di unduh disini

Jadi, sesuai PMK 162 tersebut mulai 1 Januari 2013 PTKP yang berlaku adalah sbb :
1) Untuk diri WP Rp 24.300.000
2) Tambahan WP Kawin Rp 2.025.000
3) Tambahan untuk Penghasilan istri digabung dg penghasilan suami Rp 24.300.000
4) Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (max 3 orang) @ Rp 2.025.000

atau berikut ini besarnya PTKP sesuai dengan status perkawinan WP :
– TK/0 = Rp 24.300.000
– K/0 = Rp 26.325.000
– K/1 = Rp 28.350.000
– K/2 = Rp 30.375.000
– K/3 = Rp 32.400.000

Dalam menghitung PPh 21 besarnya PTKP maksimal Rp 32.400.000, sedangkan dalam menghitung PPh Orang Pribadi besarnya PTKP maksimal menjadi Rp 56.700.000 untuk WP dengan status K/I/3

Selamat mengupdate rumus perhitungan PPh ya:)

November 3, 2012 Posted by | Artikel Pajak, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21/26 | , | 19 Komentar

Buku Hak dan Kewajiban Pajak

Buat yang mulai usaha & bingung tentang hak dan kewajiban pajaknya apa saja, bisa mulai dengan membaca buku ini. Buku Hak&Kewajiban Pajak

hasil unduhan dari web DJP.

Maret 24, 2012 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | , , | 4 Komentar

KBLI 2009

Buat teman-teman yang cari file KBLI_2009, berikut ini filenya KBLI_2009
Update tulisan ini >> https://triyani.wordpress.com/2008/01/14/kbli-klasifikasi-baku-lapangan-usaha-di-indonesia/

Maret 24, 2012 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, UU dan Aturan lainnya | , , , | 1 Komentar

Slide share : NPWP Dan PPh bagi WP OP Karyawan

Test slideshare

Februari 4, 2009 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21/26, sharing | , , , , , | 42 Komentar

Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga

Barusan blogwalking ke blognya pak Rudi ada artikel tentang tatacara pendaftaran NPWP bagi Anggota keluarga yang merupakan kutipan dari PER-51/PJ./2008.

Yang pingin tahu detailnya silahkan langsung berkunjung.

Januari 3, 2009 Posted by | Iseng, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | 13 Komentar

Kewajiban NPWP Bagi Wanita

Catatan :

Beberapa waktu yang lalu pertama kali saya diwawancarai oleh ITR dan membahas mengenai UU KUP karena team ITR ‘menemukan’ saya di blog. Selanjutnya bulan lalu, kembali mereka mewawancarai saya mengenai NPWP bagi Wanita. Saat wawancara kemarin saya tidak menyangka kalau ternyata semua jawaban saya akan ditulis dalam tax-focus. Semula saya mengira hanya akan mengutip beberapa pendapat saya, sehingga saya jawab semua pertanyaan dg santai, seperti ngobrol dengan teman, bukan seperti wawancara😀 . Jadi malu pas lihat ada photo saya dipajang di ITR dan jawaban pertanyaan yang sangat tidak formal… hhehehe..

Berikut ini salinan dari Tax Focus ITR volume I/Edisi 15/2008 bulan November 2008 yang membahas tentang NPWP Pribadi, terutama untuk Wanita.

Lika-liku Wanita Ber-NPWP

Problematika istri yang mempunyai NPWP ternyata banyak melahirkan berbaqai varian kasus yang menarik. Mau tahu kasus apa saja yang mungkin rerjadi dan bagaimana penyelesaiannya? Ikuti wawancara via telepon komi dengan Triyani, seoranq konsultan pajak wanita Brevet C. yang juga aktif sebagai blogger pajak di internet, berikut ini.

Triyani
Konsultan Pajak Terdaftar
(Bersertifikat Konsultan Pajak Brevet C)
Anggota IKPI dan Pemegang Ijin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 80/2007, wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, yang ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya boleh mendaftarkan NPWP-nya sendiri. Apakah hal ini juga berlaku dengan Istri yang telah bekerja, tidak pisah harta, namun suaminya telah berNPWP?

