Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Tentang SPT (Resume UU KUP 2)

Tentang SPT

A. SPT Terdiri dari :

  1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
  2. SPT Masa :
  • SPT Masa Pajak Penghasilan
  • SPT Masa PPN
  • SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN

B. Bentuk SPT :

    • Hard-copy
    • e-SPT

      C. Penandatanganan SPT Baca lebih lanjut

      Februari 5, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , | 5 Komentar

      Kuasa Wajib Pajak (Resume KUP 1)

      Notes : ini bikin resume tanpa metode :) yang sempet diinget, itu yang ditulis. Rencananya nanti kalau sudah banyak baru dirapikan..

      -sorry kalau ada yg merasa aneh- :)

      ———–

      Kuasa Wajib Pajak menurut UU KUP

      Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir telah diubah berdasarkan UU NO 28 tahun 2007; oleh karena itu segala sesuatu yang terkait dengan ketentuan formal perpajakan akan mengikuti UU KUP yang baru.

      Menurut pasal 32 UU KUP, Wajib pajak (baik orang pribadi maupun badan) dapat menunjuk seorang kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penunjukkan seorang kuasa dilakukan oleh Wajib Pajak dengan membuat surat kuasa khusus.

       

      Berikut ini beberapa hal yang terkait tentang Kuasa Wajib Pajak.

      1. Kuasa wajib pajak dibedakan menjadi : Baca lebih lanjut

      Februari 5, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , | 4 Komentar

      kumpulan file Juklak UU KUP Baru

      file ini udah disimpen di page download juga sih sebenere..  :)

      PMK 181/PMK.03/2007

      PMK/182/PMK.03/2007

      PMK 183/PMK.03/2007

      PMK 184/PMK.03/2007

      PMK 185/PMK./2007

      PMK 186/PMK./2007

      PMK 187/PMK./2007

      PMK 188/PMK./2007

      PMK 189/PMK.03/2007

      PMK 190/PMK.03/2007

      PMK 191/PMK.03/2007

      PMK 192/PMK.03/2007

      Januari 24, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | Meninggalkan komentar

      Daftar Aturan Baru (Juklak UU KUP Terbaru)

      Berikut ini daftar peraturan baru yang merupakan Juklak (petunjuk pelaksanaan) dari Undang-Undang KUP (UU No 6 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No 28 tahun 2007)

      Semua Aturan dibawah ini bisa di download di http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id/announce.php

      • PP Nomor 80 Tahun 2007 Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 28 Tahun 2007
      • Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.03/2007 Tentang : Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Baca lebih lanjut

      Januari 16, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, UU dan aturan pajak | , , , | 14 Komentar

      KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia)

      Lagi, menanggapi komentar pak Sulistiyanto disini : https://triyani.wordpress.com/2007/10/08/uu-pt-yang-baru-uu-no-40-th-2007/#comments

      Terlampir file Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI) yang diambil dari lampiran KEP-34/PJ./2003  tentang Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak.

      Sejak th 2003, KLU WP sudah disesuaikan dengan KBLI.

      Januari 14, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, UU dan Aturan lainnya | , , | 34 Komentar

      PP No 80 tahun 2007

      Peraturan Baru, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 atau PP No 80 tahun 2007 tgl 28 Desember 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 28 Tahun 2007

      Semoga Bermanfaat.

      Thanks to Pak Taufik atas kirimannya

      Salam,

      Triyani

      Januari 14, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, UU dan aturan pajak | , , , , | 12 Komentar

      Perubahan Tahun Buku

      dari pertanyaan member Forum Pajak

      Konon, ada sebuah perusahaan (PMA) yang baru berdiri pada bulan Juli 2007 yang ingin mengajukan perubahan tahun buku. Karena pada saat pendirian perusahaan para pemegang saham tidak/belum tahu kapan periode pembukuan yang harus mereka gunakan. Kemudian setelah perusahaan beroperasi, mereka berniat untuk mengajukan perubahan tahun buku sesuai dengan Induk perusahaannya di LN. Menurut AR perusahaan tsb, permohonan perubahan tahun buku tsb tidak dapat diproses, karena tidak ada lampiran SPT Tahunan tahun terakhir. Memang sesuai dengan SE-14 tahun 1991, salah satu syarat permohonan perubahan tahun buku adalah bahwa “SPT Tahunan tahun terakhir telah dimasukkan”.

