Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

WP yang dikecualikan dari penyampaian SPT (Resume KUP 4)

1. WP yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT PPh Tahunan :

  • WPOP yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP

2. WP yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 :

  • WPOP yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas

Tatacara Pengadministrasiannya diatur DJP

 

(Ref PMK.183/PMK.03/2007

Februari 9, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , | 12 Komentar

Tentang SPT Masa Gabungan (Resume UU KUP 3)

Notes : thanks to om DD yang sudah berhasil “memaksa” saya untuk baca UU KUP yang baru berikut aturan pelaksanaan yang telah diterbitkan, juga membuat resume atas peraturan baru tsb😀

“SPT Masa Gabungan”, tentu saja istilah ini tidak ada dalam UU KUP dan peraturan pelaksanaannya. Ini hanya istilah saya untuk mempersingkat penyebutan dan membedakan dg SPT Masa “biasa”

1. WP dengan Kriteria tertentu dapat menyampaikan 1 SPT Masa yg meliputi beberapa masa sekaligus [ini yg aku maksud dg SPT Masa Gabungan -tri-]

2. Yang dimaksud dg “WP dengan Kriteria tertentu” adalah : Baca lebih lanjut

Februari 5, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , | 3 Komentar

Tentang SPT (Resume UU KUP 2)

Tentang SPT

A. SPT Terdiri dari :

  1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
  2. SPT Masa :
  • SPT Masa Pajak Penghasilan
  • SPT Masa PPN
  • SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN

B. Bentuk SPT :

    • Hard-copy
    • e-SPT

      C. Penandatanganan SPT Baca lebih lanjut

      Februari 5, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , | 5 Komentar

      Kuasa Wajib Pajak (Resume KUP 1)

      Notes : ini bikin resume tanpa metode 🙂 yang sempet diinget, itu yang ditulis. Rencananya nanti kalau sudah banyak baru dirapikan..

      -sorry kalau ada yg merasa aneh-🙂

      ———–

      Kuasa Wajib Pajak menurut UU KUP

      Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir telah diubah berdasarkan UU NO 28 tahun 2007; oleh karena itu segala sesuatu yang terkait dengan ketentuan formal perpajakan akan mengikuti UU KUP yang baru.

      Menurut pasal 32 UU KUP, Wajib pajak (baik orang pribadi maupun badan) dapat menunjuk seorang kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penunjukkan seorang kuasa dilakukan oleh Wajib Pajak dengan membuat surat kuasa khusus.

       

      Berikut ini beberapa hal yang terkait tentang Kuasa Wajib Pajak.

      1. Kuasa wajib pajak dibedakan menjadi : Baca lebih lanjut

      Februari 5, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , | 4 Komentar

      kumpulan file Juklak UU KUP Baru

      file ini udah disimpen di page download juga sih sebenere.. 🙂

      PMK 181/PMK.03/2007

      PMK/182/PMK.03/2007

      PMK 183/PMK.03/2007

      PMK 184/PMK.03/2007

      PMK 185/PMK./2007

      PMK 186/PMK./2007

      PMK 187/PMK./2007

      PMK 188/PMK./2007

      PMK 189/PMK.03/2007

      PMK 190/PMK.03/2007

      PMK 191/PMK.03/2007

      PMK 192/PMK.03/2007

      Januari 24, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | Tinggalkan komentar

      Daftar Aturan Baru (Juklak UU KUP Terbaru)

      Berikut ini daftar peraturan baru yang merupakan Juklak (petunjuk pelaksanaan) dari Undang-Undang KUP (UU No 6 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No 28 tahun 2007)

      Semua Aturan dibawah ini bisa di download di http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id/announce.php

      • PP Nomor 80 Tahun 2007 Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 28 Tahun 2007
      • Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.03/2007 Tentang : Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Baca lebih lanjut

      Januari 16, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, UU dan aturan pajak | , , , | 14 Komentar

      KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia)

      Lagi, menanggapi komentar pak Sulistiyanto disini : https://triyani.wordpress.com/2007/10/08/uu-pt-yang-baru-uu-no-40-th-2007/#comments

      Terlampir file Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI) yang diambil dari lampiran KEP-34/PJ./2003  tentang Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak.

      Sejak th 2003, KLU WP sudah disesuaikan dengan KBLI.

      Januari 14, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, UU dan Aturan lainnya | , , | 34 Komentar

      PP No 80 tahun 2007

      Peraturan Baru, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 atau PP No 80 tahun 2007 tgl 28 Desember 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 28 Tahun 2007

      Semoga Bermanfaat.

      Thanks to Pak Taufik atas kirimannya

      Salam,

      Triyani

      Januari 14, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, UU dan aturan pajak | , , , , | 12 Komentar

      Perubahan Tahun Buku

      dari pertanyaan member Forum Pajak

      Konon, ada sebuah perusahaan (PMA) yang baru berdiri pada bulan Juli 2007 yang ingin mengajukan perubahan tahun buku. Karena pada saat pendirian perusahaan para pemegang saham tidak/belum tahu kapan periode pembukuan yang harus mereka gunakan. Kemudian setelah perusahaan beroperasi, mereka berniat untuk mengajukan perubahan tahun buku sesuai dengan Induk perusahaannya di LN. Menurut AR perusahaan tsb, permohonan perubahan tahun buku tsb tidak dapat diproses, karena tidak ada lampiran SPT Tahunan tahun terakhir. Memang sesuai dengan SE-14 tahun 1991, salah satu syarat permohonan perubahan tahun buku adalah bahwa “SPT Tahunan tahun terakhir telah dimasukkan”.

