Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Wakil dan Kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

Wakil dan Kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

Oleh : Triyani Budianto

Pengantar

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Sendiri, Wakil Wajib Pajak atau Kuasa. Pihak-pihak yang ditentukan sebagai wakil Wajib Pajak telah diatur dalam Undang-undang KUP. Demikian pula persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tulisan sederhana ini merupakan ringkasan dari ketentuan-ketentuan tersebut, dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami mengenai wakil wajib pajak dan kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengurus sebagai wakil Wajib Pajak

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP telah mengatur mengenai siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena wajib pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Berikut ini wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP, dalam hal :

  1. badan oleh pengurus;
  2. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
  3. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
  4. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
  5. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
  6. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Yang dimaksud dengan pengurus bagi wajib pajak badan terdiri dari :

  • Orang yang namanya tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian dan perubahannya ;
  • Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan. Ketentuan dalam ayat ini berlaku juga bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Bagi wakil wajib pajak, untuk dapat mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tidak diperlukan surat kuasa khusus. Untuk Pengurus yang namanya tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta perusahaan dapat membuktikan kedudukannya sebagai pengurus melalui akta pendirian atau perubahannya. Sedangkan bagi pengurus yang namanya tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta perusahaan diperlukan bukti lain untuk membuktikan bahwa orang tersebut nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Bukti lain tersebut misalnya bukti bahwa orang tersebut berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga atau bukti bahwa pengurus tersebut berwenang menandatangani cek wajib pajak.

Baca lebih lanjut

Januari 21, 2015 Posted by | Artikel Pajak, Artikel Pajak-ku, Ketentuan Umum Perpajakan | , , , | 4 Komentar

Tata Cara Pencabutan PKP Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil PPN

#UpdatePajak #PER-12/PJ./2014 Tata Cara Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan Atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai 2014 dapat diunduh disini

 

April 10, 2014 Posted by | Pajak, PPN | , , | 4 Komentar

Seminar & Training Program DDTC Maret-April 2014

Informasi buat teman-teman yang akan mengikuti Seminar & Training di DDTC Baca lebih lanjut

April 10, 2014 Posted by | Adv. Seminar | Tinggalkan komentar

Mau Majalah InsideTax Gratis?

Dapatkan Inside Tax Edisi Khusus secara gratis dengan cara mengirimkan nama lengkap, Pekerjaan/Jabatan, nama perusahaan tempat bekerja, alamat tempat tinggal/kantor, dan no telepon pribadi/kantor, ke alamat email: insidetax@dannydarussalam.com.

Tersedia untuk 100 pengirim pertama s/d 31 Januari 2014. Baca lebih lanjut

Januari 21, 2014 Posted by | Adv. Seminar, Pajak | , , | 2 Komentar

PMK-107/PMK.011/2013~>Juklak PP 46 th 2013

#UpdatePajak akhirnya PMK yang ditunggu-tunggu terbit juga. semoga segera disusul dg PER-DJP & SE-nya biar jelas sejelas jelasnya :). Bagi yang memerlukan filenya silahkah unduh file PMK107_PMK_011_2013 (Juklak PP46) disini . Mari kita pelajari sama-sama.

Terima kasih @pajakmania atas updatenya.

 

Agustus 14, 2013 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Orang Pribadi | , , , | 6 Komentar

SE-33/PJ.2013 PPN atas Freight Forwarding

#UpdatePajak SE – 33 PJ 2013 tg PPN atas Freight Forwarding

Penjelasan lebih lanjut dari PMK-38/PMK.011/2013

Juli 17, 2013 Posted by | Pajak, PPN | Tinggalkan komentar

PP 46 tahun 2013 PPh Final 1% untuk UKM

#UpdatePajak. Setelah banyak berita yang terbit di berbagai media selama ini, akhirnya PP yang ditunggu-tunggu datang juga 🙂 . diunggah di blog dulu supaya teman-teman bisa mengunduhnya dan mempelajari peraturan baru sama-sama. Setelah selesai baca-baca nanti rangkumannya diposting lagi.