      Baca lebih lanjut

      Desember 2, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, sharing | , , , | 2 Komentar

      Proses Keberatan Pasca PER-01/PJ./2007

      seperti pernah aku posting disini bahwa ada ketentuan baru yang mengatur tentang penanganan surat keberatan . Setelah diterbitkannya PER-01 tersebut petunjuk pelaksanaan untuk memproses permohonan keberatan WP diatur secara lebih detail.

      Sejak keluar peraturan baru tsb aku sedikit lega karena dengan adanya juklak tentang keberatan step-step proses permohonan keberatan menjadi lebih jelas. Aku juga berharap dengan adanya ketentuan baru tersebut, penanganan permohonan keberatan akan diproses dengan cara yang lebih baik dan lebih fair, meski masih ditangani oleh institusi yang sama dg penerbit SKP -sama2 DJP – :)

      Akhirnya ada juga permohonan keberatan yang harus aku kerjakan setelah terbitnya PER-01, meski bukan project pribadi hehehe. Tgl 22 November kemarin permohonan sudah dimasukkan ke KPP.

      Suprised… Baca lebih lanjut

      November 30, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya, sharing | , , | Meninggalkan komentar

      Formulir SPT Tahunan 2007

      1. Formulir SPT Tahunan tahun 2007 untuk WP Badan yang melakukan pembukuan dengan USD bisa di download disini

      2. Formulir SPT Tahunan tahun 2007 untuk WP Badan bisa di download disini

      3. Formulir SPT Tahunan PPh 21 tahun 2007 bisa di download disini

      Ref PER-81/PJ./2007

      [Thanks to Uyung & Mba Ety Rohayati-Exac atas kiriman filenya]

      [Update 05-12-07] file SPT Tahunan dalam bentuk Excel bisa di download di webnya DJP berikut ini : http://www.pajak.go.id/download/spt-2007/

      November 22, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Badan | , , , | 66 Komentar

      Form SPT Tahunan WP Orang Pribadi th 2007

      Alhamdulillah, pas buka email siang ini di inbox-ku udah ada kiriman dari salah seorang tax-inaer, isinya file PER-161/PJ./2007 yang kemarin aku cari :) . Begitulah milisku tercinta tax-ina, banyak hal yang selalu bisa dibagikan dan banyak teman yang mau berbagi, entah info baru, info lama, info penting, info ga penting, kalau berkaitan dg pajak hampir selalu bisa di dapetin.

      File aturan baru ini juga seharusnya bisa di download langsung di webnya LTO ini lokasinya tapi tadi aku coba download ga bisa :( atau disini aja

      Dengan adanya Peraturan baru ini, maka formulir SPT Tahunan tahun 2007 yang digunakan untuk WP Orang Pribadi (WPOP) adalah sbb : Baca lebih lanjut

      November 22, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | , , , , , | 88 Komentar

      adu cepat…

      wahh.. kalau soal nerbitin STP, KPP sekarang (baca : KPP Modern) reaksinya cepet banget…

      ceritanya kemarin ada kasus WP telat banget masukin SPT Tahunannya th 2005. SPT tsb seharusnya paling lambat dilaporkan tgl 300906. Entah kenapa (sengaja ga diceritain masalahnya hehehe) SPT Tahunan tsb baru dilaporkan Juli 2007 kemarin. Angsuran PPh25 berdasarkan SPT sebelumnya nihil, sementara menurut SPT 2005 terdapat angsuran 60jtan sebulan. Akibat keterlambatan penyampaian SPT tsb ke KPP maka angsuran PPh 25 utk masa sept06 s/d Jun07 juga terlambat bayar.