Sebetulnya bagi wanita yang telah menikah dan tidak melakukan perjanjian pisah harta pada dasarnya boleh jika ingin mempunyai NPWP sendiri, tetapi itu tidak wajib. Ketika wanita itu tidak memilih untuk mempunyai NPWP sendiri maka boleh rnenggunakan NPWP suaminya. Karena sesuai dengan Pasal 8 UU PPh juga disebut bahwa pada dasarnya pajak itu mengakui satu keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis; bahwa penghasilan dan kerugian istrinya juga nanti digabungkan dengan penghasilan suaminya.

Sebenarnya itu boleh saja rnenggunakan NPWP suaminya. Hanya saja mungkin dari sisi pemberi kerja itu butuhnya nama yang sama dengan karyawannya. Kalau yang tertulis di NPWP adalah nama suaminya, takut dianggap bukan karyawan sehingga pemotongannya dikenakan tarif yang lebih tinggi 20%. Kalau memang tidak mau menggunakan NPWP tersendiri, sebaiknya minta di•print lagi NPWP suami namun atas nama si istri. Jadi mungkin hanya kode belakangnya saja yang menjadi “001”.

Jadi pada dasarnya si wanita tersebut tidak wajib ber-NPWP. Kalau la ingin mendaftarkan dirinya sendiri sehingga NPWP-nya berbeda dari suaminya itu boleh saja. Hanya saja perlu diberikan pengertian ke HRD-nya. kalau karyawati bekerja bukan berarti harus mempunyai NPWP sendiri. Jadi kalau wanita yang tidak mempunyai NPWP sedangkan suaminya punya, ya pakai NPWP suaminya saja. Tapi kalau mau yang tercetak nama si istri sendiri sebagai karyawan, ya udah minta dicetak lagi NPWP-nya dengan kode belakang ”001”

Lalu bagaimana pelaporan pajak istri yang menggunakan kode belakang NPWP ”001” tersebut, apakah tetap ikut dengan suami atau terpisah ?

Sebetulnya kalau yang teknisnya hingga mendetil seperti itu saya sendiri belum tahu persis. Namun logikanya kalau seperti WP Badan yang mempunyai cabang. Jadi menurut saya yang wajib lapor itu adalah suami. Sedangkan penghasilan istri nanti akan diinformasikan di dalam SPT Tahunan suaminya, bahwa penghasilan istri yang berasal dari satu pemberi kerja sudah dipotong pajaknya tersendiri (final). Sampai sekarang sifatnya juga masih final kan

Sebenarnya untuk kepentingan apa saja wanita membuat NPWP sendiri ?

Kalau mempunyai NPWP sendiri ya mungkin akan lebih memudahkan suatu administrasi. Artinya (kayaknya saya bilang ‘misalnya’, bukan ‘artinya’) begini, ada juga suami istri yang ingin mengajukan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) atas nama istri. Meskipun suami istri tersebut tidak mempunyai perjanjian pisah harta, namun istri ingin atas namanya, baik KPRnya maupun rumahnya. Noh dalam hal terjadi seperti itu, kebanyakan bank, setahu saya juga mensyaratkan NPWP-nya itu nama si istri sendiri. Meskipun kita jelaskan bahwa kalau kita tidak mempunyai perjanjian pisah harta, tapi rumahnya ingin atas nama istrinya, biasanya pihak bank akan menolak jika kita memakai NPWP suami, karena dokumen KPR atau lainnya itu paling tidak harus sama. Salah satu kelebihan lainnya, jika ada masalah keluarga. Misalnya ribut dengan suaminya, dia tidak perlu daftar NPWP lagi karena sudah punya NPWP sendiri. Benefit lainnya lagi dia juga bisa mendapatkan pembebasan Fiskal Luar Negeri. Saya belum tahu persis apakah nanti kalau pakai NPWP suaminya, istrinya juga bisa mendapatkan fasilitas pembebasan fiskal atau tidak, karena sampai sekarang belum ada peraturan yang menjelaskannya. Tapi yang jelas kalau di UU KUP, wanita yang sudah kawin dan tidak mempunyai perjanjian pisah harta itu boleh melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri dengan memiliki NPWP sendiri.

