Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

eFiling Badan: Persiapan Lapor Pajak Online

Meskipun perpajakan di Indonesia sudah didukung oleh teknologi yang mumpuni, namun bisa jadi ada yang belum mengenal efiling pajak online. Ya, ini adalah sebuah metode penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui website efiling pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider / Penyedia Jasa Aplikasi) pajak.

Sebelum melakukan efiling, Anda musti menyiapkan sejumlah hal semisal mengaktivasikan eFin di Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian, siapkan e-SPT atau file CSV yang hendak dilaporkan dengan menggunakan aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online.

Selanjutnya, untuk melakukan efiling pajak badan, wajib pajak harus menggunakan aplikasi dari ASP yang sudah diakui dan disahkan DJP. OnlinePajak adalah ASP efiling pajak dan e-SPT alternatif berbasis online yang telah disahkan DJP dengan Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015.

OnlinePajak memberikan banyak manfaat pajak online yang mempermudah wajib pajak badan dalam hitung, setor, dan lapor pajak serta mengelola administrasi perusahaan dalam satu aplikasi terpadu.

Hal selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah batas waktu pelaporan pajak online badan. Seperti lapor pajak badan secara manual, batas waktu efiling juga mengikuti batas waktu penyampaian SPT pada umumnya. Untuk SPT Masa PPN, batas waktu pelaporannya adalah setiap akhir bulan berikutnya (tanggal 30 atau 31).

Sementara batas waktu pelaporan SPT Masa PPh adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Badan adalah setiap tanggal 30 April atau 4 bulan setelah perusahaan tutup buku.

Jika semua hal terkait e-Filing telah disiapkan, Anda perlu mengingat satu hal agar membuat Anda tidak lalai. Yaitu, denda keterlambatan lapor SPT online. Jumlah denda yang ditetapkan jika wajib pajak terlambat lapor SPT online badan sama dengan jumlah denda yang ditetapkan untuk wajib pajak yang terlambat lapor pajak secara manual.

Anda harus membayar sanksi administratif senilai Rp 100 ribu untuk setiap keterlambatan SPT Masa PPh dan Rp 500 ribu untuk PPN. Sementara jika lalai atau telat dalam melapor SPT Tahunan Badan, denda yang dikenakan lebih besar 10 kali lipat atau Rp 1 juta.

Juni 13, 2016 Posted by | Adv, Pajak | , , , | Tinggalkan komentar

UU PPh Baru: UU No 36 tahun 2008

Terlampir file Udang-undang No 36 tahun 2008 tentang : Perubahan keempat atas Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang akan berlaku sejak 1 Januari 2009.

– Download File Batang Tubuh UU No 36 tahun 2008 atau “UU PPh baru”

– Download File Penjelasan UU No 36 tahun 2008

Berdasarkan UU No 36 tahun 2008 ini, maka Undang Undang PPh yang berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2009 adalah : Undang-undang No 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No 36 tahun 2008.

Thanks to : Ika, Lena, om DD dan teman2 tax-ina yang telah berbagi info ๐Ÿ™‚

Oktober 10, 2008 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, Undang-undang, UU dan aturan pajak | , , , | 109 Komentar

RUU PPh Update – Siaran Pers DJP

Disalin dari : http://www.pajak.go.id/dmdocuments/Siaran%20Pers%20RUU%20PPh.pdf

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

  • SIARAN PERS

    “Hasil Akhir Pembahasan Rancangan UncJang-Undang Tentang Pajak Penghasilan yang Telah Disetujui Pansus Perpajakan DPR”

Jakarta, 21 Juli 2008 – Direktur Jenderal Pajak, Darmin Nasution, hari ini bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mengadakan pertemuan dengan para wartawan guna menyampaikan penjelasan mengenai hasil akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (RUU PPh).

Dengan telah selesainya pembahasan di tingkat Panitia Khusus RUU Perpajakan. RUU PPh siap untuk disahkan dalam Sidang Paripurna DPR. RUU PPh tersebut merupakan perubahan ke empat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan {PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. Perubahan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kesejahteraan dan keadilan bersama. Berbagai hal yang melatarbelakangi ditakukannya perubahan Undang-Undang tentang PPh tersebut diatas serta dampaknya terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dapat dijelaskan di bawah ini.