PP – 46 Tahun 2013   yang mengatur tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tgl 1 Juli 2013.

Terima kasih @Pajakmania @didikcumi atas updatenya.

 

Juni 26, 2013 Posted by | Pajak, Pajak lainnya, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Orang Pribadi | , , | 18 Komentar

PER-22/PJ./2013 ~ Petunjuk Pemeriksaan Afiliasi

#UpdatePajak peraturan baru PER-22/PJ./2013 mulai berlaku tgl 1 Juli 2013 yang mengatur tentang Petunjuk Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

Terima kasih, Pak Anton Suryadi (tax-inaer) yang sudah sharing filenya.

 

Juni 5, 2013 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Badan | , , , , | Tinggalkan komentar

PER-20/PJ./2013 ttg Tata Cara Pendaftaran WP

Update peraturan baru PER-20.PJ.2013, yang mengatur tentang :

1) Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP

2) Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP

3) Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP

4) Perubahan Data [Wajib Pajak]

5) Pemindahan Wajib Pajak

Terima kasih @PajakMania, @yacobyahya, @dinartodinoto atas update-updatenya

 

Juni 4, 2013 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , , , , | 1 Komentar

Perubahan SPT Masa 21/26

Update Peraturan Pajak baru

PER-14/PJ./2013 tentang  Bentuk, isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/Pasal 26 serta bentuk Butki Potong Pph Pasal 21/ Pasal 26. Silahakan diunduh disini PER-14.PJ.2013( SPT Masa PPh 2126) tmt 010114

Form SPT Masa baru ini mulai berlaku 1 Januari 2014, masih banyak waktu untuk mempelajarinya.Tapi bagi WP yang menggunakan e-SPT tentu tinggal menunggu update eSPT ya 🙂

Terima kasih @amanikirei @Pajakmania atas updatenya

Oh ya, mengenai Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 masih menggunakan PER – 31.PJ.2012 tg Pedoman Teknis Pelaporan PPh psl 21-26

Selamat #BelajarPajak.

Mei 15, 2013 Posted by | Pajak, PPh Pasal 21/26 | , | 4 Komentar

Perubahan SPT PPN (PER-11/PJ./2013 & PER-10/PJ./2013)

1. File PER-11/PJ./2013 tentang perubahan PER-44/PJ./2010 tentang bentuk  Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa  PPN hasil unduhan dari google drive @PajakRI yang diresize PER-11.PJ.2013 – Perubahan PER-44.PJ.2010 (1)  SPT Masa PPN 1111

2.  File PER-10/PJ./2013 tentang perubahan PER-45/PJ.2010 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. file kiriman @ardisobby yang diresize  PER-10.PJ.2013 – Perubahan PER-45.PJ.2010 (1)  SPT Masa PPN 1111-DM

 

Mei 3, 2013 Posted by | Pajak, PPN | , , , , | 1 Komentar

Slide Penjelasan PMK-38 DPP Nilai Lain Freight Forwarding

Slide penjelasan PMK-38 DPP Nilai Lain Perusahaan Freight forwarder, hasi unduhan dari http://www.forwarderforum.com

PPN-atas-Jasa-Freight-Forwarding_09-Mar-11-REvisi-3-APRIL-2013

ppn-ff-dlm-pmk38-2013-alfi_DJP_4-apr-13

April 5, 2013 Posted by | Pajak, PPN | | 4 Komentar

PER-08/2013 ttg Perubahan PER-24 (No FP Baru)

Update-update info ditengah kesibukan DJP menerima laporan SPT Tahunan WP OP

1) PKP yang telah memperoleh Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari DJP wajib menggunakan no seri FP sesuai PER-24/PJ/2012 -no Seri FP baru- (mulai 1 April 2013)

2) PKP yang belum memperoleh Surat Nomor Seri Faktur Pajak dari DJP wajib menggunakan no seri FP sesuai PER-13/PJ./2010 -no Seri FP lama- s/d 31 Mei 2013

3) Jika kemudian PKP -point 2- memperoleh Surat Pemberitahuan Nomor Seri FP dari DJP, wajib menggunakan no seri FP tsb sejak tgl surat pemberitahuan

4) Mulai 1 Juni 2013 seluruh PKP wajib menggunakan no seri FP sesuai PER-24 (no seri FP baru).