Kalaupun suami istri itu mempunyai perjanjian pisah harta ataupun tidak, lalu (hmm.. sepertinya saya bilang ”kalau” bukan ”lalu”) si istri ini memperoleh penghasilannya bukan dari satu pemberi kerja, misalnya dari kegiatan usaha atau lebih dari satu pemberi kerja, toh penghasilannya tetap digabung. Jumlah pajak peng hasilannya yang terutang juga harus dihitung dan penghasilan gabungan terlebih dahulu. Hanya saja nanti dibagi secara proporsional berapa pajak suami dan istri, sehingga akan ketahuan berapa kewajiban pajaknya masing-masing.

Kalau dari sisi penghematan pajak atau segala macam sih saya bilang enggak ada benefit yang terasa. Misalnya pajaknya akan lebih rendah karena pajaknya dihitung masing-masing. Enggak juga. Karena kalau satu keluarga apakah ia mempunyai perjanjian pisah harta atau tidak, suami istri perhitungan pajaknya kan harus digabung terlebih dahulu.

Jadi wanita yang kode belakang NPWP-nya ”001” kalau dia Ingin kewajiban pajaknya jadi satu dengan suami, Sedangkan kewajibannya Ingin sendiri, maka NPWP-nya pun berbeda, begitu ?

(sepertinya saya menjawab ‘Betul, tapi toh” namun kata “betul” tidak tertulis) Tapi toh tetap penghasilan istrinya diinformasikan di dalam SPT Tahunan suaminya bahwa sudah dikenakan pajak tersendiri, sehingga tidak perlu digunggung perhitungan Penghasilan Kena Pajaknya. Artinya dalam SPT Tahunan suami, penghasilan istri yang telah dikenakan pajak tersendiri juga tetap diinformasikan. ltu tujuannya supaya nanti ketika ada pengecekan daftar harta itu menjadi nyambung. Siapa tahu hartanya itu dibeli dari penghasilan bersama . Jadi jangan sampai penghasilan suaminya menjadi lebih rendah dari pertambahan harta misalnya, padahal harta itu sebenarnya telah diperoleh dari penghasilan istri yang tetah dikenakan pajak juga. Agar tidak menimbulkan pertanyaan atau mungkin asumsi orang pajak yang menganggap bahwa ada penghasilan yang tidak dilaporkan suami, karena itulah sebaiknya penghasilan istri tadi semestinya tetap diinformasikan.

Bagaimana untuk wanita yang belum dewasa, apakah dia juga bisa ber-NPWP?

Sebenarnya kalau anak yang belum dewasa pada dasarnya ikut dengan orang tuanya. Di Pasal 8 UU PPh juga diatur kalau untuk anak yang belum dewasa perlakuannya seperti itu. Bahkan di UU PPh baru, penghasilan anak yang belum dewasa darimanapun sumbernya. digabungkan dengan penghasilan orang tuanya. Penghasilan tersebut masuk ke dalam penghasilan ayahnya sebagai kepala keluarga. lalu kalau ada kredit pajak segala macam bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak SPT Tahunan ayahnya.

Tapi kalau ayahnya belum mempunyai NPWP?

Sebenarnya yang wajib mempunyai NPWP itu kepala keluarga. Semua orang yang sudah mempunyai penghasilan Itu kan wajib mempunyai NPWP, nah penghasilan ini kan tidak melulu dilihat dari penghasilan si ayahnya saja. Misalnya, katakan saja, ayahnya tidak bekerja tetapi mungkin anaknya potensial berpenghasilan besar, berarti ayahnya yang wajib mempunyai NPWP. Karena penghasilan anak yang belum dewasa dianggap sebagai penghasilan orang tua.

Bagaimana Jika anak yang sudah berpenghasilan ini yatim piatu ?

Tergantung, apakah orang tuanya sebelum meninggal sudah mempunyai NPWP atau belum. Kalau misalnya warisannya belum dibagi, maka si anak ini menggunakan NPWP orang tuanya. Karena penghasilan dari warisannya itu juga dilaporkan dari warisan yang belum terbagi, si anak yang belum dewasa ya lapornya tetap menggunakan NPWP orang tuanya tetapi subjeknya sudah berganti menjadi warisan yang belum terbagi.