Baca lebih lanjut

Juli 24, 2008 Posted by | Pajak, Pajak lainnya | , | 8 Komentar

SPT 1108 lagi (KEP-112/PJ./2008)

Update 14-08-08 : Berdasarkan KEP-127/PJ/2008 tanggal 11 Agustus 2008,ย  Terhitung Masa Agustus 2008, KPP di lingkungan Kanwil Jakarta Selatan juga menerapkan SPT PPN Form 1108

Berdasarkan KEP-112/PJ./2008 tanggal 25 Juni 2008, maka SPT PPN form 1108 (SPT-1108 ) diterapkan di KPP2 berikut ini :

1. Mulai Masa Januari 2008

  • a. KPP Pratama Jakarta Gambir Dua
  • b. KPP Pratama Jakarta Gambir tiga
  • c. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

2. Mulai Masa April 2008

  • a. KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
  • b. KPP Pratama Jakarta Gambir Empat
  • c. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
  • d. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
  • e. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
  • f. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

3. Mulai Masa Juni 2008

  • a. KPP Madya Jakarta Pusat
  • b. KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
  • c. KPP Pratama Jakarta Menteng Dua
  • d. KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga
  • e. KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih
  • f. KPP Pratama Jakarta Kemayoran
  • g. KPP Pratama Jakarta Senen
Download Peraturan terkait :
1. Per-29/PJ./2008

1. PER-14/PJ./2008

2. Lampiran I (SPT PPN Form 1108 )

3. Lampiran II (Buku Petunjuk pengisian SPT 1108 )

4. Lampiran III (Daftar KPP yang ditetapkan untuk menerima pelaporan SPT Masa PPN dalam bentuk hardcopy dengan menggunakan formulir 1108 )

Posting yang mungkin terkait :

2. SPT Masa PPN baru (Form 1108 )

Juni 30, 2008 Posted by | Pajak, PPN | , , | 3 Komentar

KPP PMA tidak menerima WP Baru lagi

Sudah lama dengar ‘gosip’ mengenai hal ini. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP PMA akan dibatasi, Wajib Pajak PMA baru (Investor Baru) tidak boleh lagi mendaftarkan diri di KPP PMA.

Kemarin siang baru dapat copy peraturan Dirjen Pajak mengenai hal tsb, PER-9/PJ./2008 tentang “Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu” yang mulai berlaku sejak tanggal 25 Maret 2008.

Berikut ini table KPP tempat pendaftaran Wajib Pajak sesuai dengan peraturan baru tsb.

No

Jenis WP

Tempat Pendaftaran

1

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung dari BUMN lebih dari 50%

KPP BUMN

2

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Industri kimia dan barang galian non logam yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Satu

3

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Industri logam dan mesin yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Dua

4

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Pertambangan dan perdagangan yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Tiga

5

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Industri Tekstil, Makanan dan kayu yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Empat

6

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor agrobisnis dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Lima

7

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan di sektor Jasa dan Perdagangan yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMA Enam

8

Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang berkedudukan di DKI Jakarta dan Orang Asing yang bertempat tinggal di DKI Jakarta, yang berasal dari Negara-negara di benua Asia dan Afrika, termasuk Maldives, Cape Verde, Coromos, Mauritius, Mayotte, Saint Helena, Seychelles, Sao Tome dan Principe yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP BADORA Satu

9

Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang berkedudukan di DKI Jakarta dan Orang Asing yang bertempat tinggal di DKI Jakarta, yang berasal selain dari Negara-negara yang disebutkan diatas (ref to no.8 table ini) yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP Badora Dua

10

Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan lembaga keuangan termasuk badan-badan khusus yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan UU No 8 th 1995 tentang Pasar Modal, Perusahaan Efek Non Bank, yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP PMB

11

Perusahaan Besar Tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak

KPP WP Besar dan KPP Madya

12

WP BUMN, WP PMA, BUT dan Orang Asing, Perusahaan Masuk Bursa dan Perusahaan Besar Tertentu, terbatas dalam hal sebagai pemotong dan atau pemungut Pajak Penghasilan

