Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

PER-08/2013 ttg Perubahan PER-24 (No FP Baru)

Update-update info ditengah kesibukan DJP menerima laporan SPT Tahunan WP OP

1) PKP yang telah memperoleh Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari DJP wajib menggunakan no seri FP sesuai PER-24/PJ/2012 -no Seri FP baru- (mulai 1 April 2013)

2) PKP yang belum memperoleh Surat Nomor Seri Faktur Pajak dari DJP wajib menggunakan no seri FP sesuai PER-13/PJ./2010 -no Seri FP lama- s/d 31 Mei 2013

3) Jika kemudian PKP -point 2- memperoleh Surat Pemberitahuan Nomor Seri FP dari DJP, wajib menggunakan no seri FP tsb sejak tgl surat pemberitahuan

4) Mulai 1 Juni 2013 seluruh PKP wajib menggunakan no seri FP sesuai PER-24 (no seri FP baru).

Berikut ini peraturan terkait  PER – 08 PJ 2013 tg Perubahan PER-24 PJ 2012 tg Faktur Pajak dan SE – 15 PJ 2013 tg Penyampaian PER-08 PJ 2013 tg Faktur Pajak

Maret 28, 2013 Posted by | Pajak, PPN | , , | 2 Komentar

Belajar Transfer Pricing di DDTC

Belajar  Transfer Pricing di DDTC

Alhamdulillah akhirnya bisa juga mengikuti kursus Transfer Pricing di DDTC (www.dannydarussalam.com) dari sesi-1 s/d terakhir.  Banyak sekali hal-hal baru mengenai transfer pricing yang bisa saya peroleh dari kursus ini. Tidak hanya mengenai apa itu Transfer Pricing, bagaimana memilih pembanding, bagaimana memilih methode yang tepat, apa itu Arm’s length principle, bagaimana membuat TP Documentation, tetapi ada juga view dari sisi hukum perpajakan, International taxation dan juga contoh kasus nyata mengenai sengketa TP di negara lain yang bisa menjadi referensi. Ada banyak tips and trick yang diajarkan oleh selama kursus, juga sharing pengalaman dari kasus nyata yang tidak bisa saya tulis semua di sini.

Sebelum mengikuti kursus ini, ketika membahas mengenai suatu transaksi yang terjadi antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, seringkali  saya terjebak pada bahasan mengenai  metode apa yang paling tepat untuk digunakan serta berapa harga/nilai wajar atas transaksi tersebut.  Padahal sebelum bisa menentukan metode yang tepat, ada hal krusial yang harus lebih dulu dipahami misalnya fakta-fakta mengenai transaksi tersebut. Memahami fakta yang terjadi atas transaksi yang terjadi antara para pihak yang memiliki hubungan istimewa sangatlah penting, karena sengketa Transfer Pricing adalah “Sengketa mengenai Fakta”. Ini salah satu kata kunci yang saya peroleh dari kursus ini.

Hal lainnya, yang juga tidak kalah penting adalah “mengenal diri kita” sebelum menentukan pembanding. Jika kita tidak mengenal dengan baik mengenai “siapa diri kita” bagaimana kita bisa memilih pembanding. “Pengenalan diri” dalam konsep transfer pricing dikenal dg analisis FAR (Fungsi, Aset dan Resiko). Kemudian mengenai analisa kesebandingan (comparability analysis) yang konon merupakan jantung dari arm’s length principle.

Selama mengikuti  kursus Transfer Pricing di DDTC saya merasa bahwa saya berada di tempat yang tepat untuk belajar transfer pricing, saya bisa memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai Transfer Pricing.

Materi kursus yang lengkap Baca lebih lanjut

Januari 27, 2013 Posted by | Pajak, sharing | , , , | 2 Komentar

Tarif PPh Final

Table Tarif PPh final Pasal 4(2), Pasal 17(2c) dan Pasal 15. Table ini dimodifikasi dari file tarif PPh di webnya BKF

Table dalam format excel bisa diunduh disini Tarif PPh Final ; untuk table dalam format word bisa diunduh Disini

No

Uraian

Tarif

Dasar Perhitungan

I PPh Final Pasal 4(2)
1 Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI
Dasar Hukum : PP 131 Tahun 2000

a)

WP DN dan BUT

20%

Jml Bruto

b)

WPLN

20% atau sesuai tarif P3B

Pengecualian :

-

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. 

-

Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 

-

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. 