Berikut ini peraturan terkait  PER – 08 PJ 2013 tg Perubahan PER-24 PJ 2012 tg Faktur Pajak dan SE – 15 PJ 2013 tg Penyampaian PER-08 PJ 2013 tg Faktur Pajak

Maret 28, 2013 Posted by | Pajak, PPN | , , | 2 Komentar

Belajar Transfer Pricing di DDTC

Belajar  Transfer Pricing di DDTC

Alhamdulillah akhirnya bisa juga mengikuti kursus Transfer Pricing di DDTC (www.dannydarussalam.com) dari sesi-1 s/d terakhir.  Banyak sekali hal-hal baru mengenai transfer pricing yang bisa saya peroleh dari kursus ini. Tidak hanya mengenai apa itu Transfer Pricing, bagaimana memilih pembanding, bagaimana memilih methode yang tepat, apa itu Arm’s length principle, bagaimana membuat TP Documentation, tetapi ada juga view dari sisi hukum perpajakan, International taxation dan juga contoh kasus nyata mengenai sengketa TP di negara lain yang bisa menjadi referensi. Ada banyak tips and trick yang diajarkan oleh selama kursus, juga sharing pengalaman dari kasus nyata yang tidak bisa saya tulis semua di sini.

Sebelum mengikuti kursus ini, ketika membahas mengenai suatu transaksi yang terjadi antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, seringkali  saya terjebak pada bahasan mengenai  metode apa yang paling tepat untuk digunakan serta berapa harga/nilai wajar atas transaksi tersebut.  Padahal sebelum bisa menentukan metode yang tepat, ada hal krusial yang harus lebih dulu dipahami misalnya fakta-fakta mengenai transaksi tersebut. Memahami fakta yang terjadi atas transaksi yang terjadi antara para pihak yang memiliki hubungan istimewa sangatlah penting, karena sengketa Transfer Pricing adalah “Sengketa mengenai Fakta”. Ini salah satu kata kunci yang saya peroleh dari kursus ini.

Hal lainnya, yang juga tidak kalah penting adalah “mengenal diri kita” sebelum menentukan pembanding. Jika kita tidak mengenal dengan baik mengenai “siapa diri kita” bagaimana kita bisa memilih pembanding. “Pengenalan diri” dalam konsep transfer pricing dikenal dg analisis FAR (Fungsi, Aset dan Resiko). Kemudian mengenai analisa kesebandingan (comparability analysis) yang konon merupakan jantung dari arm’s length principle.

Selama mengikuti  kursus Transfer Pricing di DDTC saya merasa bahwa saya berada di tempat yang tepat untuk belajar transfer pricing, saya bisa memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai Transfer Pricing.

Materi kursus yang lengkap Baca lebih lanjut

Januari 27, 2013 Posted by | Pajak, sharing | , , , | 2 Komentar

Tarif PPh Final

Table Tarif PPh final Pasal 4(2), Pasal 17(2c) dan Pasal 15. Table ini dimodifikasi dari file tarif PPh di webnya BKF

Table dalam format excel bisa diunduh disini Tarif PPh Final ; untuk table dalam format word bisa diunduh Disini

No

Uraian

Tarif

Dasar Perhitungan

I PPh Final Pasal 4(2)
1 Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI
Dasar Hukum : PP 131 Tahun 2000

a)

WP DN dan BUT

20%

Jml Bruto

b)

WPLN

20% atau sesuai tarif P3B

Pengecualian :

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. 

Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. 

Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhada, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri. 
2 Baca lebih lanjut

Januari 24, 2013 Posted by | Pajak, PPh Final Ps 4 (2), PPh Pasal 21/26 | , , | 1 Komentar