Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Tutorial: Cara Mendapatkan dan Aktivasi EFIN

Bisa jadi masih banyak yang belum mengenal Electronic Filing Identification Number atau yang biasa disebut EFIN. Ini adalah nomor unik yang akan dipakai oleh Wajib Pajak saat mendaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online. Ketika lupa password atau bahkan e-mail akun Anda yang teregistrasi di DJP Online, EFIN menjadi jawaban kebuntuan Anda. Utamanya, EFIN diperlukan bagi Wajib Pajak agar bisa melakukan e-Filing dan transaksi pajak online lainnya seperti e-Billing. Lantas, bagaimana cara mendapatkan EFIN?

Sebelumnya, ada tiga hal yang perlu Anda siapkan. Pertama, adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan e-mail aktif yang dapat Anda gunakan. Selanjutnya, fotokopi NPWP dan KTP Anda untuk nantinya diserahkan kepada petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Setelah memberikan dua fotokopi dokumen yang sudah disebutkan kepada petugas di kantor pajak, Anda akan diarahkan untuk mengisi Formulir Aktivasi EFIN. Informasi di dalamnya merupakan identitas Wajib Pajak termasuk nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon seluler, alamat e-mail, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk mengisi data-data tersebut dengan lengkap.

Jika ingin lebih efektif atau hemat waktu, Anda cukup mengunduh Formulir Aktivasi EFIN di website resmi DJP atau di sini. Simpan formulir tersebut untuk dicetak. Setelah dicetak, silakan isi form dengan data pribadi Anda untuk diserahkan kepada petugas di loket EFIN di KPP. Idealnya, proses ini tidak memakan waktu lebih dari 10 menit.

Ada hal yang perlu Anda lakukan sebelum pulang dari kantor pajak. Tanyakan kembali ke petugas untuk memastikan bahwa EFIN Anda sudah aktif. Di beberapa kota besar, loket EFIN juga tersedia di pusat perbelanjaan. Untuk informasi ini, Anda dapat melihatnya di twitter kantor pajak terdekat.

Kini Anda sudah memiliki EFIN. Artinya, Anda sudah dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak secara online alias eFiling pajak. Mari budayakan tertib bayar dan lapor pajak.

Juni 16, 2016 Posted by | Pajak | , , , , | 1 Komentar

Publikasi NPWP

solo-015

Gambar tersebut saya copy paste dari blognya Paman Tyo .  Keren yah.. 🙂 . (minta ijin copy paste ke blog saya yah Paman Tyo :D)

Sejak 2-3 tahun lalu ketika DJP mulai gencar menerbitkan NPWP Pribadi untuk karyawan, sebagian besar teman-teman di milis tax-ina (milis komunitas praktisi pajak) yang telah memiliki NPWP mencantumkan NPWPnya dalam signature emailnya. Saya tidak tahu persis apakah signature tsb hanya digunakan untuk posting di milis tax-ina atau memang setting default untuk signature semua email yang mereka kirim. Sampai saat ini, hal tsb masih terus berlangsung.

Saya pernah melihat kartu nama seseorang yang juga mencantumkan NPWP, tapi lupa entah dimana dan kartu nama siapa.

Kalau saya, biasanya mencantumkan NPWP dalam invoice saja heheheh.  Bagaimana dengan Anda?

Februari 25, 2009 Posted by | Iseng, OOT | | 10 Komentar

Slide share : NPWP Dan PPh bagi WP OP Karyawan

Test slideshare

Februari 4, 2009 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21/26, sharing | , , , , , | 42 Komentar

Aspek Perpajakan CV

Sebelumnya mohon maaf buat semuanya, karena keterbatasan saya, sampai hari ini masih banyak pertanyaan dalam blog ini yang belum terjawab. Semoga satu demi satu pertanyaan yg belum terjawab bisa segera saya jawab.

Tulisan singkat ini dibuat untuk menjawab beberapa pertanyaan senada di halaman konsultasi yang menanyakan mengenai aspek perpajakan CV.

Aspek Perpajakan CV

a. Pengantar

Meskipun secara hukum terdapat berbagai perbedaan antara PT (Perseroan Terbatas) dengan CV (Comanditaire Venootscha ); namun dalam sudut pandang perpajakan keduanya merupakan Wajib Pajak Badan. Hal ini diuraikan dalam UU KUP (pasal 1 ayat 3) sbb :

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Sesuai dengan definisi mengenai Badan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UU KUP tersebut, Wajib Pajak Badan merupakan :

  • sekumpulan orang dan/atau modal;
  • baik yang melakukan kegiatan usaha;
  • maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha.

Wajib Pajak badan meliputi :

  • perseroan terbatas,
  • perseroan komanditer,
  • perseroan lainnya,
  • badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
  • firma,
  • kongsi,
  • koperasi,
  • dana pensiun,
  • persekutuan,
  • perkumpulan,
  • yayasan,
  • organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
  • lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan
  • bentuk usaha tetap

b. Kewajiban Pajak bagi CV

Sebagaimana kewajiban WP Badan pada umumnya; kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh CV adalah sbb :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri :

  • Mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  • Apabila CV telah memenuhi syarat sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), maka CV juga memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri agar dikukuhkan sebagai PKP.
  • Selain itu, apabila anggota perseroan (Anggota CV), baik persero aktif maupun persero diam belum memiliki NPWP, maka sebaiknya masing-masing anggota perseroan juga mendaftarkan diri ke kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili masing-masing anggota perseroan untuk memperoleh NPWP. Baca lebih lanjut

Mei 22, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Badan | , , , | 38 Komentar