-

Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhada, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri. 
2 Baca lebih lanjut

Januari 24, 2013 Posted by | Pajak, PPh Final Ps 4 (2), PPh Pasal 21/26 | , , | 1 Komentar

Tarif PPh Pasal 22

Tarif PPh 22 Sejak 2009 s/d yang akan berlaku th 2013 :

Uraian Transaksi

Th 2013

(Mulai : 23/2/2013)

Th 2010 – 2013

(Periode 31/08/2010 s/d 22/2/13)

Th 2009 – 2010

(Periode  : 1/1/2009 s/d 30/08/2010)

1. Impor selain Kedelai, Gandum & Tepung Terigu yang menggunnakan API 2,5% x Nilai Impor 2,5% x Nilai Impor 2,5% x Nilai Impor
2. Impor Kedelai, Gandum dan Tepung Terigu, yang menggunakan API 0,5% x Nilai Impor 0,5% x Nilai Impor 2,5% x Nilai Impor  (sama dg tariff PPh 22 impor lainnya) 
3. Impor yang tidak menggunakan API 7,5% x Nilai Impor 7,5% x Nilai Impor 7,5% x Nilai Impor
4. Impor yang tidak dikuasai Baca lebih lanjut

Januari 24, 2013 Posted by | Pajak, PPh Pasal 22 | | 1 Komentar

Pemungut PPh Pasal 22 dari Waktu ke Waktu

Daftar Pemungut PPh Pasal 22 dalam kurun waktu Nov 2007 s/d yang akan berlaku th 2013 :

PMK-224/PMK.011/2012

Periode 23/2/2013 –

PMK-154/PMK.03/2010

Periode 31/08/2010 – 22/2/13

PMK-154/PMK.03/2007

Periode 27/11/2007 – 30/8/2010

 1.    Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;  1.      Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan cukai, atas impor barang.
 2.    bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; 2. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;  2.      Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
 3.    bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); Baca lebih lanjut

Januari 23, 2013 Posted by | Pajak, PPh Pasal 22 | , | 1 Komentar

Update PPh Pasal 22 th 2013

Sebelum sempat update posting yang lebih serius, sementara repost dulu Chirpstory TL ttg PPh 22 yang dichirp oleh @PajakMania berikut ini  : http://chirpstory.com/li/45758

Januari 12, 2013 Posted by | Pajak, PPh Pasal 22 | , , | Tinggalkan komentar

PER-31/PJ./2012 Pedoman Teknis PPh 21/26 th2013

Update Peraturan Pajak baru, PER-31/PJ./2012 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21/26  yang mulai berlaku 1 Januari 2013.

Filenya bisa diunduh di sini PER – 31.PJ.2012 tg Pedoman Teknis Pelaporan PPh psl 21-26

Dengan berlakunya PER-31/PJ./2012, maka PER-31/PJ./2009 dan PER-57/PJ./2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Terima kasih banyak @pajakmania atas sharing filenya, sangat bermanfaat.

Januari 3, 2013 Posted by | Pajak, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21/26 | , , | 10 Komentar

Bea Masuk 2013 Dalam Rangka ATIGA, IJEPA, AIFTA

Update Bea Masuk 2013

1. Bea Masuk dalam rangka ATIGA bisa diunduh di sini atau di web BKF berikut ini

2. Bea Masuk dalam rangka IJEPA bisa diunduh di sini atau di web BKF berikut ini

3. Bea Masuk dalam rangka AIFTA bisa diunduh di sini atau di web BKF berikut ini

Januari 2, 2013 Posted by | Pajak | , , , , | 2 Komentar

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 2012, KEP-321/PJ./2012

Sejak seminggu yang lalu dalam daftar peraturan di web DJP www.pajak.go.id sudah ada update KEP-321/PJ./2012 tentang perubahan KEP-233/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KLU).  Tapi sayang lampirannya tidak bisa diunduh. Setiap kali saya coba mengunduh lampiran KEP-321  hanya muncul respons “http :/1.1.500 Internal Server Error”

Alhamdulillah, hari ini dapat kiriman email KEP-321/PJ.2012 lengkap dengan lampirannya dari @ardisobby. Terima kasih banyak.  Jika teman-teman juga kesulitan mengunduh file tersebut dari web DJP, filenya bisa diunduh disini

Berdasarkan uraian umum mengenai KLU-2012, KLU ini didasarkan kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Badan Pusat Statistik tahun 2009 Cetakan III. Namun untuk menyesuaikan dengan kebutuhan administrasi perpajakan dan evaluasi pendapatan negara dari pajak, maka dilakukan penyesuaian atas KBLI 2009 tersebut.

Desember 10, 2012 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , | 3 Komentar

Faktur Pajak 2013 PER-24/PJ./2012

Peraturan Baru PER-24/PJ./2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak .

File lengkapnya bisa didownload disini PER-24/PJ./2012 – Faktur Pajak

Thanks to @ardisobby (Ardi-Trakindo) yang sudah share filenya.

November 28, 2012 Posted by | Pajak | , | 6 Komentar

Seminar Perpajakan International

Belajar Perpajakan International tentu tidak akan lepas dari mempelajari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dan perkembangannya. Perjanjian bilateral perpajakan suatu negara pada umumnya disusun mengacu pada dua model perjanjian, yaitu : OECD Model dan UN Model.

Pada bulan Maret 2012, United Nations telah menerbitkan versi terbaru  “United Nations Models Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries (the “UN Model 2011″)” . UN Model 2011 ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif model perjanjian yang lebih mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang.

Untuk membahas lebih lanjut mengenai versi terbaru dari UN Model dan kontribusi United Nations terhadap Perpajakan International, DDTC (www.dannydarussalam.com) akan menyelenggarakan seminar sehari yang mengambil tema “United Nations Contribution to International Taxation”.  Seminar ini akan diselenggarakan pada :

–          Hari/Tanggal       :           Selasa, 27 November 2012, Jam : 09.00 s/d 17.00

–          Tempat                 :           DDTC – Training Center.