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat pusat, cabang, perwakilan atau kegiatan usaha dilakukan, yang lokasinya berada di luar DKI Jakarta

13

Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu yang mempunyai tempat usaha tersebar dibeberapa tempat (WPOPPT)

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak

14

Wajib Pajak Baru, Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP setelah tgl 25 Maret 2008

Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam point 1 s/d 11 diatas (ref table ini)

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak

Intinya adalah, Wajib pajak yang terdaftar di : 1) KPP di lingkungan kanwil khusus (KPP BUMN, KPP PMA, KPP Badora); 2) KPP WP Besar dan KPP Madya, hanya WAJIB PAJAK tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Dirjen Pajak. Selain WP tsb (WP yang tidak/belum ditetapkan untuk terdaftar di “KPP tertentu” oleh Dirjen Pajak) harus terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

Bagi WP yang selama ini telah terdaftar di KPP di lingkungan kanwil khusus (KPP PMA dan KPP Badora), siap2 barangkali sebentar lagi anda akan memperoleh surat pemberitahuan tentang pemindahan KPP (aka perubahan NPWP). huhh… surat menyurat lagi dg vendor/suplier customer etc.

Perlu diperhatikan juga, seringkali KPP/DJP ‘terlambat’ mengirim surat pemberitahuan tentang pindah KPP tsb. Contohnya, hari ini saya dapat telpon dari 2 client teman saya yang menginformasikan bahwa mereka dipindahkan ke KPP Madya. Teman yang pertama bilang bahwa baru ditelepon oleh AR barunya di KPP Madya, memberitahukan bahwa terhitung sejak tgl 7 April kantornya dipindahkan ke KPP Madya Jaktim, namun belum ada pemberitahuan tertulis. Teman kedua saya bilang bahwa hari ini mereka dapat fax dari KPP Madya, isinya surat pemberitahuan bahwa kantornya dipindahkan ke KPP Madya Jakpus terhitung sejak tanggal 7 April.

Teman saya tsb, dua-duanya protes bilang gini.. “kenapa yaa mba, kok perubahan NPWP, pindah tempat terdaftar gini pemberitahuannya mendadak?, saya khan harus kasih tau rekanan (Supplier/vendor, client/customer, dll) agar mereka menerbitkan bukti potong dan Faktur pajak sesuai NPWP baru, butuh proses!”. Saya cuma bisa bilang.. “yaaa.. harap maklum lah.. ๐Ÿ˜ฆ , lebih baik segera kirim surat pemberitahuan tsb -capek protes- dan usahakan untuk bulan ini pembayaran pajaknya jangan pas tanggal 10, kadang2 dengan adanya perubahan NPWP ini pada saat pembayaran pajak ditolak, karena NPWP tidak dikenal etc”.

Nyebelin memang.. ๐Ÿ˜› , DJP yang melakukan reorganisasi tapi WP harus ikut repot, padahal kalau saja DJP mengirimkan surat pemberitahuan lebih awal, WP bisa melakukan segala sesuatu yang terkait dg lebih baik.

April 8, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , , , , , , | 11 Komentar

SPT 1770-SS Untuk WPOP berpenghasilan Rp 48 Juta setahun

wahh… saking sibuk dg SPT Tahunan, hari ini aku baru tahu kalau sudah ada perubahan PER-161/PJ/2007 tentang SPT 1770-SS.ย  ๐Ÿ™‚
Berdasarkan PER-8/PJ./2008 Formulir SPT Tahunan PPh untuk WP Orang Pribadi form 1770-SS digunakan untuk WPOP yang mempunyai penghasilan s/d Rp 48.000.000 setahun.ย  Semula Form 1770-SS hanya boleh digunakan oleh WPOP yang memperoleh penghasilan sampai dengan Rp 30 Juta setahun.
Dibawah ini copi peraturan di maksud. Semoga bermanfaat.
———————-
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 8/PJ/2008TENTANGPERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-161/PJ/2007 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN Baca lebih lanjut

April 2, 2008 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | , , , , , | 15 Komentar

link file error

Beberapa link file yang terdapat dalam blog ini tidak dapat di acces karena adanya perubahan struktur dari web sumber yang di link (www.pajak.go.id ; http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id dll)

Untuk itu, mohon maaf atas ketidaknyamananya.