      Sanksi bunga-nya aja dah lumayan berat nehh.. hiks hiks.. (padahal bukan duit gw hehehe) , apalagi bayar sekaligus cicilan utk beberapa bulan.. wahh.. pasti berat dehh.. mengganggu cashflow. Kemarin udah sempet mikirin gimana caranya supaya ga harus bayar PPh 25 tsb nihh. Aku kasih ide supaya cepet2 masukin SPT tahunan th 2006 (yang akhir tahun bukunya Juli 2007) dg harapan SPT tahunan tsb sudah bisa dilapor sebelum KPP menerbitkan STP PPh 25 yang belum dibayar itu hehehe. Kalau KPP menerbitkan STP PPh 25 Setelah SPT Tahunan dilapor khan WP punya alasan untuk tidak membayar cicilan tsb, krn perhitungan PPh terutang sudah dihitung berdasarkan SPT Tahunan. Baca lebih lanjut

      November 5, 2007 Posted by | Iseng, Ketentuan Umum Perpajakan, sharing, spontan | Meninggalkan komentar

      Aturan baru lagi

      Siang ini buka web LTO nemu aturan baru PER-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 (udah hampir sebulan yl nih aturan) yang isinya tentang “Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan ketetapan pajak, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah” -duh judul aturannya panjang banget-

      baru sempet baca sepintas sih.. isinya yang pasti mengatur tentang prosedur pengajuan dan penyelesaian :

      – Permohonan pembetulan ketetapan pajak

      – Keberatan

      – Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

      – pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

      baik atas Pajak Penghasilan maupun PPN dan PPn BM.

      dalam pasal2 berikutnya diatur lebih jelas tentang proses (step2) untuk menyelesaikan permohonan wajib tsb dan ada batasan waktu yang jelas di setiap step.

      segitu dulu yah infonya.. ntar dilanjutin lagi :)

      file aturannya bisa didownload disini per-01-pj-07-2007.pdf

      November 2, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, UU dan aturan pajak | , , , | 4 Komentar

      Macam2 pajak di Indonesia

      Table jenis2 pajak di Indonesia bisa di download disini

      Oktober 22, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya | , , | 3 Komentar

      Seorang Kuasa Pajak Harus memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak.

      Seorang Kuasa Pajak Harus memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak.

      Kemarin sore (11/11/05) lagi iseng browsing sambil nunggu ujan reda sebelum pulang kantor, suprised banget liat ada peraturan Menteri Keuangan baru yang mengatur tentang Syarat seorang Kuasa Pajak dan juga tentang Konsultan Pajak Indonesia. Alhamdulillah, ketika melihat detail aturan tersebut sangat mendukung profesi saya sebagai Konsultan Pajak Berlisensi… :). Maklumlah selama ini sering muncul berbagai pertanyaan tentang apa gunanya punya ijin praktek konsultan, krn cukup dengan mempunyai brevet negara sudah bisa menjadi kuasa wajib pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

      Lebih terkejut lagi (dan sekaligus bersyukur….hehehehe…), karena sebelumnya saya baru saja mengambil keputusan penting dalam pekerjaan saya (see previous posting dg judul “ganti email”). Dengan melihat aturan baru tsb, saya menjadi lebih yakin bahwa apa yang saya putuskan memang keputusan yang terbaik buat saya.

      Berikut ini kutipan aturannya :
      ———
      PERSYARATAN SEORANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT
      KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN; berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 576/KMK.04/2000 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No 97/PMK.03/2005).

      1. Wajib Pajak dapat menunjuk seorang Kuasa yang bukan pegawainya dengan suatu Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

      2. Kuasa sebagaimana dimaksud pada point 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

      a. menyerahkan Surat Kuasa Khusus asli dengan ketentuan 1 (satu) Surat Kuasa berlaku untuk 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) tahun/masa pajak dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan tsb dan menyerahkan Surat Pernyataan dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan tsb;
      b. memiliki ijin praktek sebagai Konsultan Pajak; dan
      c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lain dibidang keuangan negara.”
      ———-

      So, bagi anda yang ingin menunjuk pihak ketiga sebagai kuasa untuk mewakili dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan jangan ragu-ragu untuk contact saya. Karena sudah memenuhi syarat sesuai dg peraturan menteri keuangan yang baru tsb :)

      Salam,
      Triyani
      Registered Tax Consultant.
      License : SI-1008/PJ./2004

      Agustus 27, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya | , | 4 Komentar