      Baca lebih lanjut

      Desember 2, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, sharing | , , , | 2 Komentar

      Proses Keberatan Pasca PER-01/PJ./2007

      seperti pernah aku posting disini bahwa ada ketentuan baru yang mengatur tentang penanganan surat keberatan . Setelah diterbitkannya PER-01 tersebut petunjuk pelaksanaan untuk memproses permohonan keberatan WP diatur secara lebih detail.

      Sejak keluar peraturan baru tsb aku sedikit lega karena dengan adanya juklak tentang keberatan step-step proses permohonan keberatan menjadi lebih jelas. Aku juga berharap dengan adanya ketentuan baru tersebut, penanganan permohonan keberatan akan diproses dengan cara yang lebih baik dan lebih fair, meski masih ditangani oleh institusi yang sama dg penerbit SKP -sama2 DJP –🙂

      Akhirnya ada juga permohonan keberatan yang harus aku kerjakan setelah terbitnya PER-01, meski bukan project pribadi hehehe. Tgl 22 November kemarin permohonan sudah dimasukkan ke KPP.

      Suprised… Baca lebih lanjut

      November 30, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya, sharing | , , | Tinggalkan komentar

      Formulir SPT Tahunan 2007

      1. Formulir SPT Tahunan tahun 2007 untuk WP Badan yang melakukan pembukuan dengan USD bisa di download disini

      2. Formulir SPT Tahunan tahun 2007 untuk WP Badan bisa di download disini

      3. Formulir SPT Tahunan PPh 21 tahun 2007 bisa di download disini

      Ref PER-81/PJ./2007

      [Thanks to Uyung & Mba Ety Rohayati-Exac atas kiriman filenya]

      [Update 05-12-07] file SPT Tahunan dalam bentuk Excel bisa di download di webnya DJP berikut ini : http://www.pajak.go.id/download/spt-2007/

      November 22, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Badan | , , , | 66 Komentar

      Form SPT Tahunan WP Orang Pribadi th 2007

      Alhamdulillah, pas buka email siang ini di inbox-ku udah ada kiriman dari salah seorang tax-inaer, isinya file PER-161/PJ./2007 yang kemarin aku cari🙂 . Begitulah milisku tercinta tax-ina, banyak hal yang selalu bisa dibagikan dan banyak teman yang mau berbagi, entah info baru, info lama, info penting, info ga penting, kalau berkaitan dg pajak hampir selalu bisa di dapetin.

      File aturan baru ini juga seharusnya bisa di download langsung di webnya LTO ini lokasinya tapi tadi aku coba download ga bisa😦 atau disini aja

      Dengan adanya Peraturan baru ini, maka formulir SPT Tahunan tahun 2007 yang digunakan untuk WP Orang Pribadi (WPOP) adalah sbb : Baca lebih lanjut

      November 22, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | , , , , , | 88 Komentar

      adu cepat…

      wahh.. kalau soal nerbitin STP, KPP sekarang (baca : KPP Modern) reaksinya cepet banget…

      ceritanya kemarin ada kasus WP telat banget masukin SPT Tahunannya th 2005. SPT tsb seharusnya paling lambat dilaporkan tgl 300906. Entah kenapa (sengaja ga diceritain masalahnya hehehe) SPT Tahunan tsb baru dilaporkan Juli 2007 kemarin. Angsuran PPh25 berdasarkan SPT sebelumnya nihil, sementara menurut SPT 2005 terdapat angsuran 60jtan sebulan. Akibat keterlambatan penyampaian SPT tsb ke KPP maka angsuran PPh 25 utk masa sept06 s/d Jun07 juga terlambat bayar.

      Sanksi bunga-nya aja dah lumayan berat nehh.. hiks hiks.. (padahal bukan duit gw hehehe) , apalagi bayar sekaligus cicilan utk beberapa bulan.. wahh.. pasti berat dehh.. mengganggu cashflow. Kemarin udah sempet mikirin gimana caranya supaya ga harus bayar PPh 25 tsb nihh. Aku kasih ide supaya cepet2 masukin SPT tahunan th 2006 (yang akhir tahun bukunya Juli 2007) dg harapan SPT tahunan tsb sudah bisa dilapor sebelum KPP menerbitkan STP PPh 25 yang belum dibayar itu hehehe. Kalau KPP menerbitkan STP PPh 25 Setelah SPT Tahunan dilapor khan WP punya alasan untuk tidak membayar cicilan tsb, krn perhitungan PPh terutang sudah dihitung berdasarkan SPT Tahunan. Baca lebih lanjut

      November 5, 2007 Posted by | Iseng, Ketentuan Umum Perpajakan, sharing, spontan | Tinggalkan komentar

      Aturan baru lagi

      Siang ini buka web LTO nemu aturan baru PER-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 (udah hampir sebulan yl nih aturan) yang isinya tentang “Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan ketetapan pajak, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah” -duh judul aturannya panjang banget-

      baru sempet baca sepintas sih.. isinya yang pasti mengatur tentang prosedur pengajuan dan penyelesaian :

      – Permohonan pembetulan ketetapan pajak

      – Keberatan

      – Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

      – pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

      baik atas Pajak Penghasilan maupun PPN dan PPn BM.

      dalam pasal2 berikutnya diatur lebih jelas tentang proses (step2) untuk menyelesaikan permohonan wajib tsb dan ada batasan waktu yang jelas di setiap step.

      segitu dulu yah infonya.. ntar dilanjutin lagi🙂

      file aturannya bisa didownload disini per-01-pj-07-2007.pdf

      November 2, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, UU dan aturan pajak | , , , | 4 Komentar

      Macam2 pajak di Indonesia

      Table jenis2 pajak di Indonesia bisa di download disini

      Oktober 22, 2007 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, Pajak lainnya | , , | 3 Komentar

      Ikuti

      Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

      Bergabunglah dengan 3.489 pengikut lainnya