Maret 31, 2008 Posted by | Iseng | , , | Tinggalkan komentar

Lagi, Rapat RUU PPh Batal

Pembahasan aja batal mulu kapan kelarnya…

Anggota DPR tuh kerjanya ngapain aja yah? Gaji gedhe, fasilitas segala macem dikasih.. giliran rapat bolos mulu… ๐Ÿ˜› X(

Ini berita sebelumnya selama 3 bln terakhir seputar nasib RUU PPh : RUU PPh Terkatung-katung ; Pembahasan RUU PPh Tersendat-sendat . Hmm.. apalagi kalau dikumpulin berita-berita seputar mundurnya pembahasan RUU PPh sejak awal sekali -2004/05- .. .ck ck ck..

————–Copas dari http://www.pajak.go.id

Lagi, Rapat RUU PPh Batal

Untuk kesekian kalinya, rapat pembahasan RUU tentang Pajak Penghasilan (PPh) kembali batal di gelar karena jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum.

Dengan demikian, baru 198 dari 770 daftar investarisasi masalah (DIM) RUU PPh yang baru selesai dibahas. Padahal, pembahasan RUU PPh dibahas sejak triwulan 1-2007.Direktur Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Djoko Slemat Surjoputro mengatakan, berdasarkan data Sekretariat Komisi XI DPR, jumlah anggota DPR yang datang tidak memenuhi syarat.”Katanya jumlah anggota yang datang kurang, makanya kami kembali ke kantor. Jadi, jangan bilang pemerintah yang memperlambat RUU PPh disahkan,” ujar Djoko di Jakarta, Kamis (13/3).

Baca lebih lanjut

Maret 18, 2008 Posted by | Pajak | , , | Tinggalkan komentar

Resume KUP 2008

Udah lama pingin bikin resume tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku tahun 2008.. tapi kok ga sempet2 yah..ย  ๐Ÿ˜ฆ

tapi sempet ga sempet harus dimulai dari sekarang..ย ย  ๐Ÿ™‚

Februari 5, 2008 Posted by | Iseng, spontan | , | 2 Komentar

RUU PPh Terkatung-katung

Seperti dikutip disini, beberapa waktu yl (nov07) BI memberitakan bahwa pembahasan RUU PPh tersendat-sendat dan sekarang Investor Daily memberitakan bahwa pembahasan RUU PPh terkatung-katung.

Kapan kelarnya yah??? Masa iya dari tahun 2003/04 sampai 2008 statusnya masih RUU terus..ย  ๐Ÿ˜›

Januari 24, 2008 Posted by | Iseng, Pajak | , , | 4 Komentar

Forum Diskusi Tax-Ina

Setelah setahun tax-ina vakum dari kegiatan seminar/diskusi off-air, di awal th 2008 ini tax-ina kembali akan melakukan berbagai kegiatan off air, baik dalam bentuk workshop, seminar, forum diskusi, maupun kegiatan lainnya.

Untuk pertama kalinya kegiatan forum diskusi kali ini dimotori oleh om DD, the president of tax-ina-oot ๐Ÿ˜› . Sebagai moderator tax-ina, untuk acara forum diskusi tsb, aku cukup jadi bintang tamu saja hehehehe.

Berikut ini info kegiatannya :

Agenda : Bedah Bareng UNDANG-UNDANG KUP 2008 plus PETUNJUK PELAKSANAANNYA

Pengarah : TIM MODERATOR TAX-INA plus Mr. PRIANTO

Hari/ Tanggal : SABTU, 2 FEBRUARY 2008

Jam: 10.00 s.d 16.00

Tempat : RUANG SEMINAR LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN PURNAWARMAN, Jalan Jenderal Sudirman No. 35, BOGOR (dekat Kebun Raya)

Biaya : Rp.60.000 per orang (termasuk 1x coffee break dan 1x makan siang)

Pendaftaran/konfirmasi:

email ke ‘donnydanardono [at] gmail [dot] comcc: ‘triyani08 [at] yahoo [dot] com’ paling lambat tanggal: 31 Januari 2008.