      KETIKA KITA HARUS MEMPUNYAI NPWP

      KETIKA KITA HARUS MEMPUNYAI NPWP

      KETIKA KITA HARUS MEMPUNYAI NPWP
      TRIYANI BUDIANTO

      Pendahuluan

      Seiring dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan tax ratio, sejak tahun 2001 pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk ekstensifikasi dibidang perpajakan. Selain melalui kegiatan canvassing, upaya eksensifikasi juga dilakukan DJP dengan cara “memaksa” Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPWP secara system, misalnya kewajiban memiliki NPWP sebagai salah satu syarat dalam permohonan kredit perbankan bagi wajib pajak orang pribadi.
      Dalam siaran pers DJP tanggal 25 Agustus 2005 ditegaskan bahwa berdasarkan informasi dari Pusat Data Pajak dan sistem komputerisasi pajak, DJP akan memberikan NPWP (secara jabatan) terhadap:
      a. Pemilik tanah dan bangunan mewah;
      b. Pemilik mobil mewah;
      c. Pemilik kapal pesiar atau yacht;
      d. Pemegang saham, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
      e. Orang asing;
      f. Pegawai tetap yang berpenghasilan di atas PTKP; dan lain-lain, yang belum ber-NPWP.

      Pemberian NPWP secara jabatan tersebut akan dilakukan sejak tanggal 1 September 2005. Dengan demikian diharapkan jumlah Wajib Pajak akan mencapai 10 juta Wajib Pajak pada tanggal 20 Oktober 2005.

      Apabila pemberian NPWP tersebut dilakukan secara serentak, maka dalam waktu singkat akan terdapat banyak Wajib Pajak baru yang belum atau bahkan tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya selaku wajib pajak (setelah memperoleh NPWP). Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan system self assessment, oleh karena itu wajib pajak harus memahami hak dan kewajiban perpajakannya agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini agar wajib pajak terhindar dari masalah-masalah yang mungkin timbul dikemudian hari yang mungkin merugikan.

      Hak dan Kewajiban Wajib Pajak secara umum

      Berdasarkan undang-undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, sebagaimana terakhir telah diubah dengan undang-undang no 16 tahun 2000, terdapat hak dan kewajban wajib pajak sebagai berikut :

      a) Kewajiban Wajib Pajak.

      1) Mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP. Dalam rangka program extensifikasi, meskipun Wajib Pajak tidak (belum) mendaftarkan diri, bagi wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP maka akan diberikan NPWP secara jabatan. Apabila kepada wajib pajak telah diberikan NPWP secara jabatan, maka telah menggugurkan kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri.

      Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain daripada itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

      2) Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

      Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

      3) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan DJP dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak.

      4) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

      Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

      5) Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Persepsi. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak

      6) Wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi diwajibkan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

      Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha harus disimpan oleh wajib pajak selama 10 (sepuluh) tahun. Karena selama jangka waktu tersebut DJP masih dapat melakukan pemeriksaan.

      7) Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib :
      • Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
      • Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
      • Memberikan keterangan yang diperlukan.

      b) Hak Wajib Pajak

      1) Wajib Pajak berhak untuk menerima tanda bukti pelaporan SPT. Untuk Surat Pemberitahuan yang disampaikan dengan pos tercatat melalui kantor pos dan giro, maka tanggal pegiriman dianggap sebagai tanggal penerimaan.

      2) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Apabila Wajib Pajak ternyata tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

      3) Wajib Pajak berhak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan ke KPP. Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

      4) Wajib Pajak dapat untuk mengajukan permohonan penundaan dan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.

      Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

      5) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penurunan angsuran PPh Pasal 25.

      6) Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (melakukan restitusi) .

      7) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak.

      8) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak dan memperoleh kepastian terbitnya keputusan atas surat keberatannya.

      Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
      a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
      b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
      c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
      d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
      e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

      Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan

      9) Wajib Pajak berhak mengajukan banding ke pengadilan pajak atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

      10) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.

      11) Wajib Pajak berhak memberikan kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayainya untuk mewakilinya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

      Kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang
      —to be continued, insya Allah—

      Agustus 27, 2007 Posted by | Artikel Pajak, Artikel Pajak-ku, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya | , , , | 7 Komentar

      Ikuti

      Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

      Bergabunglah dengan 3.114 pengikut lainnya.