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, 6th Floor, Unit #0601

Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1. Summarecon, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

- Pembicara

•  Darussalam, Managing Director of DANNY DARUSSALAM Tax Center

•  Danny Septriadi, Director of DANNY DARUSSALAM Tax Center

•  B. Bawono Kristiaji, VP, Tax Research and Training Services

•  Yusuf W. Ngantung, Manager of International Tax Advisory and Corporate Restructuring  Services in DANNY DARUSSALAM Tax Center

Untuk pendaftaran dan Informasi lebih lanjut bisa menghubungi contact person di bawah ini atau dengan mengisi Form Pendaftaran ini

Contact Person :

Ms. Eny Marliana

Mobile-phone:  +62 815 8980228, Phone: +6221 2938 5758, ext. 140

E:   eny@dannydarussalam.com

Ms. Rika Aryani

Mobile-phone: +62 838 9213 3986, Phone: +6221 2938 5758, ext. 114

E: rika@dannydarussalam.com

Website:  www.dannydarussalam.com

Baca lebih lanjut

November 14, 2012 Posted by | Pajak, sharing, Tax Treaty | , , | Tinggalkan komentar

Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara

Info Peraturan Kepabeanan baru PER-51/BC/2012 tgl 6/11/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara yang diunduh dari web beacukai

Disimpan disini juga biar gampang kalau lagi cari arsip peraturan

November 7, 2012 Posted by | Aturan Lainnya, Pajak | , , | 1 Komentar

Belajar Pajak International

International Tax Course – Regular Class

Time:       

Monday & Wednesday, 06.30 pm – 09.00pm

Batch 1 – Start on 12 November 2012. Duration 1.5 months: 8 sessions + 1 exam

Course Structure:
1. Section 1: Introduction
2. Section 2: Basic Principles of International Tax Law
3. Section 3: Double Taxation Conventions (DTCs) – part I
4. Section 4: Double Taxation Conventions (DTCs) – part II
5. Section 5: Double Taxation Conventions (DTCs) – part III
6. Section 6: Double Taxation Conventions (DTCs) – part IV
7. Section 7: International Tax Avoidance
8. Section 8: Miscellaneous Topics and Exam Preparation
9. Examination

Further Information and Registration:

All courses are offered in Bahasa Indonesia and held in DDTC’s Training Center

Menara Satu Sentra Kelapa Gading

6th Floor, Unit #0601

Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1

Summarecon, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Phone: +62 2938 5758

Fax: +62 2938 5759

Website:  www.dannydarussalam.com

Contact Person:

Ms. Eny Marliana/ Ms. Rika Aryani

Mobile:  +62 815 898 0228/+62 838 9213 3986

Email: eny@dannydarussalam.com/rika@dannydarussalam.com

November 6, 2012 Posted by | Pajak | , , | Tinggalkan komentar

Belajar Transfer Pricing

Transfer Pricing Course

1.     Regular Class

Tuesday & Thursday, 06.30 pm – 09.00pm

Batch 1 – Start on 13 November 2012. Duration 1.5 months: 8 sessions + 1 exam

2.     Executive Class

Saturday, 09.30 am to 03.30 pm

Batch 1 – Start on 15 December, 2012. Duration 1.5 months: 4 sessions + 1 exam

Course Structure:

  1. Section 1: Introduction – Legal Framework in Indonesia
  2. Section 2: Fundamental Sources and The Arm’s Length Principle
  3. Section 3: Functional and Comparability Analysis
  4. Section 4: Transfer Pricing Methods
  5. Section 5: Transfer Pricing Analysis in Practice
  6. Section 6: Specific Transactions
  7. Section 7: Compliance Issues and Dispute Resolution
  8. Section 8: Case Studies and Exam Preparation
  9. Paper Examination

Further Information and Registration:

All courses are offered in Bahasa Indonesia and held in DDTC’s Training Center

Menara Satu Sentra Kelapa Gading

6th Floor, Unit #0601

Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1

Summarecon, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Phone: +62 2938 5758

Fax: +62 2938 5759

Website:  www.dannydarussalam.com

 

Contact Person:

Ms. Eny Marliana/ Ms. Rika Aryani

Mobile:  +62 815 898 0228/+62 838 9213 3986

Email: eny@dannydarussalam.com/rika@dannydarussalam.com

November 6, 2012 Posted by | sharing | , , | Tinggalkan komentar

TANGGUNGAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM PTKP (2013)

TANGGUNGAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM PTKP (2013)
TRIYANI BUDIANTO
.

Pendahuluan

Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri diberikan pengurang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disesuaikan dengan banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya bagi wajib pajak yang bersangkutan. Dalam tulisan ini, penulis mengulas tentang Tanggungan Wajib Pajak yang dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya Penghasilan tidak kena pajak.

Key words : Tanggungan Waiib Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Baca lebih lanjut

November 5, 2012 Posted by | Pajak, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21/26 | , , , | 3 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.034 pengikut lainnya.