Sampai hari ini (24-01-08) Peserta yang mendaftarkan diri untuk ikut forum diskusi tsb sudah hampir mencapai 50 Orang sbb : Baca lebih lanjut

Januari 24, 2008 Posted by | Pajak, Pajak lainnya, Tangerang | , , , | 13 Komentar

SPT Masa PPN Baru (Form 1108)

Semalem saya dapat kiriman email isinya peraturan baru tentang SPT Masa PPN yang baru Form 1108 lengkap dengan Buku Petunjuknya, Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Form 1108.

SPT 1108 ini merupakan lampiran dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER 180/PJ./2007 Tentang “Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Dalam Bentuk Formulir Kertas (Hardcopy) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga dan KPP Pratama Jakarta Abang Satu Dalam Rangka Uji Coba Pengolahan Data dan Dokumen di Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan” Baca lebih lanjut

Januari 19, 2008 Posted by | Pajak, PPN, UU dan aturan pajak | , , , , | 94 Komentar

Pembacaan putusan banding

Akhirnya…. , sempat jg aku menghadiri sidang pembacaan putusan banding… ๐Ÿ™‚

Meski sudah beberapa kali aku menjadi kuasa hukum Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan banding tapi baru kali ini aku sempat menghadiri sidang pembacaan putusan.

Di blog ini sudah ada tulisan ttg bagaimana mempersiapkan keberatan dan banding, tapi kalau sempat nanti aku tulis lagi sharing ttg permohonan banding yang aku alamin.

sorry iseng lagi ๐Ÿ™‚

Januari 9, 2008 Posted by | Iseng | , , | 2 Komentar

Bagaimana Menghitung PPh Terutang dan Mengisi SPT Tahunan (2)

Lanjutan dari posting ini .

Contoh 1

Perhitungan PPh untuk WPOP karyawan yang memiliki penghasilan bruto setahun lebih dari Rp 30 juta dan memiliki penghasilan lain yang merupakan obyek PPh final/dikenakan pajak bersifat final.

Bayu bukan nama sebenarnya, status K/1, karyawan tetap PT Ceria Sekali, telah memiliki NPWP (09.654.332.8-034.000) sejak tahun 2005.

Penghasilan yang diperoleh dari PT Ceria selama tahun 2007 adalah sbb :
Gaji Rp 12 juta/ bulan; Tunjangan Makan dan transport Rp 2,5 juta/ bulan.
Selain itu PT Ceria mengikut sertakan karyawannya dalam program jamsostek. Premi yang dibayar ke jamsostek seluruhnya sebesar 6,24%. Iuran JHT 2% ditanggung oleh karyawan.
Pada tahun 2007 Bayu memperoleh Bonus dan THR masing-masing sebesar Rp 10jt.

Istri Bayu, Hartini bukan nama sebenarnya jg bekerja di PT Adil Makmur. Data penghasilan tahun 2007 adalah sebagai berikut : Baca lebih lanjut

Desember 31, 2007 Posted by | Artikel Pajak, Artikel Pajak-ku, Pajak, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21/26 | , , , , , | 113 Komentar

Bagaimana Menghitung PPh Terutang dan Mengisi SPT Tahunan (2)

Lanjutan dari posting ini :

A. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha/ pekerjaan bebas.

A.1. WPOP Karyawan yang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 30 Juta setahun.

A.2. WPOP karyawan yang penghasilan brutonya lebih dari Rp 30 juta setahun

Bagi WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (WPOP karyawan) yang penghasilan brutonya lebih dari Rp 30 Juta setahun baik dari satu pemberi kerja atau lebih, baik memperoleh penghasilan lain-nya atau tidak, dalam mengisi SPT Tahunan menggunakan formulir 1770-S.

Singkatnya, formulir 1770-S ini merupakan SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak orang Pribadi yang mempunyai Penghasilan dari : Baca lebih lanjut

Desember 28, 2007 Posted by | Artikel Pajak, Artikel Pajak-ku, Pajak, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21/26 | , , , , , | 36 Komentar