Tapi bagaimana ketika dia menjadi yatim piatu orang tuanya ltu belum ber-NPWP, Apakah anaknya ini sudah diharuskan untuk mendaftar NPWP?

Semestinya sih ada walinya. Karena anak yang belum dewasa itu belum bisa melakukan tindakan hukum. Mempunyai NPWP itu kan salah satu tindakan hukum.

Jika pada saat menikah sang suami belum ber-NPWP, apakah suami tersebut harus mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP?

Kalau menurut saya solusinya bisa salah satunya. Kalau suaminya mau mendaftarkan, terus istrinya juga mempertahankan NPWP-nya sendiri. Jadi masing-masing mempunyai NPWP sendiri yah. Solusi yang lainnya, kalau dulu wanita kawin yang berNPWP itu kan harus dicabut karena mengikuti NPWP suaminya, kalau rnisalnya suaminya belum ber-NPWp, enggak usah dicabut tapi meminta perubahan nama menjadi nama suaminya. Kemudian kode belakang NPWP istrinya menjadi ”001” Bisa, itu dimungkinkan. Karena dengan adanya surat nikah dan lainnya, berarti sudah ada perbedaan status dibandingkan dengan sendiri atau masih lajang. Sehingga itu dimungkinkan.

Kalau misalnya ada suami istri bercerai dan diputuskan anaknya ikut dengan ibunya, lalu siapakah yang berhak atas tambahan PTKP anaknya itu?

Ibunya. Karena wanita yang tidak menikah, artinya sudah berpisah itu boleh menanggung tanggungan, seperti anak angkat atau anak kandung yang ikut dengannya. Dalam hal orang tuanya telah bercerai, lalu anaknya telah memperoleh penghasilan. Bila pengadilan sudah memutuskan secara legal anak tersebut ikut ibunya maka baik tambahan PTKP-nya maupun penghasilan dari si anak yang belum dewasa ini adalah milik ibunya.

November 18, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | , , | 34 Komentar

Sidang Banding Keputusan DJBC (Part-3)

Sidang ketiga atas permohonan banding keputusan DJBC

Meski telah memasuki persidangan ke-3, namun karena dalam persidangan pertama dan kedua kemarin masih belum bisa diputuskan apakah permohonan banding memenuhi ketentuan formal atau tidak, maka sidang ke-3 kali ini juga masih merupakan rangkaian sidang dengan acara cepat.

Dalam persidangan kemarin, baik pihak terbanding maupun pemohon banding telah sama-sama membawa bukti-bukti yang diminta oleh majelis hakim dalam persidangan sebelumnya.

1. Mengenai tanggal surat keputusan yang diajukan banding

Pemohon Banding telah dapat menunjukkan kapan surat keputusan yang diajukan banding diterima dan pemohon banding juga telah dapat menunjukkan kapan surat tersebut dikirim ke pemohon banding berdasarkan bukti tanda terima pengiriman surat dari kantor pos. Contoh dalam kasus ini, tanggal surat keputusan yang diajukan banding (surat keputusan keberatan) adalah tanggal 23 Mei, artinya pihak terbanding telah menerbitkan keputusan tersebut tanggal 23 Mei. Sedangkan dari sisi pemohon banding, surat tersebut diterima tanggal 2 Juni. Sedangkan berdasarkan bukti pengiriman dari kantor pos, surat tersebut diterima kantor pos -untuk dikirimkan ke WP- tanggal 27 Mei. Tanggal yang valid yang digunakan sebagai ‘dasar perhitungan’ dalam menentukan apakah permohonan banding memenuhi kententuan formal atau tidak adalah tanggal pengiriman/cap pos. Baca lebih lanjut

September 3, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya, sharing | , , | 17 Komentar

Juklak Penggunaan Nilai buku untuk Merger

Melanjutkan posting ini dan juga ini Dirjen Pajak telah menerbitkan PER-28/PJ./2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha.  Selain itu juga telah diterbitkan SE-45/PJ./2008.

Notes : Posting ini sebagai pengingat bagi saya -maklum pelupa- tentang aturan yg terkait dengan penggunaan nilai buku dalam rangka merger:)

September 2, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Badan | , , , | 2 Komentar

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 3.212 pengikut lainnya